Sebelum ditangkap, Edhy melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dia sempat menyapa 201 nelayan Indonesia di Honolulu, Hawaii
Terkait Ekspor Benur, Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Sebelum ditangkap, Edhy melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dia sempat menyapa 201 nelayan Indonesia di Honolulu, Hawaii

Rayu | Rabu, 25 November 2020 - 10:15 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/11/2020) dan penyidik senior KPK, Novel Baswedan disebut memimpin penangkapan tersebut. 

Edhy ditangkap beserta istri dan beberapa rombongan lain saat mereka baru tiba di Indonesia dari Amerika Serikat (AS) sekitar pukul 01.23 WIB dini hari tadi. Tim KPK langsung membawa Edhy ke kantor lembaga anti-rasuah itu.

"Sesampainya di KPK (Edhy) langsung diperiksa. Di dalam Gedung KPK sendiri terlihat ada Novel Baswedan penyidik senior KPK, salah satu yang memimpin kegiatan itu," kata seorang sumber internal KPK menjelaskan penangkapan itu.

Novel Baswedan belum mengkonfirmasi terkait penangkapan tersebut. Namun, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango telah membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

"Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi," kata Nawawi di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Sebelum ditangkap, Edhy melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Dia sempat menyapa 201 nelayan Indonesia di Honolulu, Hawaii.

Politikus Gerindra itu menyoroti aspirasi nelayan Indonesia, yang bekerja di berbagai kapal penangkap ikan berbendera Amerika Serikat dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke negara adidaya tersebut.

Sementara itu, DPP Gerindra masih mencari tahu dan menunggu kabar resmi atas penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK.

"Saya akan cek dulu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Hukum dan Advokasi, Habiburokhman, Rabu pagi.

"Pagi ini kami baru mendengar kabar tersebut, oleh karena itu kita tunggu KPK," ujar Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, secara terpisah.

Penangkapan Edhy diduga terkait dengan kasus suap benih lobster alias benur. Ihwal benur ini pernah menjadi polemik antara Edhy dengan menteri pendahulunya, Susi Pudjiastuti.
 

Total Rp 17 miliar diduga diterima Juliari dalam dua kali penyerahan.
Keterlaluan, Jenderal Firli Ungkap Uang Suap Bansos Corona 17 Miliar Diduga Digunakan Mensos untuk Keperluan Pribadi

Total Rp 17 miliar diduga diterima Juliari dalam dua kali penyerahan.

Triaji | Minggu, 06 Desember 2020 - 07:05 WIB

Mensos Juliari Batubara resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dalam kasus Bansos. Total Rp 17 miliar diduga diterima Juliari dalam dua kali penyerahan.

Diduga uang belasan miliar itu diterima Juliari Batubara dari pihak swasta diduga sebagai fee dalam pengadaan Bansos. Nilai kontrak pengadaan Bansos itu sendiri mencapai Rp 5,9 triliun.

Dalam jumpa pers Minggu (6/12) dini hari, Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyampaikan uang suap itu diduga digunakan untuk keperluan pribadi Juliari.

"Pembagian diberikan tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar. Kemudian uang tersebut dikelola EK dan SM selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai kebutuhan bagi Saudara JPB," kata Firli.

Adapun kasus suap ini, KPK dikutip Kumparan, menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat kasus dugaan suap pengadaan bansos pandemi COVID-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Kelima orang menjadi tersangka dalam gelar perkara usai KPK menggelar OTT terhadap pejabat Kemensos. Berikut daftar 5 tersangka:

Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos COVID-19 Kemensos, Matheus Joko Santoso.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bansos COVID-19 Kemensos, Adi Wahyono.

Supplier rekanan bansos COVID-19, Ardian I M.

Supplier rekanan bansos COVID-19, Harry Sidabuke

Kasus ini terungkap dari OTT yang dilakukan KPK pada Sabtu (5/12). Matheus, Ardian, dan Harry langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara Juliari dan Adi tak ikut diamankan dalam OTT. KPK meminta keduanya segera menyerahkan diri.

