Ojek online dilarang untuk mengangkut penumpang. Kecuali, angkutan barang.
Status PSBB Resmi Dijalankan, Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

Ojek online dilarang untuk mengangkut penumpang. Kecuali, angkutan barang.

Hapsoro A | Minggu, 05 April 2020 - 18:41 WIB

Ada kabar buruk untuk para ojek online. Jika Pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dijalankan di DKI Jakarta, ojek online dilarang untuk mengangkut penumpang. Kecuali, angkutan barang.

Aturan mengenai pedoman PSBB ini terdapat dalam pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Aturan ini diterbitkan dalam rangka percepatan penanggulangan virus corona.

Dalam pedoman itu dijelaskan pada bagian perusahaan komersial dan swasta bahwa ojek online tidak boleh mengangkut penumpang.

"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang," bunyi pedoman yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dikutip Minggu (5/4).

Bagaimana respons layanan aplikasi ojek online, Grab mengaku belum mengetahui aturan tersebut.

Layanan aplikasi ojek online Gojek juga menyatakan akan menindaklanjuti pedoman dari Permenkes No 9/2020 mengenai larangan pengangkutan penumpang tersebut.

Diketahui, dalam aturan pedoman PSBB, selain ojek online, pemerintah akan membatasi sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, kegiatan sosial dan budaya dan moda transportasi.

Ada beberapa tempat yang mendapat pengecualian saat PSBB, tapi harus menjaga jumlah minimum karyawan dan pengaturan jarak orang sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit.

Antara lain supermarket, minimarket, pasar, toko kebutuhan bahan pangan dan barang pokok, toko obat-obatan dan peralatan medis, rumah sakit, dan puskesmas.

Dalam poin PSBB itu diketahui pemerintah melarang pengemudi ojol mengangkut orang, kecuali barang.
Dilarang Narik Penumpang, Ojek Online Minta Bantuan Tunai Rp100 Ribu/Hari, Gojek-Grab Lepas Tangan

Dalam poin PSBB itu diketahui pemerintah melarang pengemudi ojol mengangkut orang, kecuali barang.

Triaji | Senin, 06 April 2020 - 17:23 WIB

Penerapan wilayah dalam status Pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai penanggulangan wabah corona (Covid-19) bakal menjadi lonceng kematian "ojek online'.

Soalnya, dalam poin PSBB itu diketahui pemerintah melarang pengemudi ojol mengangkut orang, kecuali barang.

Karenanya, Komunitas ojek online (ojol) nasional Garda Indonesia berharap pemerintah memberi kompensasi kepada pengemudi ojol. Ketua Presidium Garda Indonesia Igun Wicaksono kompensasi yang dinilai sesuai yaitu berupa bantuan langsung tunai Rp100 ribu per hari. Dikatakan kompensasi tersebut 50 persen dari penghasilan normal harian pengemudi selama ini.

"Nilai besaran BLT yang kami harapkan Rp100 ribu per hari per driver," kata Igun melalui pesan singkat, Senin (6/4).

Igun juga meminta kepada seluruh perusahaan ojol menonaktifkan fitur penumpang dan terus lakukan sosialisasi aplikasi layanan jasa pesan antar makanan dan barang.

"Ini kewajiban dari aplikator sebagai penyedia aplikasi agar permintaan order makanan maupun pengiriman barang dapat meningkat sebagai sumber penghasilan mitra ojol agar terus dapat mencari nafkah dan menjaga penghasilan driver ojol agar tidak terus turun drastis akibat dari aturan PSBB," ungkap dia.

Aturan mengenai pedoman PSBB ini terdapat dalam pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020. Aturan terbut dalam rangka percepatan penanggulangan virus corona.

Dalam pedoman itu dijelaskan bagian perusahaan komersial dan swasta bahwa ojek online tidak boleh mengangkut penumpang.

"Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang," bunyi pedoman yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dikutip Minggu (5/4).

Selain ojek online, pemerintah juga membatasi sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, kegiatan sosial dan budaya dan moda transportasi. 

Ironisnya, hingga kini perusahaan aplikasi layanan transportasi daring Gojek dan Grab dengan nilai valuasi aset menyentuh decacorn terlihat lepas tangan dengan nasib mitra kerja pengemudi.

Dalam Pergub PSBB yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ojek online tidak diperbolehkan lagi mengangkut penumpang
Nasib Ojol Makin Miris, Aplikasi Gojek dan Grab Dilenyapkan

Dalam Pergub PSBB yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ojek online tidak diperbolehkan lagi mengangkut penumpang

Izza | Jumat, 10 April 2020 - 11:46 WIB

Sejumlah pengguna Gojek dan Grab ramai melaporkan hilangnya layanan GoRide dan GrabBike di aplikasi. Banyak dari mereka yang bertanya di media sosial apa gerangan yang terjadi.

Sejauh pantauan, Jumat (10/04/2020), ketika membuka aplikasi Gojek, layanan GoRide masih tersedia lengkap dengan drive yang berada di lokasi. Tapi ketika hendak memesan, ada pesan bertuliskan 'GoRide has not arrived in Your Area'.

