PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mempercepat pemutusan kontrak kerja pegawai dengan profesi penerbang atau pilot. Keuangan sedang goyang captain?
Keuangan Seret Salahkan Pandemi Corona, Bos Garuda Percepat Pemutusan Kontrak Ratusan Pilot

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mempercepat pemutusan kontrak kerja pegawai dengan profesi penerbang atau pilot. Keuangan sedang goyang captain?

Purwanto | Selasa, 02 Juni 2020 - 14:03 WIB

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mempercepat pemutusan kontrak kerja pegawai dengan profesi penerbang atau pilot. Keuangan sedang goyang captain?

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/6/2020), mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah berkelanjutan yang perlu ditempuh dalam upaya menyelaraskan ketersediaan dan permintaan (supply dan demand) operasional penerbangan yang saat ini terdampak signifikan imbas pandemi COVID-19.

"Melalui penyelesaian kontrak tersebut, Garuda Indonesia tetap memenuhi kewajibannya atas hak-hak penerbang sesuai masa kontrak yang berlaku,” kata Irfan.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang, dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pegawai yang kontraknya diselesaikan lebih awal. “Ini keputusan berat yang harus kami ambil. Namun demikian, kami yakin Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan dan kondisi operasional Perusahaan akan terus membaik dan kembali kondusif sehingga mampu melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini,” ujar Irfan.

Sempat beredar informasi tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk 150 pilot, khususnya yang masih berstatus kontrak. Kebijakan ini merupakan upaya efisiensi dari perusahaan.

Kabarnya, ke-150 pilot Garuda sudah tidak mengudara lagi sejak 1 Juni 2020. Bisa jadi, keputusan pahit ini, akan berlanjut. Alasannya, ya itu tadi, efisiensi.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merumahkan sebanyak 800 karyawan kontrak atau karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama tiga bulan terhitung mulai 14 Mei 2020.
Garuda Indonesia Kembang-kempis, 800 Karyawan Kontrak Dilockdown

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merumahkan sebanyak 800 karyawan kontrak atau karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama tiga bulan terhitung mulai 14 Mei 2020.

Triaji | Selasa, 02 Juni 2020 - 15:13 WIB

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merumahkan sebanyak 800 karyawan kontrak atau karyawan berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama tiga bulan terhitung mulai 14 Mei 2020. Kebijakan tersebut merupakan upaya lanjutan demi menjaga keberlangsungan perseroan.

"Kebijakan ini merupakan upaya lanjutan yang perlu ditempuh di samping upaya-upaya strategis lain yang telah kami lakukan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan tetap terjaga di tengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal selama dampak pamdemi covid-19," ucap Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dari keterbukaan informasi publik BEI, dikutip Selasa (2/6).

Irfan mengatakan, keputusan itu diambil dengan memperhatikan kepentingan karyawan dan perusahaan. Keputusan disebutnya melalui kesepakatan antara karyawan dan perusahaan atau bukan keputusan sepihak.

Namun, kebijakan ini hanya bersifat sementara hingga perseroan selesai mengkaji dan mengevaluasi kondisi perusahaan serta peningkatan operasional penerbangan.

"Selama periode tersebut, karyawan yang dirumahkan tetap mendapatkan hak kepegawaian berupa asuransi kesehatan maupun tunjangan hari raya (THR) yang sebelumnya telah dibayarkan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pilot Garuda (APG) Capt Bintang Muzaini seperti dikutip CNNIndonesia.com, menyebut 181 pilot Garuda Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per tanggal 1 Juni 2020. Ia mengaku sudah menyampaikan keberatan atas keputusan perusahaan tersebut.

Pasalnya, keputusan dan kabar PHK disampaikan secara mendadak, tak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kontrak kerja. Muzaini menyampaikan surat PHK baru disampaikan manajemen Garuda Indonesia sehari sebelum akhir pekan, yakni pada 29 Mei 2020 lalu.

"Itu pun tengah malam pemberitahuannya, pukul 23.39 WIB, yang mana dengan target terhitung tanggal 1 Juni diberhentikan," jelasnya, Selasa (2/6).

"Cuma 3x24 jam pemberitahuannya dan di hari libur panjang Sabtu, Minggu, Senin. Yang seharusnya ada di kontrak sepengetahuan kami itu paling 30 hari atau ada yang lebih ada yang sampai 90 hari, itu juga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Arya pun menegaskan Garuda tidak mungkin terima dana dari pemerintah.
Tuding Dana Talangan Garuda Rp 8,5 Triliun Hanya Bayar Utang, Faisal Basri Jangan Curiga Melulu Deh

Arya pun menegaskan Garuda tidak mungkin terima dana dari pemerintah.

Pardosi | Rabu, 03 Juni 2020 - 10:01 WIB

Ekonom Faisal Basri kembali mengkritik pemerintah. Kali ini, Faisal menyoroti besarnya stimulus yang dialokasikan pemerintah dalam APBN untuk perusahaan BUMN di tengah pandemi virus corona.

Berdasarkan data yang dihimpun Faisal Basri, saat ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp 152,15 triliun untuk BUMN. 