"Kami minta kepada para tersangka saudara JPB dan AW untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri ke KPK karena KPK akan terus mengejar sampai saudara-saudara tesebut tertangkap," tegas Firli.


Firli yang menebar ancaman pelaku korupsi terkait dana bansos COVID-19 di masa pandemi bisa dituntut hukuman mati. 
Mensos Juliari Jadi Tersangka: Firli Pernah Janji Soal Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi di Masa Pandemi

Firli yang menebar ancaman pelaku korupsi terkait dana bansos COVID-19 di masa pandemi bisa dituntut hukuman mati. 

Ind | Minggu, 06 Desember 2020 - 10:45 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial, Juliari P Batubara (JPB) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19.

Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (05/12/2020) dini hari.

"KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Kemudian sebagai pemberi AIM dan HS," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (6/12/2012) dini hari

OTT KPK yang disusul penetapan tersangka mengejutkan publik. Terutama soal penetapan Mensos Juliari sebagai tersangka. Publik teringat akan janji Firli yang menebar ancaman pelaku korupsi terkait dana bansos COVID-19 di masa pandemi bisa dituntut hukuman mati. 

"Jangan pernah berpikir, coba-coba atau berani korupsi dana bansos. KPK pasti akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati seperti tertuang pada ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," kata Firli (29/08) lalu.

Kondisi pandemi COVID-19 masuk atau memenuhi unsur 'dalam keadaan tertentu' sesuai ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga, hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.
"Miris, sangat kejam dan sungguh tega apabila bansos di tengah pandemi seperti ini, masih saja dikorupsi untuk kepentingan sendiri," ujar dia.

PascaOTT pejabat Kemensos, Firli sendiri menyatakan bahwa pihaknya tak menutup kemungkinan akan mengambil opsi tuntutan hukuman mati. "Ya bisa saja (tuntut hukuman mati, Red). Sesuai pasal 2 ayat 2 UU Tipikor," ungkapnya, Sabtu (05/12/2020).

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango juga satu suara dengan Firli. "Benar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam situasi yang kondisi seperti ini, kondisi di mana negeri lagi menghadapi musibah wabah COVID seperti ini, tentu sangat berharap bahwa tidak ada perilaku-perilaku korupsi yang terjadi dalam kondisi yang serba susah seperti ini," katanya.

Nawawi mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan terkait tuntutan hukuman mati ini. Nawawi menyebut pandemi Corona bisa dijadikan alasan untuk memperberat hukuman pelaku korupsi.

"Tentu kita akan memperhatikan soal tuntutan ini, itu dijadikan sebagai alasan kondisi ini bisa kami dijadikan alasan untuk memperberat tuntutan yang kami ajukan," kata Nawawi.

Ketiganya diberikan penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa kemarin.
Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Harus Baca Nih, Hidup Pas-pasan Tiga PNS Ini Tak Tergiur Terima Gratifikasi!

Ketiganya diberikan penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa kemarin.

Ind | Rabu, 09 Desember 2020 - 20:41 WIB

Di tengah heboh kasus korupsi yang melibatkan dua mantan pembantu Presiden Joko Widodo, yakni eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan bekas Menteri Sosial, Juliari Batubara, ada cerita soal tiga orang yang menolak gratifikasi. Ketiganya diberikan penghargaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa kemarin.

Ketiga orang tersebut adalah Wahyu Listyantara selaku pegawai bagian pengamanan pengawalan kereta di PT Kereta Commuter Indonesia, Budi Ali Hidayat selaku penghulu madya dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Tengah dan Apriansyah sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.

"Penghargaan kepada individu untuk pelaporan gratifikasi ini yang pertama diberikan oleh KPK, biasanya kami berikan ke lembaga dengan serangkaian kriteria tapi untuk tahun ini saya dan Direktur Gratifikasi Pak Syarif menemukan laporan yang perlu disampaikan lebih luas ke masyarakat," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta, Selasa.

Ketiga orang pelapor gratifikasi itu menurut Pahala akan dicantumkan dalam buku program Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2020, namun perayaannya akan dilakukan pada 16 Desember 2020.

