Denda ini adalah denda tertinggi, dan apabila di kemudian hari, masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi 100 juta rupiah,” jelas Doni Monardo
Pemda DKI tak Pernah Beri Izin Kerumunan Petamburan, Doni Monardo: Pak Anies Dipanggil Polisi, untuk Apa?

Denda ini adalah denda tertinggi, dan apabila di kemudian hari, masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi 100 juta rupiah,” jelas Doni Monardo

Rayu | Kamis, 19 November 2020 - 17:45 WIB

Ketua Satgas COVID-19, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo memberikan manifesto (pernyataan sikap) secara umum, bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. "Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. 'Solus Populi Suprema Lex', keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," katanya sebagaimana dilansir dari Antara (17/11/20/2020)

Sebelumnya Doni Monardo sudah menegur pemerintah DKI Jakarta agar konsisten menerapkan peraturannya terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tak terkecuali kepada Pemimpin Tertinggi Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. 

Doni Monardo mengucapkan teguran itu sehari setelah acara di Petamburan kelar dan pihaknya juga mengapresiasi ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta. Adapun sanksi tersebut telah diberikan kepada sebanyak 17 orang berupa denda sebesar 1,5 juga rupiah dan sanksi fisik kepada 19 orang yang melanggar protokol kesehatan (prokes) pada kegiatan di Petamburan. 

Atas hal itu, Doni mengapresiasi kepada tim Satgas DKI Jakarta atas penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI, yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari RRI (16/11/20/2020)

Tak hanya itu, Doni Monardo juga mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah DKI tentang penegakan sangsi kepada panitia penyelenggara berupa denda.

"Gubernur Anies, telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasat Pol PP, untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah 50 juta rupiah kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut.

Denda ini adalah denda tertinggi, dan apabila di kemudian hari, masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi 100 juta rupiah,” jelas Doni Monardo.

Beliau mengarisbawahi bahwa "Pemerintah Provinsi DKI, tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, Pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan,” ujarnya.

"Gubernur DKI, melalui Walikota Jakarta Pusat, telah membuat surat. Kami peroleh dari pemerintah DKI Jakarta. Ya, sekali lagi, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan, bahwa Pemerintah DKI Jakarta dari awal tidak memberikan izin ya,” katanya.

Namun, hal tersebut tidak menyurutkan langkah Polda Metro Jaya untuk memeriksa Gubernur Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menjelaskan Anies bakal diperiksa dengan dugaan tindak pidana Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sebagaimana yang dilansir dari Antara (16/11/20/2020)

Tak ayal, selama 9,5 jam Anies Baswedan harus menjawab 33 pertanyaan yang dianggap oleh, tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sebagai upaya klarifikasi.

Pemanggilan Anies oleh Polisi Bernuansa Politis

Menyambung dari Doni Monardo bahwa DKI tak pernah keluarkan ijin, pemanggilan Anies Baswedan tak luput dari amatan Gde Siriana Yusuf selaku Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) akhirnya juga angkat bicara. Sebagaimana yang dilansir dari RRl (17/11/2020)

Baginya pemeriksaan terhadap Anies Baswedan ini dilihatnya sebagai hal yang tidak berimbang mengingat banyak sekali kerumunan massa yang dipicu oleh aktifitas kampanye dalam iklim Pilkada. Namun, tak satupun kepala daerah diperiksa oleh pihak kepolisian terkait pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

"Selama ini ada banyak pelanggaran terkait Pilkada, atau bahkan ada anggota Polisi bikin acara internal keramaian tapi tidak sampai Gubernur dipanggil," katanya. 

Perbedaan penanganan pihak berwenang antara kepala daerah di wilayah lain dengan Anies Baswedan dirasa lebih bernuansa politis. Hal ini nampak regulasi opini publik sejak awal pemberlakuan PSBB. DKl Jakarta dianggapnya lebih tegas dan konsisten bila dibandingkan dengan pemerintah pusat.

