Kemarahan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu pun menunjukkan kinerja para menteri yang kurang baik.
Ini Dia Menteri Jokowi yang Minim Gebrakan selama Setahun di Kabinet

Kemarahan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu pun menunjukkan kinerja para menteri yang kurang baik.

Nissa | Rabu, 21 Oktober 2020 - 06:03 WIB

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai menteri-menteri Joko Widodo, khususnya menteri yang bergerak di bidang ekonomi minim gebrakan.

Menurut Agus, sejauh ini tidak ada terobosan-terobosan kebijakan yang muncul dari para menteri, baik dari bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan bidang lainnya.

Menurutnya, kemarahan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu pun menunjukkan kinerja para menteri yang kurang baik.

Menurut Agus, bila dibandingkan dengan menteri-menteri bidang ekonomi di 5 tahun sebelumnya, kinerja menteri saat ini tidak lebih baik. Akan tetapi, menurutnya adanya Covid-19 menjadi alasan para menteri tidak melakukan gebrakan.

"Jadi susah membandingkan karena Covid-19. Mereka tidak ada terobosannya tetapi mereka alasannya karena Covid-19," ujar Agus kepada Kontan, dikutip Selasa (21/10).

Menurut Agus, adanya Covid-19 dijadikan sebagai alasan, mengingat anggaran setiap kementerian direalokasi dan berkurang.  Menurutnya, ini jugalah yang membuat kinerja menteri sulit diberikan dengan tahun-tahun sebelumnya karena menteri tidak bekerja dengan normal.

Lebih lanjut Agus juga mengatakan sulit untuk menilai koordinasi menteri saat ini karena tidak ada struktur yang jelas. Menurutnya, saat ini ada seluruh Kementerian fokus mengatasi Covid-19. Karena itu, menurutnya harus ada patokan yang jelas apa-apa saja tugas pokok dan fungsi masing-masing menteri.

  

Hasil kajian KAMI terkait tingkat kemiskinan masyarakat yang berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang meningakat tajam.
Jenderal Gatot Keluarkan Rapor Merah 1 Tahun Jokowi: Kemiskinan Meningkat Tajam, Utang Naik Dua Kali Lipat

Hasil kajian KAMI terkait tingkat kemiskinan masyarakat yang berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang meningakat tajam.

Triaji | Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:45 WIB

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memberikan catatan evaluatif terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Ini rapor merah Jokowi-Maruf.

Presidium KAMI, Jendral Purn TNI Gatot Nurmantyo, memaparkan hasil kajian KAMI terkait tingkat kemiskinan masyarakat yang berbanding terbalik dengan utang pemerintah yang meningakat tajam.

"Tentang kemiskinan, sejak tahun 96 mengalami penurunan. Namun 2 tahun terakhir, sebelum covid terjadi bahkan sudah meningkat dan diperkiraakan semakin tajam tingkat kemiskinan," ujar Gatot dalam acara ILC, Selasa malam (20/10).

Angka kemiskinan yang dicatat Gatot mencapai 91,90 juta orang pada tahun 2019. Menurutya, angka ini akan terus meningkat seiring kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga mereda.

"Diperkirakan akan terus naik, apalagi dengan perkembangan wabah ini," ungkapnya dikutip RMOL.

Di samping itu, Gatot mencatat utang Indonesia hingga periode kedua Jokowi tahun ini mengalami peningkatan dua kali lipat, jika dibandingkan utang pemerintah sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Utang sejak tahun 2015 telah mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang ada, sampai dengan SBY," kata Gatot.

"Pada saat (era) Bung Karno sampai dengan SBY ada Rp 2.400 triliun. Sedangkan sekarang telah mencapai hampir Rp 6 ribu triliun," sambungnya.

Bahkan, KAMI memprediksi utang terhadap PDB pada tahun 2021 akan meningkat tajam, kurang lebih 42,1 persen. Bahkan, Gatot menyebut rasio utang terhadap pendapatan negara pada tahun depan akan lebih memprihatinkan.

"Tahun 2021 diperkirakan rasionya mencapi 418 persen. Artinya utang sudah 4 kali lebih dari pendapatan negara. Ini yang benar-benar perlu mendapat perhatian yang sangat serius," demikian Gatot. 


