Di lapangan ini banyak hantu, problem-nya paling besar ini apalagi hantunya hantu berdasi.
Bos BKPM: Investasi Terhambat Karena Ulah ‘Hantu Berdasi’

Di lapangan ini banyak hantu, problem-nya paling besar ini apalagi hantunya hantu berdasi.

Pardosi | Senin, 10 Februari 2020 - 14:54 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merasa lega setelah realisasi investasi pada 2019 mengalami peningkatan. Target Rp 792 triliun ternyata bisa dilampaui menjadi Rp Rp 809,6 triliun atau mencapai 102,7% dari target.

Bahlil bercerita, saat ditugaskan Presiden Jokowi sebagai Kepala BKPM pada Oktober 2019 lalu, investasi yang masuk baru sekitar Rp 600 triliun. Namun dalam tempo dua bulan, investasi ternyata bisa melonjak hingga Rp 809,6 triliun. 

Menurut Bahlil, ada investasi mangkrak yang nilainya mencapai Rp 708 triliun. Lalu dengan kerja keras, investasi mangkrak itu bisa dieksekusi sebesar Rp 186 triliun. Lantas, apa saja sih yang membuat investasi kerap berujung mangkrak?

Dikatakan Bahlil, terdapat sejumlah alasannya. Antara lain, arogansi sektoral di tingkat kementerian/lembaga, hingga di tingkat Pemprov, Pemkab, Pemkot, adanya regulasi tumpang tindih, dan panjangnya rentang birokrasi.

"Maka seluruh kewenangan perizinan yang ada di kementerian teknis berdasarkan Inpres nomor 7 yang merujuk pada UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal maka pelimpahan tentang K/L tersebut sudah diserahkan ke BKPM,” beber Bahlil di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Dijelaskan Bahlil, mulai 3 Februari 2020, seluruh penanaman modal telah diserahkan ke BKPM termasuk pemberian insentif fiskal, tax allowance, tax holiday, pajak impor barang modal. Hal ini dilakukan agar para investor mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi. "Agar mudah bagi teman-teman pengusaha dan investor yang mengurus izinnya agar mendapatkan kepastian," katanya.

BKPM juga ditugaskan membuat norma standar pengurus Kementerian Lembaga izin. Norma ini penting agar proses yang tadinya 10 tahun atau 5 tahun bisa diatur 1 bulan, 3 bulan tergantung jenis izin yang diajukan.

Akan tetapi, sambung Bahlil, dalam proses menyelesaikan investasi yang mangkrak tidak cukup dengan pendekatan regulasi tetapi juga melakukan pendekatan lapangan. "Kenapa? karena regulasi tidak mampu menyelesaikan persoalan lapangan. Di lapangan ini banyak hantu, problem-nya paling besar ini apalagi hantunya hantu berdasi, regulasinya bagus tapi kalau waktunya tidak kita mainkan, nggak akan selesai itu barang," katanya.

Siapa sih ‘hantu berdasi’ itu? Bahlil menjelaskan hantu berdasi tak lain adalah makelar tanah. Namun, Bahlil yang mengaku pernah menjadi makelar tanah selama 16 tahun, sangat paham sepak terjang makelar tanah dan bagaimana bernegosiasi agar komitmen investasi tetap berjalan.

Salah satu contoh, lanjut Bahlil, kasus investasi Lotte Chemical di Cilegon, Banten yang selama tiga tahun tak kunjung selesai prosesnya di lapangan. Padahal nilai investasinya mencapai US$ 4,2 miliar. Bahkan Vale yang akan berinvestasi di bidang Nikel di Sulawesi Tenggara senilai US$ 2,9 milar selama 4 tahun tak kunjung rampung izinnya.

"Alhamdulillah oleh tim BKPM menyelesaikan dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan," papar Bahlil.

Masih ada gubernur lain, tepatnya di sebuah provinsi di Pulau Kalimantan.
Ternyata Nggak Cuma Anies, di Kalimantan Ada Gubernur Rasa Presiden

Masih ada gubernur lain, tepatnya di sebuah provinsi di Pulau Kalimantan.

Pardosi | Rabu, 19 Februari 2020 - 14:52 WIB

Istilah 'Gubernur Rasa Presiden' kembali mencuat permukaan. Istilah yang sebelumnya populer ini disematkan kepada Anies Baswedan yang oleh pendukungnya dicap sebagai gubernur rasa presiden. Anies dinilai sukses membangun Jakarta melalui sejumlah terobosannya.

