MUI meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari China.
TKA China Bebas Keluar Masuk RI Selama Wabah Corona, MUI Peringatkan Martabat Pemerintah Hilang di Mata Rakyat

MUI meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari China.

Hapsoro A | Kamis, 30 April 2020 - 09:11 WIB

Protes soal bebasnya keluar dan masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China selama wabah corona membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tergerak untuk mengingatkan pemerintah. MUI mengeluarkan imbauan terbaru kepada pemerintah dan rakyat terkait Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari China.

Alasannya jelas. Saat ini Indonesia sedang berusaha untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Terlebih lagi dengan fakta bahwa virus corona telah mengakibatkan kerugian bagi bangsa ini.



"Kehadiran mereka (tenaga kerja asing) yang masih bebas keluar masuk negeri ini tentu menyakitkan hati kita sebagai bangsa. Kalau hal ini terus berlanjut maka akan membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah bermasalah dan itu tidak baik bagi kehidupan bangsa dan negara ke depannya," ujar Anwar dikutip dari siaran pers, Rabu (29/4/2020).

DPRD Sultra Ancam Demo

Kabar masuknya TKA bukan hoaks semata. Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika pemerintah mengizinkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke wilayahnya. Ia bahkan akan turun memimpin aksi tersebut.

"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman di Kendari seperti dilansir Antara, Rabu (29/4).

Penolakan Abdurrahman bukan tanpa alasan. Ia menyebut saat ini masyarakat tengah berusaha melawan virus corona. Izin masuk untuk orang asing dikhawatirkan membuat kesenjangan di tengah masyarakat.

"DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik COVID-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya," ucapnya menegaskan," kata Abdurrahman.



Sebelumnya, DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna pada Rabu. Hasil rapat tersebut menegaskan seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA China di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.

Salah satunya, Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah mempertimbangkan kebatinan masyarakat khususnya warga Sulawesi Tenggara. Ia menilai bahwa seakan-akan pemerintah tidak melindungi masyarakat.

"Sesama teman pun kita saling waspada apalagi orang asing yang asal penyebaran COVID-19. Jadi kita bukan antiinvestasi dan anti-TKA, tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu," ujarnya.

Gubernur Sultra Tolak TKA China

Tidaknya DPRD, Gubernur Sultra, Ali Mazi tegas menolak rencana pemerintah pusat mengizinkan TKA China masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). TKA China yang bakal masuk di wilayah Bumi Anoa ini sebanyak 500 orang dengan tujuan bekerja di perusahaan nickel PT Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

MUI meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari China.
TKA China Bebas Keluar Masuk RI Selama Wabah Corona, MUI Peringatkan Martabat Pemerintah Hilang di Mata Rakyat

MUI meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari China.

Hapsoro A | Kamis, 30 April 2020 - 09:11 WIB

Protes soal bebasnya keluar dan masuk tenaga kerja asing (TKA) asal China selama wabah corona membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tergerak untuk mengingatkan pemerintah. MUI mengeluarkan imbauan terbaru kepada pemerintah dan rakyat terkait Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah bersikap tegas dengan melarang kedatangan tenaga kerja asing, terutama dari China.

Alasannya jelas. Saat ini Indonesia sedang berusaha untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Terlebih lagi dengan fakta bahwa virus corona telah mengakibatkan kerugian bagi bangsa ini.



"Kehadiran mereka (tenaga kerja asing) yang masih bebas keluar masuk negeri ini tentu menyakitkan hati kita sebagai bangsa. Kalau hal ini terus berlanjut maka akan membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah bermasalah dan itu tidak baik bagi kehidupan bangsa dan negara ke depannya," ujar Anwar dikutip dari siaran pers, Rabu (29/4/2020).

DPRD Sultra Ancam Demo

Kabar masuknya TKA bukan hoaks semata. Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Saleh mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika pemerintah mengizinkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke wilayahnya. Ia bahkan akan turun memimpin aksi tersebut.

"Kalau ini tetap dipaksakan datang (500 TKA), intelijen kita bisa mengawasi kapan datangnya. Saya akan memimpin langsung demonstrasi, semoga ini bisa menjadi sejarah, ini bisa dikenang sampai 2024," kata Abdurrahman di Kendari seperti dilansir Antara, Rabu (29/4).

