Jokowi disuntik vaksin corona Sinovac, Rabu (13/01) pukul 09.30 WIB
Jokowi Resmi Jadi Orang Indonesia Pertama yang Disuntik Vaksin COVID-19 Sinovac!

Jokowi disuntik vaksin corona Sinovac, Rabu (13/01) pukul 09.30 WIB

Ind | Rabu, 13 Januari 2021 - 09:59 WIB

Presiden Jokow Widodo (Jokowi) menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin corona. Jokowi disuntik vaksin corona Sinovac, Rabu (13/01) pukul 09.30 WIB dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi disuntik bersama sejumlah tokoh dan perwakilan unsur masyarakat di Istana Merdeka. Oleh dokter kepresidenan, Jokowi disuntik di bagian lengan.

Sebelum disuntik vaksin corona, Jokowi dicek tensi darah terlebih dulu. Saat ditensi, Jokowi sempat menanyakan beberapa hal kepada petugas. "Ini memang tidak diperbolehkan kalau tekanan darahnya (tinggi)?" kata Jokowi.

"Kalau di atas 140, tidak diperbolehkan. Tekanan darah bapak 130/60," kata petugas kepada Jokowi.

Kemudian, petugas menanyakan beberapa hal soal kondisi kesehatan Jokowi. Misalnya apakah Jokowi pernah terinfeksi corona atau memiliki penyakit bawaan.

Selain Jokowi, ada beberapa tokoh lain yang juga divaksin. Antara lain, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hingga Ketua IDI Daeng M. Faqih.

Ada pula perwakilan dari ormas seperti Muhammadiyah dan PBNU. Muhammadiyah diwakili oleh Amirsyah Tambunan sementara PBNU oleh Ahmad Ishomuddin.

Ada pula perwakilan masyarakat seperti tenaga kesehatan, tokoh agama, hingga pengusaha dan pedagang yang disuntik hari ini di Istana.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan para menteri lain bakal divaksin corona di kementeriannya masing-masing.

"Para menteri di hari lain sedang dipersiapkan oleh Kemenkes karena menteri-menteri akan bersama eselon satunya masing masing dan ada jadwalnya, namun secepatnya," kata Heru.

Diketahui, vaksin sinovac telah mendapatkan emergency use authorization (EUA) dari BPOM dan fatwa halal dari MUI. Setelah melalui uji klinis III di Bandung, hasil efficacy vaksin sinovac adalah 65,3 persen.

Peneliti yang akrab disapa dr Tifa ini mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono karena membiarkan Presiden Jokowi disuntik vaksin yang efektivitasnya hanya 50,4 persen
Epidemiolog ke Menkes Budi: Tega Banget Sih Anda, Membiarkan Presiden Disuntik Vaksin yang Efektivitasnya Cuma 50 Persen?

Peneliti yang akrab disapa dr Tifa ini mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono karena membiarkan Presiden Jokowi disuntik vaksin yang efektivitasnya hanya 50,4 persen

Rayu | Kamis, 14 Januari 2021 - 11:05 WIB

Disaksikan jutaan pasang mata masyarakat Indonesia yang memantau secara live, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima suntikan vaksin Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 oleh dokter kepresidenan di Istana Negara, Rabu (13/01/2021).

Presiden Jokowi yang mengenakan kemaja putih lengan pendek mengikuti semua prosedur dengan baik. Ia tampak percaya diri sejak pertama kali melangkahkan kaki menuju meja pendaftaran sampai duduk di kursi yang disiapkan khusus.

Adapun dokter yang menyuntikkan vaksin ke lengan kiri Jokowi adalah Prof. Dr. Abdul Muthalib yang juga Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Epidemiolog dr Tifauzia Tyassuma tercengang saat mengetahui bahwa efektivitas vaksin Sinovac yang disuntikan ke Presiden Jokowi, hanya 50,4 persen. Akademisi dan peneliti dari Lembaga Ahlina Institute ini membagikan tangkapan layar berita berjudul 'Hasil Terbaru Efikasi Sinovac di Brasil Merosot Jadi 50,4 Persen'.

Peneliti yang akrab disapa dr Tifa ini mengkritik Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono karena membiarkan Presiden Jokowi disuntik vaksin yang efektivitasnya hanya 50,4 persen.

