serangan buzzer yang menurut Kwik terlalu bar-bar bahkan menjurus menyerang pribadi. 
Kwik Kian Gie Takut Kritik Rezim Jokowi, Diserang Buzzer Secara Bar-bar ke Ranah Pribadi, KSP Bilang Begini

serangan buzzer yang menurut Kwik terlalu bar-bar bahkan menjurus menyerang pribadi. 

Ind | Selasa, 09 Februari 2021 - 13:40 WIB

Mantan Menko Ekonomi, Kwik Kian Gie mengaku kapok dalam mengutarakan pandangan, pemikiran serta kritik terhadap pemerintah di media sosial. Hal tersebut dikarenakan serangan buzzer yang menurut Kwik terlalu bar-bar bahkan menjurus menyerang pribadi. 

Merespons soal pengakuan Kwik, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pemerintah tidak antikritik.

"Pertama, pemerintah tidak alergi kritik, setiap hari pemerintah dihujani kritik baik media mainstreamonline, maupun sosial," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, kepada wartawan, Selasa (09/02/2021).

Donny mengatakan ketakutan Kwik Kian Gie itu tak beralasan. Sebab, kata Donny, buzzer bukan representasi pemerintah.

"Kedua, pemerintah mampu membedakan mana kritik mana hasutan atau ujaran kebencian, kritik halal dalam demokrasi, sementara ujaran kebencian itu tindak pidana," kata Donny.

"Ketakutan Pak Kwik tidak beralasan, jika khawatir dengan buzzer, patut dicatat buzzer adalah buzzer dan bukan pemerintah, oposisi pun mempunyai buzzer-nya sendiri," sambung Donny.

Donny mengatakan respons setiap orang sering kali berbeda dalam menanggapi kicauan-kicauan di media sosial. Menurut Donny, banyak pejabat pemerintah juga yang mendapat kritik tajam di media sosial.

"Ya itu masalah pribadi beliau, ketahanan orang per orang terhadap serangan di media sosial berbeda-beda, Banyak pejabat pemerintah yang di media sosial juga dikecam dengan kata-kata kasar," kata Donny saat ditanya soal cuitan Kwik yang menyebut tidak nyaman dengan kata-kata kasar dan kotor.

Sebelumnya pernyataan Kwik Kian Gie itu sebelumnya disampaikan lewat akun Twitter @kiangiekwik.

Kwik khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim akan langsung diserang buzzer di media sosial.

"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil," kata Kwik seperti dikutip cnnindonesia, dan sudah mendapat izin dari yang bersangkutan, Senin (8/2).

Kwik kemudian membandingkan saat dia menyampaikan kritik saat Soeharto berkuasa. Kwik mengaku leluasa melontarkan kritik ke rezim Orde Baru di kolom harian Kompas.

Menurutnya, kritik yang dia sampaikan saat itu juga tergolong tajam. "Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah," ujarnya.

Kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menilai pernyataan Jokowi sebatas basa-basi untuk mendongkrak indeks persepsi demokrasi Indonesia yang sedang anjlok
Jokowi Minta Dikritik Lebih Pedas, Demokrat: Cuma Basa-Basi, Bebaskan Jumhur dan Syahganda Dulu, Baru Kami Percaya!

Kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menilai pernyataan Jokowi sebatas basa-basi untuk mendongkrak indeks persepsi demokrasi Indonesia yang sedang anjlok

Rayu | Jumat, 12 Februari 2021 - 08:15 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi sorotan terkait permintaannya ke masyarakat agar lebih aktif mengkritik pemerintah. Permintaan itu disampaikannya pada Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin (08/02/2021). 

Pada saat itu Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik. Akan tetapi, permintaan Jokowi tersebut terus dipertanyakan. Pasalnya, permintaan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya tengah terjadi.

Kader Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana menilai pernyataan Jokowi sebatas basa-basi untuk mendongkrak indeks persepsi demokrasi Indonesia yang sedang anjlok.

“Karena indeks persepsi demokrasi kita turun, pemerintah bikin statemen, pemerintah butuh kritik,” tuturnya dalam akun media sosial pribadinya, Rabu (10/02/2021).

Namun demikian, katanya, para aktivis tentu sudah paham bahwa pernyataan itu sebatas pencitraan. Para pengkritik tidak akan percaya begitu saja sampai pemerintah membebaskan rekan-rekan mereka yang ditangkap polisi karena kritis pada pemerintah.

“Coba bebasin Jumhur dan Syahganda dulu, baru kita sedikit percaya. Iya nggak sih?” lanjut Panca.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Ia juga meminta penyelenggara layanan publik terus meningkatkan kinerja.

