Kejaksaan Agung perintahkan penyidik untuk menelusuri adanya dugaan aliran dana hasil korupsi PT Asuransi Jiwasraya ke Bakrie Group.
Dengarkan Nyanyian Benny Tjokro, Kejagung Perintahkan Penyidik Telusuri Dugaan Aliran Dana Korupsi Jiwasraya ke Grup Bakrie

Kejaksaan Agung perintahkan penyidik untuk menelusuri adanya dugaan aliran dana hasil korupsi PT Asuransi Jiwasraya ke Bakrie Group.

Triaji | Rabu, 24 Juni 2020 - 20:17 WIB

Kasus mega skandal korupsi Asuransi Jiwasraya semakin menjalar. Kejaksaan Agung perintahkan penyidik untuk menelusuri adanya dugaan aliran dana hasil korupsi PT Asuransi Jiwasraya ke Bakrie Group.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan terdakwa Komisaris Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro pada sidang dengan agenda pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Rabu (24/6/2020), menyampaikan adanya dugaan aliran dana hasil korupsi PT Asuransi Jiwasraya ke beberapa emiten Bakrie Group.

"Penyampaian soal adanya keterlibatan emiten di Bakrie Group itu menarik sekali ya, tim penyidik harus memfollow up itu dalam pengembangan kasus korupsi Jiwasraya ini," tuturnya, Rabu (24/6/2020).

Sebelumnya, terdakwa Benny Tjokrosaputro telah 'bernyanyi' soal adanya dugaan keterlibatan Bakrie Group dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Benny menyampaikan bahwa Bakrie Group diduga berkontribusi cukup besar dalam kerugian negara pada perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Itu ada cost of money-nya 10 persen per tahun, berarti kalau 12 tahun berarti kan 120 persen, itu baru bunganya saja. Ini bunga flat aja, 120 persen dari Rp6,7 triliun bukannya Rp8 triliun, nah Rp8 triliun ditambah Rp6,7 triliun bukannya Rp14,7 itu baru yang flat, kalau bunga berbunga bukannya bisa jadi Rp16-17 triliun. Bolongnya dari mana sudah tahu kan ya bolongnya dari Bakrie itu mayoritasnya. Harusnya yang dikejar itu pihak Bakrie," kata Benny.

Di tengah peradilan skandal keuangan PT Jiwasraya (Persero), ada peristiwa menarik. Bos BPK merasa difitnah Benny Tjokrosaputro alias Bentjok.
Kabar dari Jiwasrayagate, Tak Merasa Lindungi Bakrie Group, Bos BPK Polisikan Bentjok

Di tengah peradilan skandal keuangan PT Jiwasraya (Persero), ada peristiwa menarik. Bos BPK merasa difitnah Benny Tjokrosaputro alias Bentjok.

Nanda Alisya | Senin, 29 Juni 2020 - 17:56 WIB

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna melaporkan Bentjok yang kini berstatus terdakwa perkara dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya. Lantaran, Bentjok menuding lembaga audit pelat merah ini, melindungi Bakrie Group. "Setelah konferensi pers ini kami resmi mengadukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Benny Tjokro terkait pencemaran nama baik,” kata Agung di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Rencananya, BPK akan melaporkan tuduhan Direktur Utama PT Hanson Internasional itu ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. “Apa yang disampaikan itu merupakan merupakan tuduhan yang tidak berdasar,” ujar Agung.

BPK, lanjut dia, mendukung penuh penegakan hukum yang saat ini dilakukan Kejaksaan baik dalam pengungkapan maupun proses pengadilan atas kasus yang melibatkan Benny Tjokro itu. “Kami sangat menghormati penegakan hukum yang sudah masuk peradilan sehingga kami tidak akan masuk ke substansi yang sudah menjadi ranah pengadilan,” katanya.

Mengingatkan saja, Direktur Utama PT Hanson Internasional itu menyebut emiten dari grup Bakrie berkontribusi besar dalam kasus Jiwasraya. Benny Tjokro sapaan Benny Tjokrosaputro, menyebut Bakrie Group tidak tersentuh dari kasus itu karena “dilindungi” oleh BPK termasuk di dalamnya ketua, wakil ketua BPK. “Seakan akan semua saham saya atur, kalau nama perusahana PT Bakrie Brother, masa yang atur saya, tapi memang BPK yang nutupi, yang nutupi ketua dan wakil BPK yang sudah pasti kroninya Bakrie,” kata Bentjok di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Bentjok didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun.

