Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu dalam bentuk apapun.
Begitu Tahu FPI Dibubarkan, Begini Respons Habib Rizieq!

Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu dalam bentuk apapun.

Ind | Rabu, 30 Desember 2020 - 18:41 WIB

Pemerintah, dalam hal ini Menkopolhukam, Mahfud Md mengumumkan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Dengan pembubaran ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu dalam bentuk apapun.

Merespons langkah pemerintah tersebut, Tim Kuasa Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro mengatakan, bahwa HRS sudah mengetahui mengenai keputusan pemerintah yang melarang organisasi yang dipimpinya itu.

"Sudah (tahu)," ujar Sugito yang juga kuasa hukum bagi HRS tersebut di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2020).

Ia mengatakan, bahwa HRS tidak mempersoalkan dengan keputusan pemerintah itu. Hanya saja, kata Sugito, pihaknya akan melakukan gugatan ke PTUN. "Enggak ada masalah. Nanti kita proses hukum. Kita ke PTUN," imbuhnya.

Seperti diketahui, Menkopolhukam, Mahfud Md mengumumkan soal status FPI sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) sejak tanggal 21 Juni 2019, secara de jure telah bubar sebagai ormas.

Mahfud menyebut, akan tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan, dan bertentangan dengan hukum.

Dicontohkan Mahfud, FPI kerap melakukan tindak kekerasan seperti sweeping atau razia secara sepihak, melakukan provokasi dan sebagainya.

Namun, kata dia, berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU-11-2013 tanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI.

Menurutnya, FPI kini tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing. Kepada aparat aparat pemerintah pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak, karena legal standing tidak ada terhitung hari ini," kata Mahfud Md di Jakarta, Rabu 30 Desember 2020.

Dikatakan Mahfud, pelarangan kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Ia menyinggung dua orang tokoh di balik pembubaran FPI.
Pengamat Hukum Tata Negara Ungkap Dua Tokoh di Balik Pembubaran FPI

Ia menyinggung dua orang tokoh di balik pembubaran FPI.

Ind | Kamis, 31 Desember 2020 - 13:41 WIB

Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat bicara mengenai pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Ia menyinggung dua orang tokoh di balik pembubaran FPI.

Di video YouTube berjudul 'Geger!! Breaking News!! FPI Dilarang!! Apa Salah Mereka?!! pada Rabu kemarin, Refly menyebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dan Wamenkuham, Prof Eddy Hiariej.

Ia juga menyinggung orientasi politik Mahfud Md dan Eddy Hiariej. Menurut Refly, seperti dilansir suara, Mahfud dan Eddy bukanlah orang yang pro gerakan kanan seperti FPI.

Hal ini terlihat dari dukungan Mahfud terhadap Perrpu yang membubarkan HTI. FPI, kata Refly, dianggap satu nafas dengan HTI sebagai gerakan kanan.

Sementara Prof Eddy, kata Refly, adalah kelompok merah dalam politik Indonesia yaitu kelompok moderat kiri.

"Tapi bukan soal ideologisasinya, apakah tindakan pembubaran ini adalah tindakan yang bisa dibenarkan menurut hukum dan konstitusi," ucapnya.

Refly Harun berharap adanya pembubaran terhadap FPI ini tidak diikuti tindak kekerasan terhadap para anggota FPI.

"Mudah-mudahan tidak ada tindakan kekerasan terhadap anggota FPI karena mereka bukan teroris yang mengacau negara. Mereka berjasa juga dalam medan tsunami Aceh, gempa di Sulawesi," tuturnya.

Terakhir, Refly kembali mengkritisi soal pembubaran FPI ini harus dilihat kesalahan FPI secara spesifik yang menyebabkan organisasi dibubarkan.

"Apakah perbuatan masa lalu atau perbuatan orang per orang. Kalo terakhir ini mengadakan kegiatan kerumunan di Petamburan, Megamendung, apakah itu justified diganjar dengan pelarangan aktivitas FPI," kata Refly.

Media sosial diramaikan oleh cuitan mengenai nama baru pengganti FPI, yaitu Front Pejuang Islam yang bila disingkat namanya tetap FPI.
FPI Dibubarkan, Jangan Kaget Muncul Front Pejuang Islam, Sah Menurut UU

Media sosial diramaikan oleh cuitan mengenai nama baru pengganti FPI, yaitu Front Pejuang Islam yang bila disingkat namanya tetap FPI.

Triaji | Kamis, 31 Desember 2020 - 09:23 WIB

Pemerintah secara resmi melarang semua simbol dan aktivitas yang berhubungan dengan Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2020). Selang beberapa jam setelah pengumuman, media sosial diramaikan oleh cuitan mengenai nama baru pengganti FPI, yaitu Front Pejuang Islam yang bila disingkat namanya tetap FPI.

Salah satunya, twitter @Petamburan_3 merespon sebagai berikut.

“Hari ini, Rabu 30 Desember 2020, FPI (Front Pembela Islam) ditetapkan sebagai Organisasi Terlarang. Semua kegiatan, atribut dan semua yang berhubungan dengan FPI dilarang oleh Negara. Selamat Datang Front Pejuang Islam," dengan tagar #TetapTegakWalauTanganTerikat.

Ramai pula petikan berupa poster yang disebut datang dari Rizieq Shihab yang berbunyi, "Secara pribadi kalau FPI dibubarkan tidak ada masalah. Kalau hari ini Front Pembela Islam dibubarkan, maka besok aka saya bikin Front Pecinta Islam.

"Dengan singkatan yang sama, pengurus yang sama, gerakan yang sama, dengan wajah yang sama pula, kan UU tidak melarang. Saya tidak pernah pusing dengan pembubaran."

