8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang
4 Arahan Presiden untuk Antisipasi Mudik Lebaran

8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang

Khaerudin Yusuf | Selasa, 31 Maret 2020 - 00:16 WIB

Tradisi mudik melibatkan mobilitas orang yang sangat banyak dan sebagai gambaran pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar awal pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai Antisipasi Mudik Lebaran, Senin (30/03/2020), yang dilaksanakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa dengan merebaknya pandemi Virus Corona (Covid-19) adanya mobilitas orang yang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19. “Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY serta ke Jawa Timur,” ujar Presiden seraya menambahkan telah mendapatkan laporan dari Gubernur di provinsi terkait.

Presiden memberikan arahan terkait antisipasi mudik lebaran, sebagai berikut: Pertama, fokusnya adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kedua, demi keselamatan bersama, untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah.

“Saya melihat juga ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya juga imbauan-imbauan seperti ini juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” kata Presiden.

Ketiga, arus mudik kali ini dipercepat bukan karena faktor budaya, tetapi memang karena memang terpaksa, yang ada di lapangan banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. “Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah,” ujarnya.

Presiden minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. “Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” imbuh Presiden.

Keempat, untuk warga yang sudah terlanjur mudik, Presiden minta kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota meningkatkan pengawasannya karena pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali. “Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupum di kelurahan bagi para pemudik. Ini juga saya kira inisiatif yang bagus,” imbuhnya seraya menambahkan agar dilakukan secara terukur.

Pada kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan agar jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung. “Terapkan protokol kesehatan yang baik, sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa,” katanya.

Presiden menambahkan bahwa selama 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. “Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi masal lainnya, misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara serta menggunakan mobil pribadi,” ujar Presiden pada pengantar ratas.

Pemudik dari Jabodetabek harus ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).
Jangan Mudik Dulu: Tiba di Kampung Wajib Isolasi Mandiri 14 Hari, Jatah Libur Habis

Pemudik dari Jabodetabek harus ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

Pardosi | Kamis, 02 April 2020 - 13:03 WIB

Ada informasi penting yang wajib diketahui warga Jabodetabek yang ingin mudik ke kampung halaman. Sehubungan dengan merebaknya virus corona, pemerintah mewajibkan seluruh pemudik asal Jabodetabek untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. 

Itu berarti, pemudik yang pulang kampung pada dasarnya hanya bisa berdiam di rumah. Itu artinya, waktu liburan pada dasarnya akan habis selama isolasi diri.

Imbauan isolasi mandiri selama 14 hari tersebut sejauh ini sudah banyak dipraktekkan di beberapa daerah. Namun, Presiden Jokowi kembali menekankan agar kebijakan itu tetap dipertahankan terutama menjelang libur Lebaran 2020.

Jokowi meminta seluruh perangkat desa, dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan, berpartisipasi dan terus bergerak mengamankan daerahnya dari corona. "Saya ingin dorong ada partisipasi tingkat komunitas baik itu RW ataupun RT," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) yang disiarkan live di YouTube Setpres, Kamis (2/4/2020).

Jokowi bahkan meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan warga perantauan dari Jabodetabek yang masuk ke daerahnya. Jokowi mengatakan pemudik dari Jabodetabek harus ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan diwajibkan melakukan isolasi mandiri di kampung halaman.

"Pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa dilakukan sebagai orang dalam pemantauan, sehingga harus menjalankan isolasi mandiri," kata Presiden.

Kalau begitu, sebaiknya warga Jabodetabek memang sebaiknya tidak mudik dulu. Selain akan menghabiskan waktu liburan untuk isolasi mandiri selama 14 hari, penyebaran virus corona juga bisa dibendung.

masyarakat yang mudik di tengah wabah Corona disebut juga akan menjadi beban pemerintah setempat.
IDI Kecam Istana, Blunder Besar Bolehkan Mudik, Zona Merah Corona Pindah ke Daerah

masyarakat yang mudik di tengah wabah Corona disebut juga akan menjadi beban pemerintah setempat.

Triaji | Kamis, 02 April 2020 - 16:25 WIB

Keputusan pemerintah membolehkan masyarakat mudik dan meminta para pemudik melakukan isolasi diri selama 14 hari mendapat kecaman Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Pasalnya, tidak ada jaminan para pemudik akan melakukan isolasi mandiri.

"Katakanlah sekarang dianggap ODP, diisolasi. Bagaimana kemudian kita melakukan atau mengisolasikannya dan siapa yang kemudian akhirnya menjamin dalam 1 kurun waktu yang dia tidak akan keluar ke mana-mana, atau tidak akan kontak dengan keluarga dengan sekitar di lokasi daerah dia balik," ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi, Kamis (2/4/2020).

Menurut Adib, masyarakat yang mudik pasti melakukan kontak langsung dengan orang lain. Tidak hanya itu, masyarakat yang mudik di tengah wabah Corona disebut juga akan menjadi beban pemerintah setempat.

"Karena mereka tetap akan kontak gitu loh, pada saat dia itu mudik pasti dia kan kontak," kata Adib seperti diberitakan detik.com

"Kemudian satu sisi mungkin sulit untuk dipahami para pemudik, satu sisi lain juga akan menjadi beban pemerintah daerah setempat," sambungnya.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah akan sulit melakukan tracing kepada para pemudik. "Katakanlah dia dianggap ODP tolong isolasi mandiri 14 hari, itu akan sulit untuk tracing di daerah. Itu saya kira menjadi beban di daerah," tuturnya.

