Namun perjuangan hukum Mustakim dan dr Dwi yang harus berhadapan dengan Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho tentu tak mudah. Penuh liku dan membutuhkan waktu lama.
Korindo Group dan Kisah Tanah Sengketa di Pulau Bintan

Namun perjuangan hukum Mustakim dan dr Dwi yang harus berhadapan dengan Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho tentu tak mudah. Penuh liku dan membutuhkan waktu lama.

Tim Bizlaw | Jumat, 07 Februari 2020 - 09:53 WIB

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khususnya Natuna, Tanjungpinang, dan Bintan kembali menjadi pusat perhatian setelah daerah ini ditetapkan pemerintah sebagai lokasi isolasi WNI yang dipulangkan dari Tiongkok usai merebaknya virus corona. Belum lama ini, wilayah Kepri juga mencuri perhatian menyusul aksi nakal Tiongkok yang mengusik kedaulatan Indonesia di perairan Natuna.

Selain Natuna dan Corona, sebelumnya masih ada kisah yang tak kalah menarik dari wilayah Kepri. Yakni terkait sengketa pembelian tanah yang melibatkan perusahaan skala nasional Korindo Group dengan karyawannya sendiri. Bila dirunut ke belakang, peristiwa hukum yang panjang dan melelahkan ini sempat juga ramai diberitakan terutama oleh media massa lokal.

Adalah Mustakim (Kim Mun Tae) dan dokter Limaran Dwi Hartadi (dr Dwi) yang sempat mendekam di penjara meski pada akhirnya dinyatakan bebas demi hukum. Namun perjuangan hukum Mustakim dan dr Dwi yang harus berhadapan dengan Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho tentu tak mudah. Penuh liku dan membutuhkan waktu lama.

Puncaknya, Mustakim yang semula berkewarganegaraan Korea Selatan dan kini menjadi WNI dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang terkait jual-beli tanah seluas 108 hektar senilai Rp 29 miliar yang berada di Pulau Bintan.

Dalam putusannya tertanggal Kamis 17 Oktober 2019, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Mustakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. 

Adapun dr Dwi sudah lebih dulu memperoleh putusan bebas dari MA pada 31 Mei 2016 atas tuduhan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan jabatan yang dilaporkan Kim Jong Nam (pihak Korindo Group). 

Dengan kata lain, Mustakim dan dr Dwi telah memperoleh status hukum yang berkekuatan tetap (inkracht).

Merasa diperlakukan tidak adil, Mustakim maupun dr Dwi dalam perjalanan kasusnya juga ikut melaporkan balik Seung Eun Ho selaku Chairman Korindo Group. Laporan pertama dibuat pada 7 November 2013 di Bareskrim Polri tentang dugaan penggelapan dan penipuan. Namun laporan ini dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti.

Laporan kedua kembali dibuat di Bareskrim Polri pada 11 September 2015 tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Saat ini, laporan tersebut masih proses penyidikan. Kedua laporan ini dibuat Mustakim berkaitan dengan sertifikat-sertifikat tanah yang telah diserahkan kepada Seung Eun Ho.

Sementara laporan ketiga dibuat pada 14 Januari 2016 oleh dr Dwi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan pengaduan palsu yang dilakukan oleh Kim Jong Man (pihak Korindo Group). Laporan polisi tersebut kemudian dilimpahkan Mabes Polri ke Polres Bintan, Kepulauan Riau.

