Di dalam pesawat terdapat 1 unit sepeda motor Harley yang dipecah menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam kardus terpisah di kabin pesawat. 
Belum Ada Tersangka, Menteri Erick Didesak Kejar Kasus Penyelundupan Harley Mantan Bos Garuda

Di dalam pesawat terdapat 1 unit sepeda motor Harley yang dipecah menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam kardus terpisah di kabin pesawat. 

Pardosi | Senin, 15 Juni 2020 - 19:35 WIB

Pada Desember 2019, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani berkolaborasi membongkar kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia, Airbus 330-900 Neo.

Kasus ini melibatkan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara alias Ari Ashkara. Atas perbuatannya, Ari Ashkara akhirnya dipecat oleh Menteri Erick sebagai bos Garuda. Usai dipecat, penyidik dari Bea Cukai turun tangan mengusut kasus tersebut, untuk menemukan apakah ada unsur pidana dalam penyelundupan tersebut.

Namun anehnya, hingga saat ini belum ada satu orang pun yang menyandang status tersangka. Lalu, bagaimana kelanjutan kasus tersebut?

“Awalnya, Menteri Erick sangat menggebu-gebu untuk menuntaskan kasus ini. Sekarang orang mulai bertanya-tanya sudah sampai mana penyidikan kasus itu? Kok Erick Thohir diam saja?” tanya Direktur CBA Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Senin (15/6/2020).

Uchok kemudian mendesak Erick agar mendorong penuntasan kasus tersebut. Menurut Uchok, tugas Erick tidak cukup hanya mencopot petinggi Garuda tetapi juga harus ikut mengawalnya hingga tuntas. “Jangan sampai gebrakan Erick hanya sampai di situ. Itu sangat mengecewakan publik,” tuntas Uchok.

Sebelumnya, pada Februari 2020 lalu, Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Sujantoro mengatakan, skandal penyelundupan Harley saat ini dalam proses penyidikan. Pada proses ini, saksi-saksi dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Yang sudah dipanggil mungkin aku nggak bisa nyebutin dulu ya, karena banyak juga yang dipanggil. Penyidikan itu sekarang pemanggilan saksi-saksi banyak, pasti penyidik ending-nya akan menyampaikan siapa yang menjadi tersangkanya," ujar Deni, Jumat (14/2/2020).

Saksi-saksi yang dimintai keterangan termasuk beberapa inisial yang telah diungkap sebelumnya, termasuk AA yang diketahui mantan Dirut Garuda Indonesia.

"Semua (dipanggil), kalau proses penyidikan manapun, semua dipanggil sebagai saksi, nanti kita tetapkan tersangkanya siapa. Kalau tersangka harus ada penetapannya sebagai tersangka," paparnya.

Dia menambahkan, ada beberapa proses yang mesti dilewati setelah DJBC menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Prosesnya setelah ada penetapan tersangkanya, maka proses selanjutnya ke penuntutan. Kita serahkan ke Kejaksaan semua berkas-berkasnya. Kalau Kejaksaan menerima maka lanjut ke proses penuntutan. Kalau sudah penuntutan nanti masuk pengadilan gitu prosesnya," katanya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jauh-jauh hari telah menyatakan kesiapannya ikut mengusut kasus yang telah mencoreng wajah BUMN tersebut.

"Kalau mereka menemukan juga tindak pidana korupsi pasti nanti akan melibatkan Polisi atau KPK," ujar Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Menurut Agus, jika nantinya penyelidikan dan penyidikan kasus penyelundupan yang diduga dilakukan Ari Ashkara akan melibatkan Polri, maka KPK pun masih tetap bisa mengawasi.

"Dalam hal penanganan oleh Kepolisian, seluruh sprindiknya tentu dilaporkan ke KPK. Kemudian KPK akan mengawasi dan supervisi," kata Agus.

Namun apabila hasil pendalaman dari PPNS di Bea Cukai menyatakan penyelundupan itu sebagai pelanggaran perpajakan dan kepabeanan, Agus menambahkan, pihaknya tidak akan ikut melakukan penindakan.

