Sejumlah strategi dilakukan pemerintah agar krisis ekonomi 98 tidak terulang.
Jangan Anggap Remeh Resesi, Ekonom Ingatkan Bahayanya Krisis Ekonomi, Rakyat Jatuh Miskin dan PHK Merajalela

Sejumlah strategi dilakukan pemerintah agar krisis ekonomi 98 tidak terulang.

Triaji | Minggu, 09 Agustus 2020 - 17:05 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,23 persen. Hal itu membuat ancaman resesi di Indonesia kian nyata. Sejumlah strategi dilakukan pemerintah agar krisis ekonomi 98 tidak terulang.

Dahsyatnya krisis ekonomi pernah melanda Indonesia pada 1998. Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar ancaman resesi tidak berlanjut menjadi krisis ekonomi.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan resesi ekonomi akan menyebabkan lonjakan masyarakat miskin. Akan banyak pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena resesi.

"Yang jelas adalah kemiskinan akan meningkat cukup tajam. Nah ini kan agak berat, kemiskinan ini kan ditandai oleh orang yang pendapatannya turun banyak itu mulai terjadi lebih lama dari biasanya," kata Tauhid akhir pekan lalu.

Seperti dilansir detikcom, ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan pada saat krisis 1998. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sehingga risiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja. Akibat itu, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat.

Angka kemiskinan tercatat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dolar AS/kapita pada 1996 dan 1.088 dolar AS/kapita pada 1997 menciut menjadi 610 dolar AS/kapita pada 1998. Dua dari tiga penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), berada dalam kondisi yang sangat miskin.

Tidak berhenti sampai di situ, harga-harga barang juga ikut melesat tak karuan dengan ditandai inflasi yang meroket hingga 82,4 persen. Saat itu ekonomi Indonesia tidak tumbuh bahkan -13,1 persen.

Krisis ekonomi juga membuat dolar Amerika Serikat (AS) terus memberikan tekanan terhadap rupiah. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp 2.000 dengan titik terendahnya di Rp 1.977/dolar AS pada 1991.

Dolar AS bertahan di kisaran Rp 2.000-2.500 karena Indonesia belum menganut rezim kurs mengambang. Orde Baru kala itu tidak mau tahu, dolar AS harus bertahan di level itu.

Sampai terjadi krisis moneter (krismon) dan terjadi pelemahan rupiah yang sangat drastis. Memasuki pertengahan 1997 Indonesia pun meninggalkan sistem kurs terkendali.

Penyebabnya, cadangan devisa Indonesia rontok karena terus-terusan menjaga dolar AS bisa bertahan di Rp 2.000-2.500. Setelah memakai kurs mengambang, dolar AS secara perlahan mulai merangkak ke Rp 4.000 di akhir 1997, lanjut ke Rp 6.000 di awal 1998.

Setelah sempat mencapai Rp 13.000, dolar AS sedikit menjinak dan kembali menyentuh Rp 8.000 pada April 1998. Namun pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode kelam. Penembakan mahasiswa, kerusuhan massa, dan kejatuhan Orde Baru membuat rupiah 'terkapar' lagi.

Sampai akhirnya dolar AS menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di Rp 16.650 pada Juni 1998. Ketika itu Indonesia mengalami krisis ekonomi.
 

Tercatat ada Rp170 triliun dana pemerintah yang masih mengendap di bank. 
Menteri-menteri Belanjakan Duit Rp170 Triliun yang Mengendap di Bank, Jokowi: Supaya RI Tidak Resesi

Tercatat ada Rp170 triliun dana pemerintah yang masih mengendap di bank. 

Nissa | Selasa, 11 Agustus 2020 - 14:53 WIB

Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara mengenai lambannya penyerapan anggaran pemerintah. Sebab, tercatat ada Rp170 triliun dana pemerintah yang masih mengendap di bank. 

Padahal, percepatan realisasi anggaran adalah kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau Posko Penanganan Covid-19, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020).

Jokowi menekankan, Indonesia bisa lepas dari jerat resesi apabila penyerapan anggaran dilakukan secara cepat. 