Sementara ketika membuka aplikasi Grab, layanan GrabBike juga masih tersedia. Tapi ketika memesan, Grab langsung mengalihkan ke layanan GrabCar.

Ketika coba dikonfirmasi hilangnya layanan ojol ke Gojek dan Grab, sepertinya tidak adanya layanan GoRide dan GrabBike yang merupakan imbas dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah DKI Jakarta yang mulai diterapkan hari ini, Jumat (10/04/2020).

Dalam Pergub PSBB yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ojek online tidak diperbolehkan lagi mengangkut penumpang.

"Untuk kendaraan roda dua, maka kendaraan roda dua ini juga diizinkan untuk menjadi sarana angkutan, sekali lagi, hanya dibolehkan sebagai angkutan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau memang bekerja di sektor yang diizinkan. Tanpa itu maka dilarang menggunakan kendaraan roda dua," kata Anies.

Anies lalu mengungkapkan pihaknya sempat memfasilitasi agar ojek online diperbolehkan mengangkut penumpang. Namun belum ada perubahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai aturan ojek online dilarang mengangkut penumpang.

"Adapun kendaraan roda dua sebagai jasa pengantaran, kemarin sempat disampaikan ojek online kita akan fasilitasi untuk bisa mengantar orang dan barang, kemarin dalam pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan, kita berpandangan untuk bisa diizinkan," terang Anies.

"Tapi karena belum ada perubahan di Peraturan Menteri Kesehatan, dan pergub harus sejalan dengan rujukan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, maka kita mengatur ojek sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yaitu layanan ekspedisi barang termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk mengangkut penumpang. Ojek boleh mengantarkan barang, tetapi tidak untuk mengantarkan orang," tandas Anies.

Aturan ini diprotes para pengemudi ojol yang meminta tetap diizinkan mengangkut penumpang maupun barang.
Larang Ojek Online Angkut Penumpang, Anies Lempar Bola Panas: Luhut Tidak Mengizinkan

Aturan ini diprotes para pengemudi ojol yang meminta tetap diizinkan mengangkut penumpang maupun barang.

Tim Bizlaw | Kamis, 09 April 2020 - 23:54 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah siap menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota mulai Jumat (10/4/2020). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Pergub ini berlaku mulai tanggal 10 April 2020 pukul 00.00 WIB.

Salah satu yang diatur dalam Pergub itu adalah larangan bagi pengemudi ojek online (ojol) untuk mengangkut penumpang. Ojol hanya diperkenankan mengangkut pesanan barang. Di sisi lain, aturan ini diprotes para pengemudi ojol yang meminta tetap diizinkan mengangkut penumpang maupun barang.

Terkait hal ini, Anies kemudian melempar ‘bola panas’ ke Kementerian Perhubungan. Dikatakan Anies, pihaknya telah berupaya melobi Luhut Panjaitan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan agar pengemudi ojol diizinkan mengangkut penumpang.

Akan tetapi, usulan itu ternyata ditolak oleh Luhut. "Kemarin dalam pembicaraan dengan Kemenhub, kita berpandangan untuk bisa diizinkan," ujar Anies di Balai Kota, Kamis (9/4/2020).

Kemenhub menginginkan Pergub yang dibuat Anies tetap merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB. Permenkes itu menyatakan ojol hanya boleh membawa barang, bukan penumpang.

"Peraturan Gubernur harus sejalan dengan rujukan, Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Maka kita mengatur ojek sesuai dengan pedoman," ujar Anies.

Karena Permenkes tidak ada perubahan, maka Pergub juga tak boleh mengatur ojol boleh bawa penumpang saat PSBB. Namun jika nantinya ada perubahan, Anies berjanji akan menyesuaikan aturan dalam Pergubnya.

"Sehingga ojek boleh mengantar barang, tapi tidak mengantarkan orang. Apabila ada perubahan, kita akan menyesuaikan dalam peraturan ini," tukas Anies.

Anies menyatakan pihaknya sudah melobi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengizinkan ojol bawa penumpang.
Tarik- menarik Ojol Boleh 'Narik' Penumpang, Lobi Anies Dipatahkan Luhut

Anies menyatakan pihaknya sudah melobi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengizinkan ojol bawa penumpang.

Triaji | Jumat, 10 April 2020 - 15:01 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyatakan peraturan untuk menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah dirampungkan. Aturan ini tegas melarang ojek online (ojol) membawa penumpang.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta. Pergub ini berlaku mulai tanggal 10 April 2020 pukul 00.00 WIB.

Anies menyatakan pihaknya sudah melobi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan (Menhub) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengizinkan ojol bawa penumpang. Namun hasilnya, setelah berdiskusi, Luhut tak menyetujuinya.

"Kemarin dalam pembicaraan dengan Kemenhub, kita berpandangan untuk bisa diizinkan," ujar Anies di Balai Kota, Kamis (9/4/2020).

