Polri mewaspadai sejumlah pelanggaran jika PSBB berlaku
Jangan Coba-coba Menjarah, PSBB Bakal Dikawal Ketat Aparat Polisi

Polri mewaspadai sejumlah pelanggaran jika PSBB berlaku

Tim Bizlaw | Minggu, 05 April 2020 - 13:01 WIB

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait virus corona kini telah memiliki payung hukum setelah Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan kata lain, pemberlakuan PSBB di suatu daerah wajib memperoleh persetujuan dari Menkes, 

Mabes Polri pun telah mengantisipasi apabila sebuah daerah menerapkan PSBB. Salah satu yang diantisipasi Polri adalah tindakan kriminal penjarahan. Untuk itu, aparat polisi berjanji akan menindak tegas siapapun yang melakukan penjarahan.

Perintah tersebut tertuang dalam surat telegram yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri Jenderal Idham Azis, Sabtu (4/4/2020). 

Dalam surat telegram nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 itu, Polri mewaspadai sejumlah pelanggaran jika PSBB berlaku. Di antaranya, tidak patuh terhadap pembatasan kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam UU No.6 tahun 2018 serta menghalangi penanggulangan wabah penyakit.

"Kejahatan yang terjadi pada saat arus mudik/street crime, kerusuhan/penjarahan yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170, 362, 363, 365, 406 KUHP," bunyi surat edaran.

Personel juga diminta mengantisipasi penolakan warga terhadap pasien positif corona yang ingin dimakamkan. "Melakukan penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran hukum," bunyi surat edaran tersebut.

Meski begitu, harus diingat bahwa suatu kebebasan berpendapat tidak pernah berlaku absolut.
Pakar Hukum Jawab Kritik SBY: Perintah Tangkap Penghina Presiden Punya Legitimasi Kuat

Meski begitu, harus diingat bahwa suatu kebebasan berpendapat tidak pernah berlaku absolut.

Ishak | Jumat, 10 April 2020 - 20:37 WIB

Mantan Presiden SBY mempersoalkan adanya perintah Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menindak tegas penghina presiden dan pejabat negara selama wabah corona. SBY mengaku malu karena di negara demokrasi seperti Indonesia, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang umum terjadi sehingga tidak perlu dilakukan aksi berlebihan.

Namun dari kaca mata hukum, Surat Telegram (ST) Kapolri tentang penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara dinilai memiliki legitimasi yang sangat kuat. Pasalnya, perintah tersebut merupakan implementasi penegakan hukum terhadap perkembangan situasi serta opini di ruang siber, antara lain penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah.

Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (10/4/2020) menjelaskan, kebebasan berpendapat memang dijamin konstitusi. Meski begitu, harus diingat bahwa suatu kebebasan berpendapat tidak pernah berlaku absolut. Tetapi ada batas-batasnya. 

“Ada limitasi restriktif, baik secara hukum dengan regulasi, yakni KUHP dan UU ITE, doktrin atau ilmu hukum, yurisprudensi, maupaun restriksi etika sosial,” ujar Indriyanto.

Dikatakan Indriyanto, keberadaan ST Kapolri itu tentunya dalam konteks pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Semua itu, ujar Indriyanto, dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19.

Menurut pandangan Indriyanto, penerbitan ST Kapolri itu memang dipahami dan dengan penuh kesadaran bahwa Pasal 134 KUHP, Pasal 136 dan Pasal 137 Ayat 1 tentang penghinaan terhadap presiden telah dinyatakan inkonstitutional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 013-022-PUU-IV/2006 itu. 

Tetapi, perlu digarisbawahi, Pasal 207 KUHP tetap mengatur penghinaan terhadap penguasa (pejabat) dan badan umum atau sekarang disebut kementerian/lembaga negara, yang tidak dalam pemahaman delik aduan, tetapi delik biasa.

“Juga Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penghinaan yang diberlakukan kepada siapapun yang melanggar pasal tersebut. Sementara, menurut putusan MK harus diartikan sebagai delik aduan.

