OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009.
OECD: Dampak Serbuan Virus Corona Lebih Buruk dari Krisis Ekonomi, Ekonomi Dunia Tumbang

OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009.

Triaji | Rabu, 04 Maret 2020 - 15:27 WIB

Dampak ekonomi wabah virus corona bisa lebih buruk daripada yang diperkirakan sebelumnya. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009.

Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah perekonomian China. Sebagai negara manufaktur raksasa dunia saat ini mengalami penurunan drastis. Rantai pasokan terganggu menyebabkan pelambatan produksi.

Seperti diberitakan BBC Indonesia, OECD memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada angka 2,4%, turun dari angka 2,9% pada bulan November.

Namun menurut mereka, apabila wabah ini menjadi lebih intensif lagi, pertumbuhan bisa hanya tinggal 1,5%, hampir separuh dari tahun lalu.

Ini dinyatakan sesudah Bank of England menyatakan akan membantu menstabilkan pasar, yang mengalami kerugian minggu lalu.

Menurut perkiraan OECD, ekonomi global akan pulih lagi ke angka pertumbuhan 3,4% pada tahun 2021.

Ini dibuat dengan asumsi epidemi di China akan mencapai puncaknya pada kuartal pertama tahun ini, dan wabah di tempat lain berlangsung ringan dan bisa dikendalikan.

Namun gambaran ini bisa lebih buruk seandainya virus menyebar luas di Asia, Eropa dan Amerika Utara.

Terendah sejak 2008

Sepanjang bulan Februari, ekonomi China mengalami pertumbuhan terendah sejak tahun 2005 seiring langkah pemerintah menangani penyebaran virus.

Menurut data dari Kantor Statistik Nasional China (ONE), patokan Purchasing Managers' Index (PMI) dari sektor manufaktur jatuh 14,3 poin ke 35,7 setelah sebelumnya mencapai angka 50 poin pada bulan Januari tahun ini.

Angka ini merupakan rekor terendah. Sebelumnya angka terendah terjadi pada November 2008 ketika dunia terlanda krisis finansial global.

Angka PMI dihitung dengan data dari survei bulanan ke perusahaan sektor swasta dan menjadi indikator kunci bagi kesehatan ekonomi suatu negara serta bisa menggerakkan pasar keuangan.

Sektor manufaktur dunia saat ini sepertiganya berada di China.

China juga menjadi eksportir terbesar dunia, maka kejatuhan angka PMI meerka akan memiliki dampak kepada negara-negara lain.

Minggu lalu, prediksi dampak penanganan virus corona terhadap perdagangan dan ekonomi global sudah diumumkan.

Lembaga konsultan Capital Economics yang berkantor di London memperkitakan wabah ini akan menghabiskan biaya hingga 280 milar dolar AS, hanya pada tiga bulan pertama tahun 2020.

Angka ini lebih besar daripada anggaran tahunan Uni Eropa, setara kira-kira pendapatan Microsoft atau Apple, dan delapan kali lipat anggaran tahunan pemerintah Nigeria.

Organisasi ini juga bekerja sama dengan Bank Dunia untuk membantu negara-negara mendapatkan beberapa peralatan medis, seperti masker medis dan peralatan pernapasan, yang digunakan untuk menghindari tertular virus
Perangi Wabah Corona, IMF Kucurkan Rp708 Triliun untuk Seluruh Dunia

Organisasi ini juga bekerja sama dengan Bank Dunia untuk membantu negara-negara mendapatkan beberapa peralatan medis, seperti masker medis dan peralatan pernapasan, yang digunakan untuk menghindari tertular virus

Izza | Kamis, 05 Maret 2020 - 08:00 WIB

Sampai saat ini, lebih dari 80 negara sudah terjangkit wabah virus corona atau COVID-19. Harus diakyui, virus yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini ini mempengaruhi berbagai macam aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi.

Karenanya, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengumumkan paket bantuan US$ 50 miliar atau setara dengan Rp708 triliun guna membantu memerangi wabah mematikan tersebut, Rabu (04/03/2020).

Seperi dilansir, CNBC-Internasional, Georgieva mengatakan, uang tersebut akan segera tersedia untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan pasar berkembang. Sebagian besar uang itu akan bebas bunga dan untuk berpartisipasi, negara-negara yang akan mendapatkannya tidak perlu memiliki program yang sudah ada sebelumnya dengan IMF.

