Buzzer tak hanya menggaungkan segala aktivitas politik panutannya. Bahkan tak jarang, mereka menebar hoax lawan politik sang panutan.
Bisnis Renyah Buzzer Politik, Digaji Hingga Rp50 Juta

Buzzer tak hanya menggaungkan segala aktivitas politik panutannya. Bahkan tak jarang, mereka menebar hoax lawan politik sang panutan.

Arry Anggadha | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 10:44 WIB

Aktivitas buzzer politik di Indonesia terus berkembang. Lewat akun sosial media, mereka mengelu-elukan tokoh politik yang dibelanya.

Mereka tak hanya menggaungkan segala aktivitas politik panutannya. Bahkan tak jarang, mereka menebar hoax lawan politik sang panutan.

Berdasarkan penelitian dari lembaga riset Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) pada 2017, salah satu karakter umum dari para buzzer adalah mereka memiliki jaringan luas sehingga mempunyai akses ke informasi kunci atau penting.

Selain itu, karakter umum lainnya dari para buzzer adalah memiliki kemampuan untuk memproduksi konten, persuasif, dan digerakkan oleh motif tertentu, misalnya oleh bayaran atau keinginan sukarela.

Para peneliti dalam riset kemudian mendefinisikan buzzer sebagai individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu. “Ringkasnya, buzzer adalah pelaku buzzing --membuat suara-suara bising seperti dengung lebah,” tulis mereka.

Riset berjudul “Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia” ini juga mengungkap bahwa fenomena buzzer hadir sejak media sosial mulai bermunculan di 2006. Saat itu Twitter menjadi senjata bagi buzzer untuk bekerja.

Dalam riset itu disebutkan, aktivitas buzzer ini benar-benar muncul pada 2009. Saat itu, buzzer digunakan oleh sejumlah brand untuk kepentingan promosi.

Mereka kemudian mengembangkan sayap menjadi buzzer politik. Puncaknya yakni pada 2012, atau saat gelaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Lebih lanjut, mereka juga menuliskan, “penggunaan buzzer secara luas untuk kepentingan politik” terjadi pada ajang Pilpres 2014. Dan pada gelaran Pilgub DKI 2017, “buzzer kembali digunakan untuk kepentingan politik.”

Menurut para peneliti, keterlibatan buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik telah berkontribusi negatif terhadap citra dan pemaknaan khalayak terhadap buzzer. “Sejak saat itu buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial,” simpul para peneliti.

Fenomena buzzer politik ini pun menarik perhatian dua ilmuwan Universitas Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard. Mereka membuat laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.

Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.

Selain itu ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial.

Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot.

Berdasarkan isinya konten-konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar.

Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta.

Di Indonesia para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di Youtube.

Para peneliti dalam laporan ini secara umum menemukan bahwa manipulasi opini publik memanfaatkan media sosial dilakukan oleh 70 negara di seluruh dunia pada 2019, naik dari hanya 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017.

"Penggunaan propaganda komputasional untuk membentuk perilaku publik via media sosial sudah menjadi umum, sudah bukan lagi aksi dari segelintir aktor jahat," tulis para peneliti dalam laporan itu.

China, menurut penelitian itu, adalah negara yang paling aktif dalam propaganda di media sosial. Tidak hanya memengaruhi publik di dalam negeri, propaganda China juga sudah menyasar khalayak global.

"Pada 2019 pemerintah China mulai menggerakan platform media sosial global untuk mencemarkan perjuangan demokrasi di Hong Kong," bunyi laporan itu lebih lanjut.

Temuan menarik lain dari laporan itu adalah bagaimana Facebook menjadi alat utama yang digunakan oleh pasukan siber atau buzzer di seluruh dunia. 

Dari situ, isu soal buzzer Istana menggelinding. Sosok Kakak Pembina mulai dibicarakan.
Siapa Kakak Pembina Buzzer Pendukung Jokowi?

Dari situ, isu soal buzzer Istana menggelinding. Sosok Kakak Pembina mulai dibicarakan.

Nikolaus Siswa | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 19:19 WIB

Sebuah unggahan lawas soal aktivitas buzzer politik pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi viral di sosial media. Dalam tangkapan layar soal unggahan itu menyoal 'Kakak Pembina' dari buzzer-buzzer itu.

Tangkapan layar itu berasal dari fanpage Facebook situs Seword. Dalam postingan itu memuat foto beberapa orang pegiat media sosial seperti Denny Siregar hingga Pepih Nugraha.

