Maklumat ini terdiri dari delapan butir yang menyoroti masalah bangsa, mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial budaya, Hukum dan HAM, hingga sumber daya alam (SDA)
8 Maklumat KAMI, Salah Satunya Minta Pemerintah tak Beri Peluang bagi Komunis

Maklumat ini terdiri dari delapan butir yang menyoroti masalah bangsa, mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial budaya, Hukum dan HAM, hingga sumber daya alam (SDA)

Izza | Selasa, 18 Agustus 2020 - 16:30 WIB

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) resmi dideklarasikan siang ini, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Selasa (18/08/2020). Tercatat sebanyak 153 deklarator menghadiri deklarasi KAMI tersebut. Selain deklarasi, KAMI juga akan mengeluarkan maklumat untuk menyelamatkan Indonesia. 

Maklumat ini terdiri dari delapan butir yang menyoroti masalah bangsa, mulai dari masalah ekonomi, politik, sosial budaya, Hukum dan HAM, hingga sumber daya alam (SDA).

Sebagai bentuk tanggungjawab kebangsaan, KAMI menegaskan kesiapan diri dengan segala pemikiran dan langkah-langkah solutif, untuk tata kelola yang konstruktif dalam kapasitas profesional dengan komitmen kerakyatan yang amanah, berintegritas bagi perbaikan dan perubahan menyelamatkan Indonesia.

Dalam maklumat ini, KAMI turut memanggil seluruh elemen dan komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, sultan atau raja-raja nusantara, masyarakat adat, cendekiawan, seniman atay budayawan, guru atau dosen, santri, pelajar, mahasiswa, buruh, petani, nelayan, pedagang atau saudagar, purnawirawan, TNI/POLRI, aparat sipil negara, emak-emak, dan seluruh elemen masyarakat lainnya untuk bangkit bersama mengawal maklumat ini menyelamatkan Indonesia, dalam semangat persatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan kemajemukan.

Berikut kedelapan butir Maklumat Menyelamatkan Indonesia:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut Pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh- sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Oleh sebab itu dia meminta agar gerakan tersebut dibiarkan saja. Sebab orang sedang sibuk mengurusi COVID-19 tapi KAMI sibuk dengan 'agendanya' sendiri
Tuding KAMI Gerakan Politik yang Ingin Jatuhkan Jokowi, PDIP: Anggap Saja Gerakan tak Punya Nilai!

Oleh sebab itu dia meminta agar gerakan tersebut dibiarkan saja. Sebab orang sedang sibuk mengurusi COVID-19 tapi KAMI sibuk dengan 'agendanya' sendiri

Izza | Selasa, 18 Agustus 2020 - 18:30 WIB

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera menyebut Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai gerakan politik terselubung gerakan moral. Kapitra Ampera menilai, jelas sekali KAMI merupakan gerakan politik untuk menjatuhkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu jelas sekali gerakan politik untuk menjatuhkan pemerintah Jokowi," kata Kapitra saat dihubungi pada Selasa (18/08/2020).

Dalam poin delapan tuntuan KAMI yang disampaikan Din Syamsuddin, ia menyebutkan presiden diminta untuk bertanggungjawab sesuai undang-undang, konstitusi, dan fungsinya. Lalu KAMI juga meminta DPR, MPR, dan DPD serta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melaksanakan fungsinya.

"Artinya apa itu? Untuk digelar sidang istimewa MPR. Lalu hasil sidang itu dilegitimasi oleh MK. Jadi jelas mereka ingin presiden dimakzulkan, di-impeachment melalui sidang istimewa," ujar Kapitra Ampera.

Menurutnya, tujuh poin lainnya hanya menutupi dari maksud untuk menjatuhkan presiden. Karena itu, ia menilai KAMI sebagai gerakan destruktif dan irasional di tengah pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

"Di tengah-tengah pandemi COVID-19 malah kepentingan mereka, kepentingan yang terselubung dari gerakan ini lalu dimunculkan atas nama masyarakat, atas nama menyelamatkan Indonesia," kata Kapitra Ampera.

Oleh sebab itu dia meminta agar gerakan tersebut dibiarkan saja. Sebab orang sedang sibuk mengurusi COVID-19 tapi KAMI sibuk dengan 'agendanya' sendiri. "Dianggap saja tak punya nilai," kata Kapitra. 

Sebelumnya, sejumlah politisi senior, akademisi, hingga pakar hukum membentuk koalisi yang dinamai Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Beberapa nama yang ikut bergabung antara lain Rahmawati Soekarnoputri, Rizal Ramli, Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, Sri Edy Swasono, Rahmat Wahhab, Taufik Ismail, MS. Kaban, Rocky Gerung, Said Didu, hingga pakar hukum Refly Harun. 
 

Kritik adalah hal penting dalam berdemokrasi. Namun, rakyat tentu dapat membedakan mana kritik yang membangun.
Politikus PSI Minta Gatot Nurmantyo Tunggu Pilpres 2024, Jangan Kebelet Berkuasa

Kritik adalah hal penting dalam berdemokrasi. Namun, rakyat tentu dapat membedakan mana kritik yang membangun.

Triaji | Rabu, 19 Agustus 2020 - 14:17 WIB

Politikus PSI ikut bukan suara terkait kemunculan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang terang-terangan mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah. Tidak masalah, asalkan kelompok yang dibesut mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo Cs itu dibuat bukan untuk menyembunyikan upaya merebut kekuasaan. 