"Apa yang kami lakukan saat ini adalah meninjau negara demi negara apa kebutuhan keuangannya, dan terlibat dengan negara-negara ini untuk memastikan mereka mengetahui sumber daya ini dan kami dapat segera menanggapi mereka," kata Georgieva.

"Kami berada dalam tahap awal keterlibatan, tetapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami akan bertindak sangat cepat saat permintaan datang," lanjutnya.

Menurut Georgieva, IMF ingin melihat kucuran uang tersebut digunakan untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan dan kemudian untuk program stimulus fiskal yang ditargetkan dan untuk membantu likuiditas.

Organisasi ini juga bekerja sama dengan Bank Dunia untuk membantu negara-negara mendapatkan beberapa peralatan medis, seperti masker medis dan peralatan pernapasan, yang digunakan untuk menghindari tertular virus.

Sebelumnya, Bank Dunia mengumumkan program US$ 12 miliar (Rp170 triliun) pada hari Senin (02/03/2020) untuk membantu negara-negara miskin berurusan dengan konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari epidemi.

Negara-negara di seluruh dunia juga harus mempertimbangkan untuk membuat langkah-langkah untuk membantu perekonomian selama perlambatan ekonomi, seperti menawarkan jalur kredit untuk bisnis yang lebih kecil dan program untuk membayar pekerja yang harus tinggal di rumah.

"Kami pikir sekarang saatnya untuk mengambil tindakan pencegahan jika wabah menjadi lebih parah," kata Georgieva.

Georgieva juga sempat mengatakan pada hari Rabu sebelumnya bahwa, "Kita dihadapkan dengan melemahnya permintaan secara umum, dan itu terjadi melalui kepercayaan dan melalui saluran spillover, termasuk perdagangan dan pariwisata, harga komoditas, kondisi keuangan yang ketat."

"Mereka menyerukan respons kebijakan tambahan untuk mendukung permintaan dan memastikan pasokan kredit yang memadai," tambahnya.

Pengumuman ini datang di tengah tindakan terkoordinasi dari bank sentral global. Federal Reserve AS juga mengumumkan pemangkasan 50 basis poin dan Bank Kanada menindaklanjuti dengan langkah yang sama besarnya.

Setidaknya, Hingga kini sudah ada lebih dari 95.000 kasus virus corona yang dikonfirmasi di seluruh dunia. Wabah tersebut juga sudah menyebar ke enam benua dan lebih dari 70 negara secara global. Di sisi lain, ini juga sudah menyebabkan pembatasan perjalanan yang parah di pusat ekonomi utama, yakni China dan Italia.
 

Merebaknya Covid-19 di sejumlah negara berdampak pada penurunan harga energi dalam tiga bulan ini.
Virus Corona Rusak Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Listrik April 2020

Merebaknya Covid-19 di sejumlah negara berdampak pada penurunan harga energi dalam tiga bulan ini.

Triaji | Kamis, 05 Maret 2020 - 16:11 WIB

Merebaknya virus corona membuat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpikir ulang untuk menaikkan tarif listrik. Rencananya, pemerintah akan menaikkan tarif listrik pada April hingga Juni tahun ini.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan keputusan ini diambil karena melihat kondisi ekonomi yang saat ini terjadi.

Terlebih, saat ini tengah merebak Virus Corona (Covid-19) sehingga turut serta berdampak pada daya beli, daya saing dan kondisi ekonomi di masyarakat. "Adanya Corona turut menekan kondisi ekonomi sehingga kurang menggembirakan," ujarnya, Rabu, (4/3).

Menurutnya, merebaknya Covid-19 di sejumlah negara berdampak pada penurunan harga energi dalam tiga bulan ini.

Padahal, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi salah satu dari empat parameter lain dalam membentuk harga listrik.

Adapun ketiga parameter lainnya yang turut serta membentuk tarif listrik yakni kurs rupiah, inflasi dan harga patokan batubara.

"Sekarang turun semua. sumber daya energi kan berlebih dan makin murah. Secara logika tarif turun, bukannya naik," katanya.

Dia mengungkapkan keputusan untuk menaikkan atau menurunkan tarif listrik bukan lah hal yang mudah karena ada sejumlah pertimbangan lainnya yakni beban PLN, pembayaran subsidi dan kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah.

