Dengan adanya temuan kerugian negara itu, ia berharap Kejaksaan Agung bisa segera menyelamatkan aset-aset Jiwasraya.
Garong Duit Jiwasraya Kalahkan Skandal Century, Erick Ingin Aset Pelaku Dirampas

Dengan adanya temuan kerugian negara itu, ia berharap Kejaksaan Agung bisa segera menyelamatkan aset-aset Jiwasraya.

Pardosi | Selasa, 10 Maret 2020 - 18:21 WIB

Total kerugian negara dalam skandal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp 16,81 triliun. Jumlah yang sangat fantastis atau lebih dari dua kali lipat kerugian skandal dana talangan Bank Century di era SBY.

Menanggapi hal ini, Kementerian BUMN mengharapkan pihak Kejaksaan Agung mengusut tuntas hingga merampas aset pelaku yang saat ini telah menjalani proses hukum.

"Itu bisa menjadi acuan kawan-kawan Kejaksaan untuk mencari orang-orang yang memang merugikan negara," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Arya mengatakan, beberapa penggarong Jiwasraya telah menjadi tersangka. Dengan adanya temuan kerugian negara itu, ia berharap Kejaksaan Agung bisa segera menyelamatkan aset-aset Jiwasraya.

Arya berharap, aset para pelaku tidak berpindah tangan. "Kita harapkan aset-aset mereka sudah bisa diselamatkan kawan-kawan Kejaksaan apalagi angka sudah keluar, diketahui target pengambilan aset berapa," ujarnya.

Arya menuturkan, pihaknya terus mendukung Kejaksaan Agung menyelesaikan skandal Jiwasraya.

"Kita dorong terus temen-temen Kejaksaan, kita support dan kita apresiasi betul," tutupnya.

Sebelumnya, BPK mengumumkan kerugian negara dalam skandal Jiwasraya adalah sebesar Rp 16,81 triliun. 

Kerugian negara itu disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menyatakan berkas lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya‎ (Persero) sudah nyatakan lengkap atau P21.
Berkas Perkara 5 Tersangka Korupsi Jiwasraya P21, Ini Nama-namanya

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menyatakan berkas lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya‎ (Persero) sudah nyatakan lengkap atau P21.

Indra | Selasa, 12 Mei 2020 - 05:18 WIB

Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung menyatakan berkas lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya‎ (Persero) sudah nyatakan lengkap atau P21.

Lima tersangka yang berkasnya lengkap yakni Benny Tjokrosaputro (korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU), Heru Hidayat (korupsi), Hary Praserto (korupsi), Hendrisman Rahim (korupsi) dan Syahmirwan (korupsi).

"Berkas lima tersangka sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.

Ia mengatakan, selanjutnya penyidik akan segera menyerahkan perkara tahap dua yakni serah terima tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. "Penyidik akan segera melakukan pelimpahan perkara tahap II," ucapnya.

Dengan demikian, masih ada satu tersangka lagi yang berkasnya belum lengkap yakni ‎Joko Hartono Tirto. Untuk melengkapi berkas tersangka Joko Hartono, pada Senin, jaksa penyidik memeriksa empat orang saksi yakni Nurhaida selaku Eks-Kepala Eksekutif Pasar Modal pada OJK, Firdaus Djaelani selaku Eks-Kepala Eksekutif IKNB pada OJK, Hoesen MM selaku Eks-Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK dan Diah Puspita Ningrum selaku Kepala Kantor Kas PT. Bank China Construction Indonesia di Permata Kuningan.

"Keempat saksi diperiksa untuk pembuktian berkas perkara atas tersangka JHT (Joko Hartono Tirto). Pemeriksaan para saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Corona," tutur Hari.

Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap enam orang dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (PT. AJS).

Keenamnya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Keenamnya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka dinilai paling bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp16,81 triliun dalam kasus korupsi di Jiwasraya.

Ini merupakan bentuk kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini dipimpin Wimboh Santoso.
25 Aliran Mega Skandal Jiwasraya, Bukti Kejahatan Pasar Modal karena Lemahnya OJK

Ini merupakan bentuk kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini dipimpin Wimboh Santoso.

Purwanto | Jumat, 05 Juni 2020 - 14:15 WIB

Heboh mega skandal PT Jiwasraya (persero) jelas-jelas merupakan kejahatan sektor pasar modal. Ini merupakan bentuk kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini dipimpin Wimboh Santoso.