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi. 

Ade tidak sepakat dengan narasi yang dibangun oleh penulis luar negeri yang menilai Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi ini jadi otoritarian dan kembali ke Orde Baru lagi. Menurut Ade itu khayalan saja
Bela Jokowi, Ade Armando: Buzzer adalah Sah dalam Demokrasi!

Ade tidak sepakat dengan narasi yang dibangun oleh penulis luar negeri yang menilai Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi ini jadi otoritarian dan kembali ke Orde Baru lagi. Menurut Ade itu khayalan saja

Rayu | Kamis, 11 Februari 2021 - 14:05 WIB

Pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Armando dalam sebuah kesempatan mengungkapkan bahwa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tidaklah otoriter seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan.

Menurut Ade Armando yang juga pegiat media sosial ini, pengkritik pemerintah dipolisikan bukan karena kritiknya tapi menurutnya karena memang ada unsur pidananya. Makanya, kata dia, narasi yang meminta Jokowi tertibkan buzzer ini mengherankan baginya. Ia berpandangan bahwa buzzer sah saja dalam demokrasi seperti sekarang ini.

Disampaikannya, memang ada masalah dalam yakni penyalahgunaan ketentuan di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun masalah dalam penerapan undang-undang itu bukan dari pemerintah. Jadi jangan lantas langsung menuduh menuding Jokowi sebagai sumbernya.

Ade mengulas penindakan sejumlah orang yang mengkritik pemerintah itu bukan lantaran karena kritiknya. Mereka yang mengkritik kemudian dipolisikan karena polisi mengendus ada unsur pidananya.

Ade mencontohkan orang-orang seperti Refly Harun, Rocky Gerung, sampai Din Syamsuddin aman-aman saja tuh menyampaikan kritiknya.

Memang ada kasus pengkritik yang kemudian berakhir di meja hukum, misalnya kasus Ustadz Maaher, Ahmad Dhani dan Habib Rizieq. Namun dalam tiga kasus ini, menurut Ade Armando, mereka ada kena unsur pidana.

“Saya nggak ingat orang kritik Jokowi terus kena serangan hukum. Tapi kalau diserang buzzer itu adalah ekses akibat adanya buzzer di era demokrasi ini. Lucu kalau Jokowi disuruh tertibkan buzzer, seolah pekerjakan dan bayar buzzer,” ujarnya, Rabu (10/02/2021).

Ade Armando juga mengklarifikasi tudingan dari berbagai pihak bahwa dia merupakan bagian dari buzzer. Tudingan ini salah total. Ade mengakunya bukan buzzer seperti yang ditudingkan banyak pihak.

“Saya kan sering dianggap buzzer sama seperti Denny Siregar, Eko Kuntadhi. Kami dianggap dibayar pemerintah untuk lawan Habib Rizieq, lho kan nggak dibayar pemerintah. Saya katakan buzzer bagian sah saja dalam demokrasi, buzzer ini orang-orang sipil yang bicara membela yang dianggap benar,” tegasnya.

Ade mengakui memang ada masalah dalam penerapan pasal UU ITE yang telah banyak makan korban. Untuk itu, dia berpikir memang layak untuk direvisi atau tinjau ulang kembali UU tersebut.

Dia melihat beberapa kasus tak perlu sampai dikenakan UU ITE, misalnya kasus Jerinx yang mengkritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Namun problem ini bukan pada pemerintah, tapi pada penyalahgunaan UU ITE untuk melaporkan dan merepresi kebebasan ekpsresi warga negara.

Ade tidak sepakat dengan narasi yang dibangun oleh penulis luar negeri yang menilai Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi ini jadi otoritarian dan kembali ke Orde Baru lagi. Menurut Ade itu khayalan saja.

Dalam kasus yang dijerat dengan UU ITE, Ade melihat polisi sudah berusaha mungkin menjaga dalam koridor demokrasi.

“Saya nggak lihat bukti yang cukup bahwa pemerintah membiarkan aparatnya mengekang kebebasan ekspresi. Memang ada persoalan tapi bukan Jokowi dan pemerintahannya,” ujarnya.

Ade juga tak membantah terkait munculnya fakta sebagian masyarakat kini khawatir menyampaikan kritik. Namun kekhawatiran itu, kata dia, terbangun dan terpengaruh gara-gara narasi Jokowi otoritarian tersebut.

