Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19.
Tolak Pilkada DKI 2022 Digelar dengan Alasan Pandemi COVID-19 Dinilai Mengada-ada

Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Ind | Rabu, 10 Februari 2021 - 13:40 WIB

Keinginan sejumlah pihak yang enggan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan pada 2022 karena Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19, dinilai terlalu mengada-ada.

Penilaian tersebut dikemukakan pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay.

Menurutnya, alasan tersebut mengada-ada karena Pilkada Serentak Tahun 2020 lalu dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19.

"Padahal yang kemarin itu waktu persiapan untuk persiapan untuk menghadapi penyelenggaran di masa pandemi Covid," kata Hadar.

Ia berkomentar soal wacana perubahan jadwal pilkada. Hadar seperti dikutip kompas.com juga mengatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanan di 270 daerah dengan jumlah pemilih lebih dari 100 juta orang.

Selain itu, Pilkada 2020 pada masa pandemi bisa dilakukan hanya dengan persiapan kurang lebih enam bulan.

"Bulan Juni sampai Desember itu kan cuman hanya enam bulan periapannya. Nah sekarang Pilkada 2022 katakanlah dilaksanakan April saja, ini lebih dari satu tahun ke sana kok tidak bisa," ujar dia. 

"(Tahun) 2023 itu lebih dari dua tahun kesananya kok tidak berani," ucap dia.

Diketahui, revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang salah satu poinnya adalah ingin menormalkan jadwal Pilkada  agar tetap digelar 2022 dan 2023.

Jika tak ada revisi UU Pemilu, maka Pilkada akan berlangsung sesuai jadwal di UU Pilkada yaitu serentak nasional tahun 2024. Dengan begitu, Pilkada 2022 dan 2023 tidak ada.

Banyak orangtua yang khawatir, terutama yang menyekolahkan anaknya di madrasah. Mereka khawatir jika madrasah seperti MI, MTs maupun MA jangan-jangan juga akan dikenakan aturan yang sama
SKB 3 Menteri Bikin Resah Guru, Kepsek, dan Orangtua! Mas Menteri Makin tidak Dipercaya

Banyak orangtua yang khawatir, terutama yang menyekolahkan anaknya di madrasah. Mereka khawatir jika madrasah seperti MI, MTs maupun MA jangan-jangan juga akan dikenakan aturan yang sama

Rayu | Senin, 08 Februari 2021 - 11:05 WIB

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan telah muncul misinformasi di kalangan publik terkait kehadiran Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas.

Misinformasi ini disebarkan lewat media sosial. Pro kontra yang sangat tajam plus ketidakpercayaan terhadap pemerintah termasuk Mendikbud membuat misinformasi ini tersebar dengan masif. 

“Pro kontra yang terjadi tidak bisa dipandang sebelah mata bahkan dikhawatirkan bisa menjadi amunisi tindakan intoleran lainnya," ujar Fahriza Marta Tanjung, Wakil Sekjen FSGI di Jakarta, Minggu (07/02/2021).

Slamet Maryanto, guru SMAN 38 Jakarta mengaku mengamati kondisi lingkungannya dan pembahasan di grup-grup WhatsApp. Banyak orangtua yang khawatir, terutama yang menyekolahkan anaknya di madrasah. Mereka khawatir jika madrasah seperti MI, MTs maupun MA jangan-jangan juga akan dikenakan aturan yang sama. 

"Orangtua khawatir, siswa madrasah akan diberi kebebasan memilih untuk menggunakan jilbab atau tidak,” ucap Slamet.

Hal senada diungkapkan Nihan, kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Seluma, Bengkulu. Di sekolahnya, kata dia, orang tua murid beranggapan bahwa penggunaan jilbab dilarang sama sekali. Bahkan ada yang beranggapan siswa diberi hak sebebas-bebasnya untuk menentukan bentuk dan jenis seragam sekolahnya. 

"Sebagai kepala sekolah tentunya saya belum bisa memberikan klarifikasi karena belum disosialisasikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 52 Jakarta, Heru Purnomo mengungkapkan, sebelum keluarnya SKB 3 menteri, sebagian sekolah itu ada yang mewajibkan, bagi siswa yang menggunakan jilbab, agar menggunakan jilbab yang ada logo sekolahnya.

“Lalu Ini bagaimana? Apa mau dilarang pakai jilbab berlogo sekolah, karena  jangan sampai kami divonis melanggar SKB tersebut. Padahal, Kami tidak mewajibkan siswa untuk berjilbab?" tambah Heru. 

