Ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
Presiden Jokowi Kritik Kebijakannya,  PPKM Tak Tegas dan Tak Konsisten

Ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Triaji | Minggu, 31 Januari 2021 - 23:47 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di tengah pandemi diterapkan secara lebih konkret.

Presiden Jokowi dalam siaran pers, Minggu, (31/1) menegaskan esensi dari kebijakan PPKM  yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.

Oleh karena itu, lanjut Presiden Jokowi, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Jokowi kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (29/1).

"Esensi dari PPKM  ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya turut terlibat dan intens berada di lapangan untuk memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden Jokowi dikutip Antara.

Selain itu Presiden Jokowi meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog.

Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.

Potensi masyarakat untuk berlibur cukup tinggi dan hal tersebut berisiko meningkatkan penularan wabah Covid-19.
Bamsoet Minta Jokowi Lockdown Indonesia Akhir Pekan

Potensi masyarakat untuk berlibur cukup tinggi dan hal tersebut berisiko meningkatkan penularan wabah Covid-19.

Triaji | Kamis, 04 Februari 2021 - 23:21 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rencana pemberlakuan lockdown, atau pengetatan kegiatan masyarakat pada libur panjang di akhir pekan pada 12 Februari mendatang.

Menurutnya, potensi masyarakat untuk berlibur cukup tinggi dan hal tersebut berisiko meningkatkan penularan wabah Covid-19. Hal itu diungkapkan Bambang Soesatyo (Bamsoet), setelah melihat data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang menunjukkan kasus Covid-19 di Indonesia, masih terus bertambah setiap harinya.

Sampai dengan 3 Februari 2021 saja, sedikitnya total kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus 1.111.671 dengan kasus aktif 175.236.

“Pemerintah juga harus memperketat jumlah testing dan tracing, serta meningkatkan kualitas treatment, sehingga penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal,” ujar Bamsoet kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).

Selain itu, dia meminta agar masyarakat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan gaya hidup sehat, mengingat penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama yang baik.

Kemudian, Bamsoet juga meminta kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan mobilitas masyarakat, baik pengecekan di transportasi, pusat-pusat publik, maupun di destinasi wisata, karena dibutuhkan pengawasan yang ketat di tempat-tempat ramai tersebut.

“Saya Mendukung pemerintah mempercepat program vaksinasi Covid-19, namun harus dipastikan efikasinya, serta keamanan dan antisipasi dampak yang mungkin timbul setelah divaksin, sehingga masyarakat bersedia secara sukarela untuk diberikan vaksin,” ulas Bamsoet.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Partaonan Daulay menjelaskan, lockdown akhir pekan bisa berlaku bagi kota dan kabupaten yang berkategori zona merah dan zona oranye. Setiap warganya dilarang ke luar rumah di akhir pekan.

"Tidak diperkenankan ke luar rumah selama akhir pekan, mulai dari jam 8 malam hari Jumat sampai dengan Senin pagi jam 5 pagi," jelas Saleh.

Teknisnya, setiap warga yang ke luar rumah akan ditanya dan diperiksa keperluannya. Jika tidak mendesak, imbuhnya, warga dapat didenda.

"Dendanya besar, tapi harus ada ketegasan juga di situ kalau yang PPKM sekarang itu kan abu-abu," pungkasnya.

Jenderal Sigit ingin agar pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) 5M terus disosialisasikan secara masif
PPKM Kurang Maksimal, Polri Terbitkan Telegram Perketat PPKM Jawa-Bali Tahap II

Jenderal Sigit ingin agar pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) 5M terus disosialisasikan secara masif

Viozzy PC | Selasa, 02 Februari 2021 - 18:15 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk lebih mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan COVID-19. Jenderal Sigit juga meminta jajarannya memaksimalkan kampung tangguh yang dibangun di satuan wilayah.

Instruksi itu merupakan tindak lanjut atas hasil pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa Bali tahap II yang dinilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kurang maksimal.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat telegram nomor: ST/183/II/OPS.2./2021. Surat diterbitkan Senin, 1 Februari 2021 ditandatangani Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto selaku Kaopsus Aman Nusa II atas nama Kapolri.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya agar berkoordinasi dengan TNI, Pemda dan juga rumah sakit setempat untuk menambah kapasitas ruang perawatan hingga isolasi pasien COVID-19. Pasien COVID-19 yang memiliki gejala berat dan sudah kritis diharapkan mendapat prioritas penanganan.

“Komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan Pemda, TNI, pihak rumah sakit, dan stakeholder lainnya untuk menambah kapasitas ruang perawatan dan isolasi pasien COVID-19 serta memprioritaskan perawatan di rumah sakit khusus untuk pasien yang sudah menunjukkan gejala berat/kritis dan bagi pasien yang masih menunjukkan gejala ringan dapat melaksanakan isolasi mandiri dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, atau Puskesmas setempat,” tulis Jenderal Sigit dalam surat telegram tersebut, Selasa (2/2/2021).

Jenderal Sigit ingin agar pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes) 5M terus disosialisasikan secara masif. Selain itu, para jajaran juga diminta membantu dan mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan mengikut sertakan tokoh agama hingga influancer.

“Melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif agar masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan (Prokes) terutama 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi) serta mendukung pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, artis/influencer, dan lain-lain agar masyarakat tidak takut, serta mendukung segala upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19,” uajarnya.

Berikut instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Surat Telegram tersebut:

1. Melakukan analisa dan evaluasi (Anev) penanganan pandemi COVID-19 bersama Forkompinda, khususnya terkait dengan efektivitas pelaksanaan PPKM yang telah dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

2. Komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi dengan Pemda, TNI, pihak rumah sakit, dan stakeholder lainnya untuk menambah kapasitas ruang perawatan dan isolasi pasien COVID-19 serta memprioritaskan perawatan di rumah sakit khusus untuk pasien yang sudah menunjukkan gejala berat/kritis dan bagi pasien yang masih menunjukkan gejala ringan dapat melaksanakan isolasi mandiri dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, atau Puskesmas setempat.

3. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif agar masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan (Prokes) terutama 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilisasi) serta mendukung pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, artis/influencer, dan lain-lain agar masyarakat tidak takut, serta mendukung segala upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

4. Melakukan pembinaan untuk membangun Kampung Tangguh Nusantara di wilayah masing-masing sehingga dapat berkontribusi secara nyata dalam rangka mencegah penyebaran dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

5. Meningkatkan kerja sama dengan Pemda (Satpol PP), TNI, dan stakeholder lainnya khususnya dalam pelaksanaan Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan secara tegas dan terukur serta tepat sasaran.

6. Pelajari, pedomani, dan implementasikan di lapangan semua Surat Telegram Kapolri terkait penanganan COVID-19 dan penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kearifan lokal di wilayah masing-masing.

Politisi Partai Demokrat tersebut menyatakan pemerintah telah bersikap diskriminatif dan tidak adil
Soal 153 WN China Masuk Indonesia, DPR Nilai Pemerintah Diskriminatif Terapkan PPKM

Politisi Partai Demokrat tersebut menyatakan pemerintah telah bersikap diskriminatif dan tidak adil

Ind | Selasa, 26 Januari 2021 - 08:40 WIB

Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menjalankan aturan terkait larangan warga negara asing (WNA) masuk Indonesia.

Hal itu dikemukakan anggota Komisi V DPR RI, Irwan merespons masuknya 153 warga negara asal China masuk ke Indonesia lewat Terminal III Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada Sabtu (23/01/2021) lalu.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam penanganan pandemi COVID-19. Terlebih di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Pemerintah harus serius dan konsisten dalam penanganan COVID-19 ini. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan pembatasan WNA ke Indonesia itu kita apresiasi. Namun, pemerintah tidak bisa  jadi teladan dan contoh masyarakat dalam penanganan COVID-19," ujar Irwan. 

Politisi Partai Demokrat tersebut menyatakan pemerintah telah bersikap diskriminatif dan tidak adil dengan membiarkan membiarkan 153 warga negara China masuk ke Indonesia.

Untuk itu, Irwan meminta pemerintah segera menjelaskan ke publik tentang kebijakan tersebut. 

"Pemerintah harus segera menjelaskan. Apa tidak bisa konsisten dengan kebijakan pembatasan yang mereka keluarkan sendiri? Menteri terkait harus konsisten dalam melaksanakan kebijakan PPKM dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia," tandas legislator dapil Kalimantan Timur ini. 