“Tega banget sih Anda membiarkan Presiden Republik Indonesia, Lambang Negara, Orang Nomor Satu Indonesia, disuntik vaksin yang efektivitasnya cuma 50,4 persen?” kata dr Tifauzia yang dikutip dari laman Facebooknya, Tifauzia Tyassuma, Rabu (13/01/2021).

“Apa artinya Anda berdua dijadikan Menkes dan Wamenkes, kalau tidak BERJUANG memberikan yang TERBAIK bagi Presiden kita,” sambung dr Tifauzia.

Dokter Tifa menyatakan mendukung Presiden Jokowi yang berani berkorban menjadi orang pertama untuk divaksin.

“Tapi jangan dong dikasi vaksin yang cuma 50,4 persen ini. Kasihan kan. Masa Presiden Negara yang terhormat dan kita banggakan ini, dapat jatah vaksin yang tidak setara mutunya dengan vaksin yang diberikan untuk Kepala Negara yang lain? Saya bukan takut sama efek sampingnya,” tandas dr Tifa.
 
Ia menyebutkan bahwa dokter kepresidenan akan deg-degan, bahkan keringat dingin untuk memastikan Presiden Jokowi baik-baik saja dan tidak kena KIPI.

“Masalahnya yang lebih esensial adalah: Di mana harga diri kita sebagai bangsa. Masa Presiden RI kita biarkan disuntik vaksin 50,4?,” pungkas dr Tifa.
 

Hasto mengatakan Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat
Tolak Divaksin, PDIP Bela Ribka Tjiptaning: Soal Vaksin, Negara Tak Boleh Berbisnis dengan Rakyat!

Hasto mengatakan Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat

Ind | Rabu, 13 Januari 2021 - 18:40 WIB

Pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning yang secara tegas menolak untuk disuntik vaksin COVID-19 Sinovac menuai kontroversi. Daripada divaksin, ia lebih memilih untuk membayar denda bagi penolak vaksin. 

Pernyataan Ribka sebagai politikus dari partai pengusung pemerintah tersebut sangat bertolak belakang dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang justru menganjurkan masyarakat untuk disuntik vaksin.

Lantas, bagaimana sikap PDIP? Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara. Menurut Hasto pernyataan Ribka sebenarnya bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat dikedepankan dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

"Ribka Tjiptaning, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu (13/1).

Hasto mengatakan Ribka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Ribka, menurutnya, juga mewanti-wanti agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 tidak dikomersialisasikan seperti yang terjadi dalam pelayanan tes usap atau PCR.

"Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu tiga hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka, sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," tuturnya.

Berangkat dari itu, Hasto meminta komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin COVID-19 harus dilakukan dengan masif, untuk mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

"Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," ucap Hasto.

Ahok diperbincangkan karena sempat melepas masker saat bernyanyi dalam acara pesta ulang tahun pembalap sekaligus pengusaha Ricardo Gelael.
Makin Ganas, Corona Pecah Rekor, Ahok Pesta Nyanyi Lepas Masker, Istana: Tokoh Publik Harus Beri Contoh yang Baik 

Ahok diperbincangkan karena sempat melepas masker saat bernyanyi dalam acara pesta ulang tahun pembalap sekaligus pengusaha Ricardo Gelael.

Triaji | Jumat, 15 Januari 2021 - 09:23 WIB

Selain Raffi Ahmad, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sedang menjadi perbincangan warganet karena menghadiri sebuah pesta pada Rabu (13/1/2021) malam.

Jika Raffi dikritik karena tidak menerapkan protokol kesehatan usai disuntik vaksin Covid-19, Ahok diperbincangkan karena sempat melepas masker saat bernyanyi dalam acara pesta ulang tahun pembalap sekaligus pengusaha Ricardo Gelael.
 
Selain Ahok dan Raffi Ahmad, hadir pula sejumlah artis dan influencer seperti Anya Geraldine, Gading Marten dan Nagita Slavina.

Kehadiran mereka menjadi viral karena unggahan di akun instagram milik Anya dan Raffi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, tokoh publik seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Terlebih, saat ini kondisi pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

"Selama pandami Covid-19 yang meningkat, maka sebaiknya kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu, kecuali ke kantor," ujar Heru ketika dikonfirmasi, Kamis (14/1/2021).

