Dia menegaskan, kasus tertembaknya enam anggota FPI hingga tewas cenderung sebagai perbuatan extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan
Pakar Hukum UI Soal Laskar FPI: Mengapa tak Tembak Kaki? Polisi Harus Jelaskan Definisi Tindakan Tegas dan Terukur!

Dia menegaskan, kasus tertembaknya enam anggota FPI hingga tewas cenderung sebagai perbuatan extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan

Rayu | Jumat, 18 Desember 2020 - 06:05 WIB

Pakar Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Heru Susetyo, SH, LL.M., M.Si. Ph.D., meminta pihak kepolisian menjelaskan definisi tindakan tegas dan terukur dalam kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di tangan aparat. 

Seperti diketahui, peristiwa penembakan terhadap enam anak muda itu terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari di Rest Area KM 50 Tol Cikampek. Heru Susetyo menilai rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian penuh kejanggalan.

Heru Susetyo meminta polisi dapat menjelaskan kriteria, bukti, dan ukuran dari perbuatan tegas terukur yang disampaikan kepolisian. Heru juga mempertanyakan peristiwa yang terjadi pada dini hari baru dikabarkan kepolisian pada siang hari setelah diketahui luas dan menghebohkan publik. Menurut Heru Susetyo, hal itu juga perlu dijelaskan kepada publik. 

"Mengapa tidak ditembak bagian kaki? Pastinya kekuatan FPI dan polisi lebih kuat polisi karena dilengkapi dengan pistol atau senjata yang lebih canggih. Ini extra judicial killing bukan suatu law enforcement," kata Heru Susetyo di Jakarta, Rabu (16/12/2020). 

Dia menganggap tindakan aparat kepolisian hingga menimbulkan jatuhnya enam korban jiwa tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai penegakan hukum (law enforcement). Dia menegaskan, kasus tertembaknya enam anggota FPI hingga tewas cenderung sebagai perbuatan extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan. 

Menurut Heru, penegakan hukum membutuhkan beberapa prasyarat, yakni adanya prosedur terkait kode etik dan profesionalisme serta adanya hukum acara. Sementara itu, tujuan aparat kepolisian dalam insiden tersebut bukan dalam upaya pengejaran orang yang menjadi tersangka atau buron, melainkan sekadar melakukan pengintaian misi intelijen daripada misi penangkapan atau pencarian keterangan. 

"Polisi pun tidak menggunakan identitas dan atribut, tidak menggunakan seragam, dan tidak ada surat perintah," jelas Heru Susetyo.

Dia berharap, Komnas HAM bisa melakukan investigasi yang pro justicia dan adil. Ia juga berharap, polisi membuka diri bila mendapati ada yang bersalah melakukan pelanggaran hukum. 

"Dan kita harus mendengar dari kedua belah pihak, saksi mata, CCTV. Jangan membuat opini satu pihak, tapi harus adil, yang salah dihukum," kata dia.

Istilah tegas dan terukur kerap disampaikan pihak kepolisian dalam menjelaskan peristiwa tewasnya enam laskar FPI. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono di lokasi rekonstruksi jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 mengatakan, sesuai dengan adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi, sejak di titik pertama lokasi kejadian petugas sudah dihadang dan mendapat serangan dari kelompok FPI. 

Petugas berusaha membela diri, mereka terus menyerang hingga akhirnya terjadi baku tembak seperti yang terjadi dalam adegan rekonstruksi di titik kedua lokasi kejadian.

Setelah terjadi baku tembak, kelompok orang itu kabur masuk jalan Tol Jakarta-Cikampek dan akhirnya bisa dibekuk di Rest Area KM 50 jalan Tol Jakarta-Cikampek, seperti adegan dalam rekonstruksi di titik ketiga. Dari enam pelaku dalam satu mobil, dua orang di antaranya ternyata sudah meninggal akibat baku tembak. Sehingga, polisi membawa dua orang itu terlebih dahulu untuk dibawa ke rumah sakit.

Sedangkan empat pelaku lainnya masih masih dalam penanganan di rest area. Setelah itu, petugas membawa empat orang tersebut ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia.

Sekitar satu kilometer dari rest area, keempat pelaku itu justru menyerang petugas sampai berupaya merebut senjata milik petugas di dalam mobil. Karena itulah petugas menembak pelaku hingga akhirnya meninggal dunia. Kejadian itu terungkap dalam adegan-adegan di titik keempat rekonstruksi. 

"Daripada didahului, petugas melakukan tindakan tegas dan terukur," kata Argo Yuwono.

Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran agar kasus tewasnya 6 anggota FPI bisa terang benderang
Pakar Hukum: Eksekutor yang Tembak 6 Laskar FPI Bisa Diseret ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag

Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran agar kasus tewasnya 6 anggota FPI bisa terang benderang

Rayu | Kamis, 17 Desember 2020 - 16:05 WIB

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, hilangnya nyawa enam laskar pengawal Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang didor eksekutor merupakan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dan bisa diseret ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda.

“Tindakan ini bisa diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pelanggaran HAM, bahkan bisa diadili di ICC (International Criminal Court) di Den Haag,” kata Abdul Fickar Hadjar di Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Ditegaskannya, militer saja bahkan tidak diperbolehkan menembak tahanan perang yang tidak bersenjata.

Abdul Fickar Hadjar menilai, eksekutor diduga anggota polisi yang ditugaskan mengamankan enam anggota FPI tersebut seharusnya tidak mempergunakan senjata api secara sembarangan, apalagi untuk menembak mati masyarakat sipil yang disebut-sebut tidak bersenjata.

"Dalam konteks hukum pidana internasional dalam situasi perang yang berdasarkan hukum perang, militer saja tidak diperbolehkan menembak tahanan perang yang tidak bersenjata, apalagi menembaki sipil, tindakan ini dikualifisir sebagai kejahatan perang," ujarnya.

“Jadi, orang-orang yang bersenjata sebenarnya tidak dibenarkan menggunakan senjatanya dalam keadaan aman dan normal,” ucapnya menambahkan.

Dalam kasus itu, Abdul Fickar Hadjar menyayangkan lahir peristiwa penembakan yang menewaskan enam anggota FPI di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50 pada 7 Desember 2020 lalu. Menurutnya, terdapat kesalahan prosedur dilakukan kepolisian saat bertugas 'menguntit' rombongan Rizieq Shihab.

“Polisi itu konteksnya keamanan. Jadi penggunaan senjatanya itu tidak bisa langsung menembak mati, tapi harus bertahap, yaitu mengamankan dengan melumpuhkan, menembak peringatan dengan sasaran ke atas, kemudian menembak kaki untuk melemahkan,” jelas Abdul Fickar Hadjar.

Oleh sebab itu, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran agar kasus tewasnya 6 anggota FPI bisa terang benderang.

“Soal penembakan 6 orang itu mustinya Presiden Jokowi juga peka, karena yang ditembak itu warga sipil. Jadi seharusnya sebagi negarawan, presiden berinisiatif juga membentuk tim pencari fakta untuk mencari kebenaran,” ujar dia.

Sebelumnya, Tim Pemantauan dan Penyelidikan yang dibentuk Komnas HAM sudah meminta keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Jasa Marga, FPI, saksi, keluarga korban, dan masyarakat. Selain itu, tim juga melakukan pemantauan lapangan secara langsung serta memperdalam penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP). 
 

Azyumardi menjelaskan, perbedaan isi pidato Presiden Jokowi terkait dengan penembakan di Sigi dan penembakan enam orang warga negara di Tol Jakarta-Cikampek telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai keadilan hukum di Indonesia
Laskar FPI Tewas Ditembak, Guru Besar UIN: Jokowi Bikin Jengkel, Pindahkan Tanggung Jawab Negara ke Komnas HAM!

Azyumardi menjelaskan, perbedaan isi pidato Presiden Jokowi terkait dengan penembakan di Sigi dan penembakan enam orang warga negara di Tol Jakarta-Cikampek telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai keadilan hukum di Indonesia

Rayu | Rabu, 16 Desember 2020 - 06:05 WIB

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN), Syarief Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan sendiri tanggungjawab negara dalam menindak para pelanggar hak asasi manusia (HAM) secara adil.

Dalam forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa, (15/12/2020), Ayzumardi mengatakan agar Presiden tidak memindahkan tanggung jawab negara pada Komnas HAM.

"Presiden Jokowi jangan memindahkan tanggung jawab negara dan pemerintahannya kepada Komnas HAM. Itu membikin orang kemudian kritis dan jengkel sama pemerintahan, termasuk juga sama Presiden Jokowi," kata Azyumardi.

Menurut Azyumardi, Komnas HAM hanya bisa meneliti dan menyelidiki laporan masyarakat terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Untuk menindak para pelanggar HAM, kewenangan pemerintah.

