Tim yang akan diaktifkan kembali tersebut beranggotakan pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham.
Djoko Tjandra Permalukan Pemerintah, Menko Mahfud MD: Kepolisian dan Kejagung Hebat-hebat Masa Gak Bisa Tangkap

Tim yang akan diaktifkan kembali tersebut beranggotakan pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham.

Triaji | Kamis, 09 Juli 2020 - 09:20 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan akan mengaktifkan lagi tim pemburu koruptor. Tim yang akan diaktifkan kembali tersebut beranggotakan pimpinan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham.

"Nanti dikoordinir kantor Kemenko Polhukam, tim pemburu koruptor ini sudah ada beberapa waktu dulu, berhasil. Nanti mungkin dalam waktu yang tidak lama tim pemburu koruptor ini akan membawa orang juga pada saat memburu Djoko Tjandra," kata Mahfud, Rabu (8/7).

Untuk payung hukum tim pemburu koruptor tersebut, menurut dia, Indonesia dulu sudah pernah memilikinya dalam bentuk instruksi presiden.



"Inpres ini waktu itu berlaku satu tahun, belum diperpanjang lagi. Kami akan coba perpanjang, dan Kemenko Polhukam sudah punya instrumennya dan kalau itu diperpanjang langsung 'nyantol' ke inpres itu," ucapnya.

Kemenkopolhukam menggelar pertemuan bersama Kemendagri, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait Djoko Tjandra, Rabu.

Mahfud menjelaskan upaya pemerintah dalam memburu dan menangkap Djoko Tjandra. Semua institusi terkait bertekad untuk mencari dan menangkap Djoko Tjandra baik secara bersama-sama maupun sesuai kewenangannya masing-masing.

"Kami optimistis Djoko Tjandra ini cepat atau lambat akan kita tangkap, optimis," ucap Mahfud MD.


Grafis: Jawapos

Menurutnya, semua institusi terkait bertekad untuk mencari dan menangkapnya baik secara bersama-sama maupun sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

"Karena bagaimana pun malu negara ini kalau dipermainkan oleh Djoko Tjandra. Kepolisian kita yang hebat masa ga bisa nangkap, Kejagung yang hebat seperti itu masa ga bisa nangkap gitu," kata dia.

Sebelumnya, Djoko Tjandra pada Agustus 2000 didakwa oleh JPU Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.

Djoko Tjandra telah kabur dari Indonesia sejak 2009 dan telah berpindah kewarganegaraan Papua Nugini.

Sempat beredar kabar bahwa Djoko Tjandra menjadi warga negara PNG.
Begini Kronologi Pembuatan E-KTP Buronan Kakap Djoko Tjandra, Mulus Karena Peran Pak Lurah

Sempat beredar kabar bahwa Djoko Tjandra menjadi warga negara PNG.

Tim Bizlaw | Minggu, 12 Juli 2020 - 17:31 WIB

Meski berstatus buronan paling dicari, Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra ternyata masih bisa dengan leluasa mengurus pembuatan KTP elektronik (E-KTP). Ternyata, mulusnya Djoko mengurus E-KTP tersebut tidak terlepas dari ‘bantuan’ Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan.

Demikian diungkapkan Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi yang menjelaskan kronologi penerbitan E-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dan keterlibatan Lurah Grogol Selatan, Asep Subahan. Dari kronologi tersebut, kata Michael, Lurah Grogol Selatan telah berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan E-KTP Djoko Tjandra tersebut.

"Lurah Grogol Selatan telah berperan aktif yang melampaui tugas dan fungsinya dalam penerbitan E-KTP tersebut. Kami telah melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta," ujar Michael dalam keterangannya, Minggu (12/7/2020). 

