Waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan. Dan ada payung hukum yang jelas.
Beda dengan Gratisan, Vaksin COVID-19 Berbayar untuk Pengusaha Tidak Pakai Sinovac Buatan China

Waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan. Dan ada payung hukum yang jelas.

Nissa | Rabu, 20 Januari 2021 - 20:21 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 secara mandiri juga diperlukan. Namun, prioritas utama pemerintah adalah vaksinasi gratis.

"Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (20/1).

Mantan pemilik Inter Milan itu  mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait jika wacana vaksin mandiri diberlakukan.

"Kalau sampai nanti kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan dari pimpinan dan Komisi VI, ada beberapa catatan, yakni vaksinnya berbeda jenis. Jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur jadi merk vaksinnya berbeda," kata Erick dikutip Antara.

Kemudian, lanjut dia, waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan. Dan ada payung hukum yang jelas.

"Kami tinggal menerapkan saja, apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak, tapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kami siap melaksanakan," ucapnya.

Terlepas dari wacana vaksin mandiri, Erick menyampaikan bahwa kapasitas produksi vaksin Biofarma dapat mencapai 250 juta dosis vaksin.

"Apakah produksi Biofarma ini sudah standar internasional untuk COVID-19, alhamdulilah juga lulus," ucapnya.

Ia menyampaikan untuk kapasitas produksi sebanyak 100 juta dosis telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Sisanya, sebanyak 150 juta dosis ditargetkan dapat segera tersertifikasi dalam dua bulan ke depan.

"Sehingga 250 juta kapasitas untuk vaksin yang diproduksi Biofarma sudah mempunyai sertifikat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Biofarma Honesti Basyir mengatakan Indonesia telah mendatangkan 3 juta dosis vaksin Sinovac.

"Ada 1,2 juta dosis sudah didistribusikan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan secara cepat. Masih ada 1,8 juta dosis lagi yang siap untuk didistribusikan," katanya.

Presiden memerintahkan tiga menteri menyiapkan kebijakan vaksin berbayar.
Hore, Pengusaha Bisa Vaksin Corona Berbayar, Jokowi Perintahkan 3 Menteri Sesuaikan Kebijakannya

Presiden memerintahkan tiga menteri menyiapkan kebijakan vaksin berbayar.

Nissa | Rabu, 20 Januari 2021 - 13:29 WIB

Pemerintah sedang menimbang usulan kalangan pengusaha bisa mendapatkan vaksin Corona berbayar alias mandiri. Presiden memerintahkan tiga menteri menyiapkan kebijakan tersebut.

“Presiden sudah meminta kami. Kami dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN [Badan Usaha Milik Negara] terus melihat. Dan pasti pemerintah akan sesuaikan kebijakan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja denagn Dewan Perwakilan Daerah, Selasa (19/1/2021).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa Covid-19 dinamis. Oleh karena itu, pemerintah harus fleksibel. Apabila ada perusahaan yang ingin berpartisipasi, mungkin saja bisa diakomodasi.

Akan tetapi, pesan utama Jokowi adalah vaksin gratis untuk menghindari masyarakat yang tidak bisa mendapatkannya. Kemudian, hal ini berdampak pada rakyat tidak bisa divaksin karena harus berbayar. Tantangan itu yang harus diatasi.

“Namun, kalau nanti ada yang bisa berbayar, ada perusahan yang ingin melakukan arrangement, yang penting adalah Kementerian Kesehatan akan bisa menetapkan bahwa kita meyakinkan seluruh masyarakat bisa mendapat vaskinasi kalau memang mereka harus divaskin,” jelasnya.

Sementara itu, dikutip Bisnis.com, karena anggaran vaksinasi sangat besar, Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah daerah diminta turut serta termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dukungan pendanaan bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK).

Alokasi tersebut digunakan untuk koordinasi pelaksanaan, dukungan dan fasilitas kesehatan, pemantaian dan penanggulangan efek samping, distribusi, serta pengamanan dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi.