Namun ternyata bukan hanya Anies yang mendapat julukan itu. Masih ada gubernur lain, tepatnya di sebuah provinsi di Pulau Kalimantan. Bedanya, gubernur tersebut malah mempersulit investasi, tak seperti Anies yang dinilai pendukungnya memang layak menjabat presiden.

Saking kuatnya gubernur, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sampai mengeluh. Bahlil tak habis pikir dengan ulah gubernur yang selalu menghambat masuknya investasi. Padahal, sambung Bahlil, segala urusan investasi kini telah diserahkan ke BKPM sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Melalui Inpres tersebut, kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi di daerah dilimpahkan dari gubernur, bupati, dan walikota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Sayangnya, masih ada satu gubernur di Kalimantan yang menolak Inpres tersebut hingga dirinya menyebut gubernur tersebut merasa seperti presiden.

"Saya tidak bisa sebut siapanya. Tapi mudah-mudahan ada sebuah perasaan bahwa siapa sesungguhnya," kata Bahlil di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Bahlil menjelaskan ulah gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat. Saat ditanya izin usaha di sektor apa saja yang terdampak, dirinya menjelaskan mulai dari perkebunan hingga tambang. Namun usaha di sektor tersebut ada di seluruh wilayah Kalimantan, sehingga sulit dikerucutkan provinsi mana yang dimaksud Bahlil.

"Izin-izin itu ada di izin kebun, pertambangan, ada juga di izin-izin yang lain yang semuanya itu berdampak. Terjemahkan sendiri deh," jawabnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan mengetahui adanya gubernur yang bertingkah seperti presiden ketika melakukan rapat koordinasi dengan kepala-kepala dinas di daerah.

"Saya kan rapat koordinasi terus dengan kepala-kepala dinas provinsi. Saya juga rapat terus dengan kepala-kepala dinas kabupaten, saya mendengar dari mereka," ujar Bahlil.

Isran menegaskan, setiap daerah termasuk Kaltim selalu mendukung apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.
Isran Noor Jawab Bos BKPM: Saya Bukan Gubernur Rasa Presiden

Isran menegaskan, setiap daerah termasuk Kaltim selalu mendukung apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.

Ishak/Media Indonesia | Kamis, 20 Februari 2020 - 08:34 WIB

Pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut ada seorang gubernur di Kalimantan yang berlagak seperti Presiden, mulai menemui titik terang. Setidaknya, menurut pengakuan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, pernyataan bos BKPM tersebut tidak ditujukan untuk dirinya.

Menurut Isran, pernyataan ''gubernur rasa presiden'' yang disebut Bahlil harus dimaknai secara menyeluruh. "Itu gorengan media. Saya tidak tahu ada statement itu. Tapi saya yakin itu dikutip sepotong-sepotong, tidak utuh," ujar Isran Rabu, (19/2/2020) malam.

Isran kemudian kembali mengklarifikasi terkait maksud pernyataannya pada awal Februari 2020 yang akan menghentikan pembangunan ibu kota baru jika merusak hutan. Menurut Isran, pernyataan tersebut tidak mungkin menimbulkan tudingan gubernur rasa presiden yang dialamatkan kepadanya.

"Janganlah media membentur-benturkan. Setiap daerah pasti mengikuti arahan pusat. Soal investasi atau apapun. Apalagi soal ibu kota baru," ujarnya.

Isran menegaskan, setiap daerah termasuk Kaltim selalu mendukung apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Sehingga ia berharap media massa juga menyajikan informasi secara utuh. "Pahami maksudnya jangan dipotong-potong," ujar mantan Bupati Kutai Timur tersebut.

Diketahui, Bahlil Lahadalia mengeluhkan hambatan investasi di daerah. Anehnya, sambung Bahlil, masih ada satu gubernur di Kalimantan yang enggan menyerahkan wewenang perizinan berusaha dan investasi ke BKPM melalui PMPTSP.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang Bapak Presiden kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," kata Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Bahlil disebut hanya kebetulan saja menemukannya di Kalimantan. Sebab pada dasarnya, banyak kepala daerah yang selama ini merasa seperti ‘raja-raja kecil’.
Lapor Pak Bahlil, di Sulawesi Utara Ada Investasi Mangkrak 12 Tahun

Bahlil disebut hanya kebetulan saja menemukannya di Kalimantan. Sebab pada dasarnya, banyak kepala daerah yang selama ini merasa seperti ‘raja-raja kecil’.