Kronologis Kasus Pembelian Tanah Korindo Group

  • 8 Juni 2007, Mustakim (Kim Mun Tae) yang menjabat sebagai eksekutif direktur di PT Korindo Group, mengajukan konsep pengumpulan dana untuk memfasilitasi karyawan dan anggota dewan direksi. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menjamin kehidupan di masa depan ketika tidak lagi bekerja di Korindo Group.
  • Konsep tersebut berupa pengumpulan dana dari partisipan yakni karyawan dan direksi Korindo. Dana terkumpul tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli tanah di Pulau Bintan. Nantinya, keuntungan atas tanah tersebut akan dibagikan sesuai dengan rasio jumlah kepemilikan dari modal yang disertakan partisipan.
  • Pembelian tanah di Pulau Bintan tersebut dilakukan oleh Mustakim dengan mengajukan pinjaman ke Korindo Group dengan jaminan menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang dibeli sesuai dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp 29 miliar.
  • Peminjaman dana yang dilakukan Mustakim kepada Korindo Group untuk pembelian tanah tersebut, oleh Mustakim diminta untuk ditransfer langsung ke rekening milik dr Limaran Dwi Hartadi (dr Dwi) yang merupakan dokter di Korindo Group yang berada di Pulau Bintan. Dr Dwi dijadikan sebagai perantara pembelian tanah seluas 108 hektar dan mengurus surat-surat yang berkaitan hingga menjadi sertifikat. Kemudian, seluruh dokumen terkait pembelian tanah tersebut diserahkan dr Dwi kepada Mustakim.
  • Dengan itikad baik, pada 13 Mei 2009 dan 15 Mei 2009, Mustakim telah menyerahkan kepada Seung Eun Ho (Chairman Korindo Group), berupa sertifikat-sertifikat tanah yang berada di Pulau Bintan tersebut dengan atas nama Mustakim dan pihak-pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik dalam sertifikat, termasuk dan tidak terkecuali seluruh akta kuasa menjual, mengalihkan, menyerahkan dan/atau melepaskan hak kepada Mustakim yang telah dibuat di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang atas tanah.
  • Hingga saat ini sertifikat-sertifikat tanah dan kuasa jual tersebut masih berada di pihak Korindo Group sebagai jaminan utang yang dilakukan Mustakim sebesar Rp 29 miliar yang belum terbayar.
Jaminannya, Mus wajib menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang dibeli sesuai dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp 29 miliar kepada Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho.
Beli Tanah Berujung Penjara, Bos Korindo Group Dituding Curang dan Zalim

Jaminannya, Mus wajib menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang dibeli sesuai dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp 29 miliar kepada Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho.

Tim Bizlaw | Selasa, 03 Maret 2020 - 09:01 WIB

Niat baik menjamin kesejahteraan karyawan di usia pensiun justru berubah petaka bagi Mus. Meski pada akhirnya lolos dari segala tuntutan, Mus sebelumnya bolak-balik diperiksa polisi hingga mendekam di penjara. Usai divonis bebas, Mus yang sebelumnya berkewarganegaraan Korea Selatan dan kini telah mengantongi status Warga Negara Indonesia (WNI), mengaku sangat penting untuk mengungkap peristiwa hukum yang pernah dialaminya. 

“Saya dizalimi,” ungkap Mus yang sebelumnya bernama KMT ini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/3/2020). 

Mus mengisahkan, perbuatan zalim yang dialaminya bermula pada 2007. Kala itu, Mus menjabat Direktur Eksekutif di PT Korindo Group, perusahaan asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Jakarta. Atas niat baik dalam upaya menjamin kesejahteraan karyawan, Mus kemudian mengajukan konsep pengumpulan dana untuk memfasilitasi karyawan dan anggota dewan direksi di hari tua. 

Dana terkumpul tersebut akan digunakan untuk membeli sebidang tanah di Pulau Bintan, yang di kemudian hari diharapkan dapat menjadi aset bagi karyawan pensiunan. Nantinya, keuntungan atas tanah tersebut akan dibagikan sesuai dengan rasio jumlah kepemilikan dari modal yang disertakan partisipan.

Rencana ini kemudian mendapat lampu hijau dari Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho. Selanjutnya, Mus membeli tanah seluas 108 hektar di Pulau Bintan dengan mengajukan pinjaman ke Korindo Group sebesar Rp 29 miliar. Jaminannya, Mus wajib menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah yang dibeli sesuai dengan nilai pinjaman uang sebesar Rp 29 miliar kepada Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho.