"Tim ini memang tak terlihat. Selain Kakak Pembina dan Presiden, tak ada yang benar-benar tahu komposisi tim ini. Seperti halnya Avengers, setiap orang saling menjaga, menahan diri untuk tidak mengambil gambar. Tapi saya pikir momen ini sayang untuk tidak dibagikan dan diceritakan," demikian tulis Seword dalam akun Facebook-nya, 2 Mei 2019 lalu.

Foto disertakan, menunjukkan banyak orang duduk di atas kursi sambil memegang ponsel atau tablet. Banyak di antara mereka berjaket model bomber dengan tempelan gambar Merah Putih di bagian lengan kanan.

Nama-nama juga disebut dalam penjelasan postingan Facebook itu, yakni Yusuf Muhammad, Denny Siregar, Katakita, Abu Janda, Aldi El Kaezzar, Pepih Nugraha, Info Seputar Presiden, Redaksi Indonesia, Eko Kuntadhi, Komik Kita, Komik Pinggiran, Habib Think, Salman Faris, dan Sewordcom.

"Semua datang dari berbagai daerah, memenuhi panggilan Kakak Pembina," tulis Seword.

Dari situ, isu soal buzzer Istana menggelinding. Sosok Kakak Pembina mulai dibicarakan.

Pendiri Seword, Alifurrahman S Asyari mengungkap sosok kakak pembina yang dimaksud dalam foto tersebut.

"Kakak pembina yang dimaksud adalah sudut pandang admin kami. Bahwa ini pasti ada pimpinannya. Istilah kakak pembina sebenarnya ada juga di kalangan penulis Seword. Panggilan pada saya, selain bos, ketua, mas dan lain-lain," kata Alif dilansir dari detikcom, Sabtu (5/10/2019).

Alif mengaku tidak tahu soal sosok kakak pembina yang dimaksud. "Sebab itu cuma beberapa kali pertemuan saat nobar. Tapi memang selalu ada istilah itu, 'undangan dari kakak pembina'. Mungkin kalau (pakai kata) bos sudah biasa," ungkapnya.

Alif kemudian mencoba mengingat-ingat. Panggilan 'kakak pembina' dia ketahui pertama kali dari undangan via WhatsApp dari anggota tim media sosial Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Nama anggota tim media itu adalah Mbak Retha. 'Kakak Pembina' di undangan itu bertindak sebagai pihak pengundang.

"Dulu saya di WA sama siapa gitu, Mbak Retha, diundang nobar. Sebagai pendukung Jokowi ya datang aja. (Mbak Retha) Orang relawan di situ juga mas. Bagian yang menghubungi pegiat sosmed kayaknya," sambungnya.

Persepsi populer berkembang, mereka-mereka yang terpotret berkumpul di bawah arahan Kakak Pembina adalah buzzer Istana. Namun Alif membantahnya. Soalnya, tak ada duit dari Istana Kepresidenan yang masuk ke kantong Alif dan kawan-kawannya.

"Kalau ada anggapan buzzer Istana sama dengan dibayar Istana, itu nggak benar. Karena tanpa dibayar pun Seword udah dukung Jokowi dan kami mandiri dari iklan dan service apps," tegas Alif saat ditanya soal label 'buzzer Istana' yang tersemat pada dirinya dan medianya.

Soal isu kakak pembina, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sudah memberikan jawaban. Dia membantah orang-orang istana sebagai kakak pembina. "Ha-ha-ha.... Yang mana lagi? Saya belum pernah baca itu," ujarnya.

Moeldoko pun menilai para buzzer perlu ditertibkan. "Saya pikir memang perlu (ditertibkan). Kan ini kan yang mainnya dulu relawan, sekarang juga pendukung fanatik," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, para buzzer cenderung tak ingin sosok yang diidolakannya diserang. Namun, bila itu terjadi, disebut Moeldoko, para buzzer tersebut pasti bereaksi.

Buzzer memiliki peran besar untuk menggiring opini publik, salah satunya menggunakan media sosial.
Menguak Cara Kerja Buzzer Politik Demi Naikkan Pamor Panutan

Buzzer memiliki peran besar untuk menggiring opini publik, salah satunya menggunakan media sosial.

Nikolaus Siswa | Sabtu, 05 Oktober 2019 - 12:56 WIB

Pernah melihat akun media sosial yang kerap mengelu-elukan tokoh politik? Bahkan tak ragu menebar hoax ‘lawan’ sang panutan. Bisa jadi akun-akun tersebut adalah buzzer politik.

Secara harfiah, kata buzzer diartikan sebagai pendengung. Jika mengacu pada suatu kegiatan, kurang lebih tugasnya adalah mendengungkan informasi sampai heboh, lalu netizen pun mempercayai hal tersebut.