"Kita tunggu PPNS Ditjen Bea Cukai dan PPNS Ditjen Pajak. Kalau hanya pelanggaran bea masuk dan pajak, hanya mereka yang berwenang menindak," kata Agus.

Diketahui, terkuaknya kasus penyelundupan ini bermula ketika Bea Cukai melakukan pemeriksaan atas pesawat Airbus 330-900 Neo milik Garuda Indonesia yang baru saja datang dari Perancis di Hangar Garuda Maintanance Facility (GMF). 

Ketika diperiksa pada November 2019, di dalam pesawat terdapat 1 unit sepeda motor Harley yang dipecah menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam kardus terpisah di kabin pesawat. 

Petugas juga menemukan 2 unit sepeda Brompton yang dibawa dalam penerbangan penjemputan pesawat baru itu. Baik sepeda motor dan sepeda Brompton tidak dilaporkan kepada Bea Cukai sehingga menguatkan indikasi adanya upaya menyelundupkan barang ke Indonesia. 

Per 5 Desember 2020, Dirut Garuda waktu itu Ari Askhara resmi dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ari yang sudah lengser disebut-sebut terancam pidana karena penyelundupan ini.

Menagih Janji Bea Cukai, Siapa Tersangka Kasus Penyelundupan Harley Garuda?

"Total kerugian negara, potensi atau yang terjadi kalau nggak deklarasi antara Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar," tambah Sri Mulyani.

Tim Bizlaw | Selasa, 16 Juni 2020 - 06:31 WIB

Akhir tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuai apresiasi setelah anak buahnya di jajaran Ditjen Bea Cukai sukses membongkar aksi penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat Garuda Indonesia yang baru dibeli dari Airbus, Prancis.

Menkeu Sri pun membeberkan modus yang dilakukan Dirut Garuda Indonesia saat itu yakni Ari Ashkara demi memuluskan praktik tercela tersebut. Semua berawal pada 17 November 2019 saat pesawat GA 9721 Airbus 330-900 NEO mendarat di Cengkareng dan langsung menuju Hangar PR GMF AeroAsia.

"Ditjen Bea Cukai RI melakukan pemeriksaan kargo bagasi penumpang, dan ditemukan 15 kemasan berisi parts sepeda motor Harley Davidson terurai dengan baggage claim tag atas nama Sdr SAS dan 3 kemasan berisi 2 unit sepeda Brompton M6L Explore dan aksesoris atas nama LS. Barang tersebut tidak dideklarasikan," kata Sri Mulyani, Jumat (6/12/2019).

Dalam taksiran Sri Mulyani, kerugian negara dari Harley Davidson bekas dan dua unit sepeda Brompton ilegal itu mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu berdasarkan temuan Ditjen Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap 18 kardus di bagasi pesawat. 

"Total kerugian negara, potensi atau yang terjadi kalau nggak deklarasi antara Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar," tambah Sri Mulyani.

Enam bulan berlalu, pengusutan kasus ini seolah menghilang. Hingga kini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bea Cukai.

Perkembangan terakhir yang disampaikan Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea Cukai, Deni Sujantoro adalah bahwa skandal penyelundupan tersebut masih dalam proses penyidikan, yang salah satunya memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

"Yang sudah dipanggil mungkin aku nggak bisa nyebutin dulu ya, karena banyak juga yang dipanggil. Penyidikan itu sekarang pemanggilan saksi-saksi banyak, pasti penyidik ending-nya akan menyampaikan siapa yang menjadi tersangkanya," ujar Deni, Jumat (14/2/2020).

Saksi-saksi yang dimintai keterangan termasuk beberapa inisial yang telah diungkap sebelumnya, termasuk AA yang diketahui mantan Dirut Garuda Indonesia.

"Semua (dipanggil), kalau proses penyidikan manapun, semua dipanggil sebagai saksi, nanti kita tetapkan tersangkanya siapa. Kalau tersangka harus ada penetapannya sebagai tersangka," paparnya.

Dia menambahkan, ada beberapa proses yang mesti dilewati setelah Bea Cukai menetapkan tersangka.

"Prosesnya setelah ada penetapan tersangkanya, maka proses selanjutnya ke penuntutan. Kita serahkan ke Kejaksaan semua berkas-berkasnya. Kalau Kejaksaan menerima maka lanjut ke proses penuntutan. Kalau sudah penuntutan nanti masuk pengadilan gitu prosesnya," katanya.