Direktur Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan tegas menyebut, mencuatnya kasus PT Asuransi Jiwasraya, merupakan salah satu bukti kejahatan pasar modal. Hal ini terjadi akibat OJK tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Padahal, banyak dana kelolaan Jiwasraya yang diinvestasikan berbentuk saham dan reksadana. Yang notabene adalah ranah pengawasan OJK. "Sangat jelas, ini kejahatan pasar modal. Sayangnya, pengawasan (OJK) juga tidak berjalan," ujar Anthony, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, OJK harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dengan Asuransi Jiwasraya ini. Di mana, salah satu tupoksi OJK adalah mengawasi semua industri keuangan nasional. Sudah seharusnya, OJK tidak buang badan.

"OJK yang mengawasi perusahaan asuransi seharusnya dapat mendeteksi hal-hal tidak lazim tersebut sejak awal. Mestinya, OJK harus diperiksa juga," pintanya.

Ya, Anthony benar. Andai saja pengawasan OJK berjalan sesuai track, maka BPK tidak perlu sampai turun tangan. Ketika menemukan adanya fraud, OJK bisa langsung bergerak. Hal yang sama bisa saja terjadi di sektor  perbankan. Di mana, BPK mengumumkan kinerja tujuh bank yang bermasalah. Lalu, ke mana OJK?

Oh iya, kembali ke mega skandal Jiwasraya itu, ada yang menarik terkait aliran dananya. Dalam kasus ini, mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo didakwa melakukan tindak pidana korupsi sehingga memperkaya Benny Tjokropsaputro dkk sebesar Rp16 triliun.

Berdasarkan dakwaan Hendrisman yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (3/6/2020), aliran dana haram Jiwasraya sampai ke mana-mana.

1. Bank Jawa Barat dan Banten dengan nilai perolehan Rp 1.444.593.050.000
2. PPProperti dengan nilai perolehan Rp 1.312.926.917.000
3. Semen Baturaja dengan nilai perolehan Rp 1.879.200.354.500
4. SMR Utama dengan nilai perolehan Rp 13.563.053.500
5. DMI Dana Bertumbuh dengan nilai perolehan 1.555.000.000.000
6. DMI Dana Saham Syariah dengan nilai perolehan Rp 775.000.000.000
7. Millenium Equity Prima Plus dengan nilai perolehan Rp 830.000.000.000
8. Milenium MCM EquitySektoral dengan nilai perolehan Rp 1.020.000.000.000
9. OSO Flores Equity Fund dengan nilai perolehan Rp 460.000.000.000
10. OSO Moluccas EquityFund dengan nilai perolehan Rp 70.000.000.000
11. KAM Kapital Optimal dengan nilai perolehan Rp 1.955.000.000.000
12. KAM Kapital Syariah Rp 845.000.000.000
13. Treasure Fund Super Maxi dengan nilai perolehan Rp 753.000.000.000
14. TreasureSaham Berkah Syariah dengan nilai perolehan Rp 400.000.000.000
15. TreasureSaham Mantap dengan nilai perolehan Rp 495.000.000.000
16. Prospera Dana Berkembang dengan nilai perolehan Rp 405.000.000.000
17. Prospera Syariah Saham dengan nilai perolehan Rp 925.000.000.000
18. Corfina Equity Syariah dengan nilai perolehan Rp 260.000.000.000
19. CorfinaGrow-2-Prosper Rotasi Strategis dengan nilai perolehan Rp 446.000.000.000
20. GAP Equity Focus Fund dengan nilai perolehan Rp 458.000.000.000
21. JasaCapital Saham Progresif dengan nilai perolehan Rp 226.000.000.000
22. MAYBANK Dana Ekuitas Syariah Saham dengan nilai perolehan Rp 515.000.000.000
23. MNCDanaSyariah EkuitasI dengan nilai perolehan Rp 480.000.000.000
24. Pinnacle Dana Prima dengan nilai perolehan Rp 1.935.000.000.000
25. Simas Saham Ultima dengan nilai perolehan Rp 100.000.000.000
 

 

Daeng pun mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memeriksa semua pejabat OJK, terutama pejabat OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal.
Jiwasraya Dinilai Jebol Akibat OJK Ikut Main Mata

Daeng pun mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memeriksa semua pejabat OJK, terutama pejabat OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal.