Selain itu, ada juga keresahan para guru yang mengampu pelajaran agama Islam. Sebab, guru pendidikan agama Islam (PAI) tersebut, selama ini mewajibkan penggunaan jilbab pada peserta didik yang mengikuti mata pelajaran agama Islam. 

"Jadi hanya diwajibkan kepada siswi yang sehari-hari tidak menggunakan jilbab. Artinya hanya saat  pembelajaran tatap muka khusus pelajaran agama Islam, apakah ini termasuk pelanggaran," ujar Eka Ilham, kepala divisi Litbang FSGI. 

Dalam SKB ditentukan juga sekolah dan daerah diberikan waktu dalam  30 hari ke depan untuk mencabut aturannya yang melarang atau mewajibkan  seragam sekolah dengan atau tanpa kekhasan agama tertentu. Namun, jika waktunya 30 hari sejak ditandatangani pada 4 Februari 2021, menurut FSGI hal tersebut sulit dilaksanakan di lapangan, mengingat sebagian besar sekolah saat ini masih pembelajaran jarak jauh (PJJ). 

"Bagaimana kontrol pemerintah dalam 30 hari ke depan, sementara sistem pengawasan dan siapa yang melakukan pengawasan, belum diatur dalam SKB 3 menteri tersebut,” tegas Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti. 
 

pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang
SKB 3 Menteri: Aturan yang Melarang dan Mewajibkan Harus Dicabut, Seragam Beratribut Agama Hak Individu

pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang

Ind | Kamis, 04 Februari 2021 - 08:40 WIB

Tiga menteri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut sekolah negeri di Indonesia, Rabu (03/02/2021).

Pejabat pemerintah yang mengesahkan SKB ini diantaranya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim; Menteri Dalam, Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.

SKB 3 Menteri ini terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerinta Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam salinan SKB 3 menteri ini disebutkan peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah berhak untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut," demikian isi salinan SKB 3 Menteri, seperti dilihat, Kamis (4/2/2021).

SKB 3 Menteri ini juga memuat sanksi bagi pimpinan pemerintah daerah atau kepala sekolah bagi yang tidak melaksanakan keputusan ini. Dipaparkan, Pemda bisa memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah pendidik, atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemendari juga bisa memberi sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendikbud Nadiem Makarim sendiri kemarin menyampaikan, adanya SKB ini, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan atau tanpa kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah diberi waktu 30 hari.

"Karena ada peraturan bahwa itu haknya individu. Berarti konsekuensinya adalah Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan-aturan yang mewajibkan ataupun melarang atribut tersebut paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan," kata Nadiem, dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2/2021).

SKB ini dikecualikan untuk Provinsi Aceh. "Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh," pungkas Nadiem.

Hak untuk memakai atribut keagamaan itu adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolahnya
Pemerintah Keluarkan SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah

Hak untuk memakai atribut keagamaan itu adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolahnya

Joshua Alexander | Kamis, 04 Februari 2021 - 01:01 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Kemenag) menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Keputusan ini merupakan wujud konkret komitmen Pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter toleransi di masyarakat dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Dalam keterangan yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (03/02/2021), Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menguraikan tiga hal yang menjadi pertimbangan penerbitan SKB Tiga Menteri ini.

Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Yang kedua adalah sekolah dalam fungsinya untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter para peserta didik, harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat antarumat beragama,” ujarnya.

Pertimbangan selanjutnya, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Lebih lanjut, Nadiem memaparkan enam ketentuan utama dari SKB Tiga Menteri tersebut. Pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemda.

“Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversitas apapun,” ujar Mendikbud.

Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

“Hak untuk memakai atribut keagamaan itu adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolahnya,” imbuhnya.

Ketiga, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

“Implikasi ini, kalau ada peraturan-peraturan yang dilaksanakan baik oleh sekolah maupun pemerintah daerah yang melanggar keputusan ini, harus dalam waktu 30 hari dicabut peraturan tersebut,” tegasnya.

Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka terdapat sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota; Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur; dan Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada sanksi yang jelas kepada pihak yang melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Kementerian ini,” ujarnya.

Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

Nadiem mengajak masyarakat untuk ikut memonitor pelaksanaan SKB ini, baik orang tua, murid, maupun guru.

“Kami memberikan kesempatan untuk mengajukan aduan atau pelaporan terkait pelanggaran SKB Tiga Menteri ini di Kemendikbud dengan ULT (Unit Layanan Terpadu), dengan Pusat Panggilan 177, dan berbagai macam portal dari website, email, dan Portal Lapor yang bisa dihubungi. Tentunya secara terpusat akan kami monitor untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi,” tandas Mendikbud Nadiem Anwar Makariem.