“Penghinaan yang dilarang pada Pasal 207 KUHP adalah bentuk formeele belediging, suatu pernyataan yang diutarakan secara kasar, tidak sopan, tidak konstruktif, tidak objektif, dan tidak bersifat zakelijk. Sistem Anglo Saxon diatur juga pemidanaan terhadap libel (tertulis) dan slander (lisan) sebagai defamatory statement yang bisa juga dipidana,” ujarnya.

Indriyanto menambahkan, kritik menjadi penghinaan formil bila dilakukan dengan cara-cara kasar, tidak sopan, tidak konstruktif, tidak objektif, dan tidak zakelijk sifatnya. Aturan ini, menurut Indriynato, bersifat universal.

Penghinaan formil pada Pasal 207 KUHP inilah, menurut Indriyanto, yang menjadi dasar legitimatif bagi Kapolri untuk melakukan penindakan kepada siapa pun yang melakukan penghinaan formil kepada penguasa umum, termasuk presiden.

“Harus ada pemahaman yang diferensial antara jaminan konstitusional atas pernyataan sebagai kebebasan berpendapat dengan pernyataan dalam format penghinaan formil yang strafbaar dan bersifat universal. Facet hukum tata negara dan hukum pidana membenarkan bahwa hukum memberi perlindungan terhadap simbol-simbol kenegaraan dari segala perbuatan melanggar hukum, termasuk penghinaan terhadap presiden sebagai simbol kekuasaan negara,” kata Indriyanto.

Dengan demikian, Indriyanto menegaskan, sudah benar dan tepat secara hukum bahwa ST Kapolri memiliki legalitas untuk dapat memproses kasus penghinaan terhadap penguasa/badan penguasa, termasuk kepada presiden, sepanjang bentuknya penghinaan formil.

“Contoh penghinaan formil adalah si A menyatakan bahwa kebijakan presiden tentang PSBB tidak tepat dan membingungkan masyarakat lalu mengatakan presiden bodoh. Tetapi, kalau si A mengatakan bahwa kebijakan presiden tentang PSBB itu tidak tepat sasaran dan membingungkan publik, ini tidak dapat dikatakan sebagai penghinaan formil,” pungkas Indriyanto.

Aksi tersebut sudah diorganisasi sedemikian rupa di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. 
Ada Rencana Rusuh 18 April, Polda Metro Gerak Cepat: Ringkus Geng Anarko

Aksi tersebut sudah diorganisasi sedemikian rupa di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. 

Tim Bizlaw | Sabtu, 11 April 2020 - 18:17 WIB

Sebuah kelompok bernama Anarko berencana akan melakukan aksi besar-besaran berupa vandalisme dan kerusuhan di Pulau Jawa pada 18 April 2020. Tujuannya menimbulkan kepanikan dan memanfaatkan masyarakat untuk berbuat onar hingga penjarahan. 

Sebagai tahap awal, kelompok Anarko sudah memulai aksinya dalam beberapa hari terakhir di wilayah Tangerang, Banten. Beruntung, aparat polisi telah mengendus rencana tersebut sehingga langsung mengamankan para pelaku.

"Motif mereka melakukan vandalisme ini karena ketidakpuasan terhadap pemerintah," tandas Kapolda Metro Jaya, Irjen (Pol) Nana Sudjana dalam keterangan persnya, Sabtu (11/4/2020).

Nana mengatakan, aksi tersebut sudah diorganisasi sedemikian rupa di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. 

Nana menjelaskan para tersangka yang telah diamankan memiliki latar belakang yang berada, namun didominasi oleh anak-anak muda yang memiliki pemahaman yang sama terhadap pemerintah.

Beberapa di antaranya memiliki status sebagai mahasiswa, pelajar SMA, ataupun pengangguran. Para tersangka ditangkap di sebuah kafe di kawasan Cibodasari, Kota Tangerang, Jumat (10/4/2020).