Adib menilai perlu ada ketegasan untuk tidak mudik hingga pandemi Corona selesai. Jadi, penyebaran Corona tidak semakin meluas ke berbagai daerah lain.

"Lebih baik kalau kemudian saat ini kita tegas bahwa masyarakat tidak usah mudik dulu, jangan mudik sampai kita semua selesai. Kemudian di sana juga keluarga kita tetap terjaga, tidak tertular dari kita yang berasal dari daerah Jakarta yang sudah zona merah," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Pihak Istana Kepresidenan mengatakan warga diperbolehkan mudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini. Namun, Istana meminta para pemudik itu melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.

"Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4).

Fadjroel mengatakan kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, pemerintah akan melibatkan para tokoh untuk memberikan imbauan kepada warga terkait pencegahan virus Corona.

Menurut Anwar, pendapatnya itu telah berdasarkan pada Alquran, Sunah serta fatwa-fatwa MUI yang ada.
Sekjen MUI: Haram Hukumnya Mudik Saat Corona

Menurut Anwar, pendapatnya itu telah berdasarkan pada Alquran, Sunah serta fatwa-fatwa MUI yang ada.

Tim Bizlaw | Jumat, 03 April 2020 - 14:57 WIB

Imbauan pemerintah agar masyarakat sebaiknya menunda mudik di tengah wabah corona, mendapat reaksi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pernyataannya, Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas bahkan menilai haram hukumnya bagi masyarakat yang nekat mudik ke kampung halaman di tengah wabah corona. Apalagi pemudik itu berasal dari daerah pusat wabah corona.

"Kalau dia mudik dari daerah pandemi wabah ke daerah lain maka itu tidak boleh karena di-syakki dan atau diduga keras dia akan bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain. Apalagi virusnya menular dan sangat berbahaya. Dan tetap melakukannya berarti yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang haram," tegas Anwar dalam keterangan resminya, Jumat (3/4/2020).

Menurut Anwar, pendapatnya itu telah berdasarkan pada Alquran, Sunah serta fatwa-fatwa MUI yang ada. Anwar menjelaskan terdapat ajaran Islam yang menyatakan tindakan umat Islam tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan atau orang lain.

"Itu sudah sesuai dan sejalan dengan firman Allah SWT yang artinya janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan juga sangat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang melarang orang untuk masuk ke daerah yang sedang dilanda wabah dan atau keluar dari daerah tersebut," kata dia.

Anwar pun menilai pemerintah wajib menerbitkan kebijakan untuk melarang masyarakat mudik ke kampung halaman di tengah wabah corona. Dia khawatir akan terjadi malapetaka yang lebih besar apabila pemerintah tak melarang mudik.

"Karena kalau itu [mudik] tidak dilarang, maka bencana dan malapetaka yang lebih besar tentu bisa terjadi," kata Anwar.

Sebaliknya, mudik diperbolehkan bagi masyarakat dari daerah bukan zona pandemi menuju daerah yang sama-sama tak ada wabah. Sebab, tak akan ada kerugian yang berarti bila mereka pulang kampung.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa haram terkait mudik.
Jokowi Tidak Larang Mudik, Maruf Amin Minta MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik Corona

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa haram terkait mudik.

Triaji | Jumat, 03 April 2020 - 15:53 WIB

Tidak melarang mudik, tapi pemerintah mengimbau untuk tidak pulang kampung. Itulah sikap abu-abu pemerintah terkait mudik ramadan dan lebaran 2020.

Ironisnya, sikap pemerintah itu berpeluang besar memindahkan zona merah COVID-19 seperti di DKI Jakarta ke daerah-daerah lain. Nah, untuk memutus mata rantai penyebaran corona lewat mudik, pemerintah ingin pinjam tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk segera mengeluarkan fatwa haram terkait mudik Lebaran di tengah pandemi COVID-19 karena dapat menyebarluaskan virus tersebut ke berbagai daerah.

"Kami (pemerintah pusat) sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu mudik itu haram hukumnya. Saya akan coba lagi dorong MUI untuk mengeluarkan, saya akan coba nanti supaya juga keluar tentang mudik," kata Wapres Ma'ruf Amin saat melakukan telekonferensi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (3/4).

Wapres juga meminta Ridwan Kamil untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi masuknya pemudik dari kota-kota lain maupun kedatangan para pekerja migran negara asing.

"Tentang mudik itu kan sudah diimbau, tapi tidak ada larangan keras, sehingga konsekuensi pasti akan dihadapi pada daerah-daerah penerima. Mungkin bukan hanya pemudik dari Jakarta, sekarang juga mulai ada pemudik dari Malaysia. Itu harus dipersiapkan dengan baik," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa terkait Sholat Jumat, pelaksanaan ibadah tenaga medis dan tata cara pengurusan jenazah terinfeksi COVID-19, kata Wapres.

"Sebenarnya fatwa Sholat Jumat sudah, penanganan jenazah juga sudah keluar kan. Kemudian juga soal sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum itu sudah. Saya akan coba nanti tentang mudik ini," kata Ma'ruf Amin yang juga Ketua Umum non-aktif MUI.

Sementara itu dalam paparannya kepada Wapres, Ridwan Kamil seperti dikutip Antara mengatakan kedatangan pemudik ke daerah-daerah di Jawa Barat menambah beban pemda dalam menangani wabah COVID-19 di provinsi tersebut, termasuk juga di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.

"Kalau mudik itu bisa kita kendalikan, saya bisa yakinkan Bapak bahwa di daerah insya Allah bisa aman terkendali secara terukur. Tapi kalau sudah masuk faktor mudik, itu saja Pak yang bikin was-was kami di daerah," kata Ridwan.