 

Kerugian keuangan negara dari penempatan saham Group Bakrie dalam portofolio Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 1,77 triliun.
Terungkap, Saham Bakrie di Jiwasraya Bikin Negara Tekor 1,77 Triliun

Kerugian keuangan negara dari penempatan saham Group Bakrie dalam portofolio Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 1,77 triliun.

Triaji | Kamis, 02 Juli 2020 - 22:13 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kejaksaan Agung menyelidiki keterkaitan Group Bakrie dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Berapa sebenarnya kerugian negara tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta agar pernyataan Benny Tjokrosaputro mengenai adanya kaitan Group Bakrie di kasus Jiwasraya agar diperjelas. 

Sebab, katanya, pernyataan Benny Tjokrosaputro perlu didalami, lantaran bila memberikan kesaksian palsu bisa dipidana selama 9 tahun.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung(Kejagung) Ali Mukartono menjelaskan laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI kerugian negara mencapai Rp 16,8 triliun.

"D idalamnya terdapat kerugian keuangan negara dari penempatan saham Group Bakrie dalam portofolio Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 1,77 triliun. Namun per 17 Maret 2020 telah mengalami penurunan menjadi Rp 973,78 miliar," ujar Ali dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI pada Kamis (2/7).

Meski begitu, data transaksi tersebut masih perlu dilakukan penelitian sambil menunggu perkembangkan penyidikan dan persidangan. Khususnya keterlibatannya dalam manipulasi saham.

Proses hukum dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir dan memasuki babak baru. Di mana, Bakrie Grup disebut-sebut masuk pusaran.
Beredar Surat Bentjok Seret Bakrie Grup di Pusaran Mega Skandal Jiwasrayagate

Proses hukum dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir dan memasuki babak baru. Di mana, Bakrie Grup disebut-sebut masuk pusaran.

Nanda Alisya | Jumat, 03 Juli 2020 - 05:35 WIB

Asal muasalnya, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, menyebut Jiwasraya memborong saham Bakrie dengan harga tak wajar. Pernyataan Bentjok, sapaan akrab Benny Tjokro ini, bertolak belakang dengan pernyataan Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko di depan Panitia Kerja (Panja) DPR.
Di mana, Hexana tidak menyebutkan saham Grup Bakrie sebagai salah satu koleksi saham Jiwasraya.

Atas pernyataan tersebut, Bentjok buru-buru membuat analisa. Menurutnya, sangat tidak mungkin Hexana tak tahu kepemilikan saham Jiwasraya di Bakrie Grup. Mengingat Hexana sudah setahun lebih menjabat sebagai Direktur Utama Jiwasraya.

“Tidak mungkin (Hexana). Kalau sampai tidak tahu, maka hanya dua kemungkinan. Pertama, bodoh. Kedua, dia melindungi pelaku dengan mencari ‘kambing hitam’. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh?” ujar Benny Tjokro, dalam tulisan tangan yang beredar di kalangan pelaku pasar, Senin (29/6/2020).
    
Dalam surat tersebut, Bentjok yakin betul bahwa Jiwasraya memiliki saham Grup Bakrie. Tak hanya sekadar memiliki, pihak Jiwasraya dikatakan Bentjok membeli saham Grup Bakrie tersebut pada posisi harga tinggi. Seluruh informasi tersebut menurut Bentjok ada dalam data investasi saham Jiwasraya yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saat Saya diperiksa Kejaksaan Agung dan BPK, (data itu) dibuka oleh penyidik. Saya juga mengecek kebenarannya saat bertemu dengan para Direksi Jiwasraya yang menjadi tersangka. Mereka bilang benar. Jiwasraya banyak membeli saham Grup Bakrie, terutama sebelum tahun 2008,” tutur Bentjok.
    
Pertemuannya dengan para Direksi Jiwasraya tersebut, dikatakan Bentjok, terjadi saat penjemputan, di perjalanan, di tahanan, saat menunggu siding di PN Jakarta Pusat dan juga saat diperiksa oleh BPK.

Berdasarkan data rincian investasi saham Jiwasraya, BUMN asuransi itu memang diketahui memiliki 10 saham Grup Bakrie dengan Sembilan diantaranya berstatus ‘nyangkut’, alias berada pada posisi harga terendah, yaitu Rp50 per saham, sehingga tidak bisa dijual.

