Sampai Mei 2020, serapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) hanya 10,41% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.851,10 triliun. Jauh di bawah Mei 2019 sebesar 18,86%.
5 Kementerian Ini Serapan Anggarannya Paling Jeblok, Bikin Jokowi Marah dan Niat Reshuffle

Sampai Mei 2020, serapan anggaran kementerian/lembaga (K/L) hanya 10,41% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.851,10 triliun. Jauh di bawah Mei 2019 sebesar 18,86%.

Nanda Alisya | Jumat, 03 Juli 2020 - 10:01 WIB

Atas jebloknya serapan anggaran K/L, wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah besar. Sampai-sampai tercetus pemikiran untuk merombak kabinet (reshuffle) atau membubarkan lembaga negara. Lantaran, ya itu tadi, serapan anggarannya jeblok atau kinerjanya melempem.

Presiden bener. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah perlu cepat menggelontorkan anggarannya. Agar duit tersebar ke masyarakat yang bisa menopang daya beli. Ujung-ujungnya roda perekonomian bergerak mulus. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, menerangkan, pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi belanja anggaran untuk menanggulangi dampak Covid-19, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, yang didalamnya juga memuat detil realokasi dan refocusing anggaran pemerintah. “Di dalamnya juga diatur pemberian kewenangan pada Menteri Keuangan untuk melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran,” kata Rahayu, Rabu (1/7/2020).

Oh iya, kembali ke akar masalah soal rendahnya serapan anggaran, kira-kira di kementerian mana ya? Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei lalu baru mencapai 10,41% dari anggaran yang dialokasikan sebelumnya sebesar Rp1.851,10 triliun. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, realisasi anggaran berhasil mencapai 18,86%.

Adapun kementerian dengan penyerapan paling rendah antara lain Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 0,89%; Kementerian Kesehatan 2,17%; Kementerian Agama 2,19%; Kementerian Keuangan 3,43% dan Kementerian Pertanian 9,32%. Lambatnya penyerapan anggaran sebelumnya menuai kritik dari Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berdalih, sistem birokrasi menjadi salah satu penyebab seretnya realisasi anggaran belanja. Situasi pandemi, membuat pemegang kuasa anggaran cenderung lebih berhati-hati, dan tidak ingin sembarangan dalam mengeksekusi anggaran.

Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang atau Yos Nggarang turut mempertanyakan keberadaan anggaran untuk Kemenkes itu
Dimarahi Jokowi, Terancam Kena Reshuffle, Ternyata Terawan Belum Terima Dana COVID-19 Rp87 Triliun

Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang atau Yos Nggarang turut mempertanyakan keberadaan anggaran untuk Kemenkes itu

Izza | Jumat, 03 Juli 2020 - 21:47 WIB

Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya ternyata menyisakan 'buntut' cukup panjang. Di antara menteri-menteri yang lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berada di bawah kepemimpinan Terawan Agus Putranto merupakan yang paling banyak disorot terkait kinerjanya dalam penanganan pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

Siapa yang menyangka bila ternyata Kemenkes ternyata belum menerima anggaran kesehatan Rp87,55 triliun terkait penanganan pandemi COVID-19. Hal ini tidak diketahui publik, sehingga Kemenkes menjadi kambing hitam.

Mantan Kasum TNI Letjen (purn) Suryo Prabowo menilai, Kemenkes menjadi kambing hitam terkait wabab COVID-19. Padahal dana masih di-hold. Ironisnya publik tidak mengetahui hal tersebut.

“Ini sangat memprihatinkan, karena saat ini tidak diketahui oleh publik, pasti Kementerian Kesehatan menjadi kambing hitam terhadap wabah COVID-19. Padahal itu dana masih di-hold nggak tahu yang nge-hold siapa,” tegas Prabowo di akun Twitter @JSuryoP1 meretweet tulisan bertajuk “Wah Ternyata, Kemenkes Belum Terima Anggaran COVID-19”.

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum terima anggaran kesehatan Rp87,55 triliun, sedangkan institusi itu dinilai lalai karena penyerapan anggaran sangat minim hanya 1,56% saja", tulis laman mediaindonesia edisi 1 Juli 2020.

Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang atau Yos Nggarang turut mempertanyakan keberadaan anggaran untuk Kemenkes itu.

“Perpu sudah. Marah sudah. Dikambinghitamkan Sudah. Yang belum anggaran. Anggarannya dimana? Apa perlu Perpu lagi? Atau harus bagaimana lagi? CC Abang Dok @berlianidris,” tulis Yos di akun @yosnggarang.

Praktisi medis dr Berlian Idris di akun @berlianidris merespon cuitan @yosnggarang: “Itulah Bang. Pening kita dibuatnya.”

Ketua ProDem Iwan Sumule menegaskan bahwa penyerapan dana COVID-19 minim menunjutkkan bahwa pemerintah tidak mempunyai program kerja yang jelas dalam mengatasi pandemi COVID-19.