Michael kemudian membeberkan kronologi penerbitan E-KTP Djoko Tjandra dan peran dari Asep Subahan selaku Lurah Grogol Selatan:

1. Lurah melakukan pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking pada bulan Mei 2020 di Rumah Dinas Lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan Joko Sugiarto Tjandra;

2. Lalu, Lurah meminta salah seorang operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan untuk melakukan pengecekan data kependudukan Joko Sugiarto Tjandra, setelah pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking;

3. Pada tanggal 8 Juni 2020, Lurah menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometric (menemui petugas operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan);

4. Kemudian, Lurah meminta operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan memberikan pelayanan penerbitan E-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra dengan hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Joko Sugiarto Tjandra yang tersimpan dalam handphone milik Lurah;

5. Lurah turut mendampingi/menunggui duduk di samping operator selama proses pelayanan penerbitan E-KTP Joko Sugiarto Tjandra;

6. Lurah sebagai pihak pertama yang menerima E-KTP yang sudah dicetak oleh operator serta sebagai pihak yang menyerahkan langsung E-KTP tersebut kepada Joko Sugiarto Tjandra;

7. Perbuatan Lurah tersebut mengakibatkan operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan dalam menjalankan pelayanan penerbitan E-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra tidak melaksanakan sesuai/mengabaikan SOP yang berlaku, karena merasa sungkan kepada Lurah.

Atas perbuatannya tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tegas telah mencopot Asep sebagai Lurah Grogol Selatan.

Diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun kepada Djoko Tjandra pada kasus pengalihan tagihan piutang Bank Bali di tahun 2009. Selain itu, ia harus membayar denda sebesar Rp15 juta dan uang yang disimpan Djoko Tjandra di Bank Bali sebesar Rp 54 miliar harus dirampas untuk negara.

Jaksa Agung, saat itu masih dijabat oleh H.M Prasetyo, mengemukakan Kejaksaan Agung telah bekerja sama dengan Interpol dan memberikan red notice untuk Djoko Tjandra yang kini tidak memiliki hak sebagai warga negara mana pun.

Menurut Prasetyo, putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan permohonan uji materi Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan istri terpidana Djoko Tjandra pada 2016 lalu tidak berlaku surut.

Artinya tindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan sebelum putusan terbit tetap berlaku sesuai undang-undang yang melandasinya.

Sempat beredar kabar bahwa Djoko Tjandra menjadi warga negara PNG.

Beberapa tahun lalu, Pemerintah RI dan PNG telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait perjanjian ekstradisi kedua negara tersebut.

Dari pihak Indonesia yang menandatangani nota tersebut adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin.

Perjanjian ekstradisi tersebut diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari proses pemulangan Djoko Tjandra yang berlarut-larut.

Pada 2012, Djoko menjadi warga negara Papua Nugini dan mengubah namanya menjadi Joe Chan. Selain itu, Djoko Tjandra juga sempat teridentifikasi tinggal di Singapura.

Dia diketahui hanya empat kali mengunjungi PNG pada 2011 menggunakan paspor bernama Joe Chan.

Jelas sekali kronologi adanya skenario agar Djoko Tjandra bisa masuk dan lolos hingga meninggalkan Indonesia dengan aman.
Raker Komisi III dengan Imigrasi Panas: Djoko Tjandra Masuk RI Diskenariokan dan Dikawal, Ini Enak Ditonton

Jelas sekali kronologi adanya skenario agar Djoko Tjandra bisa masuk dan lolos hingga meninggalkan Indonesia dengan aman.

Triaji | Senin, 13 Juli 2020 - 20:21 WIB

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyebutkan pemerintah sedang bermain atas lolosnya buron terpidana kasus Bank Bali, Djoko S Tjandra. Sebab, jelas sekali kronologi adanya skenario agar Djoko Tjandra bisa masuk dan lolos hingga meninggalkan Indonesia dengan aman.

Saat rapat kerja dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Senin (13/7/2020), berlangsung panas. Benny mengatakan bahwa jelas sekali kronologi adanya skenario agar Djoko Tjandra bisa masuk dan lolos hingga meninggalkan Indonesia dengan aman.

"Kan kita ribut setelah dia berangkat meninggalkan Indonesia. Padahal kita tahu Djoko Tjandra masuk diskenariokan dan dikawal karena lihat saja surat-suratnya, yurisprudensi, itu menunjukkan skenario sesatkan publik. Tapi kita yang mungkin dalami dan cermati kasus ini, tampak sekali ini sebuah permainan dan sandiwara yang enak ditonton," ujar Benny.

