Listyo mengatakan bahwa menjaga kepercayaan, marwah, dan institusi Polri jauh lebih penting dari apapun.
Kabareskrim Janji Sikat Siapapun Terlibat Pelarian Djoko Tjandra, Termasuk Teman Satu Angkatan

Listyo mengatakan bahwa menjaga kepercayaan, marwah, dan institusi Polri jauh lebih penting dari apapun.

Ishak | Senin, 20 Juli 2020 - 13:37 WIB

Pelarian buronan Djoko Tjandra semakin membuat panas institusi Polri. Terbaru, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo berjanji akan ‘menggigit’ siapapun pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Listyo mengaku tidak masalah jika harus ‘berhadapan’ dengan rekan satu angkatan semasa di Akademi Kepolisian (Akpol).

Diketahui, Listyo merupakan jebolan Akpol 1991. Listyo merupakan teman satu angkatan dari Brigjen Prasetijo Utomo yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri lantaran terlibat dalam penerbitan surat jalan buronan Djoko Tjandra.

"Biar pun teman satu angkatan, kami tidak pernah ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu," tutur Listyo dalam keterangannya, Senin (20/7/2020).

Listyo mengatakan bahwa menjaga kepercayaan, marwah, dan institusi Polri jauh lebih penting dari apapun. "Siapa pun yang terlibat akan kita proses, itu juga merupakan komitmen kami untuk menindak dan usut tuntas masalah ini," jelas dia.

Untuk mewujudkan keterbukaan, Listyo berjanji akan melakukan pengusutan kasus Djoko tersebut secara transparan agar masyarakat mengetahui sepenuhnya. Namun Listyo pun mengimbau kepada pihak mana pun untuk tidak memperkeruh suasana dan situasi.

"Kami pastikan akan transparan dalam melakukan pengusutan perkara ini. Kami meminta agar masyarakat percaya dan ikut membantu mengawasi hal ini," tegas Listyo.

Sebelumnya, selain Brigjen Prasetijo Utomo, dua perwira tinggi Polri lainnya yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo (Akpol 1991) selaku Sekretaris National Central Bureau (Ses NCB) Interpol Indonesia dan Irjen Napoleon Bonaparte (Akpol 1988) yang menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri juga telah dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam hilangnya status red notice atas nama Djoko Tjandra.

ICW meminta Jokowi segera mengevaluasi Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah komando Budi Gunawan.
Djoko Tjandra Lolos, ICW Kok Senggol Nama Kepala BIN Budi Gunawan, Ada Apa Nih

ICW meminta Jokowi segera mengevaluasi Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah komando Budi Gunawan.

Triaji | Selasa, 28 Juli 2020 - 19:33 WIB

Kasus buronan skandal Bank Bali Djoko Tjandra terus berlanjut. Indonesia Coruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo  segera mengevaluasi Badan Intelijen Negara (BIN) di bawah komando Budi Gunawan.

“Dalam kasus ini jelas intelejen terbukti gagal mendeteksi buronan kasus korupsi,” ujar Wana Alamsyah, peneliti ICW, dalam keterangan tertulis, (28/7/2020).

ICW juga meminta Jokowi untuk mengevaluasi posisi Budi Gunawan, jika ada fakta bahwa BIN lalai.

“Tentunya, jika ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum,” ujarnya.

ICW mengatakan bahwa mendeteksi keberadaan buron kasus korupsi dan menginformasikan kepada penegakan hukum merupakan salah satu tugas lembaga intelijen tersebut.

Hal ini, kata dia, adalah konsekuensi dari tugas BIN untuk menjadi penjaga ancaman ekonomi nasional, yang termaktub dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.

ICW seperti dikutip tempo.co, mengatakan BIN sudah diberi dana Rp 7,4 triliun, yang mana Rp 2 triliun untuk operasi intelijen luar negeri. Selain itu, BIN juga mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk memodernisasi peralatan teknologi intelijen.

“Besarnya anggaran yang diterima dengan masih banyaknya jumlah buronan yang berkeliaran tidak linear dengan kinerja BIN,” kata Wana.

Kasus Djoko Tjandra yang bebas masuk dan keluar Indonesia menyeret sejumlah petinggi Polri dan Kejaksaan Agung.
Djoko Tjandra Ditangkap: Setelah Bikin Heboh Satu Republik, Tiga Jenderal Polisi Dicopot, dan Permalukan Penegakan Hukum

Kasus Djoko Tjandra yang bebas masuk dan keluar Indonesia menyeret sejumlah petinggi Polri dan Kejaksaan Agung.