"Bahwa ada 3 orang tahun ini yang kami nilai sangat luar biasa. Organisasi tempat mereka bekerja harusnya merasa beruntung dengan keberadaan mereka, karena kalau pintar itu bisa belajar, tapi jujur itu melekat," tutur Pahala.

Pertama, Wahyu Listyantara selaku "junior manager" pengamanan pengawalan kereta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Wahyu merupakan anggota Brimob Polri sejak 2008 hingga memutuskan untuk pensiun dini pada 2018 dan saat ini menjadi pegawai tetap PT KCI.

Pada suatu kesempatan, ia dengan satu rekanan PT KCI makan siang bersama, saat itu Wahyu bercerita tentang alasannya pensiun dini dari Brimob, karir-nya di KCI, keluarganya hingga kondisi-nya yang tinggal sendirian di kos karena sudah berpisah dengan istri-nya.

Rekanan tersebut lalu bersimpati dan memberikan satu amplop berisi cek uang senilai Rp100 juta dan menyampaikan bahwa uang tersebut sebagai bentuk bantuan kepada Wahyu agar dapat membeli rumah untuk tempat tinggal tanpa ada permintaan kepada Wahyu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Wahyu langsung menolak saat itu, tapi si rekanan tetap memaksa sehingga karena tidak enak apalagi keduanya sudah mengenal lama, Wahyu pun terpaksa menerima.

Setelah menerima cek tersebut, seperti dilansir antara news, pada malam harinya Wahyu berkonsultasi kepada temannya soal tindakan apa yang harus ia lakukan dan disarankan untuk melapor ke KPK.

Esoknya, Wahyu datang ke bank untuk memastikan apakah benar cek tersebut dapat dicairkan dan ternyata bisa dicairkan.

Wahyu kemudian melaporkan penerimaan tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT KCI serta menyampaikan laporan tersebut sebagai laporan gratifikasi.

"Pak Wahyu ini integritas yang teruji, pintar bisa diajarin, tapi jujur dikhotbahin belum tentu. Pak Wahyu menunjukkan mencairkan cek Rp100 juta dan dilaporkan ke KPK. Walau tahu itu pasti akan jadi milik negara, jumlahnya tidak usah diingat-ingat Pak, nanti menyesal," ungkap Pahala.

Kedua, Budi Ali Hidayat selaku penghulu madya sekaligus Kepala KUA Cimahi Tengah kota Cimahi, Jawa Barat.

Pada 2019, Budi sering bertugas menjadi penghulu akad nikah. Dalam setiap tugas, Wahyu kerap diberikan uang dari masyarakat sebagai tanda terima kasih.

Padahal KPK sejak 2013 telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan pemberian apapun kepada petugas pencatat nikah yang menikahkan pasangan mempelai di luar gaji adalah gratifikasi. Kementerian Agama lalu menerbitkan Permenag No. 24/2014 yang menetapkan biaya menikah di KUA adalah gratis dan di luar KUA ada tarif sebesar Rp600 ribu, sedangkan penghulu akan menerima honor dan biaya transportasi dari Kantor.

Budi beberapa kali dapat mengambil sikap untuk menolak gratifikasi dari masyarakat, tapi jika tidak dapat ditolak pada kesempatan pertama, Budi segera melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK melalui aplikasi GOL dalam waktu 30 hari kerja dari tanggal penerimaan.

Total laporan Budi adalah sebanyak 88 laporan terdiri 64 laporan penerimaan dan 24 laporan penolakan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp16.190.000 dan yang ditetapkan menjadi milik negara sebesar Rp13.540.000 sehingga Budi menjadi pelapor dengan frekuensi melaporkan gratifikasi terbanyak sepanjang 2019 -2020.

"Pak Budi konsisten melaporkan sampai 84 ke KPK karena dia percaya itu bukan yang harus saya terima, bukan kita lihat jumlahnya tapi ini individu yang memegang teguh saya dibayar negara untuk melayani masyarakat. Kami sampaikan ke Ditjen Bimas Islam ada pegawainya di Cimahi namanya Pak Budi sangat teguh memegang prinsipnya walau harus melapor berkali-kali," papar KPK.