Terlebih, kebijakan tak melakukan penyesuaian tarif listrik ini telah dilakukan sejak 2017 lalu sehingga tidak bisa dengan leluasa menyesuaikan tarif listrik non subsidi dengan mengikuti pergerakan harga dari parameter yang ditentukan.

Padahal, skema penyesuaian tarif listrik dengan mengikuti fluktuasi harga seharusnya sudah diberlakukan sejak 2014.

"Sejak 2017 enggak ada kenaikan tarif. Ini bukan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya tetapi pada saat terakhir ditetapkan penyesuaian tarif di 2017. Harus lihat ke belakang juga untuk bisa turun atau naik tarif listriknya," tuturnya.

Meski tak ada penyesuaian tarif listrik di kuartal II, pihaknga menjamin PT PLN (Persero) tak merugi. Pasalnya, pemerintah telah menyediakan dua skema pembayaran bagi PLN yakni pemberian subsidi listrik dan kompensasi.

"Subsidi dibayar per bulan. Untuk mekanisme kompensasi harus dihitung dan menunggu audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ucap Rida seperti dikutip tempo.co.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menambahkan tak ada perubahan tarif listrik pada kuartal II tahun ini karena mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

Pada November 2019 hingga Januari 2020, parameter ekonomi makro rerata per tiga bulan menunjukkan perubahan.

Salah satunya, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp13.939,47, lalu nilai Indonesia crude price (ICP) menjadi US$65,27 per barel dengan tingkat inflasi rata-rata 0,29% dan harga patokan batubara sebesar Rp783,13 per kilogram (kg)

"Mengikuti empat parameter makro tersebut seharusnya diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik. Akan tetapi, Pemerintah mempertahankan agar tarif listrik tidak naik pada periode April - Juni demi menjaga daya beli dan daya saing," terangnya.

Berikut tarif tenaga listrik untuk kuartal II tahun 2020 yakni

1. Rp1.467,28 /kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu R-1 rumah tangga kecil dengan daya 1300 VA, R-1 rumah tangga kecil dengan daya 2200 VA, R-1 rumah tangga menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 rumah tangga besar dengan daya 6.600 VA ke atas, B-2 bisnis menengah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, P-1 kantor pemerintah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, dan penerangan jalan umum.

2. Rp1.352/kWh untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM).

3. Rp1.114,74/kWh untuk pelanggan tegangan menengah, yaitu B-3 Bisnis besar dengan daya di atas 200 kVA dan P2 Kantor Pemeritah dengan daya di atas 200 kVA.

4. Rp996,74/kWh untuk pelanggan tegangan tinggi,yaitu I-4 Industri besar dengan daya 30 MVA ke atas.


Lebih lanjut, Kementerian ESDM meminta PLN agar dapat terus berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan memacu penjualan tenaga listrik secara lebih agresif.

"Ini agar Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dapat diupayakan lebih efisien," ujar Agung.

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakata-Bandung dihentikan sementara waktu mulai tanggal 2 Maret 2020.
Mangkrak Dihantam Virus Corona? Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Disetop

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakata-Bandung dihentikan sementara waktu mulai tanggal 2 Maret 2020.

Triaji | Minggu, 01 Maret 2020 - 03:07 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menginstruksikan untuk menghentikan sementara waktu proyek pembangunan Kereta Cepat Jakata-Bandung mulai tanggal 2 Maret 2020. Apakah karena dampak virus corona?

"Betul dihentikan untuk sementara waktu," ujar Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Danis Sumadilaga saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (29/2).

Danis memastikan, alasan penghentian sementara proyek kereta cepat tersebut pada intinya berkaitan dengan sistem manajemen konstruksi, pelaksanaan manajemen konstruksi yang kurang memperhatikan hal-hal berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,lingkungan misalnya menghalangi akses jalan.

"Kemudian tumpukan-tumpukan material yang mengganggu di pinggir-pinggir, drainase yang tertimbun serta tertutup sehingga menimbulkan banjir, dan juga manajemen keselamatan serta cara kerjanya. Pada intinya itu saja," katanya dikutip Antara.

Terkait rencana Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan memanggil pihak-pihak terkait mengenai penghentian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui hal tersebut.

"Saya belum tahu. Saya kira bagus, intinya untuk kebaikan bersama dan peningkatan, agar bisa berlanjut kembali namun dengan proses yang lebih baik," ujar Danis.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginstruksikan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menghentikan sementara proyek pembangunan mulai tanggal (2/3/2020) selama dua minggu, karena proyek tersebut menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta - Cikampek yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kelancaran logistik.

