Bahkan Anas Thahir yakin, masyarakat akan kembali menang bila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh tak mencabut perpres tersebut
PPP: Rakyat Berpeluang Menang Lagi jika Gugat Kenaikan BPJS Kesehatan

Bahkan Anas Thahir yakin, masyarakat akan kembali menang bila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh tak mencabut perpres tersebut

Izza | Jumat, 15 Mei 2020 - 06:51 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi-PPP Anas Thahir menegaskan, masyarakat bisa menggugat Perpres 64/2020 yang berisi kebijakan kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Bahkan Anas Thahir yakin, masyarakat akan kembali menang bila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh tak mencabut perpres tersebut.

"Seharusnya kenaikan iuran BPJS itu tidak perlu dilakukan, karena masyarakat juga bisa kembali menggugatnya dan berpeluang dikabulkan oleh pengadilan," kata Anas Thahir di Jakarta, Kamis (14/05/2020).

Masyarakat berpeluang menang seperti dalam gugatan masyarakat sebelumnya pada Pasal 34 Perpres 75/2019 melalui Mahkamah Agung (MA). Saat itu, masyarakat berhasil membatalkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif BPJS Kesehatan Kelas III.

"Jika hal ini yang terjadi, maka pemerintah akan dipermalukan, baik secara politik maupun secara hukum," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut kenaikan kembali tarif BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Jokowi melalui Perpres 64/2020 berseberangan dengan Putusan MA yang membatalkan kenaikan sebelumnya, yakni Pasal 34 Perpres 75/2019.

"Penerbitan Perpres ini bukan merupakan pelaksanaan amar putusan MA, dimana apa yang diperintahkan oleh MA untuk dilaksanakan tetap belum dilaksanakan," kata Kurniasih.

Alasan pembatalan MA atas Pasal 34 Perpres 75/2019 adalah bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS.

Pasal 2 UU SJSN menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sementara, Pasal 2 UU BPJS menyebutkan bahwa: BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan putusan MA maka Perpres 64/2020 haruslah tidak bertentangan dengan 2 UU diatas. Dalam hal ini Perpres 64/2020 masih menggunakan persepsi dan logika yang sama dengan penerbitan Perpres 75/2019, dengan demikian maka Perpres 64/2020 ini tetap belum menjalankan amar putusan MA," kata Kurniasih.

Di samping itu, Penerbitan Perpres 64/2020 sangat tidak sesuai karena pada saat ini kondisi masyarakat masih dalam situasi Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19, sebagaimana ditetapkan oleh Presiden sehingga masyarakat berada dalam kondisi krisis ekonomi dan juga krisis kesehatan seperti saat ini.

Keputusan Jokowi ini tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemi Covid-19.
Pakar Hukum: Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Tidak Melanggar Putusan MA

Keputusan Jokowi ini tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemi Covid-19.

Triaji | Jumat, 15 Mei 2020 - 03:31 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menerangkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan secara tektual tidak melanggar putusan Mahkamah Agung. Hanya saja, keputusan Jokowi ini tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemi Covid-19.

Menurut Bivitri, Perpres Nomor 64 tahun 2020 itu sudah sesuai dengan putusan MA yang mengamanatkan BPJS mesti berdasar pada asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Sebenarnya dengan membayari sebagian tarif untuk kelas III, sehingga tetap seperti pada Perpres awal yang tahun 2018 sebesar Rp.25.500, Perpres ini bisa dikatakan sudah melaksanakan Putusan MA,” kata Bivitri, Kamis (14/5/2020).

Tetapi memang, lanjutnya, Perpres ini mengandung kebijakan tarif yang rumit karena mengatur dengan rinci tarif dari waktu ke waktu, per kelas, dan berapa banyak yang sebenarnya dibayar oleh peserta.