"Mana bisa Komnas HAM menyelesaikan itu, menyelidiki dan meneliti bisa. Akan tetapi, untuk menindaklanjuti, misalnya menindak para pelanggar HAM, itu tidak bisa (Komnas HAM). Itu harus pemerintah," tegasnya.

Azyumardi menjelaskan, perbedaan isi pidato Presiden Jokowi terkait dengan penembakan di Sigi dan penembakan enam orang warga negara di Tol Jakarta-Cikampek telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai keadilan hukum di Indonesia.

"Itulah yang kemudian menyinggung rasa ketidakadilan itu. Dan itu yang kami harapkan ada perubahan, terima kasih," kata Azyumardi dalam acara forum tersebut.

Forum itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Pada sambutannya, Prof. Mahfud mengatakan bahwa negara harus menitikberatkan pada hukum dan keadilan dalam menata nilai-nilai yang berbeda yang tidak bisa dikompromikan dan menjadi urusan privasi warga negara masing-masing.

"Karena ini hukum nasional, pelaksanaan harus dipaksakan atau ditegakkan oleh Negara. Anda melanggar maka negara yang turun tangan," kata Mahfud.

Kalau negara tidak mampu menegakkan keadilan hukum, menurut Mahfud, negara tersebut tinggal menunggu kehancurannya.

"Hancurnya bangsa-bangsa terdahulu itu, ya, karena negara tidak adil. Oleh karena itu, siapa pun pemerintahan, pemerintahan yang dahulu atau pemerintahan sekarang, atau pemerintahan akan datang, sama saja tuntutannya, yaitu menegakkan keadilan kalau keutuhan bangsa dengan segala harmoninya itu ingin dijaga. Kalau enggak, ya, tinggal tunggu waktu," kata Mahfud MD.


Antara News

Kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan.
Pakar Hukum Setuju Jenderal Fadil Imran Periksa Mahfud Md, Kisruh Habib Rizieq Berawal dari Izin Menko Polhukam

Kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan.

Triaji | Kamis, 17 Desember 2020 - 09:23 WIB

Menko Polhukam Mahfud Md sudah menyatakan bertanggung jawab terkait munculnya kerumunan penyambutan Habib Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta. Apakah Kapolda Metro Jaya berani memeriksa menteri Jokowi itu terkait pelanggaran prokes COVID-19?

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpendapat bahwa Menko Polhukam Mahfud MD harus dimintai keterangan apabila polisi bersikukuh mempidanakan Habib Rizieq Shihab (HRS). Karena, menurutnya, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) tidak bisa dituntut pidana.

"Jadi kalau polisi ngotot mempidanakan maka mau tidak mau harus memeriksa Mahfud sebagai pihak yang terkait karena terjadinya kerumunan itu, karena Mahfud sendiri berpendapat pelanggaran prokes termasuk kerumunan tidak bisa dituntut pidana," kata Abdul Fickar dalam pesan teks, Rabu (16/12).

Fickar dikutip Republika.co.id menuturkan, apabila kerumunan itu dijadikan alasan untuk penuntutan HRS atau siapa pun dan dianggap melanggar Pasal 93 UU Kekarantinaan adalah tidak kontekstual dan tidak menenuhi unsur. Karena terangnya, Indonesia tidak menerapkan karantina atau lockdown, melainkan PSBB.

Masih menurut Fickar, Pasal 93 itu adalah pelanggaran UU Kekarantinaan, yang tidak bisa diterapkan terhadap kerumunan pelanggaran PSBB atau protokol kesehatan jaga jarak. Karena itu seharusnya, tegas dia, kasus HRS tidak ada sejak awal.

"Karena itu seharusnya tidak ada proses penuntutan hukum terhadap HRS, baik di petamburan maupun di Cisarua, apalagi sangkaan Pasal 160 KUHP yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak pidana adalah sangkaan yang mengada-ada. PSBB dan protokol itu tidak bisa dipidanakan," tegasnya.

Adalah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) yang membuka wacana bahwa Mahfud juga semestinya diperiksa oleh polisi dalam kasus HRS. Emil, sapaan Ridwan, pada Rabu (16/12) memenuhi panggilan Polda Jabar.

"Namun izinkan, saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini, pertama menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," ujar Emil, kepada wartawan.

Menurut Emil, pernyataan Mahfud MD itu menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh. Maka terjadi kerumunan luar biasa.

"Sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," katanya.

Dalam Islam, kata dia, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya. "Jadi beliau juga harus bertanggung jawab tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," kata Emil.

Merespons Emil, Mahfud pada Rabu sore lawat akun Twitter-nya menjawab, "Siap, Kang RK, Saya bertanggung jawab."