Kemenhub disebutnya menginginkan Pergub yang dibuat Anies tetap merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB. Permenkes itu menyatakan ojol hanya boleh membawa barang, bukan penumpang.

"Peraturan Gubernur harus sejalan dengan rujukan, Permenkes nomor 9 tahun 2020. Maka kita mengatur ojek sesuai dengan pedoman," jelasnya.

Karena Permenkes tidak ada perubahan, maka Pergub juga tak boleh mengatur ojol boleh bawa penumpang saat PSBB. Namun jika nantinya ada perubahan, ia akan menyesuaikan aturan dalam Pergubnya.

"Sehingga ojek boleh mengantar barang, tapi tidak mengantarkan orang. Apabila ada perubahan, kita akan menyesuaikan dalam peraturan ini."

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan sudah menyelesaikan susunan untuk Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pergub ini nantinya akan berisikan teknis penerapan PSBB di Jakarta.

Meski sudah menyelesaikannya, Anies mengaku saat ini Pergub itu belum bisa diterbitkan. Pasalnya masih ada pembahasan bersama pemerintah pusat soal nasib ojek online (ojol) saat PSBB diterapkan.

"Penyusunan Pergub, praktis sudah selesai. Hanya ada satu hal yang masih menunggu, kita sedang koordinasi dengan pusat terkait dengan ojek atau pemberian izin pada ojek untuk bisa beroperasi," ujar Anies di Balai Kota, Rabu (8/4/2020).

Terpisah, mengutip laman Kompas, Kepala Bagian Operasional Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin mengatakan bahwa larangan berboncengan hanya diberlakukan khusus bagi pemudik menggunakan sepeda motor.

"Dari Korlantas tidak ada. Kalau dalam kota, tetap boleh boncengan. Termasuk ojol juga masih bisa angkut penumpang," kata Kombes Benyamin, kemarin (8/4).

Namun saat dikonfirmasi, Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Istiono menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk membolehkan ojol membawa penumpang. Dia menyebut bahwa berita yang dikutip dari Kombes Pol Benyamin tidak utuh karena sebelumnya dia sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melaksanakan protokol Covid-19 sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah.

"Itu kurang pas mengutipnya, standar pencegahan penyebaran Covid-19 saya mendorong agar sementara ini ojol satu orang saja tidak ada penumpang, cukup antar barang," kata Istiono kepada TeropongSenayan, Kamis (9/4/2020).

Istiono menegaskan Korlantas Polri tidak berwenang memberikan izin bagi ojol membawa penumpang karena aturan tersebut merupakan wewenang pihak Pemprov DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa wewenang Korlantas Polri hanya memberikan anjuran saja kepada pengguna jalan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah tersebut.

"Untuk PSBB itu kewenangan Gubernur untuk tetapkan aturan. Kalau Korlantas sifatnya imbauan dan anjuran saja (untuk) pencegahan Covid demi keselamatan dan kesehatan bersama memotong penyebaran corona tersebut," kata Istiono.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar ada ketentuan bahwa sepeda motor tidak boleh digunakan berboncengan. Peraturan ini juga berlaku untuk pengemudi ojek online. Para pengemudi ojek online hanya boleh mengantar barang atau makanan. 

Gojek dan Grabike

Gojek dan Grab hari ini resmi menghentikan sementara layanan ojek online untuk mengantar penumpang di DKI Jakarta. Penghentian ini dilakukan menindaklanjuti dimulainya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020.

“Kami mematuhi keputusan pemerintah DKI Jakarta terkait penerapan PSBB dan kami berharap langkah ini dapat mencegah penyebaran Covid-19,” kata Chief Corporate Affairs Gojek Nila Marita dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 10 April 2020.

Kebijakan PSBB ini diterapkan di Jakarta dari 10 sampai 23 April 2020 dan bisa diperpanjang. Lewat kebijakan ini, ojek online dilarang membawa penumpang. Sehingga, kata Nila, salah satu layanan yang disediakan oleh mitra driver Gojek di Jabodetabek, yaitu layanan roda dua GoRide, dihentikan sementara.

Akan tetapi, layanan transportasi roda empat GoCar dan GoBlueBird masih tetap tersedia. Namun, layanan diberikan dengan maksimal jumlah penumpang dua orang agar physical distancing bisa tetap terjaga untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Kebijakan yang sama juga dilakukan oleh Grab. “Kami telah menonaktifkan sementara layanan GrabBike di DKI Jakarta untuk mendukung PSBB yang telah ditetapkan,” kata Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi. 

Namun sejak awal, Neneng mengatakan pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengizinkan beberapa pelanggan kami untuk tetap menggunakan layanan GrabBike.

“Khususnya untuk mengantarkan mereka ke dan dari rumah sakit, dan juga ke dan dari pasar, supermarket, minimarket, untuk membeli bahan kebutuhan sehari-hari,” kata Neneng.

Selain itu, penghentian sementara pengangkutan penumpang oleh ojek online hanya dilakukan di Jakarta. Di daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi, layanan GrabBike masih tersedia secara normal.