Oleh karena itu, Jokowi kembali meminta aparatur negara segera mempercepat realisasi anggaran. Secara nasional, dia menyebutkan bahwa APBD banyak yang masih ditaruh di bank dan menunggu pencairan.

“Ini masih [ada dana] Rp170 triliun di bank," tegasnya.

Dia menguraikan bahwa perlu percepatan penyaluran anggaran pada kuartal III tahun ini. Hal itu, sambungnya, akan menjadi kunci Indonesia selamat dari jurang resesi.

"Kuncinya di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi.”

Jokowi menjelaskan pada kuartal I tahun ini, Indonesia masih menorehkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah kontraksi yang terjadi di negara lain. Namun, pada kuartal II, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi -5,32 persen secara tahunan.

Meski begitu, Jokowi masih bersyukur dengan capaian kuartal II tahun ini. Pasalnya, apabila dibandingkan dengan negara lain, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik.

“Tapi kita juga patut bersyukur meski kita -5,32, coba kita lihat, Italia -17,3, Jerman -11,7, Prancis -19. Amerika Serikat -9,5. Ini patut kita terus Alhamdulillah, patut kita syukuri itu,” kata Jokowi.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang ekonomi Arif Budimanta menjelaskan bahwa berdasarkan konsensus global resesi ekonomi terjadi bila sebuah negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal secara berurutan. Pertumbuhan harus dihitung dengan perbandingan tahun lalu (yoy) bukan secara kuartalan (qtq).

“Indonesia masih bisa menghindari resesi jika pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal III ini secara tahunan dapat mencapai nilai positif,” ujarnya.

Adapun, pemerintah dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III, telah mengucurkan bantuan sosial kepada sejumlah elemen masyarakat. Terakhir, pemerintah menyasar pekerja dengan gaji kurang dari Rp5 juta yang perusahaannya terkena dampak pandemi virus Corona.

Serapan anggaran memang masih menjadi masalah klasik pemerintah. Salah satu contohnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dianggarkan Rp695,2 triliun baru terealisasi sekitar 19 persen. Kendati masih rendah, pemerintah akan mengerek anggaran program PEN senilai Rp126,2 triliun.

Pemerintah menyadari penyerapan anggaran PEN cukup rendah. Oleh karena itu, sejumlah instrumen disiapkan. Salah satunya dengan memberikan diskon PPh pasal 25 korporasi dari 30 persen menjadi 50 persen.

Pemenuhan anggaran untuk insentif ini menggunakan alokasi insentif usaha yang ada di dalam struktur PEN, di mana total mencapai Rp120,6 triliun. Pos anggaran ini pun tercatat memiliki serapan yang cukup rendah.

Dari jumlah tersebut, hingga 6 Agustus lalu, serapan anggaran hanya mencapai 13,7 persen atau sekitar Rp16,6 triliun. Adapun serapan untuk insentif penurunan PPh badan baru terealisasi Rp4,17 triliun.

Saat ekonomi sedang sulit seperti sekarang ini, duit cash adalah raja, atau cash is king. Agar isi dompet terjaga, sebagaiknya cermat dalam berbelanja.
Rakyat Kecil Sudah Rasakan Resesi Ekonomi, Tanda-tandanya Bokek Berat, Ini Saran Rizal Ramli untuk Milenial

Saat ekonomi sedang sulit seperti sekarang ini, duit cash adalah raja, atau cash is king. Agar isi dompet terjaga, sebagaiknya cermat dalam berbelanja.

Nanda Alisya | Rabu, 12 Agustus 2020 - 17:22 WIB

Hal ini senada dengan saran mantan Menko Ekuin era Presiden Abduurahman Wahid, Rizal Ramli. Bahwa masyarakat, khususnya kalangan milenial agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan. Tentu saja, saran sang begawan ekonomi lulusan ITB ini, sangat serius. Apalagi di jaman resesi ekonomi seperti saat ini. Jangan sampai lantaran hidup boros, akhirnya terjebak dalam utang besar yang tak sesuai dengan kemampuan.