"Kami kembangkan tentunya, bukan hanya di Jakarta, kami akan coba seperti di Bandung dan beberapa kota seterusnya," kata Nana.

Atas perbuatannya ini, para pelaku diancam melanggar pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 160 KUHP dan terancam 10 tahun penjara. 

Ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan mewabahnya virus corona
Polda Jawa Barat Beraksi: Dua Orang Ditetapkan Tersangka Penghina Presiden

Ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan mewabahnya virus corona

Tim Bizlaw | Senin, 13 April 2020 - 17:43 WIB

Polda Jawa Barat baru saja melaksanakan perintah Kapolri untuk menindak tegas pelaku penghinaan kepada Presiden dan pejabat negara selama wabah corona. Sebanyak dua orang ditetapkan sebagai tersangka penghinaan kepada Presiden Jokowi.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Saptono Erlangga menjelaskan, salah satu tersangka kini ditangani Polres Bogor. "Ya (dua orang), konten terkait dengan penghinaan presiden," kata Erlangga di Bandung, Senin (13/4) seperti dilansir dari Antara.

Meski begitu, Saptono tak menjelaskan lebih jauh bentuk penghinaan yang dilakukan dua tersangka ini. Ia hanya mengatakan, awalnya Polda Jabar beserta jajaran polres lainnya telah menemukan sembilan orang yang terlibat kasus hoaks. Namun tujuh orang di antaranya dilakukan pembinaan dengan tidak dilakukan penindakan hukum lebih lanjut.

Sedangkan dua orang lainnya, kata dia, kini ditetapkan sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan karena pertimbangan mewabahnya virus corona.

"Dari sembilan kasus, yang tujuh kasus ini kita berikan pembinaan, dan yang dua kita lanjutkan. Tapi dengan kondisi saat ini karena COVID-19 tidak dilakukan penahanan," Saptono.

Sebelumnya, Kapolri menerbitkan perintah untuk menangani kasus penghinaan pada presiden dan pejabat negara. Para tersangka akan dijerat pada 207 KUHP tentang penghinaan pada penguasa.

Proses hukum terhadap pelaku penolakan jenazah pasien corona untuk memberikan efek jera bagi warga.
Polisi Tanpa Ampun, Penolak Jenazah Corona Langsung Ditahan

Proses hukum terhadap pelaku penolakan jenazah pasien corona untuk memberikan efek jera bagi warga.

Pardosi | Kamis, 16 April 2020 - 15:01 WIB

Tindakan tegas ditempuh pihak kepolisian terhadap tiga orang yang diduga menolak pemakaman perawat terinfeksi virus corona, Nuria Kurniasih. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga orang itu langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Ketiga tersangka tersebut adalah THP (31) selaku Ketua RT, serta dua warganya, BSS (54) dan S (60), yang sebelumnya menolak pemakaman Nuria, perawat RS Kariadi Semarang, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sewakul, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jumat (10/4/2020).

"Kemarin sudah kita tetapkan tersangka. Untuk kepentingan BAP, tersangka kita lakukan penahanan tahap pertama, 20 hari," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes Budi Haryanto, Kamis (16/4/2020).

Tindakan para pelaku dianggap melanggar Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah serta Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP.

Selain di Semarang, kepolisian juga telah menetapkan tiga tersangka untuk kasus penolakan jenazah Covid-19 di Kabupaten Banyumas. Tiga orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemungkinan akan bertambah.

"Untuk yang di Banyumas, juga kami proses, sekarang tersangka ada tiga orang dan kemungkinan bisa bertambah. Masih kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya.

Budi mengatakan, proses hukum terhadap pelaku penolakan jenazah pasien corona untuk memberikan efek jera bagi warga sehingga tidak terulang kasus yang sama di tempat lain. Ia mengaku juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial.

"Di sini ada keluarga korban yang trauma dan merasa tak dimanusiakan sehingga tidak hanya melukai hati keluarga namun melukai hati seluruh masyarakat," katanya.