Dukungan pendanaan bersumber dari earmarking (pengembalian sebagian dana) DAU yang ditetapkan paling sedikit 4 persen dari alokasi DAU 2021. Ini secara nasional mencapai Rp15 triliun sesuai kebutuhan daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin.

Jika pemerintah daerah tidak mendapatkan DAU 2021, dukungan pendanaan dapat bersumber dari dana bagi hasil sesuai dengan kemampuan daerah.

“Sebesar Rp15 triliun dari APBD yang kita harapakan pemda ikut menggunakannya dalam sukseskan vaksinasi. Saya ingin sampaikan mayoritas pengadaan vaksin melalui APBN. Pelaksanaan Rp15 triliun ini adalah untuk daerah dalam lakukan berbagai langkah untuk eksekusi vaksinasi,” ucap Sri Mulyani.

Pemerintah memastikan karyawan akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 mandiri secara gratis.
Vaksinasi COVID-19 Mandiri, Gratis untuk Karyawan Swasta, Peraturannya Sedang Dibuat

Pemerintah memastikan karyawan akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 mandiri secara gratis.

Triaji | Kamis, 21 Januari 2021 - 23:40 WIB

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah berhati-hati sebelum memberlakukan kebijakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri.

Pemerintah, kata Airlangga, sedang menyiapkan regulasi tentang kebijakan tersebut.

"Terkait dengan persiapan akselerasi vaksin di mana akselarasi melalui program mandiri, sedang dipersiapkan regulasinya," ujar Airlangga dalam keterangan resmi yang disiarkan secara virtual, Kamis (21/1).

Menurut Airlangga dikutip JPNN  regulasi vaksinasi COVID-19 secara mandiri akan membahas banyak hal.
Namun, dia memastikan karyawan akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 mandiri secara gratis.

"Regulasi itu nantinya mengatur pembelian di sektor-sektor industri tertentu dan itu akan diberikan kepada karyawan secara gratis," beber dia.

Pemerintah memang tengah mengkaji kemungkinan kebijakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh perusahaan.

Namun, vaksinasi mandiri itu dengan syarat dilakukan korporasi untuk seluruh karyawan, bukan hanya jajaran direksi dan petinggi perusahaan saja.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (14/1), mengatakan, aturan mengenai vaksinasi COVID-19 secara mandiri masih dirumuskan.

"Itu belum final. Masih dalam diskusi. Kami terbuka untuk diskusi karena objektif kami adalah vaksinasi sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya, dan semurah-murahnya," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Mantan wakil menteri BUMN itu mengaku sudah berbicara dengan beberapa menteri lain tentang kemungkinan vaksinasi secara mandiri di luar vaksinasi yang diprogramkan pemerintah.

Pemerintah harus fokus pada tahapan vaksinasi massal yang akan diberikan kepada rakyat secara gratis.
PKS Keras Kritik Vaksin Mandiri, Vaksinasi Gratis Belum Beres, Pemerintah Sibuk Urus Vaksin Berbayar

Pemerintah harus fokus pada tahapan vaksinasi massal yang akan diberikan kepada rakyat secara gratis.

Triaji | Minggu, 24 Januari 2021 - 06:13 WIB

Pemerintah membuka wacana vaksin mandiri atau berbayar bagi perusahaan yang ingin mengadakan vaksinasi. Kebijakan Jokowi itu langsung mendapat respons keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Politikus PKS Netty Prasetyani, mengatakan sebaiknya pemerintah fokus pada tahapan vaksinasi massal secara gratis kepada masyarakat.

"Pemerintah harus fokus pada tahapan vaksinasi massal yang akan diberikan kepada rakyat secara gratis dengan memprioritaskan kelompok SDM kesehatan, guru dan pendidik, tokoh agama, dan anggota TNI/Polri yang bertugas sebagai kelompok frontliners yang berisiko," kata Netty, Sabtu (23/1).