Kalau mau berhasil dalam melewati masa ekonomi sulit, dia berharap, kawula muda yang rentan dihantam krisis, harus selektif dalam membelanjakan duitnya. "Memang dalam suasana krisis ini, rajanya adalah uang tunai. Jadi kepada milenial hati-hati soal keuangan, jangan jorjoran," ujar Rizal saat diwawancarai salah satu stasiun televisi nasional, Jakarta, Rabu (12/8/2020).

Ketika keuangan kaum milenial benar-benar di ujung tanduk, mantan Menko kemaritiman di periode pertama Presiden Jokowi ini, mewanti-wanti jangan sampai terjebak utang. Kondisi itu hanya akan memperburuk keadaan. "Kalau memang sulit (keuangan) enggak ada cash, terpaksa (harus) jual aset," kata bang RR, sapaan akrabnya.

Mengingatkan saja, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 anjlok hingga minus 5,32%. Sangat jauh dibanding kuartal I-2020 yang masih positif 2,97%.

Menurut teori, suatu negara yang pertumbuhan ekonominya minus dua kuartal secara berturut-turut, berarti sudah mengalami era resesi ekonomi. Untuk Indonesia, harapannya adalah kuartal III harus positif. kalau negatif maka status resesi ekonomi tak bisa dibantah lagi.

Namun demikian, realitas ekonomi di masyarakat Indonesia saat ini, memang mirip dengan era resesi. Di mana, pengangguran melonjak drastis, pendapatan rakyat kecil longsor parah. "Kalau bisa saya simpulkan, resesi sudah terjadi. Yang belum resesi itu hanya pejabat doang," tegas Rizal.

Penyerapan anggaran perlu dipacu untuk memompa pertumbuhan di triwulan III 2020.
Takut Resesi Jadi Kenyataan, Jokowi Minta Menteri-menteri Habiskan 700 Triliun dalam Tiga Bulan

Penyerapan anggaran perlu dipacu untuk memompa pertumbuhan di triwulan III 2020.

Nissa | Kamis, 13 Agustus 2020 - 12:17 WIB

Pemerintah akan terus memacu penyerapan anggaran, termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp1.700 triliun hingga akhir tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyerapan anggaran perlu dipacu untuk memompa pertumbuhan di triwulan III 2020, setelah pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 5,32 persen pada triwulan II.

"Triwulan III ini penentuan bagi kita. Dari Rp2.700 triliun anggaran yang disiapkan, termasuk anggaran PEN, sampai Juni pemerintah sudah membelanjakan Rp1.000 triliun. Di triwulan III-IV kita harapkan bisa membelanjakan Rp1.700 triliun, yakni Rp700 triliun di triwulan III dan Rp1.000 triliun di triwulan IV," kata Airlangga dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakerkonas Apindo) 2020, yang disiarkan daring, Rabu, (12/8).

Hal itu, katanya, dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, di mana dengan memacu belanja pemerintah di setiap kementerian, maka perekonomian bisa kembali masuk jalur positif.

Meski ekonomi Indonesia tercatat tumbuh negatif, mulai dari sisi konsumsi, belanja pemerintah hingga penurunan ekspor dan impor, namun masih ada sejumlah sektor yang tumbuh positif di tengah perlambatan yang terjadi.

Pertumbuhan positif masih tercatat dari sektor informasi dan telekomunikasi, utilitas air, jasa kesehatan, real estate, pertanian, jasa pendidikan serta jasa keuangan.

Sementara itu, sejumlah sektor yang paling terpukul yakni akomodasi, makanan dan minuman serta transportasi darat, laut dan udara.

"Sektor akomodasi, makanan dan minuman serta transportasi inilah yang jadi perhatian pemerintah. Karena Ketua Apindo juga adalah Ketua PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), mungkin kita perlu bahas stimulan yang perlu dilakukan di sektor ini, karena spending-nya juga di dalam negeri, maka harus didorong," katanya.

Indonesia, lanjut mantan Menteri Perindustrian itu, juga menjadi satu dari sedikit negara yang pertumbuhan ekonominya masih positif pada triwulan I 2020.