“Penyerapan Dana Covid minim menunjukan: 1. Pemerintah tidak punya program kerja jelas atasi Covid. Tak punya solusi. 2. Program kerja tidak berjalan. Kalau pun punya program. 3. Menteri takut dipenjara.  Tapi, Dana Covid Naik 3x. Dari 405 T --> 677 T --> 905 T. Mundurkan!,” tegas Iwan di akun @KetuaMajelis.

Aktivis senior Haris Rusly Moti sempat menduga, anggaran untuk Kemenkes itu belum tersedia. “Nah, benar kan sobat. Marah-marahnya Presiden @jokowi soal minimnya serapan anggaran Covid sudah terjawab. Jangan-jangan duitnya masih dicari, alias KasKos (kas kosong),” tulis Haris di akun  @motizenchannel.

Politisi Gerindara Arief Poyuono menanggapi cuitan @motizenchannel. Menurut Arief, dana sudah ada, tetapi hambatan dan penghambat dana cair banyak. “Duit sudah ada.. Cuma hambatan dan penghambat dana cair banyak,” tulis Arief di akun @bumnbersatu. 

Kementerian Keuangan juga sudah membuat tim monitoring dan evaluasi yang bekerja harian untuk memastikan semua kementerian teknis.
Elak Kemarahan Jokowi, Anak Buah Sri Mulyani Tegaskan Tak Pernah Tahan Anggaran Corona

Kementerian Keuangan juga sudah membuat tim monitoring dan evaluasi yang bekerja harian untuk memastikan semua kementerian teknis.

Ishak | Sabtu, 04 Juli 2020 - 14:10 WIB

Staf Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, menegaskan Kementerian Keuangan selama ini tidak pernah menahan anggaran. Hanya saja, guna memastikan kecepatan dan ketepatan pencairan anggaran, pemenuhan semua prosedur administrasi juga wajib dipenuhi secara akuntabel.

"Kami tidak menahan anggaran. Dana itu kita sediakan dan sudah siap. Bahkan kemarin saja kita menempatkan Rp30 triliun di perbankan BUMN untuk dukungan kepada para pelaku UKM. Artinya, kas negara sangat cukup," kata Yustinus dalam wawancara Talk Show tvOne.

Yustinus menegaskan, isunya bukan soal anggaran turun atau tidak turun. Namun pencairan anggaran yang berdasarkan pada pengajuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Apabila semua sudah lengkap, maka masalah pencairan tak akan menjadi masalah.

"Bahkan sekarang diubah skema, kita membentuk cadangan. Jadi sudah dicadangkan berapa yang akan dibayarkan, sehingga lebih mudah nanti penggunaan dan pencairan," ujarnya.

Kementerian Keuangan juga sudah membuat tim monitoring dan evaluasi yang bekerja harian untuk memastikan semua kementerian teknis, lembaga maupun pemerintah daerah agar bisa terus bersinergi.

"Tidak ada persoalan antar kementerian, tidak ada yang menghambat. Ini semata karena semua ingin menjaga. Tetapi catatan presiden sangat bagus. Dengan dorong presiden kami semua dipastikan semakin bisa bersinergi dengan baik," ungkap Yustinus.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan agar pencairan anggaran kesehatan di masa pandemi corona dapat dipercepat. Jika perlu memotong prosedur di Kementerian Kesehatan. Presiden meminta prosedur tak perlu bertele-tele, sehingga pembayaran klaim rumah sakit dan insentif tenaga medis dapat segera dicairkan.

Banyak menteri yang tak berani mencairkan anggarannya, lantaran takut terhadap audit BPK. 
Jawab Marah Jokowi, Mahfud: Menteri Takut Cairkan Anggaran, Takut Ambil Risiko Hukum

Banyak menteri yang tak berani mencairkan anggarannya, lantaran takut terhadap audit BPK. 

Triaji | Minggu, 05 Juli 2020 - 21:46 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab kemarahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, banyak menteri yang tak berani mencairkan anggarannya, lantaran takut terhadap audit BPK. 

Lambatnya pencairan anggaran itu yang kemudian memicu kemerahan Presiden Joko Widodo terhadap jajaran menterinya, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 18 Juni lalu.

"Ada juga yang takut. Takut ke BPK. Saya datangi ke Ketua BPK. Pak ini banyak menteri yang takut mengeluarkan uang sampai-sampai presiden marah-marah Kenapa pak?," kata Mahfud, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (5/7).

Mahfud menyebutkan, bahwa proses pencarian anggaran di kementerian itu juga terkendala lantaran dihentikan oleh BPK, yang hendak memeriksa prosedurnya terlebih dahulu. 

"Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk, katanya mau disetop dulu, semua mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal ini buru-buru mengeluarkan uang," ujarnya. 

Mahfud pun mengomunikasikan hal itu dengan pihak BPK. BPK kemudian meresponsnya dan berjanji bakal mempermudah proses audit, sehingga kementerian bisa dengan cepat mencairkan anggaran. 

