Mengenai karantina wilayah untuk menangkal penyebaran virus corona, pemerintah daerah tidak diperkenankan menerapkan hal itu oleh pemerintah pusat
Tak Boleh Karantina Wilayah, Anies Minta Warga Jakarta Karantina Wajah Saja

Mengenai karantina wilayah untuk menangkal penyebaran virus corona, pemerintah daerah tidak diperkenankan menerapkan hal itu oleh pemerintah pusat

Izza | Kamis, 07 Mei 2020 - 05:13 WIB

Langkah utama yang bisa dilakukan untuk menekan laju penularan Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 adalah dengan mengarantina wajah dengan masker. Hal tersebut dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan lantaran pemerintah daerah tidak boleh melakukan karantina wilayah.

"Pertahanan pertama kita, karena kita tidak boleh karantina wilayah, maka kita karantina wajah. Kami menduga efek paling besar dalam pengendalian di Jakarta adalah masker," kata Anies dalam video yang diunggah akun Pemprov DKI di Youtube, Rabu (06/05/2020).

Meski tidak diperbolehkan menerapkan karantina wilayah, Anies mengatakan langkah mengarantina wajah dengan masker juga berperan dalam menekan laju penularan COVID-19.

"Punya efek yang sangat besar, karena transmisi virusnya jadi lebih terkendali," imbuhnya.

Sementara benteng terakhir, kata Anies, adalah petugas medis yang merawat para pasien COVID-19. Oleh karena itu, dia menganggap petugas medis harus benar-benar diperhatikan. "Karena dia pertahanan terakhir kita," tegas Anies.

Anies juga mengatakan ada 190 rumah sakit di Jakarta. Sebanyak 172 di antaranya tengah menangani pasien virus corona. Selain itu, Anies juga menyampaikan telah menyiapkan 3.600 kamar khusus untuk perawatan pasien COVID-19.

Anies juga mengaku telah menyiapkan ruang intensive care unit (ICU) khusus untuk penanganan pasien virus corona. Jumlahnya tidak sedikit, yakni mencapai 1.200 ruang ICU.

"Yang baru terpakai hanya 900-an," ujar dia.

Mengenai karantina wilayah untuk menangkal penyebaran virus corona, pemerintah daerah tidak diperkenankan menerapkan hal itu oleh pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa karantina wilayah merupakan wewenang pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah. Diketahui, langkah karantina wilayah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 melalui siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/03/2020).

Pemerintah pusat lantas memutuskan pemerintah daerah boleh menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bukan karantina wilayah. PSBB sendiri juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2018.

Menurut dia, Gubernur Anies Baswedan harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19
PSI Desak Anies Tarik Commitment Fee Formula E, Rp560 Miliar

Menurut dia, Gubernur Anies Baswedan harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19

Izza | Senin, 04 Mei 2020 - 05:38 WIB

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Rasyid Baswedan menarik kembali biaya komitmen yang telah dibayarkan kepada pihak Formula E Operations Limited (FEO) sebesar Rp560 miliar. 

Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo mengatakan, biaya komitmen sebesar Rp560 miliar yang telah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta kepada Formula E Operations Limited (FEO) bisa digunakan untuk bantuan sembako bagi 3,7 juta warga Jakarta yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

Informasi pembayaran commitment fee Formula E itu bisa diakses dari laman dashboard-bpkd.jakarta.go.id. Rinciannya, pembayaran Rp360 miliar dilakukan pada bulan Desember 2019 untuk gelaran tahun 2020 dan Rp200 miliar pada Februari 2020 untuk tahun 2021.

Menurut dia, Gubernur Anies Baswedan harus berani menarik kembali uang commitment fee Formula E. Acara tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan karena pandemi COVID-19.

"Setidaknya bisa tarik dulu uang pembayaran Rp360 miliar," kata Anthony, dilansir Antara, Minggu (03/05/2020).

Melalui Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020. Karena itu, COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Jadi, kata dia,  ada alasan yang kuat untuk meminta pengembalian uang tersebut.

"Kontrak Formula E berskala internasional dengan nilai triliunan rupiah, sehingga sudah sepatutnya terdapat klausul force majeure. Jika ada kejadian force majeure seperti pandemi COVID-19 yang membuat kontrak tidak dapat dilaksanakan, maka pembatalan kontrak dapat dilakukan dengan pengembalian uang. Saya belum melihat Pemprov DKI berusaha mengembalikan uang Formula E dengan menggunakan klausul force majeure ini," ujar Anthony.

Anthony menegaskan, Pemprov DKI harus segera bertindak karena di dalam kontrak standar internasional, pihak yang ingin membatalkan kontrak karena ada kejadian force majeure harus memberitahu dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

"Jika Pemprov DKI lalai melakukan pemberitahuan tertulis, maka uang commitment fee bisa hangus dan sulit untuk dipertahankan dalam proses peradilan maupun arbitrase. Saya belum melihat Pemprov DKI melakukan pemberitahuan force majeure. Saya khawatir hal ini malah bisa menjadi kerugian daerah dan menjadi kasus di kemudian hari," ujar Anthony.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta telah memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 1 bulan hingga 22 Mei 2020. Anthony menilai keputusan tersebut akan menambah jumlah warga yang membutuhkan bantuan sosial.