Kini, sudah empat bulan berlalu setelah Deni mengungkap perkembangan terakhir penyidikan Bea Cukai. Hasilnya, belum ada satupun tersangka dalam kasus tersebut. Ada apa dengan Bea Cukai?

Serahkan saja kasusnya ke polisi atau jaksa. Itu akan lebih bagus.
Kasus Penyelundupan Harley Garuda Masih Tanpa Tersangka, Dirjen Bea Cukai Didesak Mundur

Serahkan saja kasusnya ke polisi atau jaksa. Itu akan lebih bagus.

Ishak | Selasa, 16 Juni 2020 - 15:31 WIB

Dirjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Heru Pambudi didesak mundur karena dinilai gagal mengusut tuntas kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton lewat pesawat baru Garuda Indonesia pada akhir 2019 lalu.

Desakan ini disampaikan Direktur CBA Uchok Sky Khadafi yang menilai pengusutan kasus yang melibatkan mantan Dirut Garuda Indonesia Ari Ashkara itu seperti jalan di tempat.

“Dirjen Bea Cukai jangan membisu terus. Mereka harus mengumumkan ke publik sudah sejauh mana perkembangan penyidikan. Ini sudah enam bulan tapi kok masih belum ada kabar?” tanya Uchok dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).

Ditegaskan Uchok, Dirjen Bea Cukai sebaiknya mengundurkan diri apabila tidak mampu menangani kasus tersebut. 

“Kalau tidak mampu ya mundur, serahkan saja kasusnya ke polisi atau jaksa. Itu akan lebih bagus. Ngeri kalau pejabat kerja seperti ini, tidak pernah tuntas kerja mereka,” Uchok menambahkan.

Sementara itu, Bizlaw.id sudah menghubungi Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi untuk meminta tanggapan atas perkembangan kasus tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Heru belum memberikan jawaban.

Namun pada akhir Desember lalu, sikap Heru dalam menangani kasus tersebut sudah tergolong hati-hati. Hal itu terlihat dari pernyataannya yang enggan memberikan kepastian apakah akan ada tersangka dalam kasus tersebut.

"Kalau penyidikan salah satu opsinya adalah kalau dia disimpulkan ada unsur pidana, berarti dipidanakan. Siapa yang akan dipidanakan nanti sesuai hasil investigasi," ungkap Heru, Jumat (27/12/2019).

Heru pun belum bisa memprediksi kapan proses penyidikan akan selesai. Heru berkelit, tim penyidik membutuhkan waktu panjang agar hasilnya lebih konkret. "Penyidikan yang pasti tidak satu atau dua hari. Butuh waktu. Mohon bersabar," jelas dia.

Diketahui, terkuaknya kasus penyelundupan ini bermula ketika Bea Cukai melakukan pemeriksaan atas pesawat Airbus 330-900 Neo milik Garuda Indonesia yang baru saja datang dari Perancis di Hangar Garuda Maintanance Facility (GMF). 

Ketika diperiksa pada November 2019, di dalam pesawat terdapat 1 unit sepeda motor Harley yang dipecah menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam kardus terpisah di kabin pesawat. 

Petugas juga menemukan 2 unit sepeda Brompton yang dibawa dalam penerbangan penjemputan pesawat baru itu. Baik sepeda motor dan sepeda Brompton tidak dilaporkan kepada Bea Cukai sehingga menguatkan indikasi adanya upaya menyelundupkan barang ke Indonesia. 

Per 5 Desember 2020, Dirut Garuda waktu itu Ari Askhara bersama sejumlah direksi lainnya resmi dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ari yang sudah lengser disebut-sebut terancam pidana karena penyelundupan ini.

Jaksa menegaskan pihaknya hingga kini belum menerima pelimpahan berkas perkara kasus Harley dari Bea Cukai.
Jaksa Kejar Bea Cukai: Berkas Perkara Penyelundupan Harley Garuda Kapan Dilimpahkan?

Jaksa menegaskan pihaknya hingga kini belum menerima pelimpahan berkas perkara kasus Harley dari Bea Cukai.