Hal itu disampaikan Jubir PSI Nanang Priyo Utomo menanggapi acara deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/8).

“Jadi jika sebenarnya bertujuan merebut kekuasaan, alangkah lebih baik jika bersabar sebentar, tunggu sampai 2024, bertarung di Pemilu. Tidak lama lagi. Sekarang KAMI seperti kebelet kekuasaan begitu,” kata Nanang.

Nanang menambahkan, kritik adalah hal penting dalam berdemokrasi. Namun, rakyat tentu dapat membedakan mana kritik yang membangun.

"Dan mana kritik kebencian, yang penuh ambisi kekuasaan," terang dia.

Di luar urusan motif, Nanang seperti dikutip jpnn.com menyatakan, di tengah pandemi ini, prioritas yang harus dikerjakan adalah turun dan membantu rakyat.

“Di luar sana, banyak siswa yang belum bisa menjalani sekolah dari rumah karena tak punya gawai atau tak bisa membeli kuota. Juga banyak saudara kita yang di-PHK dan tidak memiliki pendapatan. Mereka harus segera dibantu,” ujar Nanang. 

Tokoh-tokoh pendiri KAMI semestinya memahami bahwa pelibatan pihak asing dalam acara, seperti deklarasi KAMI, juga berbahaya bagi internal dalam negeri.
DPR Tegas Permasalahkan Dubes Palestina di Deklarasi KAMI: Bahayakan NKRI

Tokoh-tokoh pendiri KAMI semestinya memahami bahwa pelibatan pihak asing dalam acara, seperti deklarasi KAMI, juga berbahaya bagi internal dalam negeri.

Triaji | Kamis, 20 Agustus 2020 - 06:35 WIB

Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun terlihat hadir dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digelar di Tugu Proklamasi, Selasa (18/8) menjadi persoalan. Komisi I DPR RI menyayangkan pelibatan dubes asing dalam acara deklarasi KAMI itu.

"Saya menyayangkan peristiwa diundangnya Duta Besar Palestina ke dalam gerakan penyampaian pesan politik," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid kepada wartawan, Rabu (19/8/2020).



Meutya menjelaskan penyampaian aspirasi kepada pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Namun, menurut dia, tokoh-tokoh pendiri KAMI semestinya memahami bahwa pelibatan pihak asing dalam acara, seperti deklarasi KAMI, juga berbahaya bagi internal dalam negeri.

"Aspirasi atau penyampaian pandangan dan masukan ke pemerintah sebetulnya sah-sah saja, namun karena yang hadir banyak tokoh-tokoh, ya, yang menurut saya harusnya paham bahwa pelibatan Dubes Asing dalam gerakan politik menyalahi aturan," tutur Meutya dikutip detik.com.

"Tidak hanya menyalahi aturan, praktik melibatkan perwakilan asing dalam gerakan berbau politik juga berbahaya untuk internal dalam negeri," imbuhnya.



Komisi I merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Mitra kerja Komisi I di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU, serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebelumnya, acara deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, kemarin siang. Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara deklarasi tersebut di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Titiek Soeharto, MS Kaban, Said Didu, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Dalam acara deklarasi itu, KAMI menuntut sejumlah hal. Salah satunya, KAMI menuntut penghentian praktik korupsi, oligarki, dan dinasti politik.

"Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan," begitu tuntutan KAMI butir kelima.

KAMI tidak mungkin menjadi kendaraan politik mantan Panglima TNI itu.
Jangan Panik, KAMI Tidak Jadi Parpol, Gatot Nurmantyo Tidak Keluar Duit 1 Rupiah Pun

KAMI tidak mungkin menjadi kendaraan politik mantan Panglima TNI itu.

Triaji | Kamis, 20 Agustus 2020 - 19:03 WIB

Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani menjawab isu liar yang menyebut gerakannya dimodali Gator Nurmantyo. Jadi jangan khawatir, KAMI tidak mungkin menjadi kendaraan politik mantan Panglima TNI itu.

Menurut dia, KAMI bukanlah organisasi kemasyarakatan atau partai politik.

"Jadi bagaimana mau jadi kendaraannya Pak Gatot. Tidak akan mungkin jadi ormas atau parpol," kata Yani saat dihubungi awak media, Kamis (20/8).

Yani menegaskan, KAMI tidak didanai oleh Gatot secara pribadi. Mantan politikus PPP ini justru menertawakan pihak yang menuding bahwa Gatot mendanai KAMI.

Menurut dia, jika KAMI hendak melakukan kegiatan atau sebuah gerakan, dananya berasal dari iuran sukarela orang yang bersimpati.

"Saya mau ketawa ini. Tidak ada. Bahkan satu rupiah pun Pak Gatot tidak mengeluarkan uang. Uang itu iuran dan partisipasi masing-masing," ungkap dia.

Terlepas dari narasi KAMI yang dikaitkan dengan Gatot, Yani menegaskan bahwa menyelamatkan masyarakat dari penularan Covid-19 ialah hal terpenting. Pemerintah harus bisa memastikan hal itu dengan menginformasikan ketaatan terhadap protokol kesehatan. Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

"Jadi, yang kami takutkan kalau masyarakat dalam keadaan frustasi menghadapi Covid-19 ini. Pemerintah tidak hadir lalu mereka mengambil jalannya sendiri-sendiri. Itu bahaya," ungkap dia