Sementara satu lagi dalam posisi rugi. Ke-10 saham Grup Bakrie tersebut meliputi saham PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), dan Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan mendesak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk terus mengusut dugaan korupsi dalam investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kejagung harus menyelidik kasus Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun, bermula 2008 hingga 2016. "Saya tahu betul wewenangnya Jaksa Agung mengusut 2016, bagaimana yang di tahun 2008 - 2016 kenapa tidak diaudit? Kejaksaan bisa minta audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Arteria dalam rapat kerja antara Jaksa Agung dan Komisi III, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Selain itu, Arteria juga mempertanyakan tindak lanjut Kejagung terhadap pernyataan terdakwa Benny Tjokro di persidangan. Saat dipersidangan, Benny sempat menyebut keterlibatan Grup Bakrie yang mengelola dana investasi Jiwasraya. "Kalau ada kaitannya saya rasa keterangan Benny Tjokro perlu ditindaklanjuti Pak, karena kesaksian palsu di persidangan sembilan tahun. Enggak mungkin dia main-main," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro menyebut, bahwa dalam pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan BPK, para penyidik membuka dan menunjukkan data. “Dari kejadian tersebut saya baru tahu bahwa saham saham Grup Bakrie sangat banyak dan diperoleh dengan harga jauh lebih tinggi,” kata Benny di Ruang Sidang PN Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020).

"Soal itu yang menutupi kan Ketua dan Wakil Ketua BPK yang pasti kroninya Bakrie. Memang mereka, Ketua dan Wakil Ketua itu yang menutupi. Dilindungi. Pokoknya terbuka dong, biar masyarakat bisa bantu buka biar tahu seluas luasnya," imbuhnya.

Bukan Benny Tjokro namanya kalau tidak bikin heboh di proses persidangan skandal Jiwasrayagate.
Bentjok Bikin BPK Tersandera Skandal Jiwasragate, Bosnya Tak Terima dan Lapor Polisi

Bukan Benny Tjokro namanya kalau tidak bikin heboh di proses persidangan skandal Jiwasrayagate.

Nanda Alisya | Jumat, 03 Juli 2020 - 17:55 WIB

Bentjok kependekan dari Benny Tjokrosaputro, terdakwa dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbelah dalam kasus Jiwasraya.  

Menurut dia, ketua dan wakil BPK berbeda pendapat dengan anggota lain. "Saya rasa sangat jelas, ada personel/anggota BPK yang ingin transparan, yakni dibuka audit dulu, lalu dibuka isi portofolio Jiwasraya. Tetapi, ketua dan wakil ketua BPK mengganjalnya," tulis Bentjok, sapaan akrab Benny Tjokro dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku penasihat hukumnya sudah mengirim surat permintaan kepada majelis kehormatan dan kode etik BPK. Namun, dia menilai permintaan itu digantung. Bentjok menuturkan, ada perbedaaan signifkan antara lembaga dan personel, serta ketua dan wakik ketua BPK. Saat diperiksa oleh banyak anggota BPK, Benny menilai, profesionalisme dan ketelitian mereka sangat baik. "Tidak ada keluhan dari saya, semuanya transparan. Bahkan, data portofolio saham milik Jiwasraya dan reksa dana (RD) didapat dari BPK,"kata dia.

Bos Hanson ini bertanya, mengapa ada saham-saham grup usaha swasta besar, dalam hal ini Bakrie, tidak diteliti. Padahal, jumlah kepemilikan saham Jiwasraya di Grup Bakrie sangat besar dibandingkan grup lain.

Sebelumnya, BPK melaporkan terdakwa skandal Jiwasraya, Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro ke Bareskrim Polri. Bentjok dilaporkan karena menuduh pimpinan BPK melindungi kelompok tertentu dalam skandal Jiwasraya. "Kami melaporkan ke Bareskrim saudara Benny Tjokro atas tindakan pencemaran nama baik ya seperti itu sehingga tidak kemudian apa yang dilakukan tadi sudah kami jelaskan bahwa konstruksi hukumnya tersangka posisi kami tadi sudah jelas dan oleh karena itu pula maka clear dan jelas bahwa yang dilakukan Benny Tjokro itu adalah pencemaran nama fitnah dan pencemaran nama baik," kata Ketua BPK Agung Firman Saputra.