Dalam poster terdapat wajah Rizieq Shihab bersorban putih dan menggunakan masker putih pula. Di atasnya tertera nama,  Al Habib Muhammad Rizieq Syihab.

Sebelumnya, dikutip Kompas.tv pemerintah memutuskan melalui keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNPT tentang larangan kegiatan simbol dan atribut FPI.

"FPI tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalm perundang-udangan. Maka secara de jure telah bubar," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Rabu (30/12/2020).

Karena itu, secara de jure telah bubar, namun masih melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

"Maka melarang kegiatan simbol, dan atribut dalam NKRI. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam doktrin tiga, aparat hukum akan menghentikan kegiatan," tambahnya.

"Pemerintah juga meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FPI," kata Edy.

Karena itu pihaknya mendeklarasikan Front Persatuan Islam sebagai wadah baru dalam meneruskan perjuangan mereka di FPI yang sudah dibubarkan dan dilarang pemerintah
Pasca Dibubarkan, FPI Ganti Nama! Mahfud MD Bilang, Boleh!

Karena itu pihaknya mendeklarasikan Front Persatuan Islam sebagai wadah baru dalam meneruskan perjuangan mereka di FPI yang sudah dibubarkan dan dilarang pemerintah

Rayu | Kamis, 31 Desember 2020 - 16:05 WIB

Eks pengurus Front Pembela Islam (FPI) mendeklarasikan diri membentuk organisasi baru yang diberi nama Front Persatuan Islam (FPI). Ormas baru tersebut dideklarasikan menyusul keputusan pemerintah yang membubarkan Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2020).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, deklarasi tersebut diperbolehkan.

"Boleh (deklarasi)," ujar Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/12/2020).

Sebelumnya, ormas Front Pembelas Islam atau FPI berganti nama menjadi Front Persatuan Islam. Hal itu dilakukan usai terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Dalam keterangan resminya, terdapat sejumlah nama di kepengurusan FPI yang ikut mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Di antaranya Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis hingga Sekretaris Umum Munarwan. Para deklarator meminta simpatisan FPI untuk menghindari hal yang menimbulkan benturan dengan penguasa.

Karena itu pihaknya mendeklarasikan Front Persatuan Islam sebagai wadah baru dalam meneruskan perjuangan mereka di FPI yang sudah dibubarkan dan dilarang pemerintah.

"Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tulis keterangan Front Persatuan Islam, Rabu (30/12/2020)

Sebelumnya para deklarator menilai pelarangan FPI oleh pemerintah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mereka merujuk putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013, dalam pertimbangan hukum halaman 125 yang menyatakan suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

Sebaliknya, lanjut deklarator, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.

"Dengan demikian pelarangan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bahwa oleh karena keputusan bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan dengan hukum, secara substansi keputusan bersama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi," tulis deklarator Front Persatuan Islam.

Terpisah, Wakil Sekretaris Umum FPI Azis Yanuar membenarkan bahwa mereka memiliki wadah baru dalam meneruskan perjuangan FPI yang sudah dibubarkan. Ia berujar wadah baru tersebut ialah Front Persatuan Islam yang sudah resmi dideklarasikan di suatu tempat.

"Iya, Front Persatuan Islam (FPI). Bukan berubah, itu kendaraan baru," ujar Azis kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
 

Mayoritas publik menyetujui langkah tegas aparat kepolisian menindak Rizieq Shihab, begitu pula dengan oknum FPI yang melanggar hukum.
SAH! Survei Membuktikan: Mayoritas Publik Dukung Ketegasan Polri Terhadap FPI

Mayoritas publik menyetujui langkah tegas aparat kepolisian menindak Rizieq Shihab, begitu pula dengan oknum FPI yang melanggar hukum.

Triaji | Rabu, 30 Desember 2020 - 17:51 WIB

Survei yang dilakukan Polmatrix Indonesia menunjukkan sebagian besar publik mendukung ketegasan Polri terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

"Mayoritas publik menyetujui langkah tegas aparat kepolisian menindak Rizieq Shihab, begitu pula dengan oknum FPI yang melanggar hukum dan melakukan penyerangan terhadap aparat," kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam siaran persnya di Jakarta, dikutip Rabu (30/12).

Dukungan Polri terhadap Rizieq dan oknum FPI, mencapai 82,9 persen. Hanya sebagian kecil yang tidak setuju terhadap tindakan tegas polisi (11,3 persen), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab (5,8 persen).

Menurut dia, kegaduhan politik menyeruak sejak kepulangan Rizieq Shihab dari pengasingannya di Arab Saudi.

Kerumunan yang ditimbulkan membuat aparat kepolisian akhirnya bertindak tegas terhadap Rizieq. Terjadi pula insiden penembakan terhadap enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) di jalan tol Cikampek KM 50 hingga tewas dalam penyergapan oleh polisi.

Sementara itu sejumlah politisi dan pegiat hak asasi manusia (HAM) menuding aparat kepolisian melanggar HAM dalam insiden KM 50.

Polisi sendiri menyatakan terbuka dan transparan dalam investigasi atas kejadian tersebut, dan melibatkan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

"Besarnya dukungan publik terhadap ketegasan polisi mematahkan pandangan bahwa FPI telah menjelma sebagai kekuatan besar dan berada di atas hukum," tandas Dendik dikutip Antara.

Menurut dia, negara hadir dan berfungsi sebagaimana layaknya untuk menindak pihak-pihak yang melanggar hukum dan melindungi kepentingan umum.

Survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 20-25 Desember 2020 kepada 2.000 orang responden mewakili 34 provinsi.