Ishak | Senin, 08 Juni 2020 - 19:40 WIB

Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menduga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sengaja membiarkan Asuransi Jiwasraya bermasalah seperti sekarang.

Padahal, lembaga pengawas jasa keuangan ini memiliki kewenangan dalam mendeteksi potensi fraud dan memitigasi risikonya pada industri, yang nantinya mengambil langkah tegas.

Daeng pun mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memeriksa semua pejabat OJK, terutama pejabat OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal.

"Jika saja OJK punya taji, mestinya sudah dari dulu Jiwasraya disemprit, dijatuhi sanksi. Sehingga, tak jatuh lebih banyak korban. Jadi, OJK gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan regulator di sektor keuangan Indonesia," ujar Daeng dalam keterangannya, Senin (8/6/2020).

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga superbody ini melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Saat ini, pengawasan pasar modal berada di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.

Daeng menegaskan, pemeriksaan pejabat OJK ini sangat penting. Pasalnya, terkesan ada pembiaran sehingga asuransi Jiwasraya menjadi jeblok.

"Semestinya, tidak ada satupun permasalahan di industri keuangan, baik bank maupun non bank maupun asuransi yang luput dari pengawasan OJK. Sebab, industrii keuangan kita, pasti diawasi OJK. Dan memang itu salah satu Tupoksi OJK ini," imbuh Daeng.

Menurut Daeng, semua lembaga keuangan pasti diawasi OJK. Terlebih, industri keuangan wajib melaporkan keadaan kondisi keuangan secara berkala kepada OJK.

Selain itu, OJK dan PPATK pasti terkoneksi dengan baik. Sehingga kalau ada transaksi yang mencurigakan dan di luar batas kewajaran, pasti alarm OJK berbunyi.

"Kalau alarm mereka tidak berbunyi berarti ada yang tahu, tetapi tidak melaporkan dan tidak melakukan teguran sesuai kewenangan OJK. Ini kan pembiaran," ujar Daeng.

Jiwasraya sudah rugi sejak 2006, di sini saya menjadi korban ketidakadilan seluruh kerugian.
Benny Tjokro Sebut Jiwasraya Sudah Rugi Sejak Zaman SBY

Jiwasraya sudah rugi sejak 2006, di sini saya menjadi korban ketidakadilan seluruh kerugian.

Triaji | Kamis, 11 Juni 2020 - 19:17 WIB

Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro mengatakan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) sudah merugi sejak 2006 sehingga tidak adil bila kerugian tersebut ditimpakan kepada dirinya.

"Jiwasraya sudah rugi sejak 2006, di sini saya menjadi korban ketidakadilan seluruh kerugian Jiwasraya dibebankan kepada diri saya dan para terdakwa lain, padahal banyak penyebab lain yang mengakibatkan kerugian Jiwasraya yang sudah tercatat sejak 2006," kata Benny saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/6).

Benny bersama lima orang terdakwa lainnya yaitu Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan 2008-2014, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto didakwa melakukan tujuh perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.

Benny mengutip pemberitaan media massa mengatakan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Agung Budi Sampurna mengatakan kebobrokan PT Asuransi Jiwasraya dari rentang waktu 2006-2019.

"Maka sangat tidak berdasar bila kerugian Jiwasraya sejak 2006 ditimpakan jaksa penuntut umum kepada saya dan para terdakwa lain. Tidak adil bila harta saya dan PT Hanson International, Tbk sebagai perusahaan publik disita untuk mengembalikan kerugian Jiwasraya sejak 2006. Seperti pepatah 'orang lain makan nangkanya, kita yang kena getahnya'," ucap Benny dikutip Antara.

Benny juga mempertanyakan mengapa Menteri BUMN sebagai pemegang saham mayoritas Jiwasraya masih tetap mempertahankan direksi yang sudah merugikan negara sejak 2006 dan malah patut diduga sudah memberikan akta Aquit Et De Charge (Akta Membebaskan Dari Gugatan Hukum) kepada Direksi Jiwasraya pada 2018 lalu.

Selanjutnya Benny mempertanyakan mengenai kejanggalan hasil audit BPK dalam surat dakwaannya karena perkara korupsi PT Jiwasraya terjadi pada 2008-2018, tapi laporan keuangan audit PT AJS tahun 2018 saja belum ada.