Ishak | Rabu, 17 Juni 2020 - 07:31 WIB

Kinerja Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan mulai dipertanyakan terkait pengusutan kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton oleh jajaran Direksi Garuda Indonesia. Meski telah memasuki bulan keenam sejak dibongkar pada Desember 2019 lalu, hingga kini belum ada satupun pihak yang dijadikan tersangka oleh penyidik PNS Bea Cukai.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sulit untuk mencari jawaban pasti. Hanya saja, mandeknya kasus yang diduga melibatkan mantan bos Garuda Ari Ashkara ini tampaknya sudah menimbulkan tanda tanya di kalangan kejaksaan sebagai penuntut umum. Menurut informasi yang diperoleh, tanda tanya itu diketahui setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten sampai bersurat hingga dua kali kepada Bea Cukai.

Pertama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten mengirimkan surat kepada Dirjen Bea Cukai pada 22 Januari 2020 yang isinya menanyakan perkembangan penyidikan. Surat itu kemudian dibalas Bea Cukai pada 3 Maret 2020, yang isinya antara lain telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi hingga penyitaan barang bukti berupa 1 unit motor Harley.

Kedua, surat serupa kembali dikirimkan Kajati Banten kepada Dirjen Bea Cukai tertanggal 27 Mei 2020. Surat itu berisikan permintaan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan yang melanggar UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam suratnya yang juga ditembuskan kepada Jaksa Agung dan Menteri Keuangan tersebut, Jaksa menegaskan pihaknya hingga kini belum menerima pelimpahan berkas perkara kasus Harley dari Bea Cukai. 

Namun seperti diketahui, hingga kini belum ada perkembangan terbaru khususnya penetapan tersangka dari pihak Bea Cukai. Hanya sebatas memeriksa saksi-saksi hingga penyitaan. Padahal, pengusutan kasus ini sudah dimulai pihak Bea Cukai sejak 9 Desember 2019 lalu.

Akhir tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah membeberkan modus yang dilakukan Dirut Garuda Indonesia saat itu yakni Ari Ashkara. Semua berawal pada 17 November 2019 saat pesawat GA 9721 Airbus 330-900 NEO mendarat di Cengkareng, Banten dan langsung menuju Hangar PR GMF AeroAsia.

"Ditjen Bea Cukai melakukan pemeriksaan kargo bagasi penumpang, dan ditemukan 15 kemasan berisi parts sepeda motor Harley Davidson terurai dengan baggage claim tag atas nama Sdr SAS dan 3 kemasan berisi 2 unit sepeda Brompton M6L Explore dan aksesoris atas nama LS. Barang tersebut tidak dideklarasikan," kata Sri Mulyani, Jumat (6/12/2019).

Dalam taksiran Sri Mulyani, kerugian negara dari Harley Davidson bekas dan dua unit sepeda Brompton ilegal itu mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itu berdasarkan temuan Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap 18 kardus di bagasi pesawat. 

"Total kerugian negara, potensi atau yang terjadi kalau nggak deklarasi antara Rp 532 juta sampai Rp 1,5 miliar," ujar Sri Mulyani.

Pengusutan kasus ini pun menjadi berlarut-larut, bahkan kini sudah masuk bulan keenam. 
Menolak Lupa Kasus Harley Garuda: Ada Orang Kuat di Balik Calon Tersangka?

Pengusutan kasus ini pun menjadi berlarut-larut, bahkan kini sudah masuk bulan keenam. 

Tim Bizlaw | Kamis, 18 Juni 2020 - 06:32 WIB

Peristiwa penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton melalui pesawat baru Garuda Indonesia pada akhir 2019 lalu, diharapkan tidak menguap begitu saja. Sayangnya, pihak Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan yang menangani kasus ini terkesan ‘takut’ untuk melangkah maju tanpa alasan pasti.

Spekulasi pun berkembang, kemungkinan ada orang kuat di balik sosok calon tersangka yang berusaha menyandera para penyidik Bea Cukai.

Terlebih, pandemi corona yang melanda Indonesia dan dunia semakin menjauhkan peristiwa memalukan itu dari pengawasan publik. Alhasil, pengusutan kasus ini pun menjadi berlarut-larut, bahkan kini sudah masuk bulan keenam. 

