Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana
Republik Papua Barat Dideklarasikan, Benny Wenda Jadi Presiden Sementara

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana

Rayu | Selasa, 01 Desember 2020 - 22:30 WIB

Tokoh Gerakan Kemerdekaan Papua, Benny Wenda akan didaulat menjadi Presiden sementara West Papua Republic atau Republik Papua Barat. Hal tersebut diumumkan setelah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara.

Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa (01/12/2020). Sementara ULMWP sendiri merupakan koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun. 

Menurut keterangan tertulis ULMWP yang kemudian diberitakan ABC-Indonesia, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Disebutkan di dalam keterangan tertulis tersebut, sebagai presiden sementara, Benny Wenda yang kekinian menjadi eksil di Inggris, menurut ULMWP akan menjadi representasi Republik West Papua dalam acara-acara internasional.

Selain itu, demikian dalam keterangan ULMWP, pemerintah sementara yang dipimpin Benny Wenda berhak membuat deklarasi kemerdekaan sepihak dalam waktu dekat, atas nama rakyat Papua Barat.

Dengan demikian, Benny Wenda dalam komunike mengatasnamakan ULMWP juga menegaskan keberadaan pemerintahan serta militer Indonesia di Papua adalah ilegal. "Kini, struktur kehadiran negara Indonesia di West papua adalah ilegal," tegasnya.

Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai "usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, membantah legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.

"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamasikan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua? Proses pemindahan kekuasaan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB," jelasnya.

Sebagai tambahan catatan kaki sejarah, Dr Richard Chauvel mengingatkan bahwa pada Oktober 2011 lalu Papua pernah memproklamasikan kemerdekaan.

"Pada Kongres Rakyat Papua ke-3, terjadi proklamasi Papua sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, dengan Forkorus Yaboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagai PM. Pertemuan itu dibubarkan dengan kekerasan, beberapa orang tewas, banyak yang ditahan dan Forkorus dihukum karena pemberontakan. Setidaknya Benny Wenda aman di Oxford atau Vanuatu," tutur Dr Richard Chauvel.
 

Mahfud Md memberi tanggapan menohok Benny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat.
Tanggapan Menohok Dekalarasi Benny Wenda, Menteri Mahfud: Dia Nggak Punya Rakyat, Dia Sedang Membuat Negara Ilusi!

Mahfud Md memberi tanggapan menohok Benny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat.

Ind | Kamis, 03 Desember 2020 - 18:30 WIB

Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md memberi tanggapan menohok Benny Wenda yang mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat.

Menurut Mahfud, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) tersebut sedang membuat negara ilusi.

"Menurut Kami Benny Wenda membuat negara ilusi," kata Mahfud dalam konferensi persnya, Kamis (03/12/2020).

Dalam konferensi pers tersebut,  Mahfud menjelaskan sikap pemerintah terhadap deklarasi kemerdekaan yang diserukan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diprakarsai Benny Wenda.

"Kan dari hukum internasional harus ada rakyat yang dia kuasai, wilayah yang harus dia kuasai, pemerintah. Dia kan ndak ada rakyatnya siapa, pemerintah siapa orang Papua juga tidak mengakui," kata Mahfud.

Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengancam akan menindak tegas kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI.
Wakapolri: Tak Ada Tempat untuk Kelompok atau Siapapun yang Ingin Ganggu Keutuhan NKRI!

Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengancam akan menindak tegas kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI.

Ind | Kamis, 03 Desember 2020 - 20:15 WIB

Wakapolri, Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengancam akan menindak tegas kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu keutuhan NKRI.

Hal itu diungkapkan Wakapolri merespons deklasrasi Benny Wenda. "Jadi menanggapi deklarasi Benny Wenda, siapa pun atau kelompok manapun yang mengikuti Benny Wenda, kami akan melakukan tindak tegas, tanpa pandang bulu," kata Gatot, dalam konferensi persnya, Kamis (03/12/2020).

"Siapa pun dia, kelompok apa pun dia, kita tidak pandang bulu. Kita ingin menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan Papua adalah Indonesia," tegas Gatot.

Konferensi pers digelar untuk menjelaskan sikap pemerintah terhadap deklarasi kemerdekaan yang diserukan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diprakarsai oleh Tokoh Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.