Tugas utama seorang buzzer memang begitu. Bahkan, aksi mereka dinilai bisa ikut mengangkat isu-isu panas untuk membesarkan branding tokoh politik yang didukung.

Lambat laun, buzzer pun memiliki peran besar untuk menggiring opini publik, salah satunya menggunakan media sosial. Dengan ‘kekuatannya’ tersebut, barisan buzzer kini ampuh dijadikan ujung tombak politikus untuk meraih kemenangan.

Cara Kerja Buzzer Politik

Dilansir dari Cekaja, fenomena buzzer kini tak bisa dipisahkan dari kontestasi politik di Indonesia. Antara buzzer dan kubu politik berlaku simbiosis mutualisme, namun caranya saja yang kadang meresahkan publik dengan hoax atau informasi ‘berat sebelah’. Narasinya benar-benar tak jauh dari kesan propaganda.

Buzzer umumnya dibuat berkelompook. Tim ini memiliki 200 akun media sosial. Beberapa di antara mereka ditugaskan untuk mendorong isu-isu pesanan demi menyerang atau bertahan lewat media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram.

Agar trending, Twitter setidaknya butuh seribu cuitan dalam waktu intens singkat dari seluruh Indonesia. Lalu disiasati juga pakai tagging area supaya bisa tembus trending topic nasional, tidak hanya di provinsi.

Kegiatan buzzing memiliki dua aspek penting, yakni pesan yang ingin disampaikan dan cara agar pesan itu tersebar seluas-luasnya. Awalnya mereka akan membuat materi terlebih dulu. Kemudian jika sudah ‘matang’, serempak akan disebar ke media sosial.

Dalam beraksi, ada tiga model yang dilakukan buzzer. Pertama, menggunakan BOT, yaitu perangkat lunak atau aplikasi untuk menjalankan komando secara otomatis di internet, termasuk memposting hal berbau politik yang memihak.

Kedua, pakai akun-akun palsu. Cirinya memiliki jumlah post, followers, dan following yang sedikit.  Ketiga, meminta banyak akun untuk retweet atau like postingannya.

Ulah Buzzer yang Terbongkar

Baru-baru ini, ulah buzzer penebar hoax ada yang terbongkar. Memanfaatkan timing saat anak-anak STM ikut berdemonstrasi,  dibuatlah ‘skenario’ lewat WAG (WhatsApp Group) seolah mereka dibayar untuk melakukan aksi unjuk rasa tersebut.

Mulanya akun Twitter @OneMurtadha mengunggah screenshot WAG anak-anak STM, dengan sepenggal caption menghebohkan. Chat palsu itu berisi sejumlah demonstran yang menagih uang bayaran demo. Namun bila diperhatikan, banyak kejanggalan di dalamnya. Seperti nomor-nomor provider ‘Si Merah’ yang jelas bukan pasarnya anak sekolah.

Akun SJW (Social Justice Warrior) @opposite6890 pun berinisiatif membongkar nomor-nomor yang ada di WAG tersebut. Ternyata, semua nomor telepon adalah milik anggota polisi. Usai terbongkar habis, postingan yang buzzer yang sempat menyebarkan hoax itu pun tiba-tiba dihapus.

Bedanya dengan Influencer

Buzzer memiliki kelas yang berbeda dengan influencer. Influencer singkatnya adalah seseorang yang dapat memberi pengaruh kepada banyak orang, melalui tulisan, gambar dan apa yang dia lakukan. Tiap postingan mengandung value bagi pengikutnya.

Sedangkan tugas buzzer lebih sederhana, menyebarkan informasi seluas-luasnya. Maka dari itu, tarif yang dipatok seorang buzzer pun tak semahal tarif influencer. Seba buzzer cenderung bekerja dengan target kuantitas, sementara influencer lebih mengedepankan kualitas.

Namun jika kedua jasa ini dipergunakan, hasil yang didapat akan lebih maksimal. Informasi berhasil tersebar, publik pun semakin percaya karena adanya testimoni terkait berita tersebut dari seorang influencer.

Perlu Ditertibkan

Pekerjaan sebagai buzzer, hingga saat ini belum ada peraturan resmi yang mengikat. Jadi memang bebas-bebas saja dilakukan. Akan tetapi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, para buzzer dari kubu manapun perlu lebih ditertibkan. Buzzer sebaiknya juga tidak menggunakan kalimat yang menyerang lawan politik idolanya.

Memang sulit mempercayai informasi yang tersebar di dunia maya. Terlebih setelah fenomena buzzer semakin menyeruak.

