PSSB ini berlaku mulai 14 September 2020, sehingga kegiatan perkantoran ditiadakan.
Anies Gembok Jakarta 14 September, COVID-19 Makin Merajalela, 49.837 Orang Positif Corona

PSSB ini berlaku mulai 14 September 2020, sehingga kegiatan perkantoran ditiadakan.

Triaji | Rabu, 09 September 2020 - 21:33 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSSB ini berlaku mulai 14 September 2020, sehingga kegiatan perkantoran ditiadakan.

Hal itu setelah melihat perkembangan kasus COVID-19 DKI Jakarta dan dukungan fasilitas rumah sakit yang sudah dianggap darurat.

"Dalam rapat disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Ia mengatakan bila tak ada kebijakan darurat di Jakarta, maka efeknya akan menyebabkan kematian karena COVID-19 akan tinggi di Jakarta.

Sehingga mulai Senin 14 September 2020, bekerja yang di perkantoran ditiadakan. Namun kegiatan usaha tetap berjalan, akan ada 11 sektor usaha yang dikecualikan. "Seluruh tempat hiburan ditutup," katanya.

Gembok Jakarta

Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta bertambah 1.026 per Rabu (9/9/2020) hari ini. Dengan demikian jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta hingga hari ini adalah 49.837 orang.

"Sebanyak 7.923 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.026 positif dan 6.897 negatif," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia.

Dwi memaparkan, sebanyak 37.245 orang dinyatakan telah sembuh dengan tingkat kesembuhan 74,7 persen.

Kemudian, 1.347 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,7 persen. Sedangkan kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota adalah 11.245 orang, artinya mereka masih menjalani perawatan atau isolasi. 

Angka positivity rate dalam sepekan terakhir hingga hari ini juga turun menjadi 12,2 persen.

"Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 67.335. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 59.146," ucap Dwi.

Kebijakan itu langsung berdampak terhadap ekonomi dalam negeri khususnya pasar saham.
Menko Airlangga Sebut Saham dan Pemulihan Ekonomi Kena Dampak Kebijakan Anies Gembok Jakarta

Kebijakan itu langsung berdampak terhadap ekonomi dalam negeri khususnya pasar saham.

Nissa | Kamis, 10 September 2020 - 14:23 WIB

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu (9/9) malam mengeluarkan kebijakan telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat untuk untuk menekan laju penyebaran virus coroma COVID-19. Kebijakan itu langsung berdampak terhadap ekonomi dalam negeri khususnya pasar saham.

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengumuman PSBB yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu langusung berdampak terhadap pembukaan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini.

"Beberapa hal yang kita lihat nampaknya sudah positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, namun hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI tadi malam, IHSG tadi pagi sudah di bawah 5.000," kata Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Hubungan Internasional, Kamis (10/9).

Padahal, Airlangga menyebutkan sampai dengan kemarin beberapa sektor usaha masih tumbuh positif antara lain industri kimia, agrikultur, keuangan, pertambangan, aneka industri, konsumsi, infrastruktur, dan perdagangan.

Airlangga juga mewanti-wanti, ada tiga sektor usaha yang rentan terdampak kebijakan PSBB. "Namun ada beberapa sektor yang jatuhnya terdalam akomodasi, makanan dan minuman (mamin), dan perdagangan. Ini yang selalu jadi sektor yang pertama kena dan terakhir recovery, Sektor ini yang perlu kita jaga," ujar Airlangga.

Sebagai catatan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun lebih dari 4 persen pada pembukaan perdagangan Kamis (10/9). Bahkan pada pukul 12.05 WIB, indeks minus 4,88 persen ke level 4.898,112. 

Sementara itu, data IHSG juga menunjukan terdapat 442  saham turun, 31 saham naik, dan 80 saham stagnan. 



Mantan anggota Komisi III DPR ini mengaku memiliki argumentasi mengapa desakkannya tersebut dia rasa sangat wajar. Pasalnya, kata Ruhut, sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI, disebabkan kebijakan Anies
Ruhut Sitompul: Indonesia Ditolak 59 Negara karena Kebijakan Anies Baswedan

Mantan anggota Komisi III DPR ini mengaku memiliki argumentasi mengapa desakkannya tersebut dia rasa sangat wajar. Pasalnya, kata Ruhut, sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI, disebabkan kebijakan Anies

Izza | Kamis, 10 September 2020 - 15:43 WIB

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga seorang pengacara, Ruhut Sitompul mendsak agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mundur dari jabatannya. Ruhut Sitompul menegaskan, desakkannya tersebut tidak berlebihan.

Ruhut bahkan mendorong pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar turun tangan membenahi Jakarta. Bila perlu jabatan gubernur DKI dijalankan saja oleh pelaksana tugas.

"Harus (turun tangan). Kalau perlu bikin Plt Gubernur. Anies sudah tidak mampu," ucap Ruhut Sitompul, Kamis (10/09/2020).

Mantan anggota Komisi III DPR ini mengaku memiliki argumentasi mengapa desakkannya tersebut dia rasa sangat wajar. Pasalnya, kata Ruhut, sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI, disebabkan kebijakan Anies.

"Kalau enggak mau kemana kita? Akhirnya kita kena sanksi 59 negara kan. Itu kan karena Jakarta. Untung mereka-mereka tetap tidak menutup investasi, tetap berinvestasi di Indonesia," tutur Ruhut.

Ruhut Sitompul menilai, kebijakan Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB secara ketat dipicu kebijakan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi. Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum.