"Jadi bagaimana auditor BPK mengetahui portofolio investasi PT AJS per 31 Desember 2018 kalau laporan keuangan PT AJS 2018 belum ada dan sudah dikenakan sanksi oleh OJK pada pakhir 2019. Bagaimana BPK bisa melaksanakan pemeriksaan investigatif sampai 2018 kalau dasar laporan perusahaan yang diperiksa tidak ada?" ujar Benny mempertanyakan.

Benny juga berpendapat menurut putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara harus nyata dan pasti, bukan berdasarkan perkiraan maka ia meminta majelis hakim menilai bahwa jaksa sendiri masih ragu dan tidak yakin mengenai jumlah kerugian negara dari perkara Jiwasraya karena semua tabel di surat dakwaan sampai 31 Desember 2019 dimana portofolio saham-sahamnya masih ada atau masih berupa "potential loss" belum "actual loss".

"Kenapa perhitungan kerugian negara oleh BPK memakai 'total loss' sehingga semua portofolio saham dan reksadana yang ada dianggap nilainya nol? Padahal portofolio saham-sahamnya masih ada alias belum 'cut loss' atau masih berupa 'potential loss'. Saya juga sudah mengugat BPK terkait hasil audit kerugian negara dalam surat gugatan," tutur Benny.

Selain didakwa melakukan korupsi, jaksa Kejaksaan Agung juga mendakwa Benny Tjokrosaputro dengan pasal tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi Jiwasraya.

"Khusus mengenai tuduhan TPPU maka terlebih dulu perlu saya sampaikan bahwa saya telah mengikuti 'tax amnesty' pada 2017 dengan melaporkan seluruh harta kekayaan saya dimana saya mendeklarasikan semua harta saya sebesar Rp5,3 triliun dengan pajak yang dibayar sebesar Rp161 miliar kepada negara," kata Benny.

Benny mengaku sudah mendapat surat keterangan pengampunan pajak no Ket-18340/PP/WPJ.32/2017 tertanggal 10 April 2017 dari kantor wilayah DJP Jawa Tengah II sesuai NPWP.

"Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang saya sembunyikan dan tutup-tutupi mengenai asal-usul harta kekayaan saya sehingga sangat tidak berdasar tuduhan TPPU terhadap diri saya. Saya juga telah memperoleh penghargaan sebagai salah satu wajib pajak terbaik oleh kantor pajak wilayah Jawa Tengah," kata Benny menjelaskan.

Menurut Benny, dalam dakwaan juga ada "misteri" 4 tahun yang hilang yaitu 2008-2012 dimana pada dakwaan pertama halaman 2 disebut waktu peristiwanya 2008-2018 tapi dalam dakwaan kedua tentang TPPU pada halaman 151 disebutkan peristiwanya hanya 2012-2018 saja.

"Kemana peristiwa 2008-2012 terkait dakwaan TPPU? Hal yang tidak konsisten dan membingungkan. Mohon 4 tahun yang hilang tersebut dibatalkan Yang Mulia atau setidak-tidaknya diperintahkan kepada jaksa untuk mengubah dakwaannya mulai 2012 agar terdapat konsistensi karena ini terkait penyitaan aset-aset yang saya peroleh sejak 2008-2012 yang harusnya dilepaskan oleh Kejaksaan," ujar Benny menambahkan.

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung menyebut Benny Tjokrosaputro sebagai pihak yang mengatur dan mengendalikan instrumen pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS pada 2012-2018. Benny juga pemilik dan pengendali perusahaan lain seperti PT Pelita Indo Karya, PT Royal Bahana Sakti, PT Surya Agung Maju, PT Buana Multi Prima, PT Lentera Multi Persada, PT Mandiri Mega Jaya dan beberapa perusahaan lainnya.

Sejak 2008 sampai 2018 PT. AJS telah mengumpulkan dana dari hasil produk PT. AJS berupa produk "non saving plan", produk "saving plan", maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70

Dalam pengelolaan investasi saham dan Reksa Dana PT. AJS periode 2008- 2018 yang diatur dan dikendalikan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto telah menimbulkan kerugian negara Cq PT. AJS sebesar Rp16.807.283.375.000 sebagaimana laporan BPK pada 9 Maret 2020.