Tim Bizlaw | Kamis, 20 Februari 2020 - 13:51 WIB

Kejengkelan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menyebut ada gubernur di Kalimantan yang berlagak presiden bukanlah pernyataan berlebihan. Faktanya memang seperti itu, bahwa segelintir kepala daerah justru sering mempersulit masuknya investasi ke daerahnya. Bahlil menyebutnya: ego sektoral. Kalangan pengamat ekonomi setuju dengan cap negatif itu. Bahkan, Bahlil disebut hanya kebetulan saja menemukannya di Kalimantan. Sebab pada dasarnya, banyak kepala daerah yang selama ini merasa seperti ‘raja-raja kecil’.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo menjelaskan, aksi mempersulit oleh kepala daerah bahkan telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Tepatnya sejak era otonomi daerah berlaku pada 1999 lalu. Kepala daerah cenderung bertindak seenaknya karena merasa dipilih langsung oleh rakyat. "Lho, seluruh Indonesia kasusnya, bukan Kalimantan saja, mungkin dia (Bahlil) lagi ke Kalimantan saja ketemunya. Masalah ini di seluruh Indonesia sudah ada puluhan tahun," sebut Agus.

Tak berlebihan Agus mengucapkan tudingan itu. Setidaknya bila mencermati banyaknya investasi di daerah yang akhirnya bernasib buruk lantaran diperlakukan tidak adil. Sudah berinvestasi dalam jumlah triliunan, izin-izinnya malah dipersulit. Salah satu contoh kasus mangkrak yang mungkin luput dari pantauan bos BKPM adalah proyek penambangan bijih besi di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawasi Utara (Sulut). Hingga kini, nasibnya masih menggantung meski sudah dirintis sejak 2008 silam.

Adalah PT Mikgro Metal Perdana (MMP), sebuah perusahaan patungan antara investor China dan pengusaha lokal, yang pontang-panting ditimpa sejumlah persoalan. Mulai dari hampir tertipu oknum pejabat di sebuah kementerian hingga diprotes masyarakat setempat. Kisah MMP dimulai ketika Menteri ESDM (saat itu) Jero Wacik di era SBY menerbitkan IUP Operasi Produksi lewat Keputusan Menteri Nomor 3109K/30/MEM/2014."

Namun, pihak MMP mencurigai ada yang tak beres terkait pengurusan izin tersebut. Informasi yang dihimpun bizlaw.id mengungkapkan adanya sejumlah oknum pejabat di kementerian terkait yang berjanji hendak membantu perusahaan itu. Namun belakangan terindikasi sebagai upaya penipuan. 

Selain soal setoran fulus, sang oknum pejabat tersebut juga memberi syarat lain berupa pengalihan nama atas kepemilikan saham. Alasannya, nama perusahaan itu sudah kadung tercemar dan sulit dipulihkan. Si pejabat berjanji akan mengembalikan sahamnya apabila izin beroperasi kembali telah dikantongi. 

Celakanya, MMP tak pernah beroperasi hingga izinnya kembali dicabut di era Jokowi. Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) terhitung sejak 20 Maret 2017 telah mencabut IUP Operasi Produksi milik MMP yang tertuang dalam Keputusan Menteri nomor 1361 K/30/MEM/2017 yang diteken oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan.

MMP belum menyerah hingga pada November 2017, tim dari Kemenko Kemaritiman turun ke lokasi. Tujuannya, melakukan verifikasi. Pada 15 Maret 2018, persoalan itu dibahas di Kemenko Kemaritiman. Rapat dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Pemprov Sulut, perwakilan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tim Teknis Pokja IV Percepatan Investasi dan Kebijakan Ekonomi, Ahli Hukum Tata Usaha, dan perwakilan MMP. 

Ahli Hukum Tata Usaha yang diundang mengatakan seharusnya PT MMP sudah bersih dari masalah hukum setelah adanya Akta Perdamaian, Penetapan Pencabutan Perkara, Surat dari Mahkamah Agung. Sementara Bos MMP, Yang Yongjian menegaskan perusahaannya tidak mungkin melanggar aturan. Ia berharap bisa kembali mendapatkan IUP yang telah dicabut oleh Kementerian ESDM. 

"Secara hukum IUP Eksplorasi PT MMP adalah sah karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht mengadili bahwa IUP Eksplorasi PT MMP adalah sah, sehingga dijadikan dasar untuk penerbitan IUP Operasi Produksi oleh Menteri ESDM," tulis Yang dalam sebuah laporan yang diajukan ke kementerian terkait tertanggal 7 Agustus 2018.