Tampak dari akun twitter miliknya @susipudjiastuti, dirinya sempat me re-tweet cuitan para buzzer yang bernada negatif dengan julukan 'Susi Kadrunwati alias Susi Kadal Gurun' 
Fans Jokowi Garis Keras Serang Susi Pudjiastuti, Buzzer Ecek-ecek Sampai Guru Besar

Tampak dari akun twitter miliknya @susipudjiastuti, dirinya sempat me re-tweet cuitan para buzzer yang bernada negatif dengan julukan 'Susi Kadrunwati alias Susi Kadal Gurun' 

Triaji | Jumat, 05 Februari 2021 - 19:35 WIB

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti mendadak menjadi sasaran tembak fans Jokowo garis keras. Netizen kerap mencap mereka sebagai buzzer pemerintah.

Susi Pudjiastuti mendadak ramai dibicarakan di media sosial khususnya twitter. Di mana banyak netizen yang menyerangnya dan melabeli julukan-julukan kepadanya.
Tampak dari akun twitter miliknya @susipudjiastuti, dirinya sempat me re-tweet cuitan para buzzer yang bernada negatif dengan julukan 'Susi Kadrunwati alias Susi Kadal Gurun' 

Bahkan realitas sosial media yang menimpa Susi tersebut direspon oleh Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Febri Diansyah.

Febri pun menanggapinya melalui cuitan di twitter pribadinya. "bbrpa hari ini ga terlalu perhatikan twitter. tp ada satu hal yg sering muncul dan bikin jd pengen tahu sih: kenapa bu @susipudjiastuti seperti diserang di medsos oleh berbagai pihak akhir2 ini ya?"

Cuitan Febri itupun mendapat banyak like dan respon juga di re-tweet oleh warganet. Termasuk Susi Pudjiastuti.

Susi langsung menjawabnya, di mana hal tersebut merupakan buntut dirinya mengajak unfollow twitter Permadi Arya alias Abu Janda.

"Ayo unfollow. Untuk kedamaian dan kesehatan kita semua. Ayo! Ayo!" tulis Susi dalam akun Twitter-nya.
Sehingga Susi mengatakan dirinya diserang oleh warganet lantaran adanya penerapan stigma identifikasi, buntut ajakan un-follow tersebut.

"Krn ajak unfollow hate speech, krn polarisasi mk stigma identifikasipun diterapkan, dianggap tidak suka gol. hate speech mk sy diidentifikasi sbgai Kadrunwati," ujar Susi membalas cuitan Febri.

Susi juga menyebut tidak hanya lewat kata-kata, namun Susi diserang menggunakan foto-foto yang beredar.
Yakni saat dirinya berpose dengan para putri-putri Cendana, dirinya disebut trio kadal gurun.

Lantas saat dirinya berpose dengan Megawati Soekarnoputri kemungkinan disebut duet banteng, ujarnya.

"Susi-susiair -susi suap wartawan, semua harus kena. Maka beredar susiair pailit, utang 1 T, aset akan disita, datanya webinar bln april, list yg diedarkan kkp waktu perang bibit lobster dll. Nanti tatto, ngrokok, minum wine jg ..tapi ada netizen yg bingung kadrun kok ngewine," tulis Susi lagi menanggapi Febri Diansyah.

Jawaban Susi pun juga dibalas oleh Febri dengan kalimat jenaka.

"Ada2 aja pake istilah kadrunwati.. semoga sehat2 selalu Bu.. banyak minum air putih (untuk ini mmg sebaiknya bukan air laut)."

Susi Vs Caleg Gagal PDIP

Susi yang juga bos Susi Air itu juga sempat menanggapi adanya berita media yang menyebut sosok Dewi Tanjung ikut serta mengkritik Susi Pudjiastuti.

"Ada yang kenal ???????," tulis Susi mempertanyakan siapa Dewi Tanjung.

Sementara itu Dewi Tanjung pun membuat cuitan menanggapi Susi Pudjiastuti. Dewi meminta kepada Bu Susi agar tidak tersinggung dengan pernyataannya.

"Dear Bu Susi anda tidak usah merasa terganggu dengan statemen saya selama anda benar-benar tulus bela rakyat. Saya bukan menteri, saya hanya caleg gagal. Tapi saya bukan orang yang mudah sakit hati karna tidak mendapatkan jabatan, bagi saya kedamaian dan keutuhan negara di atas segalanya," tulis Dewi Tanjung, Rabu (3/2/2021).

Bahkan dirinya juga mengaku dirinya hanyalah seorang caleg yang gagal lolos ke Senayan. Seperti diketahui, Dewi merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP).