Moeldoko memastikan bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi tidak antikritik.
Jawab Soal Buzzer Pemerintah, Moeldoko: Mereka Tidak Ingin Idolanya Disakiti 

Moeldoko memastikan bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi tidak antikritik.

Triaji | Kamis, 03 Oktober 2019 - 18:47 WIB

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko akhirnya angkat bicara soal para pendengung (buzzer) pemerintah di media sosial perlu ditertibkan. Namun, katanya, penertiban itu bukan hanya untuk buzzer pemerintah.

"Saya pikir memang perlu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (3/10). "Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak. Bukan hanya satu pihak, kedua belah pihak."

Mantan Panglima TNI ini menanggapi kritik publik terhadap para buzzer di media sosial, terutama dari kubu pemerintah. Menurutnya, para buzzer di media sosial adalah para relawan atau pendukung fanatik calon presiden. Maka pesan yang dilontarkan tidak terkendali dalam satu komando. Para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang atau disakiti sehingga masing-masing bereaksi.

Karenanya, yang paling penting adalah kesadaran bersama untuk menurunkan ketegangan di antara para pendukung tokoh politik. Kemudian bisa ditata ulang cara berkomunikasinya.

Para pendengung, lanjut Moeldoko, tetap bisa membela idola mereka tanpa harus menyerang atau menjelek-jelekkan lawan politik. Cukup dengan memilih diksi yang tepat.

Bahkan Moeldoko upaya menyerang harus ditinggalkan sebab pemilu sudah berakhir. Dia menyarankan para buzzer menggunakan bahasa yang ramah meski tetap mengkritik.

"Buzzer-buzzer itu harus ditinggalkan, lah. Kritik, sih, kritik tapi tidak harus dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang enggak enak juga didengar," ucapnya.

Moeldoko menceritakan bincang-bincangnya dengan pegiat media sosial pendukung pemerintah. Dia menyatakan berpesan kepada mereka agar bersikap lebih dewasa dan tidak emosional. Namun disadari ada hambatan yakni adanya polarisasi di masyarakat.

Dia memastikan bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi tidak antikritik. Tapi, Moeldoko meminta, kritik tersebut disampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan menghina.

"Kalau sepanjang kritik, oke-oke saja, biasa. Enggak alergi kami," tutur Moeldoko.
 

Partai Aceh melaporkan Denny Siregar atas dugaan melakukan ujaran kebencian mengenai Aceh, dua bulan silam.
Ujaran Kebencian Denny Siregar Macet di Bareskrim Mabes Polri

Partai Aceh melaporkan Denny Siregar atas dugaan melakukan ujaran kebencian mengenai Aceh, dua bulan silam.

Triaji | Kamis, 03 Oktober 2019 - 18:09 WIB

Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, melalui Juru Bicara Muhammad Saleh, mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta. Mereka mempertanyakan tindak lanjut pelaporan terhadap buzzer Denny Siregar.

Muhammad Saleh mengatakan, Partai Aceh melaporkan Denny Siregar atas dugaan melakukan ujaran kebencian mengenai Aceh, dua bulan silam. Untuk diketahui, perwakilan Partai Aceh mendatangi Bareskrim Polri, Rabu (2/10).

"Setelah dua bulan sejak laporan kami sampaikan, hingga kini belum ada tindaklanjut atas pelaporan tersebut,” kata Saleh.

Sebelumnya,  seperti diberitakan Modusaceh.co, melalui laporan polisi, Nomor: LP/B/0657/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, DPA PA melaporkan Denny Siregar, berupa perbuatan tindak pidana penghinaan/ujaran kebencian melalui media elektronik.

Itu sebabnya, melalui surat Nomor: 0138/DPA-PA/IX/2019, tanggal 30 September 2019, DPA Partai Aceh, meminta penjelasan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian melalui Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian RI di Jakarta.

"Surat sudah diterima staf bagian administrasi Bareskrim di lantai dua," kata Saleh.

Menurut Saleh, surat dengan perihal mohon penjelasan ini dimaksudkan sebagai hak warga negara (pelapor) untuk mendapatkan kepastian hukum.

"Kalau memang laporan itu tidak bisa dilanjutkan, kami mohon pihak Bareskrim Mabes Polri menyampaikan secara resmi kepada kami," tegasnya.

Sebelumnya, melalui jejaring media sosial YouTube yang diunggah 9 Juli 2019, Denny Siregar sangat tendensius, melontarkan kata-kata dan kalimat, terkait rencana pelaksanaan Qanun Hukum Keluarga, yang salah satu pasalnya, mengatur tentang tata cara poligami di Aceh.