Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I tahun 1999.
Terendah Sejak 1999, Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Pengusaha: Sulit Hindari Resesi Ekonomi

Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I tahun 1999.

Nissa | Rabu, 05 Agustus 2020 - 15:39 WIB

Badan Pusat Statistik melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) RI pada kuartal II 2020 terkontraksi hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020 ini merupakan yang terdalam sejak kuartal I tahun 1999.

"Tentunya kalau melacak kembali pada pertumbuhan ekonomi secara triwulanan, ini terdalam sejak triwulan I 1999. Pada triwulan I 1999, Indonesia mengalami kontraksi -6,13 persen," kata Suhariyanto dalam konferensi video, Rabu (5/8/2020).

Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 yang terkontraksi 5,32 persen tidak akan ada revisi. Jikapun ada, revisi bakal dilakukan pada akhir tahun 2020.

Nah, untuk mencapai pertumbuhan positif di kuartal III 2020, seluruh masyarakat diminta untuk membangun optimisme. Sebab beberapa indikator pada Juni 2020 mengalami perbaikan, meski masih jauh dari kondisi normal.

Indikator yang mengalami perbaikan, antara lain transportasi udara internasional tumbuh 54,70 persen dibanding Mei 2020, transportasi udara domestik meningkat 791,38 persen, angkutan kereta api penumpang 69,40 persen, angkutan laut penumpang 134,10 persen, dan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) meningkat 5,25 poin.

"Sejak adanya relaksasi PSBB di awal Juni, ekonomi sudah ada geliat. Kita harus bergandengan tangan, optimistis. Salah satu kunci pentingnya adalah penerapan protokol kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah sudah sangat komprehensif," pungkas Kecuk.

Sebagai informasi, ekonomi RI terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020. Menurut pengeluaran, seluruh komponen kompak mengalami pertumbuhan negatif.

Konsumsi rumah tangga terkontraksi 5,51 persen, investasi/PMTB tumbuh negatif 8,61 persen, ekspor terkontraksi 11,66 persen, konsumsi pemerintah negatif 6,90 persen, LNPRT -7,76 persen, dan impor -16,96 persen.

Dari kontraksi 5,32 persen, konsumsi rumah tangga mencatat kontraksi terdalam sebesar -2,96 persen, diikuti investasi -2,73 persen, konsumsi pemerintah -0,53 persen, konsumsi LNPRT -0,10 persen, dan lainnya -1 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berpendapat, angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih belum dinyatakan terburuk dibandingkan krisis moneter tahun 1998.

"Kita memang pernah buruk lagi, (pertumbuhan ekonomi) kita pernah minus 13 persen pada waktu tahun 98," ucapnya dalam webinar virtual yang dihelat oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (5/8/2020).

Kendati demikian, untuk mengembalikan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi positif menurutnya tidak mudah.

"Indonesia sudah minus 5,32 persen, tentu bukan perkara yang mudah untuk membalik positif pada kuartal ketiga nanti agar tidak masuk kriteria resesi. Karena kalau kita lihat referensi dari negara-negara lain itu, sulit ya untuk membalikannya. Kita lihat saja Hong Kong, hanya bisa membalikkan 0,1 persen," ujarnya.

Pemerintah perlu membelanjakan duit minimal sebesar Rp800 triliun pada setiap kuartal.
Hindari Resesi Ekonomi, Menko Airlangga: Pemerintah Harus Habiskan Duit Rp800 Triliun per Kuartal

Pemerintah perlu membelanjakan duit minimal sebesar Rp800 triliun pada setiap kuartal.

Nissa | Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:35 WIB

Ancaman resesi ekonomi akhirnya menghantui Indonesia. Solusinya, pemerintah akan menggenjot belanja pemerintah baik yang terkait dengan pemulihan ekonomi maupun belanja reguler untuk memulihkan ekonomi dari ancaman resesi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk mengejar gap pertumbuhan, pemerintah perlu membelanjakan duit minimal sebesar Rp800 triliun pada setiap kuartal.

"Tentunya dalam beberapa sektor, jadi dengan adanya belanja dalam bentuk bantuan sosial maupun cash daya beli bisa terungkit," kata Airlangga, Rabu (5/8/2020).