Politikus Demokrat ini lantas menyebutkan kronologi ketika pada 5 Mei 2020 lalu melalui Divisi Hubungan Internasional Polri menghapuskan red notice, lalu pada 13 Mei, penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan pada 27 Juni karena permintaan DPO Kejaksaan maka dicari dan diminta dimasukkan dalam SSTM PCS bersatus DPO.

"Pada 3 Juli, kejaksaan kirim surat tentang pencegahan atas nama Djoko, lalu ditindaklanjuti Dirjen dengan membuat siar ke seluruh penjuru Indonesia atas nama Djoko Tjandra, 23 Juni keluar paspor. Apalagi ini benar, kita nggak usah ikut main-main "cilukba", ini permainan," katanya dikutip Sindonews.

Benny menambahkan, publik memiliki akal sehat untuk memberikan penilaian. Dengan adanya dokumen tersebut, semakin meyakinkan dugaan bahwa masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia dikawal "karpet merah" oleh pemerintah.

"Pemerintah terbuka aja kalau butuh Djoko untuk investasi bawa uang. Seperti Menkumham (Yasonna Laoly) jeput Maria (Maria Pauline) jauh di Serbia. Ada keterbukaan saja daripada Dirjen diminta jelaskan kepada publik. Dirjen minta jelaskan kasus ini ke Komisi III," katanya.

Benny mengatakan, awalnya nama Djoko Tjandra tidak masuk melalui sistem, namun melalui jalan tikus. "Pemerintah buka jalan dengan jalan tol. Menko Polhukam dan Menkumham bertengkar, keduanya tahu. Enggak mungkin (tidak tahu-red), kecuali dokumen-dokumen ini palsu," katanya.

Benny pun meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan terbuka kepada publik soal kasus Djoko Tjandra ini. Termasuk mengenai adanya kabar mengenai dugaan Djoko Tjandra hadir dalam jamuan makan malam dengan Presiden.

"Kalaur enggak ada penjelasan, nanti publik ada imajinasi, dibuka pintu masuk setelah Djoko makan malam. Stop aja karena memang dikehendaki masuk Indonesia. Dia masuk Indonesia bawa apa, itu lebih baik daripada main 'cilukba'," katanya.

Pansus menjadi pilihan dalam memperbaiki sistem.
Kasus Djoko Tjandra Jadi Bola Liar, Demokrat Klaim Seluruh Fraksi Sepakat Bentuk Pansus

Pansus menjadi pilihan dalam memperbaiki sistem.

Triaji | Selasa, 14 Juli 2020 - 19:21 WIB

Bola liar kasus buronan Bank Bali Djoko Tjandra terus menggelinding. Kabarnya, seluruh fraksi Partai politik di DPR RI hampir satu pandangan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) kasus Djoko Tjandra.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pansus menjadi pilihan dalam memperbaiki sistem.

"Jadi saya baca suasana seluruh anggota komisi III, yang 9 fraksi itu. Sama (ingin pansus) karena kita terpukul. Pansus menjadi pilihan dalam memperbaiki sistem," kata di Kompleks Parlemen RI, Selasa (14/7).

Hinca menjelaskan, dalam rapat yang digelar pada Senin (13/7) bersama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dirinya telah menjelaskan usulan pembentukan pansus terkait Djoko Tjandra. Usulan itu menyusul kembali berhasilnya manuver Djoko Tjandra membuat paspor. Padahal, dia merupakan buron dan kini telah berwarga negara Papua Nugini.

Pada tahun 2012 pengusaha Indonesia Djoko Tjandra diberikan kewarganegaraan dan paspor PNG dengan nama Joe Chan, meskipun buron dalam pelarian setelah Mahkamah Agung Indonesia menghukumnya korupsi pada tahun 2009 dan memvonisnya dua tahun penjara.

"Kita sepakat pansus. Saya bisikan ke Gokar, PAN, sebelah kiri saya Nasdem dan PPP. Jadi, yang minta pansus kan Benny (Politikus Demokrat), kemudian disambut Tobas (Taufik Basari dari Nasdem) setuju," kata Hinca.

Hinca mengklaim, berdasarkan pembahasan sejumlah politikus dari sejumlah parpol, kesetujuan ide atas pembentukan pansus Djoko Tjandra. Terlebih, Djoko yang merupakan buron korupsi kembali bermanuver.