Penolakan Abdurrahman bukan tanpa alasan. Ia menyebut saat ini masyarakat tengah berusaha melawan virus corona. Izin masuk untuk orang asing dikhawatirkan membuat kesenjangan di tengah masyarakat.

"DPRD bukan antiasing, kita komitmen bahwa investasi dibutuhkan dan regulasinya harus dipatuhi, namun hari ini dunia sedang pandemik COVID-19, untuk itu mewakili fraksi kita tolak. Di satu sisi aturan regulasi benar tapi dampak kedepannya dan dampak sosialnya," ucapnya menegaskan," kata Abdurrahman.



Sebelumnya, DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna pada Rabu. Hasil rapat tersebut menegaskan seluruh unsur pimpinan dan fraksi secara tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA China di Sultra yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe.

Salah satunya, Wakil Ketua I DPRD Sultra, Herry Asiku. Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah mempertimbangkan kebatinan masyarakat khususnya warga Sulawesi Tenggara. Ia menilai bahwa seakan-akan pemerintah tidak melindungi masyarakat.

"Sesama teman pun kita saling waspada apalagi orang asing yang asal penyebaran COVID-19. Jadi kita bukan antiinvestasi dan anti-TKA, tapi suasana kebatinan kita yang memaksa untuk tidak menerima TKA dulu," ujarnya.

Gubernur Sultra Tolak TKA China

Tidaknya DPRD, Gubernur Sultra, Ali Mazi tegas menolak rencana pemerintah pusat mengizinkan TKA China masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). TKA China yang bakal masuk di wilayah Bumi Anoa ini sebanyak 500 orang dengan tujuan bekerja di perusahaan nickel PT Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) yang berada di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.

Kedatangan 500 TKA asal China tersebut dengan pertimbangan akan menimbulkan keresahan masyarakat.
Pemerintah Minta Rakyat Disiplin di Rumah Aja, Tapi 500 TKA China Bebas Keluar Masuk Indonesia

Kedatangan 500 TKA asal China tersebut dengan pertimbangan akan menimbulkan keresahan masyarakat.

Hapsoro A | Kamis, 30 April 2020 - 21:13 WIB

Pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk meminta rakyat disiplin mencegah meluasnya pandemi corona. Salah satunya dengan mematuhi imbauan untuk di rumah saja.

Disiplin di rumah saja yaitu bekerja, belajar dan beribadah menjadi kunci agar wabah Covid-19 ini segera berakhir dan tidak meluas ke daerah-daerah yang tak terjangkit.

Pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya pendisiplinan melalui beberapa pendekatan. Antara lain pendekatan kesehatan dengan memberikan edukasi tentang kesehatan, pendekatan keamanan untuk membubarkan setiap kerumunan-kerumunan warga, dan larangan mudik Lebaran 2020.

Ironisnya, imbauan rakyat disiplin tidak dibarengi dengan kebijakan pemerintah lainnya. Salah satu sorotan adalah masih mudahnya akses keluar masuk bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China. Hingga muncul kelakar di media sosial: Pemerintah minta rakyat disiplin #DiRumahAja, biar TKA China yang bebas keluar masuk Indonesia.

Ketua MPR: TKA China Resahkan Masyarakat

Kabar masuknya 500 TKA China ke Sulawesi Tenggara menjadi pembahasan panas. Pemerintah Provinsi Sultra dan DPRD sepakat menolak kedatangan TKA China di tengah upaya pemerintah memutus rantai corona.

Polemik ini mendapat tanggapan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Politisi Golkar itu meminta pemerintah pusat menunda rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra yang diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi, Konawe untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam pembangunan PLTU.

"Saya meminta pemerintah pusat menunda rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut dengan pertimbangan akan menimbulkan keresahan masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4).

Dia mengatakan permintaannya agar pemerintah pusat menunda kedatangan 500 TKA asal China itu karena bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19, mengingat kewenangan kedatangan TKA berada di pusat.