"Saya melihat mungkin ada semacam mendowngrade image AB (Anies Baswedan) juga, yang kalau dilihat opini publik sejak awal pemberlakuan PSBB justru AB terlihat lebih tegas dan konsisten dibanding kebijakan pusat. Masyarakat juga ikuti bagaimana cerita tarik-menarik lockdown dan juga PSBB," katanya.

Selain itu, kata dia, DKI Jakarta baru saja dapat penghargaan internasional STA 2021 dan laporan keuangan DKI versi BPK juga bagus selama Anies pimpin DKI. Ini semua credit untuk Anies.

Nuansa politis semakin terkesan menguat ketika secara serta merta Megawati justru melempar kritik atas DKl Jakarta yang nota bene banyak menerima penghargaan.

"Aneh ketika Mega nyentil DKI terkait DKI tidak masuk Kota intelektual versi UNJ. Tapi Mega tidak nyentil Gubernur Jateng yang tidak dapat STA 2021. Saya melihat ada kepentingan gosok-gosok kandidat-kandidat Capres 2024 agar berkilau di opini publik," katanya.


 

Jangan disamakan dengan tadi, alasan-alasan yang enggak jelas,
Soal Kerumunan, Polri: Amanat UU Jangan Disamakan dengan Alasan yang Tidak Jelas!

Jangan disamakan dengan tadi, alasan-alasan yang enggak jelas,

Ind | Kamis, 19 November 2020 - 09:52 WIB

Polri menanggapi ancaman Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPFU), dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang bakal tetap menggelar Reuni 212 apabila pemerintah membiarkan kerumunan pilkada.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 merupakan amanat undang-undang, sehingga perlu dibedakan dengan jenis kerumunan lainnya.

"Kalau ada pihak-pihak, orang-orang yang tidak jelas melakukan pengancaman dengan dalih adanya kerumunan-kerumunan, bahwasannya kita sudah pakai aturan tadi, peraturan perundang-undangan sudah mengatur semua (tentang pilkada)," ucap Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Penyelenggara (pilkada) pun sudah diatur sedemikian rupa. Ini amanat UU. Jangan disamakan dengan tadi, alasan-alasan yang enggak jelas," sambungnya.

Awi menuturkan, pelaksanaan protokol kesehatan selama pilkada telah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Selain itu, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis telah mengeluarkan maklumat nomor Mak/3/IX/2020 tentang Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020.

Polri pun berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020. "Kita berharap pilkada bisa berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada, kemudian masyarakat berperan dengan catatan mentaati semua protokol kesehatan," tutur Awi.

Diberitakan sebelumnya, Reuni 212 ditunda karena tak mendapatkan izin penyelenggaraan di Monas. Penundaan juga karena pandemi COVID-19 masih berlangsung.

"Pelaksanaan reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara," demikian bunyi siaran pers dari FPI, GNPF Ulama, dan PA 212.

Namun, disebutkan juga bahwa penundaan reuni 212 itu dilakukan dengan mengamati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, terutama yang berkaitan dengan kerumunan.

"Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian bunyi siaran pers.

penegakan hukum harus dijalankan dengan tidak pandang bulu
Soal Kerumunan Gibran dan Habib Rizieq, Politikus PDIP: Penegakkan Hukum Jangan Pandang Bulu!

penegakan hukum harus dijalankan dengan tidak pandang bulu

Ind | Kamis, 19 November 2020 - 14:30 WIB

Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, dirinya tak ingin mempersoalkan siapapun, baik Gibran maupun Habib Rizieq Syihab (HRS) yang akan diperiksa terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan kepada semua pihak yang melanggar. Seperti dilansir okezone, hal itu diungkapkan Hendrawan menyusul ucapan kuasa hukum DPP Front Pembela Islam (FPI), Aziz Yanuar yang mengaitkan kerumunan yang dilakukan HRS dengan massa Pilkada Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso di Solo.

"Yang ingin saya tekankan, penegakan hukum harus dijalankan dengan tidak pandang bulu," kata Hendrawan, Kamis (19/11/2020).