"Karena PSBB diperpanjang, maka ratusan ribu atau bahkan jutaan warga bisa terkena PHK atau penghasilannya berkurang, sehingga semakin banyak yang butuh bantuan. Nilai per paket bantuan sosial adalah Rp150 ribu. Jika Pemprov DKI berhasil mengembalikan commitment fee Rp560 miliar, maka bisa dipakai untuk membantu 3,7 juta keluarga," katanya pula.

Pada 1 Mei 2020, Gubernur Anies Baswedan meluncurkan Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB). Tujuannya agar masyarakat terlibat memberikan bantuan sosial. Anthony memandang program tersebut serupa dengan crowdfunding.

"Masyarakat sedang menderita dan mereka sudah bayar pajak, sehingga tidak elok rasanya jika pemerintah bikin crowdfunding. Jangan sampai ada kesan bahwa Pemprov DKI minta duit ke rakyat untuk pembagian bansos, tapi Pak Gubernur tidak mau mengusahakan uang rakyat ratusan miliar commitment fee didapatkan kembali dari acara yang batal dan tidak diperlukan," ujarnya pula.
 

Sumber: Antara

Ibu Kota juga merupakan daerah yang pertama kali menerapkan PSBB setelah sempat ditolak oleh Menteri Kesehatan.
Kerja Keras Anies Berbuah Manis, Pasien Sembuh Corona Terbanyak di Jakarta

Ibu Kota juga merupakan daerah yang pertama kali menerapkan PSBB setelah sempat ditolak oleh Menteri Kesehatan.

Ishak | Senin, 04 Mei 2020 - 21:00 WIB

Wabah corona perlahan mulai bisa dikendalikan. Terbukti, jumlah pasien sembuh dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Hingga Senin (4/5/2020), pasien sembuh dari Covid-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 78 orang, sehingga totalnya menjadi 1.954 orang. 

Bila dicermati lagi, pasien sembuh Covid-19 paling banyak ada di DKI Jakarta. Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap mengajak seluruh warganya untuk menetapkan protokol kesehatan yang ketat. 

Di samping itu, Ibu Kota juga merupakan daerah yang pertama kali menerapkan PSBB setelah sempat ditolak oleh Menteri Kesehatan. Namun kini, kerja keras Anies tampaknya mulai berbuah manis.

"Sebaran pasien sembuh yang paling banyak di DKI Jakarta 632, kemudian Sulawesi Selatan 199, Jawa Timur 178, Jawa Barat 159 dan Bali 159 dari total keseluruhan 1.954 orang," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat jumpa pers live streaming di Graha BNPB, Jakarta , Senin (4/5/2020).

Ke depan, Yuri mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam penanganan Covid-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan disiplin terhadap aturan yang dibuat pemerintah dalam upaya pencegahan corona.

"Kami sejak awal sudah memberikan arahan untuk mengurangi risiko penyakit ini, pertama physical ditancing, ini penting dilakukan karena penularan ini ada di percikan droplet saat bersin, batuk atau berbicara," tuturnya.

Selain itu, rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan memakai masker, tidak berpergian ke luar rumah, serta tidak mudik.

Yuri juga mengimbau agar masyarakat tetap menghargai mereka yang sedang menjalankan isolasi mandiri, serta jangan ada diskriminasi kepada pasien yang telah dinyatakan sembuh.

Kebijakan ini tertuang dalam usulan rasionalisasi anggaran DKI selama pandemi Covid-19 yang dirapatkan dengan anggota dewan hari ini.
Tanpa Drama Ala Gubernur Ganjar, Anies Hapus Gaji ke-13 dan 14 PNS Jakarta, Lebih Manusiawi Ketimbang Potong Gaji 50 Persen

Kebijakan ini tertuang dalam usulan rasionalisasi anggaran DKI selama pandemi Covid-19 yang dirapatkan dengan anggota dewan hari ini.

Hapsoro A | Selasa, 05 Mei 2020 - 19:33 WIB

Pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menghapus anggaran gaji ke-13 dan 14 untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini tertuang dalam usulan rasionalisasi anggaran DKI selama pandemi Covid-19 yang dirapatkan dengan anggota dewan hari ini.

"Gaji ke-13 dan 14 sudah tidak ada juga selama Covid-19 ini," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi, Selasa, (5/5/2020).



Anggaran ini masuk dalam pos anggaran belanja pegawai. Dengan skenario rasionalisasi, maka belanja pegawai tahun ini diusulkan dipangkas Rp 5,57 triliun menjadi Rp 15,97 triliun. Pemerintah DKI mencatat realisasi belanja pegawai sampai 14 April hanya Rp 4,72 triliun.