Lagi-lagi, usaha MMP hingga kini belum menuai hasil. Masyarakat di sekitar lokasi tambang MMP yakni masyarakat Desa Ehe, Kabupaten Minahasa Utara bahkan sudah mengadu ke DPRD Sulut pada Senin (15/10/2018). Mereka mendesak agar izin MMP kembali diterbitkan Kementerian ESDM. Alasannya, kehadiran MMP akan memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat.

“Kenapa setelah masyarakat menerima, pemerintah sendiri yang mencabut izin di sana. Padahal banyak anak-anak di desa kami yang bersekolah atau kuliah atas bantuan MMP. Jadi kami sangat menyesalkan bila dicabutnya izin MMP. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pencabutan izin MMP. Karena kami sangat mengharapkan desa kami bisa kembali bergerak dengan bantuan MMP,” ujar Takumansang selaku Kaur Pemerintahan Desa Ehe.

Menyikapi itu, Anggota Komisi III DPRD Sulut yang juga masuk dalam Pansus Pertambangan dan Mineral mengaku dari sejak awal sangat konsen terhadap MMP karena keprihatinan dalam iklim investasi di Sulawesi Utara.

“Investasi pertambangan adalah investasi jangka panjang. Dengan dampak pencabutan izin investasi saya yakin mempengaruhi iklim investasi di Sulut. Teriakan-teriakan dan isi hati dari masyarakat seperti ini harus diperjuangkan. Kita harus melihat secara objektif. Kami akan mati-matian memperjuangkan hal ini,” ungkap Masengi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Stevanus Vreeke Runtu juga ikut berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Pulau Bangka tersebut.

Kira-kira Pak Bahlil, di Sulawesi ada gubernur rasa presiden?

Jadi tadi saya langsung perintahkan ke Menteri Keuangan kalau bisa tahun ini dan kalau enggak bisa tahun depan DAK diberikan pada PTSP.
Sebut 'Hantu Berdasi' dan 'Gubernur Rasa Presiden', Bos BKPM Langsung Dimanja Jokowi

Jadi tadi saya langsung perintahkan ke Menteri Keuangan kalau bisa tahun ini dan kalau enggak bisa tahun depan DAK diberikan pada PTSP.

Ishak | Kamis, 20 Februari 2020 - 21:52 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya sukses membuat kagum Presiden Jokowi. Diketahui, Bahlil dalam sepekan terakhir rajin membongkar beberapa hambatan investasi di daerah seperti adanya ‘hantu berdasi’ hingga ‘gubernur rasa presiden’.

Di saat yang sama, Bahlil kemudian meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh daerah mendapat kucuran dana alokasi khusus (DAK) dari APBN. Permintaan inilah yang langsung dikabulkan Presiden alias langsung ‘cair’. Bahlil langsung dimanja oleh Jokowi.

“Jadi tadi saya langsung perintahkan ke Menteri Keuangan kalau bisa tahun ini dan kalau enggak bisa tahun depan DAK diberikan pada PTSP," ujar Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 yang diselenggarakan BKPM di Jakarta, Kamis (20/1/2020).

Menurut Jokowi, alokasi DAK nantinya akan punya banyak peran seperti memperbaiki manajemen sistem sampai sosialisasi. Jokowi menegaskan, Dinas PMPTSP memang perlu meningkatkan kecepatan dalam melayani masyarakat. "Karena ingin Dinas PMPTSP di daerah bisa naik kelas," jelasnya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa DAK penting disalurkan agar dinas PMPTSP bisa lebih bertanggungjawab dalam menjadi perpanjangan tangan BKPM di daerah. Hal ini agar DPMPTSP dapat melayani perizinan dan investasi dengan cepat sekaligus mampu membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi investor. 

“Jangan merasa yang ada di kantor PTSP yang disampaikan Pak Bahlil tadi merasa di kelas 2 bahkan kelas 3. Saya ingin kantor PTSP di rangking pertama," tandas Jokowi.

Sebelumnya Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Untuk itu dia meminta Menkeu Sri Mulyani untuk memberikan DAK kepada DPMPTSP.

Bahlil beralasan, selama ini DPMPTSP seperti dianaktirikan karena suku dinas lainnya mendapatkan DAK. Adapun DAK adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu yang tujuannya mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

"Selama ini kan kebijakan pemerintah pusat selalu dipaksakan ke daerah, kadang-kadang kita tidak mengerti apa maunya daerah. Kami rapat sama mereka melahirkan banyak poin, tapi ada tiga poin penting. Mereka ini merasa seperti anak tiri di bangsa ini. Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK-nya untuk kabupaten kota," ujar Bahlil.