Hendrawan melanjutkan, aparat kepolisian harus objektif dan menjunjung tinggi asas keadilan bagi semua pihak dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Karena itu, ia meminta kepolisian tak ragu dalam menegakan aturan kepada siapapun termasuk Gibran jika memang ditemukan pelanggaran.

"Aparat penegak hukum tidak boleh ragu atau gamang dengan tugas yang diembannya. Tugas yang mereka kerjakan didasarkan peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyebut bahwa HRS bersedia jika dirinya dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kerumunan dimasa pandemi COVID-19.

Namun kesediaan itu memiliki syarat yakni polisi juga harus memeriksa kerumunan yang terjadi di Solo.

"Habib Rizieq siap dipanggil kalau misalnya memenuhi dua syarat yang pertama logis secara hukum dan memiliki relevansi hukum yang logis, yang kedua prinsip keadilan tadi diterapkan seperti yang di Solo dan Surabaya juga ditindak," kata Azis di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Azis meminta kesetaraan hukum harus ditegakkan jika pihak kepolisian menindak pelanggar protokol kesehatan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan yang di Pasal 7 menyebut soal setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

"Artinya, kami disini Panitia DPP FPI dan juga mungkin siapa pun minta Pasal 7 itu ditegakkan, juga UUD 45 Pasal 27 dan 28D mengenai kesetaraan," ucapnya

Adapun kerumunan massa yang dimaksud Aziz yakni saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai calon Wali Kota Solo pada 4 September 2020 lalu.

Saat itu Gibran mendaftar bersama pasangannya Teguh Prakosa dan disambut ribuan pendukung. Mereka mengabaikan aturan jaga jarak dan kewajiban mengenakan masker yang benar.

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, tidak tepat bila kerumunan lain dibandingkan dengan pilkada.
Anies dan FPI Singgung Kerumunan Pilkada Serentak 2020, Begini Beda Kerumunan Versi KPU

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, tidak tepat bila kerumunan lain dibandingkan dengan pilkada.

Ind | Selasa, 17 November 2020 - 20:30 WIB

Komisi Pemilihan Umum menanggapi soal beda kerumunan massa di acara Habib Rizieq dengan Pilkada serentak 2020.

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, tidak tepat bila kerumunan lain dibandingkan dengan pilkada.

"Dalam hal ada kegiatan lain yang kemudian membandingkan dengan yang terjadi September kemarin (tahapan pendaftaran Pilkada), bagi kami itu sepertinya kurang tepat kalau membandingkan," kata Viryan, Selasa (17/11/2020).

Viryan mengatakan hal itu menyusul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Front Pembela Islam (FPI) yang membandingkan penanganan kerumunan massa di acara Habib Rizieq dengan Pilkada serentak 2020.

Viryan mengatakan, dalam pelaksanaan pilkada, KPU memiliki aturan protokol kesehatan. Selain itu, menurutnya, setelah terjadi peristiwa kerumunan dalam tahapan pendaftaran KPU telah meningkatkan standar protokol kesehatan.

"Pertama di kantor KPU dalam kegiatan penyelenggaraan pilkada sudah memiliki protokol kesehatan. Kedua setelah peristiwa kerumunan yang terjadi itu bukanlah hal yang diinginkan oleh kita dan setelah itu terjadi, KPU beserta pemerintah dan seluruh jajaran meningkatkan standar protokol kesehatan yang maknanya tidak boleh terulang," kata Viryan.

Tidak hanya itu, pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada diberikan tindakan tegas oleh Bawaslu. Menurutnya, upaya peningkatan ini dilakukan dengan cara revisi Peraturan KPU terkait protokol kesehatan.

"Di beberapa daerah, pelanggaran yang masih terjadi (pelanggaran) itu ditindaklanjuti, jadi kita bisa lihat berdasarkan laporan Bawaslu pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan," kata Viryan.