Rasionalisasi tersebut meliputi pengurangan 50 persen tunjangan kerja daerah (TKD) dan upah pungut insentif pajak. Selanjutnya, menghilangkan anggaran transportasi pejabat, gaji ke-13 dan 14, serta tunjangan peningkatan penghasilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Suhaimi mengatakan, peniadaan gaji ke-13 dan 14 juga berlaku untuk anggota dewan. "Pasti kena," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.



Pemerintah DKI memproyeksikan kas daerah bakal menurun akibat pandemi Covid-19. Perkiraannya adalah pendapatan tahun ini berkurang 53,65 persen menjadi Rp 47,18 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 ditetapkan pendapatan bisa mencapai Rp 87,95 triliun.

Usulan Ganjar

Penotongan gaji ke-13 untuk PNS lebih manusiawi ketimbang usulan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memotong gaji PNS golongan III ke atas dipotong 50 persen untuk membantu penanganan corona.

Usulan pemotongan gaji PNS 50 persen itu diusulkan Ganjar kepada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2020, Kamis (30/4). "Saya usul seluruh pendapatan kita besok dipotong 50 persen pak," katanya.

Menurut Ganjar, pemulihan ekonomi karena corona belum akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan tahun depan pun perekonomian masih sulit diprediksi. Dengan pemotongan pendapatan PNS, anggarannya bisa dialokasikan bagi masyarakat yang kena dampak corona. Dengan begitu, rasa peduli pemerintah terhadap rakyatnya bisa ditunjukkan.

Pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Menteri-menteri Jokowi Kritisi Anies Soal Data Bansos, Ada Apa Nih?

Pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Hapsoro A | Rabu, 06 Mei 2020 - 21:47 WIB

Pemerintah pusat menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi virus corona (Covid-19). Soalnya, banyak ditemukan kejanggalan data pemerima bantuan.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mempermasalahkan, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, Kemensos telah memeriksa 15 titik penyaluran bansos di DKI Jakarta, dan menemukan bahwa warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI.

"Pada saat Ratas (Rapat Terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI," kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu (6/5).

Juliari menjelaskan, awalnya pemerintah pusat hanya akan menyalurkan bansos kepada warga yang tidak menerima bantuan Pemprov DKI. Jumlahnya sekitar 1,3 juta kepala keluarga.



Akibat kejanggalan itu, Kemensos akhirnya mengambil improvisasi kebijakan. Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata. Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.

"Apabila saat diantar kepada warga ditanyakan saja, apabila tetangganya ada yang belum menerima bantuan apapun dari manapun, 'Apakah boleh dibagi sedikit?'. Hampir semua warga yang saya tanyakan menyanggupinya," ujarnya.

Juliari juga menyampaikan ada masalah data yang mengakibatkan belum semua warga menerimanya. Per Selasa (5/5), Kemensos baru menyelesaikan penyaluran untuk 955.312 KK. Dia berharap DKI bisa segera merampungkan data penerima bansos.

"Sisa sekitar 300 ribu KK yang menunggu data tambahan dari Gubernur," ucapnya.

Tegur Keras Anies

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terguran diberikan Muhadjir pada Anies terkait data program Bantuan Sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat kepada warga DKI imbas pandemi covid-19.

"Itu (bansos) sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problemnya data," kata Muhadjir dalam sebuah webinar melalui zoom, Rabu (6/4).


 
"Belum lagi sinkronisasi dan koordinasi, misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik-menarik ini, cocok-cocokan data, bahkan kemarin saya dengan pak gubernur agak tegang, agak saya tegur keras pak gubernur," imbuh Muhadjir.

Ia menjelaskan, awalnya dalam rapat terbatas kabinet, Anies menyodorkan data warga miskin terbaru di DKI Jakarta sebanyak 3,6 juta orang.

Saat itu, menurut Muhadjir, Anies meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan kepada warga DKI yang tidak bisa diberikan bantuan oleh Pemprov DKI.

"Beliau sampaikan bisa mengatasi 1,1 juta orang, kemudian sisanya diminta untuk ditanggung pusat," ujar Muhadjir. 

Permintaan Anies dituruti. Muhadjir bilang pihaknya langsung mengolah lagi data orang yang tak bisa dibantu Pemprov DKI. Data itu diolah dari data perorangan menjadi data per kepala keluarga. 

Muhadjir menuturkan dari olahan data itu didapat ada 1,3 juta kepala keluarga yang akan dibantu pemerintah. Namun, saat penyaluran bantuan oleh Kemensos di lapangan, data warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI, sehingga terjadi kekacauan di lapangan.

"Sementara RT/RW punya data sendiri yang mestinya itu yang dikirim ke Kemensos, tapi itu gak dikirim ke Kemensos. Karena itu kemarin saya ingatkan pak Gubernur, 'pak gubernur kan itu ada kesepakatan rapat kabinet', itu tidak begitu," ucap dia.

Pihak Pemprov DKI Jakarta sejauh ini belum memberikan pernyataan terkait hal ini. Anies, Wakil Gubernur Riza Patria dan Kepala Dinas Sosial DKI belum merespons panggilan telepon dan pesan instan yang dikirim.