Irwan mengungkapkan, kebijakan PPKM dan pelarangan WNA itu sudah merupakan hasil keputusan bersama pemerintah dan telah dirapatkan bersama Presiden Joko Widodo.

"Ini kan keputusan bersama pemerintah yang sudah dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden. Menteri terkait harus laksanakan dan wujudkan di lapangan," pungkasnya.

Kasus Covid-19 yang diumumkan pemerintah pada hari ini bukanlah angka yang sesungguhnya. Menurutnya, kasus Covid-19 di Indonesia ini seperti fenomena gunung es
Tembus 1 Juta, Epidemiolog Desak Pemerintah Lockdown Pulau Jawa, "Kasus Covid Tiga Kali Lipat Dari Jumlah Yang Diumumkan Pemerintah"

Kasus Covid-19 yang diumumkan pemerintah pada hari ini bukanlah angka yang sesungguhnya. Menurutnya, kasus Covid-19 di Indonesia ini seperti fenomena gunung es

Viozzy PC | Selasa, 26 Januari 2021 - 20:35 WIB

Hari ini, Selasa (26/1) penambahan kasus covid-19 di Indonesia berjumlah 13.094 kasus. Tambahan itu didapat dari pemeriksaan baik menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) atau tes swab, maupun tes cepat molekuler (TCM) terhadap 48.097 orang.

Total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.012.350 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 820.356 orang dinyatakan telah sembuh, 163.526 orang menjalani perawatan di RS atau isolasi mandiri, sementara 28.468 orang lainnya meninggal dunia.

Terkait hal itu, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakankan pemerintah sudah harus menerapkan karantina wilayah alias lockdown setelah total positif Covid-19 mencapai 1 juta kasus.

Dicky menyarankan, jika masih gamang dengan penerapan di seluruh tanah air, pemerintah bisa menjajal pembatasan mobilitas total di Pulau Jawa. Pembatasan tersebut harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Memang seharusnya untuk Pulau Jawa itu lockdown. Karena situasi berdasarkan indikator epidemiologis sudah mendukung itu, karena episentrum kasus Covid-19 ya di pulau Jawa," kata Dicky seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (26/1).

Dicky menyebut pemerintah tak perlu memberikan toleransi atau pengecualian terhadap beberapa sektor dalam pembatasan total nanti. Menurutnya, seluruh sektor seperti perkantoran, tempat perbelanjaan, dan transportasi harus ditutup.

Ia pun mencontohkan beberapa negara seperti Selandia Baru yang berhasil menekan kasus setelah melakukan lockdown. Saat ini, kata dia, pemerintah harus mulai menerapkan 5M, yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan.

"PSBB berdasarkan regulasi ya lockdown, berhentinya semua aktivitas sosial-ekonomi. Jadi tidak ada PSBB dengan pengecualian sektor masih buka, itu bukan PSBB namanya," ujarnya.

Dicky menyebut satu juga kasus Covid-19 yang diumumkan pemerintah pada hari ini bukanlah angka yang sesungguhnya. Menurutnya, kasus Covid-19 di Indonesia ini seperti fenomena gunung es.

Dia memprediksi kasus Covid-19 di tanah air sudah tiga kali lipat dari jumlah yang diumumkan pemerintah. Setidaknya, kasus Covid-19 sudah berjumlah kurang lebih 3 juta, bahkan bisa lebih.

"Tiga kali lipat setidaknya. Sejuta kasus ini dalam hitungan saya sudah tercapai September 2020 lalu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Dicky meminta agar pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan mulai bekerja untuk benar-benar melakukan testing, tracing, dan treatment (3T) secara masif. Sekaligus memperbaiki manajemen data terkait Covid-19.

Menurutnya, banyak ahli kesehatan atau epidemiolog dan beberapa masyarakat meragukan jumlah kasus Covid-19 di tanah air karena data yang 'amburadul' dan penanganan pandemi yang belum tepat.

"Ini dalam 'selebrasi' sejuta kasus, ini ada pesan penting tentang kualitas data di mana orang yang tidak banyak confidence, sejuta saja banyak yang mempertanyakan," ujarnya.