Adapun segala urusan terkait proses jual-beli tanah oleh Korindo Group dilakukan oleh LDH Hartadi, seorang dokter perusahaan yang telah bekerja di Korindo sejak 1984. Dengan kata lain, LDH dalam hal ini adalah pihak yang secara hukum tidak bisa dikaitkan dengan perjanjian antara Mus dan Seung Eun Ho. “Terlebih lagi, LDH telah bekerja profesional dengan menyerahkan seluruh sertifikat-sertifikat tanah kepada saya,” papar Mus.

Pada 13 Mei dan 15 Mei 2009, Mus menyerahkan sertifikat-sertifikat tanah dengan atas namanya sendiri dan pihak-pihak lain yang namanya tercantum sebagai pemilik dalam sertifikat kepada Seung Eun Ho. “Anehnya, meski telah menyerahkan seluruh sertifikat, Chairman Korindo justru melaporkan saya dan LDH ke polisi atas tuduhan penggelapan dan penipuan,” urai Mus.

Tak hanya sekali, Mus dan LDH terpaksa harus bolak-balik diperiksa aparat hukum. Dari Polda Kepulauan Riau (Kepri), Polda Metro Jaya, hingga Mabes Polri. Mus dan LDH bahkan sempat mendekam di penjara.

Mus ditahan oleh Dit Tipideksus Bareskrim Polri di Rutan Polda Metro Jaya dari 19 April 2018 sampai dengan 16 Agustus 2018. Kemudian dipindahkan ke LP Cipinang dari 16 Agustus 2018 hingga 21 Oktober 2019. Sedangkan LDH ditahan di Rutan Tanjung Pinang 25 April 2015 sampai dengan 26 Mei 2015. Karena jatuh sakit, LDH kemudian dirawat di RSUD Tanjung Pinang dari 27 Mei 2015 sampai 18 Juni 2015.

Namun, dalam putusannya tertanggal Kamis 17 Oktober 2019, MA menyatakan Mus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Adapun LDH sudah lebih dulu memperoleh putusan bebas dari MA pada 31 Mei 2016 atas tuduhan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan jabatan yang dilaporkan Kim Jong Nam (pihak Korindo Group).

“Kami merasa sangat dicurangi dan dizalimi oleh Chairman Korindo. Tapi apabila Korindo tetap bersikeras menganggap saya dan LDH telah merugikan keuangan Korindo, saya bersedia mengembalikan dana Rp 29 miliar yang telah diberikan Korindo sebelumnya. Namun dengan catatan, Korindo juga harus mengembalikan seluruh sertifikat tanah yang telah saya serahkan,” ungkap Mus.

Tetapi kok sampai sekarang belum ada perkembangan terbaru? Apakah karena yang bersangkutan adalah ‘orang besar’ sehingga tidak tersentuh hukum?
Laporan Polisi Tak Kunjung Diproses, Bos Korindo Group Kebal Hukum?

Tetapi kok sampai sekarang belum ada perkembangan terbaru? Apakah karena yang bersangkutan adalah ‘orang besar’ sehingga tidak tersentuh hukum?

Tim Bizlaw | Senin, 09 Maret 2020 - 08:02 WIB

Dilaporkan berkali-kali ke polisi dalam kasus yang sama, mendekam di penjara, hingga akhirnya divonis bebas murni oleh Mahkamah Agung (MA). Begitulah pengalaman pahit yang pernah dilalui LDH, seorang karyawan yang telah bekerja di Korindo Group sejak 1984. LDH bersama seorang pimpinannya dituding melakukan penipuan dan penggelapan, bahkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Anehnya, laporan balik yang dibuat LDH ke polisi hingga kini masih menggantung. “Ini yang saya pertanyakan, apakah hukum hanya tajam ke karyawan sementara pimpinan kok kebal hukum?” ungkap LDH dalam keterangannya, Senin (9/3/2020).

LDH menerangkan, kasus yang menjeratnya sangat dipaksakan. Bagaimana tidak, ia hanyalah seorang perantara yang diminta KMT alias Mus, yang menjabat Direktur Eksekutif di Korindo Group untuk mengurus pembelian tanah seluas 108 hektar di Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), pada 2007 lalu.