Menurut dia, pemerintah pusat juga perlu meminta Pemerintah Provinsi Sultra untuk terus mengawasi pintu masuk perbatasan, khususnya perusahaan modal asing di wilayah Sultra yang mempekerjakan TKA.

"Langkah itu agar tidak melakukan pelanggaran dengan mendatangkan TKA asal China tersebut," ujarnya.

Bamsoet juga meminta pemerintah pusat dan daerah harus memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi COVID-19 untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut.

Kementerian Kemaritiman dan Investasi turun tangan menanggapi rencana kedatangan 500 TKA China itu.
Anak Buah Luhut Buka Suara, Ada Kepentingan Tertentu di Balik Kedatangan 500 TKA China

Kementerian Kemaritiman dan Investasi turun tangan menanggapi rencana kedatangan 500 TKA China itu.

Hapsoro A | Jumat, 01 Mei 2020 - 08:23 WIB

Rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara tidak hanya mendapat penolakan dari Gubernur dan DPRD setempat. Bahkan, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menunda rencana tersebut karena menimbulkan keresahan masyarakat.

Rencana ini langsung dikaitkan dengan masalah investasi. Hal itu membuat Kementerian Kemaritiman dan Investasi turun tangan menanggapi rencana kedatangan 500 TKA China itu.

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi seperti diberitakan kompas.com mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Justru terkait dengan kepentingan kemajuan daerah setempat.

"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China) selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi, Kamis (30/4/2020).

Menurutnya, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut.

Apalagi, kata dia, perusahaan tempat TKA China dipekerjakaan menggunakan teknologi yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

"Ini kan pembangunan dengan teknologi mereka yang belum kita kuasai," ujarnya.

Meski begitu ungkapnya, pemerintah tak tinggal diam. Agar kebutuhan sumberdaya manusia yang handal terpenuhi, pemerintah membangun politeknik di Morowali.

Jodi menyebut akan ada 600 lulusan setiap tahunnya. Ia berharap nantinya para lulusan tersebut bisa secara bertahap menggantikan para pekerja asing.

Saat ini kata dia, PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel mempekerjakan sebanyak 709 TKA. Jumlah itu ucapnya, masih lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja lokal di perusahaan nikel tersebut yang berjumlah 11.084 orang.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh sesuai data per 20 April 2020, dari jumlah TKA saat ini, diantaranya 660 TKA telah datang dan sudah berada di lokasi sejak akhir tahun 2019. Dengan mempertimbangkan kondisi darurat perusahaan, pada tanggal 15 Maret 2020 perusahaan mendatangkan 49 TKA," kata dia.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia sebanyak 500 orang masih tertunda kedatangannya.

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Sehingga dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

Situasi wabah corona saat ini tidak memungkinkan.
500 TKA Asal China Bakal Masuk Indonesia, Fadli Zon: Menghina Akal Waras Kita

Situasi wabah corona saat ini tidak memungkinkan.

Tim Bizlaw | Kamis, 30 April 2020 - 19:56 WIB

Di tengah pandemi corona, ada kabar mengejutkan dari Sulawesi Tenggara (Sultra). Dikabarkan, sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China bersiap datang ke sana untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe, Sultra.

Sontak saja, kedatangan ratusan TKA itu ditolak keras oleh berbagai kalangan. Gubernur Sultra, Ali Mazi maupun DPRD Sultra secara kompak menolak. Bahkan, penolakan tersebut disampaikan anggota Dewan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020). 

Ketua DPRD Sultra, Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China, tetapi karena situasi wabah corona saat ini yang tidak memungkinkan.

Anggota DPR dari Partai Gerindra, Fadli Zon juga ikut geram. Ia menilai mendatangkan TKA China menghina akal waras masyarakat Indonesia.

"Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA China di tengah pandemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Mmgnya tak ada pekerja/buruh kita yg bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dg semangat PSBB n karantina apalagi dr negara sumber Virus Corona. Dukung Pak Gubernur," tulis Fadli di Twitternya.

Kecaman serupa juga datang dari politisi PKS Tifatul Sembiring. Menurut Tifatul, saat pemerintah menetapkan aturan larangan mudik, justru TKA China akan masuk ke Indonesia untuk bekerja.

"Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @jokowi?," tulis Tifatul di akun Twitternya.