Menurut Anggota Komisi IX itu, wacana vaksinasi mandiri akan memantik isu sensitif bahwa masyarakat yang mampu dapat memilih vaksin dan tempat vaksinasi yang bagus. Dia pun khawatir apabila pemerintah fokus pada vaksinasi mandiri, maka pembentukan herd immunity tak akan berhasil.

"Alih-alih menyiapkan vaksin gratis untuk rakyat, pemerintah disibukkan dengan perusahaan yang ingin mendapatkan vaksin dengan cara berbayar. Belum lagi persoalan data penerima vaksin yang menuai sengkarut," kata dia.

"Alhasil, tujuan vaksinasi membentuk herd immunity ini pun terancam gagal," lanjutnya dikutip Kumparan.

Dia berharap proses vaksinasi di Indonesia tak mengalami permasalahan seperti program testing hingga kelangkaan masker yang sempat dihadapi.

"Cukuplah kesemerawutan harga rapid, tes PCR, dan kelangkaan masker menjadi pelajaran buat pemerintah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dalam urusan vaksin," tegas dia.

Ketua DPP PKS itu pun meminta agar pemerintah memperhatikan proses distribusi vaksin sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Terlebih, kata dia, saat ini terdapat sejumlah daerah yang mengalami bencana alam.

"Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman. Yang tidak kalah penting mitigasi dan tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)," ucapnya.

"Buktikan komitmen Pemerintah menyediakan vaksin gratis untuk rakyat. Tentu saja vaksin yang aman dan terkendali," tutup Netty.

Ia mengatakan, vaksin COVID-19 secara mandiri diperlukan meskipun bukan prioritas pemerintah.
Soal Vaksin COVID-19 Mandiri, Menteri Erick: Diperlukan Tapi Bukan Prioritas Pemerintah

Ia mengatakan, vaksin COVID-19 secara mandiri diperlukan meskipun bukan prioritas pemerintah.

Ind | Kamis, 21 Januari 2021 - 10:40 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bicara soal vaksin CIVID-19 mandiri. Ia mengatakan, vaksin COVID-19 secara mandiri diperlukan meskipun bukan prioritas pemerintah.

Hal disampaikan Menteri Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu kemarin. "Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan. Tetapi itu tidak menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan," katanya.

Ia mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait jika wacana vaksin mandiri diberlakukan.

"Kalau sampai nanti kita ditugasi vaksin mandiri, tentu seperti arahan dari pimpinan dan Komisi VI, ada beberapa catatan, yakni vaksinnya berbeda jenis. Jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur jadi merk vaksinnya berbeda," kata Erick.

Kemudian, lanjut dia, waktu pemberian vaksin mandiri dilakukan setelah 1-2 bulan vaksin gratis dilaksanakan. Dan ada payung hukum yang jelas.

"Kami tinggal menerapkan saja, apakah memang ditugaskan nanti vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak, tapi dengan catatan-catatan tadi yang sudah disampaikan. Kami siap melaksanakan," ucapnya.

Terlepas dari wacana vaksin mandiri, Erick seperti dilansir antaranews menyampaikan bahwa kapasitas produksi vaksin Biofarma dapat mencapai 250 juta dosis vaksin.

"Apakah produksi Biofarma ini sudah standar internasional untuk COVID-19, alhamdulilah juga lulus," ucapnya.

Ia menyampaikan untuk kapasitas produksi sebanyak 100 juta dosis telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Sisanya, sebanyak 150 juta dosis ditargetkan dapat segera tersertifikasi dalam dua bulan ke depan.

"Sehingga 250 juta kapasitas untuk vaksin yang diproduksi Biofarma sudah mempunyai sertifikat," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Biofarma Honesti Basyir mengatakan Indonesia telah mendatangkan 3 juta dosis vaksin Sinovac.

"Ada 1,2 juta dosis sudah didistribusikan ke provinsi-provinsi yang membutuhkan secara cepat. Masih ada 1,8 juta dosis lagi yang siap untuk didistribusikan," katanya.