"Iya (karena ganjil genap). Kan jelas dia tidak konsekuen. PSBB masa peralihan tetap semua diberlakukan seperti PSBB yang awal, termasuk tidak ada ganjil genap. Eh tahunya ganjil genap dia kurangi (jalankan lagi, red). Itulah fatal," tegas Ruhut.

Belum lagi kebijakan fatal lainnya seperti pembukaan kawasan Car Free Day walaupun belakangan disiasati dengan program lain. 

"Car Free Day itu fatal walaupun malu-malu kucing sekarang dia tutupi. Dia ganti dengan bicycle free day. Itu konsumerisme. Orang jadi beli sepeda, rakyat susah kok. Ini Anies memang enggak ada mampunyai jadi gubernur DKI," ujar Ruhut Sitompul.

"Karena itu, jujur saja saya sudah kebayang kalau dia jadi gubernur. Enggak salah zaman Pak Jokowi dia dipecat jadi menteri pendidikan," pungkas Ruhut.
 

 

jpnn

Realitas kasus COVID-19 yang semakin tinggi maka Pemprov DKI memang harus membatasi aktivitas masyarakat.
Pengusaha Pribumi Indonesia Dukung Anies Gembok Jakarta Meski Ekonomi Jalan di Tempat

Realitas kasus COVID-19 yang semakin tinggi maka Pemprov DKI memang harus membatasi aktivitas masyarakat.

Nissa | Kamis, 10 September 2020 - 16:03 WIB

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta memaklumi keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menarik rem darurat untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai, jika melihat realitas kasus COVID-19 yang semakin tinggi maka Pemprov DKI memang harus membatasi aktivitas masyarakat.

"Pelaku usaha sangat memaklumi kebijakan tersebut, suatu pilihan sulit bagi Pak Gubernur. Namun, dalam situasi dan kondisi seperti ini keputusan harus segera diambil dan keselamatan dan kesehatan masyarakat diatas segala galanya," kata Sarman dalam keterangannya, Kamis (10/9/2020).

Sarman menjelaskan, bagi pengusaha kebijakan ini teramat berat, akan tetapi harus diterima dan didukung karena ambang batas penyebaran virus COVID-19 semakin meningkat.

"Kebijakan ini tentu akan membuat ekonomi Jakarta stagnan kembali. Di mana aktivitas perkantoran akan tutup, berbagai sektor usaha seperti pusat perdagangan, mal, kafe, restoran, hotel," ujarnya.

Apalagi ekonomi Jakarta baru mulai bergairah dalam dua bulan terakhir, meskipun dengan pembatasan pembatasan protokol kesehatan.

Dengan diberlakukannya kembali PSBB, kata dia, akan memperpanjang masa penantian pengusaha hiburan malam yang sudah hampir 6 bulan tutup dan hingga saat ini belum di izinkankan buka.

"Penerapan PSBB yang diperketat ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal ketiga nanti dan berportensi terkontraksi dan resesi," tutur Sarman.

Ia berharap, pemerintah bisa memberikan banyak stimulus dan relaksasi yang ditujukan kepada pengusaha agar dapat diperpanjang sampai akhir tahun.

Diketahui, PSBB akan kembali diterapkan mulai 14 September 2020 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Kamis (10/9/2020).

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian covid 19 di Jakarta. Disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata dia.

Anggota Komisi A Fraksi PSI ini menilai keputusan Anies menerapkan kebijakan PSBB kembali hanya untuk pencitraan politik.
Anies Tarik Rem Darurat, Merasa Tak Dilibatkan, Politikus PSI: Pencitraan Politik!

Anggota Komisi A Fraksi PSI ini menilai keputusan Anies menerapkan kebijakan PSBB kembali hanya untuk pencitraan politik.

Ind | Jumat, 11 September 2020 - 12:25 WIB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total. Keputusan ini merupakan kebijakan rem darurat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menekan penyebaran virus corona di Jakarta.

Namun kebijakan Anies dikritik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, August Hamonangan. Ia merasa Anies tidak melibatkan DPRD dalam memberlakukan kebijakan rem darurat atau PSBB total.

"Sudah jelas sekali aturannya dalam penangan pandemi COVID-19 yaitu pemerintah daerah harus konsultasi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami (DPRD) dan pemerintah pusat. Faktanya, kami tidak pernah diajak bicara, dan wajar jika beberapa menteri protes dengan sikapnya itu," kata August Hamonangan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/09/2020).

Meski demikian August mengatakan DPRD tetap mendukung kebijakan PSBB total yang akan dilakukan mulai Senin (14/9), namun sikap Pemprov DKI yang tidak berkoordinasi tentu tidak dapat dibenarkan.

August mengatakan seharusnya DPRD dilibatkan untuk mengukur dampak PSBB ke sektor-sektor lainnya.

Ia mencontohkan untuk sektor ekonomi pengambilan keputusan PSBB total yang dilakukan di DKI Jakarta tentu tidak hanya berdampak pada ekonomi Jakarta namun di wilayah Indonesia lainnya.

"Sampai saat ini Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara. Apa yang terjadi di Jakarta akan berimplikasi ke daerah lain," ujar August.

Anggota Komisi A Fraksi PSI ini menilai keputusan Anies menerapkan kebijakan PSBB kembali hanya untuk pencitraan politik. "Kami menolak karena Pemprov DKI tidak transparansi,"ujar August.

Sebelumnya, pada Rabu (9/9), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dan memberlakukan kembali PSBB total.

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa memberlakukan PSBB seperti awal pandemi. inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta.

Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.