Di cuitannya yang lain, Dewi Tanjung mengungkapkan merasa berat hati ketika Susi Pudjiastuti tidak lagi terpilih menjadi menteri pada periode ke-dua pemerintahan Joko Widodo.

Namun, Dewi Tanjung menyebut kini tidak ada lagi kecewaan tersebut. Lantaran menurutnya sosok Susi kini kerap memberikan kritik kepada pemerintahan.

Susi Vs Guru Besar Unair

Masyarakat masih saja memperbincangkan dirinya.
Baru-baru ini, Susi Pudjiastuti pun membuat seorang profesor menjadi trending topic di Twitter.

Profesor yang dimaksud adalah Henry Subiakto. Hal itu lantaran cuitannya di Twitter.

Dalam twit-twitnya Henry memang tak menyebut nama.  Namun meski tak menyebut nama narasinya jelas ke arah Susi Pudjiastuti

"Ada tokoh yg sekolah gak tamat, tp jabatannya melambung, dan perusahaanya untung. Kemarin jabatannya diganti orang yg kebijakannya gak nyambung, tambah perusahaan miliknya lg buntung. Logislah lalu bermanuver politik, siapa tahu 2022/2024 kembali beruntung" Tulis @henrysubiakto.

"Saya ini dosen mata kuliah Komunikasi Politik, mosok tdk boleh buat status yg isinya pendapat pribadi dg sedikit menilai? Sampai dibilang iri, buzzer, menjilat dll he he. Kapan ya bangsa ini tdk sensitif dg pendapat orang. Kalau gak setuju tinggal bikin pendapat yg beda." @henrysubiakto

Salah satu komen teratas dalam cuitannya menulis begini.

"[email protected] Ikutan nyerang juga om ? Sebut nama sekalian napa, jadi laki tuh jangan kaya ayam...nyerang perempuan tapi jaga berani sebut nama eaaaaaa." Tulis @Gyoucancallme

Dalam biodatanya di twitter, Henry menulis sebagai Guru Besar Fisip Unair. Alumnus SMA Muhi YK, FH UII & Fisipol Komunikasi UGM, Pasca Komunikasi UI, PAI London UK dan S3 IIS Fisip UA. Ini akun pribadi yg bebas.

Nah Susi sendiri lalu menyapa Henry Subiakto dan ngajak berkenalan seraya memasang gambar salam kenal.

"Selamat sore Pak Henry Subiakto, saya susi pudjiastuti... salam kenal"

Hingga tulisan ini diturunkan sapaan Susi Pudjiastuti  sudah di retweet 4.450 kali dan disukai 32,800 netizen.
Dan hampir dipastikan netizen lebih banyak membela Susi.

 

Ekonomi bisa terjun bebas karena penyelesaian masalah dilakukan tidak berdasarkan oleh ilmu pengetahuan.
Rizal Ramli Jago Banget Kritik Jokowi, Simak Isinya: Krisis COVID-19 Ditangani Amatiran, Fakta Dikacau Buzzer

Ekonomi bisa terjun bebas karena penyelesaian masalah dilakukan tidak berdasarkan oleh ilmu pengetahuan.

Triaji | Minggu, 07 Februari 2021 - 16:47 WIB

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami minus (-) 2,07 persen bukan hal yang mengherankan bagi ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Menurutnya, ekonomi bisa terjun bebas karena penyelesaian masalah dilakukan tidak berdasarkan oleh ilmu pengetahuan.

“Tapi berdasarkan 'hearsay' (kata si ini si itu),” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (7/2).

Berdasarkan pengamatannya, pemerintah menangani krisis akibat pandemi Coavid-19 secara coba-coba. Pihak yang tidak memiliki pengamalan menghadapi krisis justru dipertahankan.

Sementara kritik yang masuk dari pihak profesional, justru ditanggapi dengan menggunakan pasukan buzzer di media sosial.

“Krisis ekonomi ditangani secara coba-coba, amatiran oleh pelaku skandal keuangan, yang tidak punya track record 'turn-around’. ++ fakta2 dikacaukan oleh buzzeRP. Yo ambyar,” tuturnya.

Seperti dilansir rmol.id, selama memimpin Presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam menjalankan visi dan misi. Yang ada, visi misi sebatas dijadikan alat kampanye.

Alhasil, tidak mengherankan jika kemudian penunjukan jajaran kabinet dilakukan sebatas bagi-bagi kekuasaan dan kesempatan.

“Sangat gemuk, tidak effisien & tidak effektif. Belum lagi banyak yg napsu KKN-nya serem. Yo visi & misi buyaar. Kelihatan tondo2 TKO,” tutup Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.