Dari usulan itu, kata Hinca, pimpinan Komisi III DPR RI akan membahas terlebih dulu secara internal terkait usulan pembentukan pansus, setelah menggelar rapat bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, dan Kemendagri.

"Tapi prinsipnya, ngomong di situ semua sepakat. Kemudian pimpinan bilang, kita bahas internal setelah kita rapat dulu yang empat ini, Kejagung, Kepolisian, Menkumham, Mendagri," ujar Hinca dikutip Republika.co.id.

Djoko Tjandra diketahui kembali bermanuver. Setelah sebelumnya mendaftar peninjauan kembali (PK) ke PN Jaksel dan membuat KTP di Keluarahan Grogol, kali ini Djoko Tjandra membuat paspor di Kemendagri. 

Buron BLBI yang juga terpidana kasus 'cessie' Bank Bali sebesar Rp 546 miliar itu masuk dalam daftar buronan interpol sejak 2009. Kepala tim pemburu koruptor yang dijabat oleh Wakil Jaksa Agung, Darnomo, menyebutkan bahwa warga Indonesia itu resmi jadi warga Papua Nugini sejak Juni 2012.

Sejak 2009, dia meninggalkan Indonesia. Saat itu sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya, Djoko berhasil terbang ke PNG dengan pesawat carteran. Di sana Djoko mengubah indentitasnya dengan nama Joe Chan dan memilih berganti kewarganegaraan menjadi penduduk PNG.

Dalam kasusnya, Djoko oleh MA diputus bersalah dan harus dipenjara 2 tahun. Tak hanya itu, dia juga diwajibkan membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk Negara. Belakangan, diketahui sosok Djoko diduga lebih banyak berada di Singapura.

Misteri buronan skandal Bank Bali Djoko Tjandra masuk dan keluar Indonesia mulai terkuak.
Politikus Gerindra Sebut Djoko Tjandra Orang Sakti di NKRI

Misteri buronan skandal Bank Bali Djoko Tjandra masuk dan keluar Indonesia mulai terkuak.

Triaji | Rabu, 15 Juli 2020 - 22:05 WIB

Misteri buronan skandal Bank Bali Djoko Tjandra masuk dan keluar Indonesia mulai terkuak. Ternyata, ada foto surat jalan yang dikeluarkan suatu instansi untuk buronan Kejaksaan Agung itu.

Adanya surat sakti untuk Djoko Tjandra itu mendapat banyak respons dari kalangan DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kasus yang mencoreng proses pemberantasan korupsi itu segara diusut tuntas. Salah satunya dengan meminta aparat penegak hukum untuk segera mengonfirmasi apakah surat jalan tersebut valid atau tidak dan siapa yang bertanggung jawab.

"Jaksa Agung bilang belum mengetahui soal surat itu, DPR akan memberi kesempatan untuk meneliti apakah benar surat itu dikeluarkan oleh institusinya dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7).

Surat jalan yang diduga diberikan kepada Djoko Tjandra. Foto: Dok. Istimewa

Politikus Gerindra menyebut Djoko Tjandra sebagai buronan adalah orang yang sakti karena dapat dengan leluasa keluar masuk Indonesia, bahkan bisa mendapatkan surat jalan untuk berpergian. 

"Nah, kalau memang ada dari Kejaksaan, kita kasih waktu Jaksa Agung untuk meneliti. Kemudian ada yang menyebut itu surat jalan dari Kepolisian, ya kita minta Kapolri cek benar atau tidak. Jangan-jangan semua surat itu dibikin-bikin, kan kita enggak tahu," jelasnya.

Heboh surat jalan Djoko Tjandra diungkap Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Senin (13/7), mengatakan, mendapatkan informasi berupa foto surat jalan yang dikeluarkan suatu instansi untuk Djoko Tjandra. Surat tersebut digunakan Djoko untuk keluar dari Indonesia melalui Pontianak.

"Dalam surat jalan tersebut tertulis Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra; red) sebagai Konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan keberangkatan tanggal 19 Juni 2020 dan kembali tanggal 22 Juni 2020. Angkutan yang dipakai adalah Pesawat," kata Boyamin.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Listyo Sigit sudah memberi tanggapan soal surat yang beredar ini. Dia langsung memerintahkan Div Propam untuk melakukan pengusutan.