Tim Bizlaw | Kamis, 30 Juli 2020 - 21:51 WIB

Mabes Polri akhirnya berhasil menangkap buronan Djoko Tjandra. Buronan skandal Bank Bali itu diketahui selama ini bersembunyi di Malaysia.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan kabar ditangkapnya Djoko Tjandra.

“Iya,” kata Argo singkat kepada wartawan, Kamis (30/7) tanpa merinci kronologi penangkapan.

Informasi dari Mabes Polri, rencananya malam ini pukul 22.00 WIB, Djoko Tjandra akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusumah dengan pesawat khusus.

Djoko Tjandra adalah buronan kasus hak tagih bank Bali. Kasus Djoko Tjandra yang bebas masuk dan keluar Indonesia menyeret sejumlah petinggi Polri dan Kejaksaan Agung.

Dalam kasus Djoko Tjandra, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah mencopot tiga jenderal. Mereka adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, dan Brigjen Prasetijo Utomo, terkait kasus Djoko Tjandra.

Ketika perwira tinggi korps Bhayangkara itu diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penjemputan ini.
Kenakan Baju Tahanan dan Diborgol Djoko Tjandra Tiba di Halim, Kabareskrim Pimpin Penjemputan

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penjemputan ini.

Ind | Kamis, 30 Juli 2020 - 23:24 WIB

Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/07/2020) sekira pukul 22.50 WIB.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penjemputan ini.

Djoko Tjandra dibawa dengan pesawat carter setelah ditangkap di Malaysia. Ia tampak diborgol dan mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan tim kepolisian di bawah pimpinan Kabareskrim membawa Djoko dari Kuala Lumpur menuju Bandara Halim Perdanakusuma.

"Komitmen kita semua menangkap Pak Djoko Tjandra, dan malam ini kenyataannya kita berhasil," kata Argo di Bandara Halim Perdanakusuma.

Djoko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Joko.

Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasus Joko ke Mahkamah Agung. Pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa.

Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Joko.

Joko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya.

Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Joko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan PK ke PN Jakarta Selatan.

Djoko Tjandra terlihat mengenakan jaket tahanan warna oranye, dengan tangan terborgol dan menggunakan masker.
Ada Perintah Tegas Jokowi di Balik Penangkapan Djoko Tjandra, Kabareskrim: Kami Jawab Keraguan Publik

Djoko Tjandra terlihat mengenakan jaket tahanan warna oranye, dengan tangan terborgol dan menggunakan masker.

Ind | Jumat, 31 Juli 2020 - 09:30 WIB

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangkap terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra di Malaysia.

Diangkut pesawat carteran tipe Embraer ERJ 135 dengan nomor registrasi PK RJP, Djoko Tjandra tiba di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (30/7/2020) malam sekira pukul 22.40 WIB.



Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penangkapan buron sejak 2009 tersebut.

Djoko Tjandra terlihat mengenakan jaket tahanan warna oranye, dengan tangan terborgol dan menggunakan masker. Ia langsung digiring ke Bareskrim Mabes Polri.

Peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di balik penangkapan Djoko Tjandra. Jokowi memerintahkan langsung kepada Kapolri, Jenderal Pol. Idham Azis untuk menangkap Djoko Tjandra. Hal itu diungkapkan Komjen Listyo.

"Bapak presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra di manapun berada dan segera ditangkap dan dituntaskan sehingga semua menjadi jelas," kata Listyo.



Atas perintah tersebut, kata Listyo, Idham membentuk tim khusus dan secara intensif mencari Djoko Tjandra. Dari pencarian intensif ini, polisi mendeteksi Djoko Tjandra berada di Malaysia.

Jenderal bintang tiga itu menyatakan Idham langsung mengirim surat kepada Polisi Diraja Malaysia untuk bersama-sama mencari keberadaan buronan Kejaksaan Agung selama 11 tahun tersebut. "Alhamdulillah kita dapatkan informasi yang bersangkutan bisa kami ketahui," ujarnya.

Listyo menyatakan pihaknya bersama tim khusus berangkat sore hari untuk menangkap Djoko Tjandra. Menurutnya, berkat kerja sama dengan Polisi Diraja Malaysia Djoko Tjandra berhasil ditangkap.

"Kami jawab keraguan publik selama ini apakah Polri bisa menangkap yang bersangkutan," kata mantan ajudan Jokowi itu.

Kasus Djoko Tjandra bermula ketika Direktur PT Era Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ridwan Moekiat.

Dalam dakwaan primer, Djoko didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pencairan tagihan Bank Bali melalui cessie yang merugikan negara Rp 940 miliar.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai oleh R Soenarto memutuskan untuk tidak menerima dakwaan jaksa tersebut.

Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Djoko Tjandra bersalah.

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini.

Djoko Tjandra kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.