Padahal, menurut pengamat hukum Chairul Imam, sebetulnya tidak ada yang rumit dalam penuntasan perkara tersebut. Hanya saja, pihak Bea Cukai dinilai Chairul memang bekerja kurang serius. “Mudah kok pembuktiannya. Apalagi pihak-pihak yang diduga terlibat yakni jajaran direksi Garuda Indonesia sudah diberhentikan,” ujar Chairul dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).

Chairul yang juga mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus ini kemudian mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk terus menanyakan perkembangan penyidikan perkara tersebut kepada pihak Bea Cukai. 

“Jaksa harus terus menanyakan perkembangannya melalui surat kepada penyidik dengan tembusan kepada atasannya. Agar atasannya bisa menjatuhkan sanksi jika si penyidik tidak juga menuntaskannya,” katanya.

Chairul menambahkan, seandainya perkara tersebut ditangani pihak Kejaksaan, ia meyakini Jaksa hanya akan membutuhkan waktu paling dua bulan untuk menuntaskannya.

Menurut informasi yang diperoleh, Kejati Banten telah mendesak perkembangan terbaru perkara tersebut dengan berkirim surat kepada Bea Cukai hingga dua kali.

Pertama, surat Kejati Banten kepada Dirjen Bea Cukai pada 22 Januari 2020 yang isinya menanyakan perkembangan penyidikan. Surat itu kemudian dibalas Bea Cukai pada 3 Maret 2020, yang isinya antara lain telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi hingga penyitaan barang bukti berupa 1 unit motor Harley.

Kedua, surat serupa kembali dikirimkan Kajati Banten kepada Dirjen Bea Cukai tertanggal 27 Mei 2020. Surat itu berisikan permintaan perkembangan hasil penyidikan tindak pidana kepabeanan yang melanggar UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Dalam suratnya yang juga ditembuskan kepada Jaksa Agung dan Menteri Keuangan tersebut, Jaksa menegaskan pihaknya hingga kini belum menerima pelimpahan berkas perkara kasus Harley dari Bea Cukai. 

Namun seperti diketahui, hingga kini belum ada perkembangan terbaru khususnya penetapan tersangka dari pihak Bea Cukai. Hanya sebatas memeriksa saksi-saksi hingga penyitaan. 

Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir beberapa waktu lalu mengatakan, penyelundupan yang diduga dilakukan mantan bos Garuda Ari Askhara Cs ini bisa dijerat pasal berlapis yakni penyelundupan barang mewah dan penggelapan. 

Terkait hal ini, Ari Cs terancam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 102 menyebut: 

“Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, bisa terjerat pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar”.

Berikutnya, Ari Cs juga bisa dijerat pasal penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal itu berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

"Jika menyalahgunakan jabatannya dipergunakan untuk kepentingan dirinya dikenakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan," papar Muzakir.

Terkait belum adanya perkembangan terbaru atas kasus ini, Bizlaw telah menghubungi Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi untuk meminta tanggapan. Namun, Heru hingga kini belum memberikan jawaban.

Diketahui, terkuaknya kasus penyelundupan ini bermula ketika Bea Cukai melakukan pemeriksaan atas pesawat Airbus 330-900 Neo milik Garuda Indonesia yang baru saja datang dari Perancis di Hangar Garuda Maintenance Facility. 

Ketika diperiksa pada November 2019, di dalam pesawat terdapat 1 unit sepeda motor Harley yang dipecah menjadi beberapa bagian dan disimpan dalam kardus terpisah di kabin pesawat. 

Petugas juga menemukan 2 unit sepeda Brompton yang dibawa dalam penerbangan penjemputan pesawat baru itu. Baik sepeda motor dan sepeda Brompton tidak dilaporkan kepada Bea Cukai sehingga menguatkan indikasi adanya upaya menyelundupkan barang ke Indonesia. 

Per 5 Desember 2020, Dirut Garuda waktu itu Ari Askhara bersama sejumlah direksi lainnya resmi dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ari yang sudah lengser disebut-sebut terancam pidana karena penyelundupan ini.