Sebelumnya PT Kereta Cepat Indonesia China melakukan tindakan preventif terhadap kondisi cuaca ekstrem belakangan ini dengan mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek lingkungan baik itu di proyek maupun di daerah sekitar sekaligus menetapkan langkah-langkah strategis sehingga pembangunan bisa tetap berlangsung dengan lancar.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Chandra Dwiputra mengatakan bahwa beberapa penanganan teknis telah dilakukan oleh Proyek KCJB ke sejumlah titik banjir.

Disisi lain, saat ini Proyek KCJB juga melakukan tindakan pemulihan terhadap kerusakan akses jalan di samping jalan tol Cikampek Km+4 sekitar exit tol Jatiwaringin yang sengaja dibangun untuk memudahkan akses warga.

Selain melakukan penanganan bencana, secara paralel ketiga kontraktor KCJB (Sinohydro, WIKA dan CREC) berinisiatif melakukan penyisiran dan penanggulangan ke sejumlah titik yang berpotensi menjadi penyebab banjir dan longsor, yakni dengan pemantauan pemantauan pada sejumlah pintu air sungai dan saluran air yang berada di sekitar lokasi proyek untuk memastikan berfungsi dengan normal.

Dia menuturkan proyek KCJB juga melakukan pemulihan pada akses warga yang rusak akibat banjir serta eluruh pengerjaan proyek KCJB senantiasa memperhatikan kaidah – kaidah yang diperlukan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa saja tertunda karena terdampak virus corona atau COVID-19.

"Kita belum bisa berandai-andai. Karena kita bisa juga speed up untuk kejar target itu. Tapi kita memang super hati-hati melihat ini. Kita tidak mau komen tapi bisa saja terjadi tertunda (penundaan) kalau berkepanjangan virus corona ini," kata Luhut dalam Coffee Morning bersama media di Jakarta, Selasa (25/2).

Selain berimbas pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Luhut mengungkapkan dampak virus corona juga dikhawatirkan menghambat penyelesaian proyek-proyek di kawasan sekitar Morowali, Weda Bay dan Konawe di Indonesia Timur.

Menurut Luhut dikutip Antara, saat ini ada proyek miliaran dolar AS yang tengah berlangsung di ketiga wilayah itu diantaranya terkait industri baja tahan karat (stainless steel) hingga carbon steel.

"Itu juga punya dampak penyelesaian proyeknya yang kemudian ekspor yang harusnya tahun ini, ada yang tertunda beberapa bulan, ada yang mungkin sampai akhir tahun atau awal tahun depan," katanya.

Luhut mencontohkan berkurangnya ekspor itu lantaran banyak pekerja asal China di kawasan industri tersebut yang belum kembali ke Indonesia sehingga menyebabkan produksi berhenti sementara.

Justru, ada hal lain yang jauh lebih menyeramkan dari virus asal Wuhan, China tersebut.
Lebih Seram dari Corona, Ini Virus Lebih Mematikan Versi Airlangga

Justru, ada hal lain yang jauh lebih menyeramkan dari virus asal Wuhan, China tersebut.

Tim Bizlaw | Rabu, 04 Maret 2020 - 21:20 WIB

Teror virus corona yang telah masuk ke Indonesia harus diakui menimbulkan banyak kepanikan. Namun, bagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, virus corona sebetulnya bukanlah hal yang perlu ditakuti berlebihan.

Justru, ada hal lain yang jauh lebih menyeramkan dari virus asal Wuhan, China tersebut.

"Virus yang lebih ditakutkan adalah virus kepanikan, virus ketakutan dan virus melalui media-media yang tidak bertanggung jawab," ujar Airlangga.

Hal ini diucapkan Airlangga di hadapan para peserta Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam lokakarya Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Airlangga kemudian meminta masyarakat agar tenang menghadapi isu corona seperti tidak belanja sembako secara berlebihan.

"Jadi ini yang harus kita jaga (tetap tenang) sementara kita juga tetap menjaga perekonomian nasional," sambungnya.

Airlangga memastikan pemerintah tidak tinggal diam mengatasi kepanikan corona. Berbagai upaya seperti peluncuran berbagai kebijakan stimulus untuk sektor pariwisata hingga sektor riil sudah dilaksanakan.