Ternyata, niat baik LDH malah berujung petaka. Bersama Mus, ia juga ikut dilaporkan Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho ke pihak kepolisian atas tuduhan penipuan dan penggelapan, termasuk tuduhan TPPU. Akibatnya, LDH dan Mus sempat mendekam di sel penjara sebelum dinyatakan bebas demi hukum oleh MA.

Mus ditahan oleh Dit Tipideksus Bareskrim Polri di Rutan Polda Metro Jaya dari 19 April 2018 dan 16 Agustus 2018. Kemudian dipindahkan ke LP Cipinang dari 16 Agustus 2018 hingga 21 Oktober 2019. Sedangkan LDH ditahan di Rutan Tanjung Pinang 25 April 2015 sampai dengan 26 Mei 2015. Karena jatuh sakit, LDH kemudian dirawat di RSUD Tanjung Pinang dari 27 Mei 2015 sampai 18 Juni 2015.

Dalam putusannya tertanggal Kamis 17 Oktober 2019, MA menyatakan Mus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Adapun LDH sudah lebih dulu memperoleh putusan bebas dari MA pada 31 Mei 2016 atas tuduhan kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan jabatan yang dilaporkan Kim Jong Man (pihak Korindo Group).

“Kami sudah menjalani hukuman, tapi anehnya laporan balik yang kami buat seolah tidak digubris,” LDH menegaskan kembali.

LDH kemudian memerinci laporan polisi Korindo Group yang pernah dialaminya bersama Mus. Pertama, di Bareskirm Mabes Polri pada 12 Juni 2009 atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan penipuan atas nama Mus. Proses penyidikan atas laporan ini kemudian dihentikan Bareskrim pada 2 November 2012 dengan pertimbangan “perbuatan jual-beli tanah di Pulau Bintan bukan merupakan suatu tindak pidana”.

Kedua, giliran LDH yang dijadikan pesakitan dengan adanya laporan polisi di Polda Kepri pada 7 Oktober 2011. Tuduhannya sama yakni penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan LDH pada Juni 2007 pada saat proses jual-beli tanah oleh Korindo Group. Lagi-lagi, laporan tersebut dihentikan demi hukum oleh Polda Kepri pada 10 Juni 2013. “Pertimbangannya sama dengan laporan pertama, bahwa perbuatan jual-beli tanah di Pulau Bintan bukan merupakan suatu tindak pidana,” papar LDH.

Namun, pihak Korindo rupanya tidak puas dengan penghentian proses hukum atas LDH. Selanjutnya, Korindo Group mengajukan praperadilan hingga memenangkan upaya hukum tersebut. Alhasil, LDH pun ditetapkan sebagai tersangka hingga menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pada 2015, LDH dinyatakan bebas oleh PN Tanjung Pinang yang kemudian diperkuat oleh putusan MA pada 2016.

Ketiga, Korindo Group kembali membuat laporan polisi di Polda Kepri pada 20 Mei 2015. Pihak terlapor adalah Mus dengan tuduhan TPPU yang berkaitan dengan tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dituduhkan sebelumnya kepada LDH. Namun laporan tersebut kemudian ditarik oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri, yang saat ini masih dalam proses penyidikan.

“Kami yang sudah diputus bebas oleh MA saja, masih harus menghadapi gugatan hukum yang sebetulnya adalah kasus yang sama. Kok bisa?” LDH mempertanyakan.

Mus dan LDH tidak tinggal diam saja menerima perlakuan hukum yang mereka alami. Seiring perjalanan kasus tersebut, berbagai upaya hukum juga sudah ditempuh Mus dan LDH. Antara lain, Mus melaporkan balik Chairman Korindo Group, Seung Eun Ho ke Bareskrim Mabes Polri tertanggal 7 November 2013. 

Tuduhannya adalah pidana penggelapan dan penipuan atas penguasaan sertifikat-sertifikat tanah. Laporan ini kemudian dilimpahkan Bareskrim ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun penyidikan kasus ini dihentikan Polda Metro Jaya pada 15 Januari 2015 dengan alasan tidak cukup bukti.