"Kemudian setelah itu ada revisi PKPU, bahkan KPU langsung merevisi peraturannya itu yang maknanya adalah setelah peristiwa itu terjadi kita mengevaluasi dan memperketat, bahkan ada maklumat kalau saya tidak keliru kebijakan dari kepolisian," sambungnya.

Viryan menuturkan tidak tepat bila kerumunan pada tahapan pendaftaran dijadikan justifikasi terkait kegiatan lain. Menurutnya, hal ini dapat membuat masyarakat kembali tidak disiplin dalam penerapan protokol kesehatan.

"Kalau kemudian bulan September itu yang sudah kita ubah dan kita disiplin yang melanggar setelah itu ditindak, kemudian pada saat sekarang ada kegiatan yang melanggar disiplin menarik itu kembali. Kalau narasi ini dijadikan justifikasi oleh kegiatan-kegiatan lain maka kami juga khawatir semuanya akan kembali tidak disiplin," pungkasnya.

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu bersedia dipanggil polisi untuk diklarifikasi terkait acara pernikahan putrinya, Najwa Shihab dengan syarat.
Kasus Habib Rizieq Bakal Panjang, Siap Diperiksa Polisi, Syaratnya Kasus Pilkada Gibran Jokowi Juga Diusut

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu bersedia dipanggil polisi untuk diklarifikasi terkait acara pernikahan putrinya, Najwa Shihab dengan syarat.

Triaji | Rabu, 18 November 2020 - 19:05 WIB

Kasus keramaian massa dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 yang membelit Habib Rizieq Shihab bakal panjang. Sebab, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu bersedia dipanggil polisi untuk diklarifikasi terkait acara pernikahan putrinya, Najwa Shihab dengan syarat.

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan, kesediaan Rizieq diperiksa polisi itu bukan tanpa syarat. Salah satu syaratnya, kerumunan kampanye pilkada di Solo dan Surabaya ditindak lebih dahulu.

"Kalau misalnya memenuhi dua syarat,  yang pertama logis secara hukum dan memiliki relevansi hukum yang logis, yang kedua prinsip keadilan tadi diterapkan seperti yang di Solo dan Surabaya juga ditindak," kata Aziz di Polda Metro Jaya, Rabu (18/11).

Kerumunan massa yang dimaksud Aziz itu seperti dikutip CNN Indonesia terjadi saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai calon wali kota Solo pada 4 September 2020.

Ketika itu Gibran mendaftar bersama pasangannya, Teguh Prakosa, disambut ribuan pendukung. Mereka mengabaikan aturan jaga jarak dan kewajiban mengenakan masker yang benar.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat itu tidak memberikan sanksi kepada Gibran dengan alasan saat kerumunan terjadi, masa kampanye pilkada belum dimulai.

Lalu, peristiwa di Surabaya adalah pasangan calon Eri Cahyadi dan Armudji yang diusung PDIP mendaftarkan diri dalam Pilwakot Surabaya pada hari yang sama.

Merujuk pada dua peristiwa itu, Aziz meminta kepolisian menerap prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebelum nantinya memanggil Rizieq.

Dia meminta aparat penegak hukum menjalankan aturan yang tertuang dalam Pasal 7 UU Kekarantinaan Kesehatan. Di dalamnya disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

"Artinya kami di sini panitia DPP FPI dan juga mungkin siapapun minta Pasal 7 itu ditegakkan, juga UUD 45 Pasal 27 dan 28D mengenai kesetaraan," ucap Aziz.

Kendati demikian, Aziz menyebut sampai saat ini pihaknya belum menerima surat undangan klarifikasi terhadap Rizieq. "Belum ada," ujarnya.

Terkait kasus ini, pihak Polda Metro Jaya sedang melakukan proses penyelidikan untuk melihat apakah ada unsur tindak pidana.

Pada Selasa (17/11), sembilan orang telah dimintai klarifikasi, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diklarifikasi terkait status Jakarta di masa PSBB transisi.

Buntut kerumunan massa di sejumlah acara yang melibatkan Rizieq Shihab, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Pusat.