     

Jokowi diminta untuk merombak menteri di bidang ekonomi.
1 Tahun Jokowi-Maruf Amin, Poles Kinerja, Cuci Gudang Menteri di Bidang Ekonomi

Jokowi diminta untuk merombak menteri di bidang ekonomi.

Nissa | Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:20 WIB

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di setahun pertama banyak mendapat rapor merah. Untuk menyelamatkan kinerja, Jokowi diminta untuk merombak menteri di bidang ekonomi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberikan nilai rendah untuk jajaran menteri di bidang ekonomi. 

"Kalau pendapat saya reshuffle total seluruh menteri ekonomi, biar ada kepercayaan dan penyegar, sehingga ada harapan baru dari investor," kata Bhima, Senin (19/10).

Saat ini, katanya, merupakan waktu yang tepat bila presiden melakukan reshuffle. Pasalnya, perombakan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun dan menyeluruh. Namun, perombakan ini pun akan baik bila melihat komposisi menteri setelah reshuffle dilakukan.

"Ini tergantung komposisi pasca reshuffle, apakah menterinya didominasi profesional, tentu itu menjadi pertimbangannya. Tetapi kalau diputar-putar saja, itu-itu saja, itu tidak berpengaruh juga," jelasnya.



Bhima dikutip Kontan berharap bila terjadi perombakan menteri, menteri yang dipilih didominasi oleh pihak yang kompeten dan profesional. Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi kondisi extraordinary, dan membutuhkan menteri dengan kajian dan pengalaman yang kuat sehingga tidak perlu banyak penyesuaian.

Terlebih sejumlah menteri dari kabinet ini banyak yang harus belajar kembali dan tidak langsung tancap gas ketika menjabat sebagai menteri. "Nah langsung dihajar pandemi, jadi adjusmentnya lambat dilakukan," jelas dia. 

Selain itu, banyaknya menteri yang berasal dari kalangan politik pun membuat kebijakan yang dihasilkan pada 1 tahun masa pemerintahan kurang tepat. Dia juga mengatakan menteri-menteri tersebut kurang sense of crisis. 

Ini terlihat dari pemerintah yang menganggap remeh Covid-19 khususnya dari segi kebijakan ekonomi. Bahkan, pemerintah juga sangat optimistis sehingga pelaku usaha tidak disiapkan untuk menghadapi situasi terburuk.

Bhima pun memberikan berbagai catatan terhadap menteri-menteri ekonomi. Misalnya pada Menko Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dianggap lebih sibuk membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan melupakan paket kebijakan ekonomi I hingga XVI. Padahal, paket kebijakan ekonomi ini bisa ditingkatkan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Dia juga menilai Kemenko perekonomian kali ini belum mampu mengharmonisasikan kinerja antara kementerian/lembaga bidang ekonomi.

Selanjutnya, Menko Maritim dan Investasi yang diisi oleh Luhut Panjaitan pun dianggap tidak fokus. Luhut disebut melaksanakan pekerjaan yang bukan bidangnya.

"Seharusnya dia sekarang ini mengurus terkait efektivitas tol laut kemudian bagaimana mempercepat komitmen-komitmen investasi untuk masuk ke Indonesia. Tapi yang kemudian diurus menjadi satgas Covid-19. Dan ini akhirnya  dia tidak memiliki fokus yang spesifik," ujar Bhima. 



Sementara catatan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani pun ada. Bhina menilai Sri Mulyani belum bekerja dengan maksimal. Ini terlihat dari relokasi anggaran yang tidak dilakukan secara maksimal sementara pemulihan ekonomi lebih mengandalkan utang. 

Padahal menurut Bhima, penerbitan utang ini akan menimbulkan berbagai permasalahan. Tak hanya itu, dia juga menganggap Kemenkeu belum maksimal mendorong realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

Bahkan, terjadi berbagai permasalahan teknis misalnya kementerian/lembaga yang berkali-kali merevisi dipa. "Ini artinya kan panduan teknis dan pendampingan dari Kemenkeu pada kementerian/lembaga terkait sehingga serapan bisa menjadi lebih cepat ini masih lemah,'' kata dia.

Tak hanya itu, Bhima pun menyoroti kinerja Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dianggap kurang kompeten. Menurutnya, Menaker seakan alpa di tengah kondisi adanya UU Cipta Kerja dan di tengah banyaknya PHK. 