"Ya sudah nanti saya urus agar nanti ada semacam audit komprehensif yang lebih mudah lebih memperlancar urusan," kata Mahfud, menyampaikan hasil pertemuannya dengan BPK. 

Mahfud menambahkan, ketakutan itu terjadi di berbagai lembaga dan kementerian. Ia pun berpesan kepada pimpinan kementerian agar berani menghadapi risiko. Apalagi hal itu berhubungan dengan keselamatan masyarakat saat menghadapi masa pandemi. 

"Semua pilihan ada risiko, dan seorang pemimpin itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak berbuat. Apalagi ini untuk keselamatan rakyat untuk memerangi Covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita," ujarnya. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta para menteri tak perlu takut. Sebab pihaknya telah meminta KPK, Jaksa Agung dan BPK untuk memberikan pendampingan hukum. 

Ia juga meminta, agar dalam keadaan darurat seperti penanganan pandemi corona (Covid-19) ini, yang terpenting dari pencairan anggaran adalah kebenaran materilnya terlebih dahulu. 

"Dalam keadaan darurat itu yang penting kebenaran materilnya bahwa ini digunakan untuk ini. Yang kebenaran formal administrasi prosedur, mungkin khusus untuk Covid-19 itu supaya dimaklumi. Oleh sebab itu perlu pendampingan hukum," katanya.

Pasca-teguran yang diberikan pada 18 Juni 2020 terjadi peningkatan kinerja yang signifikan.
Teguran Jokowi Berbuah Manis, Reshuffle Kabinet Batal, Kinerja Menteri Mendadak Baik

Pasca-teguran yang diberikan pada 18 Juni 2020 terjadi peningkatan kinerja yang signifikan.

Tim Bizlaw | Selasa, 07 Juli 2020 - 20:03 WIB

Teguran keras Presiden Jokowi pada jajaran kabinet telah membuahkan hasil. Sebab, pasca-teguran yang diberikan pada 18 Juni 2020 terjadi peningkatan kinerja yang signifikan.

"Teguran keras tersebut punya arti yang signifikan. Teguran keras tersebut dilaksanakan secara cepat oleh kabinet. Ini progres yang bagus," ujar Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

Menurut Pratikno, dalam waktu yang relatif singkat Kabinet Indonesia Maju menunjukkan progres yang luar biasa. Salah satunya, kata dia, dilihat dari serapan anggaran yang sudah mulai meningkat dan program-program yang sudah mulai berjalan.

Ia mengatakan langkah Jokowi terhitung efektif untuk meningkatkan kinerja. Karena itu, ia mengatakan, isu reshuffle menjadi tak lagi relevan.

"Jadi kalau progresnya bagus, ngapain di-reshuffle, gitu intinya begitu. Tentunya dengan progress yang bagus ini isu reshuffle tidak relevan, sejauh bagus terus," kata Pratikno.

Ia berharap kinerja positif ini bisa terus dipertahankan agar tak perlu ada reshuffle. Karena itu, ia mengatakan isu reshuffle ini tak perlu lagi dibahas. Pemerintah, kata dia, akan tetap fokus pada penanggulangan Covid-19.

"Jadi jangan ribut lagi reshuffle karena porgres kabinet berjalan dengan bagus. Kita fokus untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi yang menjadi ikutan luar biasa dari pandemi Covid-19," ujar Pratikno.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio memperkirakan Istana mengerem isu reshuffle lantaran tak ingin Kabinet Indonesia Maju menjadi berkurang kinerjanya. Jokowi dinilai hanya ingin memotivasi jajaran para menterinya dengan ancaman reshuffle.

"Karena dia pasti mengharapkan menteri-menterinya nggak gelisah mikirin reshuffle. Menteri-menterinya fokus pada kerjaannya. Hanya, pertanyaannya kenapa kemudian isu reshuffle ini dilemparkan ke publik. Tampaknya Jokowi mau melecut kan supaya menteri-menterinya bekerja lebih keras," ujar Hendri dalam perbincangan, Selasa (7/7/2020).

Menurut Hendri seperti dilansir detik.com, wacana reshuffle dimunculkan ke publik karena Jokowi ingin 'mengajak serta' rakyatnya dalam memimpin pemerintahan. Dengan demikian, para menterinya juga akan merasa diawasi oleh rakyat.

"Mau melecut menteri melibatkan publik juga. Jadi ada tekanan dan dukungan dari masyarakat untuk sama-sama nge-push menterinya Jokowi untuk sama-sama kerja lebih keras lagi. Ya gayanya Jokowi memang. Jokowi kan presiden rakyat ya, Jokowi adalah kita, mau melecut menteri ngajak-ngajak rakyatnya, biar dapat dukungan," kata dia.

Isu reshuffle memang menuai pro dan kontra, termasuk dari parpol-parpol. Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa menyambut baik langkah pemerintah yang mengerem isu reshuffle itu. Ia menilai langkah tersebut harus dilakukan mengingat pandemi Corona masih belum berakhir sehingga diperlukan segala daya upaya dari semua pihak.