Airlangga menambahkan, peningkatan daya beli menjadi kunci pemulihan ekonomi. Apalagi, daya beli (konsumsi) menjadi motor paling besar yang menggerakan perekonomian.

Dengan pulihnya daya beli, gap pertumbuhan yang negatif pada kuartal II/2020 bisa dikejar. Sehingga, harapannya pada kuartal III/2020 ekonomi bisa recovery dan perekonomian berangsur membaik.

"Tren inilah yang sedang dikejar oleh pemerintah," jelasnya.

Airlangga sendiri cukup optimis, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah bisa berjalan optimal. Apalagi, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran ratusan triliun untuk pemulihan ekonomi.

Dengan perbaikan di kuartal III dan IV ini, maka Indonesia bisa terhindar dari resesi.
Sri Mulyani Kirim Kabar Buruk, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Mungkin Masih Negatif, Mimpi Buruk Resesi Jadi Nyata

Dengan perbaikan di kuartal III dan IV ini, maka Indonesia bisa terhindar dari resesi.

Nissa | Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:05 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengirim kabar buruk. Menurutnya, masih ada kemungkinan perekonomian Indonesia di kuartal III-2020 tumbuh negatif.

Sebab, di kuartal II ini perekonomian kontraksi sangat dalam yakni minus 5,32 persen.

Begitu pula dengan sektor-sektor penopang perekonomian yang pada kuartal II ini ikut terkontraksi dalam akan sulit pulih dengan mudah. Karenanya, jika upaya pemerintah tidak maksimal maka Indonesia bisa masuk ke jurang resesi.

"Memang probabilitas negatif (di kuartal III) masih ada karena penurunan sektor tidak bisa secara cepat pulih," ujarnya melalui konferensi pers virtual, Rabu (5/8/2020).

Namun, Sri Mulyani menekankan pemerintah akan melakukan berbagai upaya dan kebijakan bersama dengan Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan agar bisa mendorong perekonomian.

Berbagai kebijakan baru diluncurkan guna meningkatkan konsumsi masyarakat. Bahkan program yang telah ada seperti bantuan sosial (bansos) ikut diperpanjang hingga akhir tahun.

Segala upaya ini diharapkan bisa menopang perekonomian kuartal III tumbuh ke zona positif.

"Dengan langkah-langkah itu kita berharap pada kuartal III dan kuartal IV pemulihan ekonomi bisa bertahap. Kalau kuartal III kita berharap growth minimal 0 persen dan positif 0,5 persen. Untuk kuartal IV diharapkan bisa mendekati 3 persen," kata dia.

Dengan perbaikan di kuartal III dan IV ini, maka Indonesia bisa terhindar dari resesi. Selain itu, pemulihan akan lebih cepat pada tahun berikutnya.

"Kalau terjadi (perbaikan di q3 dan q4) keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2020 diharapkan akan tetap terjaga pada zona positif, minimal 0 persen hingga 1 persen," tegasnya.

Jika pandemi terus berkembang seperti sekarang, maka resesi akan berkepanjangan.
Indef: COVID-19 Tidak Bisa Diatasi, Jangan Bermimpi Lewati Resesi

Jika pandemi terus berkembang seperti sekarang, maka resesi akan berkepanjangan.

Nissa | Kamis, 06 Agustus 2020 - 16:37 WIB

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini menyatakan, pemerintah harus bisa mengatasi pandemi COVID-19 supaya Indonesia bisa lolos dari ancaman resesi ekonomi. Menurutnya, jika pandemi terus berkembang seperti sekarang, maka resesi akan berkepanjangan.

"Jika covid-19 tidak bisa diatasi, jangan bermimpi bisa mengatasi resesi. Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa mengatasi pandemi," sebut dia dalam siaran pernya, Kamis (6/8/2020).

Pemerintah pun akan kesulitan mengembalikan ekonomi tumbuh kembali. Saat ini, pemerintah harus memperbaiki permasalahan internalnya, mulai dari koordinasi dan komunikasi yang buruk. Misalnya, kemarahan Presiden yang tidak perlu, serta anggaran yang tidak terealisasi dengan memadai.