Sementara itu, di triwulan II, negara lain turun cukup dalam, misalnya Inggris yang minus 19 persen, Jerman minus 11 persen, Prancis minus 19 dan Jepang yang minus 8 persen, Korea Selatan minus 2,9 persen, dan  India minus 18 persen.

"Kalau kita lihat beberapa negara yang melaksanakan lockdown, ekonominya terdampak lebih dalam," katanya.

Airlangga mengatakan dari berbagai proyeksi di 2021, hampir berbagai institusi memprediksi ekonomi Indonesia berada dalam jalur hijau atau positif. Ia pun memohon dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, termasuk dunia usaha.

Sebelumnya, Airlangga memprediksi perekonomian Indonesia selama 2020 tumbuh minus 0,49 persen sebagai dampak pandemi COVID-19.

"Diharapkan di kuartal ketiga bisa membaik dengan prediksi minus dua, minus satu atau bahkan kita berharap bisa masuk positif," katanya dalam peluncuran Koalisi Aksi Bersama Melawan Korupsi (CAC) Indonesia secara virtual di Jakarta, Selasa (11/8).

Dalam pemaparan terkait pertumbuhan ekonomi sejumlah negara termasuk Indonesia, Menko Airlangga memperkirakan perekonomian Indonesia pada kuartal III-2020 mencapai minus 1 persen.

Kemudian, kuartal IV-2020 diperkirakan membaik menjadi positif 1,38 persen sehingga pertumbuhan ekonomi selama 2020 diperkirakan negatif 0,49 persen.

KPCPEN bisa mengambil alih berbagai program stimulus jika kementerian yang mendapat kewenangan tidak mampu menyalurkan stimulus sesuai target.
Ekonomi Jeblok, Resesi Mengancam, Erick Thohir Diperintahkan Ambil Alih Anggaran Belanja Menteri-menteri yang Macet

KPCPEN bisa mengambil alih berbagai program stimulus jika kementerian yang mendapat kewenangan tidak mampu menyalurkan stimulus sesuai target.

Triaji | Kamis, 13 Agustus 2020 - 21:03 WIB

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan bisa mengambil alih berbagai program stimulus jika kementerian/lembaga yang mendapat kewenangan tidak mampu menyalurkan stimulus sesuai target. Hal ini untuk memastikan semua program Pemulihan Ekonomi Nasional berjalan dengan lancar.

Ketua KPCPEN Erick Thohir mengatakan pembentukan komite yang dia pimpin adalah untuk memastikan percepatan beragam program yang dijalankan pemerintah. Program-program tersebut dirancang untuk penanganan dan pemulihan baik sisi kesehatan maupun ekonomi.

“Kan selama ini banyak program yang dianggap lambat oleh Presiden, jadi kami itu mensupport," tuturnya dalam sesi sebuah diskusi yang disiarkan via kanal Youtube Nadhlatul Ulama, Rabu, (12/8/2020), Rabu (12/8/2020)

Menurutnya, komite berfungsi untuk memberikan berbagai dukungan kepada menteri-menteri terkait dan melakukan sinkronisasi program-program yang tengah dijalankan agar dapat berjalan sesuai rencana.

Namun, jika pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan semestinya, Erick menyatakan komite tidak dilarang untuk mengambil alih program tersebut. 

“Kalau ini nggak jalan juga, baru di Perppu 82 itu kita punya hak untuk ambil alih penugasan itu. Tapi saya rasa sih para menteri siap [untuk menjalankan],” tukas Erick.

Seperti diketahui, pemerintah melalui sejumlah kementerian tengah menyiapkan berbagai bantuan sosial produktif yang akan digelontorkan kepada masyarakat sebagai upaya mendongkrak dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Bantuan tersebut antara lain hibah bagi 12 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan besaran masing-masing Rp2,4 juta (Kemenko Perekonomian), bantuan sosial tambahan bagi 29 juta kepada keluarga (Kementerian Sosial), serta subsidi gaji untuk 15,7 juta pekerja swasta sebesar Rp2,4 juta per pekerja (Kementerian Tenaga Kerja).