Komjen Gatot Eddy Pramono juga menegaskan sudah menjadi kewajiban Polri untuk menjaga wilayah NKRI dari gangguan keamanan dan tugas TNI untuk menjaga NKRI.

"Keberadaan TNI Polri di sana untuk menjaga keamanan di Papua dan untuk menjaga Papua tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Gatot.

TPNPB-OPM menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat
Ajukan Mosi Tak Percaya, Klaim Benny Wenda Ditolak Mentah-mentah, Jubir TPNPB OPM: Dia Warganegara Asing!

TPNPB-OPM menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat

Ind | Rabu, 02 Desember 2020 - 19:17 WIB

Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, sekaligus pernyataan Benny Wenda sebagai presiden sementara Papua Barat ditolak mentah-mentah oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambon mengatakan, TPNPB-OPM menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) tersebut.

Menurutnya, klaim kemerdekaan yang digaungkan Benny justru bisa merusak persatuan rakyat Papua yang tengah berjuang secara langsung.

Sebby bahkan menuding Benny tengah bekerja untuk kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika dan Australia. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi bangsa Papua.

"Mulai hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kami dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda," kata Sebby dalam keterangan tertulis, Rabu (2/12/2020).

Sebby mengatakan pihaknya menolak klaim kemerdekaan Benny lantaran sama sekali tidak memberi keuntungan bagi rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan penuh dari penjajahan.

Sebby tak segan menyebut klaim Benny itu sebagai bentuk kegagalan pejuang kemerdekaan Papua yang kini menetap di Inggris itu.

Apalagi deklarasi pemerintahan Benny itu tak secara langsung dilakukan di tanah Papua, namun di luar negara. Sebby menganggap hal itu tidak mempunyai legitimasi mayoritas warga Papua.

Selain itu, Sebby menyebut Benny tak bisa menjadi presiden lantaran status kewarganegaraannya saat ini.

"Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum international bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat," kata dia.

Saat ini, kata Sebby, seperti dilansir cnnindonesia, TPNPB-OPM tak mau berkompromi dengan Benny atas deklarasi tersebut.

"Menurut hukum international Benny Wenda telah deklarasikan dan mengumumkan negara dan klaimnya di negara asing yaitu di negara kerajaan Inggris itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia," kata dia.

Selain mengecam kejadian tersebut, Teuku menyebut, pemerintah Indonesia juga telah meminta otoritas Australia menindak pelaku
Bendera Bintang Kejora Berkibar di KJRI Melbourne, Bukan Kaleng-kaleng, ini Sikap Tegas Menlu Retno ke Australia!

Selain mengecam kejadian tersebut, Teuku menyebut, pemerintah Indonesia juga telah meminta otoritas Australia menindak pelaku

Rayu | Kamis, 03 Desember 2020 - 12:40 WIB

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melayangkan protes kepada otoritas Australia terkait insiden pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh sejumlah orang yang menerobos Konsulat Jenderal RI di Melbourne pada Selasa (01/12/2020) lalu.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah mengatakan pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes kepada pemerintah Australia terkait insiden tersebut.

"KUAI Kedubes Australia di Jakarta sudah dipanggil ke Kemlu, Dubes RI di Canberra sudah melakukan demarche ke Kemlu Australia," kata Teuku Faizasyah di Jakarta, Kamis (03/12/2020).

"Menteri Luar Negeri RI (Retno Marsudi) telah pula mengontak langsung Menteri Luar Negeri Australia (Marise Payne), menyampaikan protes Indonesia," jelas Teuku Faizasyah. 

Selain mengecam kejadian tersebut, Teuku Faizasyah menyebut, pemerintah Indonesia juga telah meminta otoritas Australia menindak pelaku. Insiden sendiri terjadi pada Selasa pagi, dan berlangsung sekitar 15 menit. Berawal ketika para pelaku menerobos gedung KJRI. Ketika itu mereka memasang dan menurunkan atribut yang mereka bawa.

Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube Izzy Brown terlihat beberapa pelaku memanjat atap KJRI Melbourne untuk membentangkan spanduk dan Bendera Bintang Kejora yang bertuliskan 'Free West Papua'.

Aktivis lainnya juga memasang banner bertuliskan 'TNI Out Stop Killing Papua'. Sembari beberapa lainnya meneriakkan "Papua Merdeka!".