Berikutnya, Mus kembali melaporkan pihak Korindo Group pada 11 September 2015 ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Laporan ini hingga kini masih dalam proses penyidikan. 

Selanjutnya, atas vonis bebas yang diterimanya, LDH juga melaporkan balik Kim Jong Nam (pihak Korindo Group) ke Bareskrim Mabes Polri pada 14 Januari 2016. Tuduhannya adalah dugaan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Laporan ini kemudian dilimpahkan Mabes Polri ke Polres Bintan, Kepri. 

“Tetapi kok sampai sekarang belum ada perkembangan terbaru? Apakah karena yang bersangkutan adalah ‘orang besar’ sehingga tidak tersentuh hukum?” ujar Mus mendesak.

Merasa proses hukum di kepolisian tidak berpihak ke mereka, Mus dan LDH juga mengadu ke Satgas Pokja IV Kemenko Perekonomian. Dalam laporan ke Pokja IV tertanggal 13 September 2017 disebutkan, perbuatan Chairman Korindo Group yang masih belum mendapatkan penyelesaian dan ketegasan dari aparat penegak hukum telah menimbulkan gangguan dalam berinvestasi di atas lahan seluas 108 hektar tersebut. “Dengan mengadu ke Satgas Pokja IV, kami sangat berharap ada ketegasan dari aparat hukum dalam kasus ini,” harap LDH.

Selanjutnya, LDH juga mengharapkan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang saat ini dalam proses seleksi merupakan sosok yang betul-betul memiliki integritas dan keberanian. 

“Kompolnas sangat penting ikut turun tangan menyelesaikan kasus ini. Ada baiknya Kompolnas menegur pihak kepolisian agar serius menegakkan hukum. Jangan sampai tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” pungkas LDH.

Argo memastikan semua laporan polisi akan diproses hingga tuntas kendati yang dilaporkan adalah Bos Korindo Group yang tergolong ‘orang besar’.
Mabes Polri Jamin Bos Korindo Group Tetap Diproses Hukum

Argo memastikan semua laporan polisi akan diproses hingga tuntas kendati yang dilaporkan adalah Bos Korindo Group yang tergolong ‘orang besar’.

Tim Bizlaw | Kamis, 12 Maret 2020 - 08:01 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Argo Yuwono menegaskan tidak ada seorangpun yang kebal hukum di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Demikian dikemukakan Argo menanggapi macetnya laporan polisi Mus dan LDH terhadap Chairman Korindo Group Seung Eun Ho dan Kim Jong Man (pihak Korindo Group).

Diketahui, Mus dan LDH melaporkan Chairman Korindo Group Seung Eun Ho atas tuduhan pidana penggelapan dan penipuan atas penguasaan sertifikat-sertifikat tanah. Namun sayangnya, laporan yang dibuat pada 11 September 2015 ke Bareskrim Mabes Polri tersebut hingga kini nasibnya masih menggantung. 

LDH juga melaporkan balik Kim Jong Man (pihak Korindo Group) ke Bareskrim Mabes Polri pada 14 Januari 2016. Tuduhannya adalah dugaan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Laporan ini kemudian dilimpahkan Mabes Polri ke Polres Bintan, Kepri. 

“Tetapi kok sampai sekarang belum ada perkembangan terbaru? Apakah karena yang bersangkutan adalah ‘orang besar’ sehingga tidak tersentuh hukum?” ujar Mus mendesak, dalam keterangannya.

Menjawab hal tersebut, Argo memastikan semua laporan polisi akan diproses hingga tuntas kendati yang dilaporkan adalah Bos Korindo Group yang tergolong ‘orang besar’. “Tak ada yang kebal hukum di republik ini. Semua pasti diproses hukum, siapapun dia. Polri tidak pernah tebang-pilih dalam menegakkan hukum,” jawab Argo di Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Saat ditanyakan kapan kepastian proses hukum terhadap Bos Korindo Group tersebut, Argo kembali memastikan semua laporan polisi pasti ditindaklanjuti. “Tinggal tunggu waktu saja, yang pasti Polri selalu profesional menjalankan tugasnya,” ujar Argo.