"Dan (tokoh publik) harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat," tegasnya dikutip Kompas.

Hingga saat ini, situasi pandemi di Indonesia belum terlihat membaik. Indonesia kembali mencatatkan penambahan kasus Covid-19 tertinggi.

Berdasarkan laporan harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kamis (14/1/2021), terdapat 11.557 kasus baru Covid-19.

Jumlah ini kembali melampaui rekor tertinggi kasus baru harian Covid-19 di Indonesia yang sebelumnya pernah tercatat, yakni sebanyak 11.278 kasus pada Rabu (13/1/2021).

Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara bisa juga kedua-duanya.
Wamenkum Sebut Tolak Disuntik Vaksin COVID-19, Siap-Siap Masuk Penjara, Berani Tangkap Politikus PDIP Ribka Tjiptaning

Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara bisa juga kedua-duanya.

Triaji | Kamis, 14 Januari 2021 - 12:25 WIB

Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin Covid-19, besok Rabu (13/1/2021). Setelah itu, proses vaksinasi akan dilakukan secara massal untuk rakyat Indonesia. 

Namun, jangan lupa ada ada ancaman pidana atau denda jika Anda menolak divaksin virus Corona. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej melalui YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia berjudul "Webinar Nasional: Kajian Hukum, Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksinasi" yang diunggah pada Sabtu (9/1/2021).

"Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara bisa juga kedua-duanya," ungkapnya dikutip Selasa (12/1/2021).

Pernyataan Eddy didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 disebutkan denda bagi yang melanggar atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan wilayah akan bisa dipidana penjara dan atau denda paling banyak Rp100 juta. 

Begini isi pasal 93 UU No 6/2018: 
"Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Eddy menjelaskan menerima vaksin merupakan kewajiban bagi masyarakat. Vaksinasi merupakan kewajiban dalam rangka menghormati hak  orang lain untuk mendapatkan pemenuhan kesehatan secara layak. 

Oleh karena itu, profesor hukum Universitas Gajah Mada tersebut meminta masyarakat menghormati hak asasi setiap warga negara dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

"Dalam konteks ini maka mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi mendapatkan vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban," jelas Eddy. 

Dia menuturkan pemerintah wajib mewujudkan hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat kesejahteraan di bidang kesehatan, warga negara juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara seperti tertuang dalam pasal 28 UU 1945. 

Lebih lanjut, pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan setiap warga orang wajib mewujudkan, meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya. 

Pasal 153 UU No. 36/2009 menyebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat. 

Eddy pun menjelaskan ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda menjadi jalan terakhir yang ditempuh pemerintah. 

"Sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan? Bersifat persuasif, dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan," ungkapnya.

Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin COVID-19

Anggota Komisi IX DPR sekaligus politikus PDIP, Ribka Tjipnaning, terang-terangan menolak divaksin COVID-19. Bahkan, ia tak mempermasalahkan jika harus membayar sanksi daripada harus divaksin.

Ribka mengisyaratkan menolak karena mempertanyakan keamanan vaksin corona Sinovac, jika diberikan kepada orang di atas 60 tahun seperti dirinya.

"Kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin. Maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 nih. Mau semua usia boleh tetap, misalnya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending gue bayar," ungkap Ribka dalam rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan Dirut PT Bio Farma di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (12/1).

Sebagai catatan, Ribka sendiri saat ini berusia 61 tahun. Sementara selama ini, uji klinis vaksin Sinovac di Indonesia hanya dilakukan kepada kelompok usia 18-59 tahun.

Tak hanya itu, ia menilai uji klinis fase III vaksin Sinovac belum benar-benar selesai. PT Bio Farma juga belum menyampaikan hasil uji klinisnya.

Ribka juga melihat pengalaman vaksinasi yang menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Bahkan, tak sedikit dalam proses vaksinasi tersebut yang menimbulkan korban jiwa.

"Vaksin untuk polio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti-kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak masuk di Indonesia," tutur Ribka.

"Saya pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," lanjut dia.
Ribka juga meminta pemerintah tidak bermain dengan uji klinis vaksin corona apa pun, apalagi dijadikan lahan berbisnis.

"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Mau apa pun alasannya tidak boleh. Saya yang akan paling kencang nanti mempermasalahkannya," ujar Ribka.