Bhima menyebut, Menaker tidak mampu menjadi mediator di tengah konflik antara pengusaha dan pekerja. Bahkan, menurut Bhima, pihak yang lebih banyak menjelaskan UU Cipta Kerja justru BKPM.

"Padahal ini menyangkut hak-hak pekerja yang harusnya dimediasi oleh Kemnaker,  dia dianggap juga kemudian tidak tegas dalam melindungi pekerja lokal, ketika masa pandemi, TKA dari China masih masuk ke Indonesia," katanya.

Hal yang sama juga dilihat pada Menteri Pertanian yang belum menunjukkan kinerja yang positif dalam hal produksi pangan. Bahkan, saat ini masih banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ketika memasuki masa tanam. Harga jual di level petani juga relatif rendah.

"Kementan juga malah sibuk bikin kalung anti corona yang kontra produktif di luar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi)," jelasnya.

Menteri Perdagangan pun tak lepas dari sorotan Bhima. Menurut dia, belum ada terobosan dalam kinerja ekspor dan masih mengandalkan pasar tradisional. 

Dia pun menilai surplus neraca dagang yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut hanyalah semu. Mengingat itu terjadi karena turunnya impor barang baku, modal dan konsumsi.

Padahal, Kemendag bersama dengan atase perdagangan dan kedutaan besar bisa saling berkoordinasi untuk memperluas pasar di luar negeri, misalnya melihat barang apa yang bisa Indonesia siapkan karena tingginya permintaan atas barang tersebut di tengah pandemi.

"Jadi kita harus membaca tren perubahan permintaan secara global maupun pemetaan pasar-pasar alternatif  lebih serius karena landscapenya berubah total dengan adanya pandemi," jelasnya.

Lalu, Menteri BUMN pun dianggap terlalu banyak mengeluarkan konsep tetapi aksinya minim. Menurutnya, daripada melakukan holding, lebih baik dilakukan penyelamatan BUMN dalam jangka pendek mengingat banyak BUMN yang mengalami kerugian finansial selama pandemi.

Dia juga mengatakan banyak sekali BUMN yang meminta penyertaan modal negara, termasuk mendapatkan stimulus dari pemerintah tetapi belum mampu menjadi motor pemulihan Indonesia.

Sementara, Bhima juga menilai BKPM terlalu menarasikan bahwa UU Cipta Kerja bisa melancarkan investasi, padahal menurutnya banyak hambatan-hambatan investasi lain yang bisa dituntaskan. 

Dia juga menilai belum ada kecepatan investasi di Indonesia karena Indonesia terlambat mengambil peluang di tengah relokasi industri. Dia pun menilai Kepala BKPM belum berhasil mensosialisasikan UU Cipta Kerja kepada investor asing melihat banyaknya investor asing yang memprotes UU tersebut.

  

Biaya logistisk Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
1 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Pemerintah Upayakan Tekan Biaya Logistik

Biaya logistisk Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Triaji | Rabu, 21 Oktober 2020 - 07:33 WIB

Genap 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berjalan. Pemerintah terus berupaya menekan biaya logistik yang tercatat masih tinggi dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara guna mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

Biaya logistisk Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik Malaysia yang sebesar 13 persen terhadap PDB.

"Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas," demikian dikutip dari Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit Untuk Indonesia Maju, di Jakarta, dikutip Rabu (21/10).

Salah satu upaya pemerintah menekan biaya logistik itu dengan reformasi ekosistem logistik nasional (National Logistics Ecosystem/NLE) melalui kemudahan dan penyederhanaan proses hulu hingga hilir. Dengan reformasi tersebut, pemerintah menargetkan bisa menekan biaya logistik dari 23,5 persen menjadi 17 persen dari PDB.

Penataan yang dilakukan dalam sistem NLE ini adalah proses bisnis yang dirapikan dan disederhanakan melalui layanan pemeriksaan terpadu melalui single submission, layanan pelabuhan dan perizinan.

NLE ini menjadi platform bagi pelaku usaha bidang transportasi, shipping, kepelabuhan, pergudangan dan depo sehingga tidak terjadi proses yang berulang, melibatkan kerja sama Kemenkeu, Kemenhub dan Kemendag dengan asosiasi usaha terkait.