Ketiga, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Apriansyah.

Pada 2018, Apriansyah bekerja sama dengan rekanan terkait proyek pengerjaan pengaspalan jalan di daerah Mukomuko. Rekanan itu berkali-kali menyampaikan secara implisit kepada Apriansyah bahwa setelah pengerjaan jalan di lingkungan proyek selesai, ia akan mengaspalan jalan di halaman depan rumah Apriansyah.

Namun Apriansyah tidak mengetahui bahwa pengaspalan jalan akan dilaksanakan.

Ternyata sekembalinya Apriansyah melakukan perjalan dinas ke Medan pada 7-9 Desember 2019, ia mendapati jalan akses pribadi-nya sudah diaspal oleh pihak rekanan secara sepihak.

Atas penerimaan pengaspalan jalanan pribadi tersebut, Apriansyah kemudian berkoordinasi kepada UPG Kabupaten MukoMuko dan melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK sebagai laporan gratifikasi dan bersedia mengganti biaya aspal jalan tersebut sejumlah biaya pengaspalan jalan yang telah diterima sebesar Rp17.270.000 untuk menjadi milik negara.

"Kabupaten Mukomuko sangat beruntung karena punya kepala dinas yang memegang teguh dan tahu pasti apa itu konflik kepentingan. Kepala dinas PU ketemu pemborong itu biasa, tapi Pak Kepala Dinas tahu pasti kalau pemborong memberikan sesuatu tidak mungkin makan siang gratis dan dengan kesadaran sendiri malah bayar aspal di depan rumahnya, ini contoh luar biasa," ungkap Pahala.

Perombakan itu sudah direncanakan jauh sebelum dua menteri tertangkap KPK.
Sinyal Perombakan Kabinet Makin Kuat, PKB Sebut Nama Menteri Jatah Parpol dan Profesional Ada di Kantong Jokowi

Perombakan itu sudah direncanakan jauh sebelum dua menteri tertangkap KPK.

Triaji | Selasa, 08 Desember 2020 - 22:21 WIB

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah Pilkada 2020 pada 9 Desember. Perombakan itu sudah direncanakan jauh sebelum dua menteri tertangkap KPK.

Menurut Karding, ada atau tidak menteri yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, isu perombakan kabinet sudah menguat sejak lama.

"Saya menduga reshuffle akan dilaksanakan setelah pilkada 9 Desember. Tinggal jumlah yang di-reshuffle berapa dan siapa saja, tentu kita tidak tahu," ujar Karding saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Karding mengatakan, publik tinggal menunggu siapa saja menteri yang akan diganti. Perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Namun, dilansir Kompas.com, selain Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjaring OTT KPK, Karding berpendapat ada menteri lain yang berkinerja kurang baik di mata publik.

"Soal siapa dan dari partai apa atau profesional siapa, itu sepenuhnya tergantung Pak Jokowi dan komunikasi politiknya dengan partai-partai pendukung," ucapnya.

Secara terpisah, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan presiden harus segera merombak kabinet setelah ada dua menteri terjerat kasus korupsi. Menurut Dedi, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Edhy dan Juliari dapat mengikis kepercayaan publik pada presiden.

"Tindakan korupsi dua menteri ini berdampak tidak saja pada proses kerja pemerintah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik pada Presiden. Sehingga perlu dilakukan perombakan kabinet," kata Dedi saat dihubungi.

Ia pun meminta Jokowi lebih banyak memilih sosok profesional daripada politisi. Terutama, mereka yang menggantikan Edhy dan Juliari di kursi Menteri KP dan Mensos.

Sebab, kata Dedi, menteri dari kalangan partai politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga iklim kerjanya sulit terlepas dari kepentingan politik.

"Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari Parpol. Sepanjang pemerintah Presiden Jokowi, semua koruptor definitif atau bukan, didominasi kader Parpol," ucapnya.