Sebanyak Rp 25,27 triliun digelontorkan untuk lima perusahaan pelat merah dalam bentuk dana penyertaan modal pemerintah (PMN). Di antaranya PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia. 

Sedangkan Rp 94 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp 32 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, PT Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi. 

Faisal menengarai, dana talangan investasi ini nantinya akan dipakai untuk membayar utang-utang perseroan yang hampir jatuh tempo. Misalnya Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utangnya senilai US$ 500 juta jatuh pada Juni 2020.

Menjawab tudingan tersebut,  Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menjelaskan peran pemerintah terkait dana talangan Rp 8,5 triliun untuk Garuda. Ditegaskan Arya, pemerintah hanya menjadi penjamin bagi perseroan untuk memperoleh pinjaman.

"Dana itu diperoleh Garuda dari mana-mana, bukan dari APBN, sekarang Garuda sedang mencari siapa uang bisa memberi dana tersebut, pemerintah hanya penjamin," ujar Arya dalam konferensi video, Selasa (2/6/2020).

Kementerian BUMN pun mempersilakan Garuda untuk mencari pinjaman dari mana pun. Syaratnya, dana itu harus dikembalikan, termasuk bunganya. Arya menegaskan, sistem dana talangan ini berbeda dengan PMN.

"Kalau PMN kan dana dari APBN langsung masuk ke BUMN. Tidak ada pengembalian. Kalau talangan itu harus dikembalikan, jadi utang dan bunga harus dibayar. itu seperti meminjam biasa," kata Arya.

Arya pun menegaskan Garuda tidak mungkin terima dana dari pemerintah. Sebab, BUMN yang bisa menerima dana pemerintah adalah seratus persen dimiliki pemerintah. 

Sementara saat ini, pemerintah hanya memiliki 60 persen saham Garuda, sisanya adalah swasta dan lainnya. Dengan demikian, tidak boleh ada dana pemerintah yang disuntikkan ke perseroan. "Jadi kalau dibilang dana pemerintah untuk bayar utang itu tidak benar," demikian Arya.

Irfan pun mengusulkan agar prosesnya disederhanakan dan biaya PCR bisa lebih murah. Jika tidak, maka kinerja industri berpotensi semakin anjlok.
Tes PCR Corona Lebih Mahal Ketimbang Tiket Pesawat Garuda, Apa-apaan Nih?

Irfan pun mengusulkan agar prosesnya disederhanakan dan biaya PCR bisa lebih murah. Jika tidak, maka kinerja industri berpotensi semakin anjlok.

Ishak | Rabu, 03 Juni 2020 - 07:31 WIB

Jumlah pengguna transportasi udara dikhawatirkan bakal semakin berkurang. Bukan apa-apa, biaya yang harus dibayarkan calon penumpang sebelum terbang malah lebih mahal ketimbang harga tiket pesawat.

Adapun biaya itu harus dirogoh calon penumpang untuk melakukan tes corona berbasis PCR (polymerase chain reaction) yang rata-rata dipatok hingga Rp2,5 juta. Sementara harga tiket untuk penerbangan domestik bisa berada di bawah angka tersebut.

Mahalnya proses sebelum terbang itulah yang dikeluhkan Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra. Menurut Irfan, proses yang mahal itu akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli tiket pesawat. Dengan kata lain, industri transportasi udara akan sulit bangkit di tengah pandemi virus corona.

"Tes PCR yang Rp2,5 juta dan beberapa sudah menurunkan harganya itu harganya lebih jauh mahal daripada (tiket) untuk bepergian," ucap Irfan, Selasa (2/6/2020).

Sekadar contoh, harga tiket pesawat Jakarta ke Surabaya hanya sekitar Rp1,5 juta. Angkanya lebih murah ketimbang biaya yang harus dikeluarkan untuk tes PCR.

"Apalagi, kalau bepergian tujuh hari yang berarti harus PCR dua kali dan biaya harus Rp5 juta, sementara perjalanan bolak-balik hanya Rp1,5 juta," ujar Irfan.

Irfan pun mengusulkan agar prosesnya disederhanakan dan biaya PCR bisa lebih murah. Jika tidak, maka kinerja industri berpotensi semakin anjlok. "Ke depan, industri penerbangan akan menghadapi penurunan drastis dari segi penumpang," ucapnya.

Apalagi, sebagai perusahaan BUMN, bisnis Garuda Indonesia berbeda dengan maskapai lainnya. Sebab, perusahaan tak bisa asal menghentikan operasional meski penumpang terus menurun, seperti maskapai lainnya.

"Kami ini perusahaan nasional, mandat kami adalah memastikan konektivitas dan menyambungkan antar bangsa. Oleh sebab itu Garuda Indonesia tetap terbang dan melayani semua rute," jelas Irfan.

Akan tetapi, manajemen saat ini terpaksa menurunkan frekuensi penerbangan demi menjaga kinerja perusahaan.

Misalnya, Garuda yang sebelumnya menyediakan enam kali penerbangan dalam satu pekan ke Amsterdam, kini dikurangi menjadi hanya satu kali dalam seminggu.

"Pelan-pelan kami turunkan frekuensi penerbangannya," pungkas Irfan.