"Nah, jika ini terus terjadi, tim pemerintah kacau dalam komunikasi, pemimpinnya gusar terhadap anak buah, tim tidak solid, maka COVID-19 mustahil bisa diatasi dengan baik," ujar pendiri Indef ini.

Selain itu, Didik meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan peluang di beberapa sektor yang bisa menopang ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh hanya 3,44 persen di kuartal II 2020. Sementara sektor lainnya seperti transportasi jasa pergudangan, akomodasi, dan makanan minuman dan jasa-jasa laimnya terkena dampak paling parah sehingga tumbuh minus.

"Artinya, ada peluang pada sektor lainnya dan dibiarkan tidak berkembang, seperti sektor informasi dan komunikasi hanya tumbuh 3,44 persen. Padahal peluang pertumbuhan sektor ini luar biasa besar karena hampir keseluruhan yang tidak bisa dilakukan dengan transportasi mestinya bisa digantikan oleh sektor informasi dan komunikasi," kata dia.

Peluang itu, lanjut dia, hilang karena kebijakan diam di tempat dan tidak muncul inovasi dari dalam yang memberi jalan dan peluang agar sektor informasi dan komunikasi tumbuh pesat.

"Coba aktifkan palapa ring secara maksimal dan tiang-tiang listrik berikan gratis untuk sementara kepada Telkom dan Telkomsel serta perusahaan swasta agar segera mengembangkan jaringan di seluruh penjuru negeri," sebutnya.

"Tentunya jika hal sederhana ini bisa dilakukan, maka sektor infokom akan berkembang pesat. Karena tuna kebijakan maka sektor ini tumbuh sangat rendah, tumbuh seadanya seperti sekarang karena tidak punya daya pikir dalam," tambah Didik.

Sebagai catatan kata dia,  tingkat elektrifikasi Indonesia sudah di atas 90 persen, sehingga siap menjadi penopang sektor infokom.

Jokowi kembali diingatkan untuk melakukan reshuffle dan memilih orang-orang yang bekerja cerdas dan tanggap. 
Resesi Ekonomi Ancam Indonesia, Golkar Bicara Reshuffle: Jokowi Butuh Menteri Cerdas dan Tanggap

Jokowi kembali diingatkan untuk melakukan reshuffle dan memilih orang-orang yang bekerja cerdas dan tanggap. 

Triaji | Kamis, 06 Agustus 2020 - 22:03 WIB

Kritik Presiden Joko Widodo terkait menteri-menteri yang tak cakap bekerja di tengah pandemi COVID-19 harus ditindak lanjuti. Jokowi kembali diingatkan untuk melakukan reshuffle dan memilih orang-orang yang bekerja cerdas dan tanggap. 

“Presiden haruslah mempertimbangkan dengan matang keputusan yang akan diambil, karena berkaitan dengan kinerja kabinet selanjutnya," ujar Ketua Umum Jenggala Center (JC) Ibnu Munzir dalam webinar Jenggala Center, dikutip Kamis, (6/8/2020).

Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu mengatakan isu reshuffle semakin menguat melalui survei beberapa lembaga tentang opini publik di tengah pandemi. Mayoritas hasilnya setuju Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut 67,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah pusat. Sementara itu, 30,1 persen menyatakan tidak puas.

Tingkat kepuasan ini menurun dibandingkan Februari 2020. "Di mana tingkat kepuasan terhadap pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan. Adapun besaran penurunan terjadi dari angka 70,7 persen di bulan Februari menjadi angka 58,8 persen di bulan Mei,” kata Yunarto.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut isu reshuffle mendapat banyak dukungan. Sebanyak 64,8 persen responden setuju Jokowi merombak menteri.

“Menariknya, jumlah yang setuju ini cukup merata merupakan mayoritas di semua pendukung partai,” ujar Burhan.

Sementara, politikus senior Golkar Agun Gunandjar mengamini reshuffle. Dikutip medcom, beberapa indikator perlunya perombakan menteri telah muncul.

Misalnya, kata dia, ketika sejumlah menteri yang dipercayakan dalam penanganan korona memiliki serapan anggaran rendah.

"Hampir semua kementerian, termasuk Kemenkes, dia tidak bisa menyerap anggaran karena regulasinya tidak berjalan dengan baik," ujar Agun.