Selanjutnya, sistem NLE ini juga menyangkut sistem pembayaran dan perbankan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sistem NLE ini juga menyangkut sistem pembayaran dan perbankan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selain itu, penataan NLE meliputi pengelolaan tata ruang di pelabuhan utama, penempatan depo container, dan pembentukan inland consolidation center dengan kerja sama Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Adapun efisiensi yang timbuh dari sistem NLE ini adalah mulai dari biaya dan waktu yang bisa ditekan di antaranya berasal dari proses perizinan, pemesanan truk, pemeriksaan, hingga pengangkutan.

Sistem NLE dilakukan secara bertahap hingga 2024 mulai tahapan perencanaan hingga sudah ada implementasi melalui percontohan layanan salah satunya penerapan single submission dan pemeriksaan bersama Bea Cukai dan Karantina.

Proyek percontohan itu dilakukan bertahap di Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Tak terasa, pemerintahan Joko Widodo-KH Maruf Amin berumur setahun. Duet ini harus bekerja keras memulihkan ekonomi yang terdampak wabah Corona (Covid-19). Sekaligus membangun Indonesia menjadi piornir industri kendaraan listrik kelas dunia.
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Berjuang Wujudkan Indonesia Jadi Pemain Utama Kendaran Listrik di Tengah Ekonomi Sulit karena Pandemi COVID-19

Tak terasa, pemerintahan Joko Widodo-KH Maruf Amin berumur setahun. Duet ini harus bekerja keras memulihkan ekonomi yang terdampak wabah Corona (Covid-19). Sekaligus membangun Indonesia menjadi piornir industri kendaraan listrik kelas dunia.

Nanda Alisya | Selasa, 20 Oktober 2020 - 17:16 WIB

Namun begitu, duet ini punya mimpi besar yang cukup mulia. Yakni, menjadikan Indonesia sebagai pemain utama kendaraan listrik di dunia. Jadi, jangan heran bila pemerintah begitu agresif menodorng berkembangnya industri otomotif bertenaga setrum. Apakah itu sepeda motor atau mobil, dan jenis kendaraan lainnya. "Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen, namun bertekad menjadi pemain utama. Ekosistem pun disiapkan," seperti dikutip dari Buku Laporan Tahunan 2020, Peringatan Setahun Jokowi-Ma'ruf: Bangkit untuk Indonesia Maju di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Dikutip dari Antara, dalam buku tersebut tertulis, salah satu yang dilakukan yakni percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga surya, hingga panas bumi.

Pemerintah menargetkan penggunaan EBT mencapai 23% pada 2025. Di mana, angka tersebut terbilang optimis dibandingkan capaian tahun ini yang kurang dari 15%. Upaya pemerintah dalam mewujudkan produksi kendaraan listrik dimulai pada Rapat Terbatas Kendaraan Listrik yang digelar Januari 2019 untuk menilik peluang Indonesia menjadi pemain di Industri Kendaraan Listrik, karena RI memiliki nikel, kobalt, dan Mangaan sebagai bahan baku pembuat baterai, termasuk baterai kendaraan listrik.

Pada Agustus 2019 terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Kendaraan listrik diyakini sebagai salah satu solusi dalam mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan menjaga kualitas udara.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pada bagian keempat beleid tersebut, pemerintah mengatur tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor roda empat yang menggunakan teknologi Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEV), Battery Electric Vehicles (BEV), atau Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV).

Untuk kelompok kendaraan itu pemerintah menetapkan tarif sebesar 15 persen dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0 persen dari harga jual. Dengan catatan, konsumsi bahan bakar setara dengan lebih dari 28 kilometer per liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 gram per kilometer.

Sederet aturan tersebut kemudian diterjemahkan melalui empat peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Kemudian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Lalu, Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV). Terakhir Permenperin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.

Okelah, kembali dalam konteks setahun Jokowi-KH Maruf Amin. Kedua pemimpin bangsa ini, memang punya tujuan mulia. Ya itu tadi, Indonesia bisa menjadi pemain utama kendaraan listrik di dunia. Tinggal bagaimana anak buahnya mampu mengimbangi irama yang diinginkan pasangan ini. Kalau memang tidak sanggup, ya diganti saja. Tak perlu takut dukungan politik bakal ambyar. Demi mewujudkan mimpi besar itu.