“Intinya untuk tahun 2020 ini, untuk kelas III tetap ada kenaikan menjadi 42.000 mulai Juli, tetapi sebenarnya yang dibayarkan oleh peserta jumlahnya sama dengan Perpres 82/2018 sebelumnya, yang memang dijadikan patokan, yaitu 25.500. Ini karena yang 16.500 dibayarkan oleh pemerintah,” ujarnya seperti dikutip bisnis.com.

Hanya saja, Bivitri menggarisbawahi, langkah ini secara kontekstual tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemi Covid-19. Dengan kata lain, dia menegaskan, pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya menjalankan pertimbangan hukum MA untuk memperhatikan kondisi ekonomi rakyat.

“Ada hitung-hitungan lain secara ekonomi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan jangan lupa, sebenarnya nanti 2021 tetap akan ada kenaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menegaskan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo terkait iuran BPJS Kesehatan tidak melawan putusan Mahkamah Agung (MA).

Sebagai informasi, pemerintah telah merilis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) dan diundangkan pada Rabu (6/5/2020).

Melalui aturan tersebut, iuran BPJS Kesehatan kembali disesuaikan setelah kenaikan pada tahun ini dibatalkan.

Sebelumnya, Putusan MA No. 7/P/HUM/2020 membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP). Batalnya kenaikan iuran membuat besaran iuran akan kembali seperti besaran yang dibayarkan peserta sebelumnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal siap-siap dibuat jika Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
DPR: MA Bisa Bikin Malu Presiden Jika Kembali Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal siap-siap dibuat jika Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Triaji | Kamis, 14 Mei 2020 - 21:23 WIB

Ada sinyal dari anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal siap-siap dibuat jika Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

MA bisa saja kembali membatalkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Jaminan Kesehatan yang isinya menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu.

"Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sudah dibatalkan MA setelah digugat masyarakat. Berkaca dari kemenangan gugatan itu, bukan tidak mungkin Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 digugat kembali dan dimenangkan MA lagi," kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, putusan MA yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 karena para hakim agung menilai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak pada waktu yang tepat. Putusan tersebut terbit sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Karena itu, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang tetap mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan, meskipun akan ada subsidi bagi peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, bisa jadi akan digugat kembali dan dimenangkan MA. Pasalnya, kondisi masyarakat kini lebih sulit di tengah pandemi Covid-19.

"Putusan MA yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bisa menjadi yurisprudensi. Kalau sampai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dibatalkan lagi bisa membuat malu Presiden," tuturnya.

Karena itu, Saleh meminta Jokowi mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Menurut dia, dalam berbagai pertemuan, baik di internal, antarkomisi, maupun bersama pimpinan DPR, Komisi IX sudah menyampaikan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk alternatif selain menaikkan iuran yang ditawarkan sendiri oleh Menteri Kesehatan sebagai wakil pemerintah.

"Kami sangat terbuka untuk membantu pemerintah mencari solusi atas permasalahan BPJS Kesehatan ini. BPJS Kesehatan seharusnya menjadi prioritas pemerintah karena menyentuh seluruh rakyat, daripada infrastruktur yang hasilnya hanya akan dinikmati sebagian rakyat saja," katanya. Saleh juga berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebut-sebut sebagai salah satu "Menteri Keuangan Terbaik di Dunia" mampu mencari alternatif menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan selain dengan menaikkan iuran peserta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal siap-siap dibuat jika Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
DPR: MA Bisa Bikin Malu Presiden Jika Kembali Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal siap-siap dibuat jika Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Triaji | Kamis, 14 Mei 2020 - 21:23 WIB

Ada sinyal dari anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal siap-siap dibuat jika Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

MA bisa saja kembali membatalkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Jaminan Kesehatan yang isinya menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu.

"Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sudah dibatalkan MA setelah digugat masyarakat. Berkaca dari kemenangan gugatan itu, bukan tidak mungkin Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 digugat kembali dan dimenangkan MA lagi," kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Kamis (14/5).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, putusan MA yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 karena para hakim agung menilai kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak pada waktu yang tepat. Putusan tersebut terbit sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Karena itu, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang tetap mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan, meskipun akan ada subsidi bagi peserta kelas III kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, bisa jadi akan digugat kembali dan dimenangkan MA. Pasalnya, kondisi masyarakat kini lebih sulit di tengah pandemi Covid-19.

"Putusan MA yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 bisa menjadi yurisprudensi. Kalau sampai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dibatalkan lagi bisa membuat malu Presiden," tuturnya.

Karena itu, Saleh meminta Jokowi mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Menurut dia, dalam berbagai pertemuan, baik di internal, antarkomisi, maupun bersama pimpinan DPR, Komisi IX sudah menyampaikan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk alternatif selain menaikkan iuran yang ditawarkan sendiri oleh Menteri Kesehatan sebagai wakil pemerintah.

"Kami sangat terbuka untuk membantu pemerintah mencari solusi atas permasalahan BPJS Kesehatan ini. BPJS Kesehatan seharusnya menjadi prioritas pemerintah karena menyentuh seluruh rakyat, daripada infrastruktur yang hasilnya hanya akan dinikmati sebagian rakyat saja," katanya. Saleh juga berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang disebut-sebut sebagai salah satu "Menteri Keuangan Terbaik di Dunia" mampu mencari alternatif menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan selain dengan menaikkan iuran peserta.

Neskipun ada kenaikan iuran pada praktiknya pemerintah tetap membantu kelompok masyarakat rentan dengan memberikan subsidi.
Ini Jawaban Sederhana Sri Mulyani Soal BPJS Kesehatan: Tidak Mampu Bayar Iuran Kelas I dan II, Turun Saja ke Kelas III

Neskipun ada kenaikan iuran pada praktiknya pemerintah tetap membantu kelompok masyarakat rentan dengan memberikan subsidi.

Hapsoro A | Jumat, 15 Mei 2020 - 19:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jadi, meskipun ada kenaikan iuran pada praktiknya pemerintah tetap membantu kelompok masyarakat rentan dengan memberikan subsidi.

Subsidi yang dimaksud yakni diperuntukkan bagi peserta mandiri PBPUdan BP untuk layanan kesehatan kelas III.

Namun, Sri Mulyani menambahkan, apabila memang ada peserta PBPU dan BP kelas I dan II yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, bisa turun kelas menjadi peserta kelas III.

"Kalau kelas II dan kelas I naik, kalau enggak kuat ya turun saja ke kelas III," kata Sri Mulyani, Kamis (14/5/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengubah besaran iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 34 perpres itu, disebutkan besaran iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan kelas III, besaran iurannya sama dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

Tapi, ada keringanan bagi peserta. Tahun pertama atau 2020, iuran peserta PBPU dan BP untuk pelayanan kelas III hanya membayar sebesar Rp25.500 per orang per bulan.

Sementara sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran bagi peserta.

Lalu, untuk 2021 dan tahun berikutnya peserta PBPU dan BP membayar sebesar Rp35.000 per orang tiap bulan.

Adapun sisanya sebesar Rp7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.

Iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II besarannya yakni Rp100.000 per orang per bulan.

Iuran untuk peserta mandiri kelas II ini berbeda dengan aturan sebelumnya. Dalam huruf b ayat 1 Pasal 34 Perpres 75/2019, disebutkan iuran untuk peserta mandiri kelas II sebesar Rp110.000.

Sementara, dalam Perpres 82/2018, iuran peserta mandiri kelas II sebesar Rp51.000 per orang per bulan.

Selanjutnya, iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan. Angka ini lebih rendah dari Perpres 75/2019 yang sebesar Rp160.000 per orang per bulan tetapi lebih tinggi dari Perpres 82/2018 yang sebesar Rp80.000 per bulan.

Besaran iuran untuk peserta mandiri kelas I, II dan III tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.