Cerita korupsi di Indonesia tercatat sejak bangkrutnya VOC pada 1799. Kongsi dagang yang memiliki armada kapal hampir di seluruh dunia itu meninggalkan utang 140 juta gulden
Upaya Pemberantasan Korupsi Setengah Hati di Indonesia

Cerita korupsi di Indonesia tercatat sejak bangkrutnya VOC pada 1799. Kongsi dagang yang memiliki armada kapal hampir di seluruh dunia itu meninggalkan utang 140 juta gulden

Arry Anggadha | Kamis, 19 September 2019 - 15:51 WIB

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menemui jalan terjal. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai akan melemahkan kinerja Komisi Antirasuah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah payung hukum untuk membentuk KPK. Dalam UU tersebut, KPK diberi wewenang dan kekuasaan luar biasa, antara lain mencekal, menyadap telepon, photocopy, dan electronic banking dianggap sebagai bukti, menjalankan pembuktian terbalik (omkering van het bewijslast), mengambil alih perkara korupsi jika polisi atau jaksa dianggap kurang serius menangani suatu perkara korupsi, dan lain-lain.

Pada 2012, muncul wacana revisi UU KPK. Wacana itu muncul di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya saja, saat itu Presiden SBY menyatakan belum tepat waktunya merevisi UU KPK.

Wacana kembali muncul pada 2015. Saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Usulan itu disampaikan saat rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi.

Lama tak terdengar, tiba-tiba pada 5 September 2019, DPR menggelar rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Rapat paripurna ini hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang anggota. Seluruh anggota yang hadir menyetujui hal tersebut dalam rapat yang berdurasi singkat.

Presiden Jokowi pun sepakat sejumlah usulan revisi yang diajukan DPR. Dan dalam kurun 13 hari, revisi UU KPK akhirnya disahkan.

Baca Juga: Wajah Baru KPK, Tanpa Kasus Korupsi Kakap dan Operasi Tangkap Tangan

Ada 7 hal yang direvisi dari UU KPK yang berusia 17 tahun itu. Revisi itu terkait kedudukan KPK, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, mekanisme SP3, koordinasi dengan penegak hukum lainnya, mekanisme penggeledahan, dan sistem kepegawaian KPK.

Para pegiat antikorupsi menilai revisi itu justru akan melemahkan KPK. Apalagi dengan hadirnya dewan pengawas, mekanisme SP3, hingga sistem kepegawaian.


Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Bicara pemberantasan korupsi di Indonesia selalu menemui jalan terjal. Hal itu terlihat dari zaman pemerintahan Soekarno hingga saat ini.

Titik tekan dalam persoalan korupsi sebenarnya adalah masyarakat masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi. Ibarat penyakit, sebenarnya sudah ditemukan penyebabnya, namun obat mujarab untuk penyembuhan belum bisa ditemukan.

Cerita korupsi di Indonesia tercatat sejak bangkrutnya VOC pada 1799. Kongsi dagang yang memiliki armada kapal hampir di seluruh dunia itu meninggalkan utang 140 juta gulden. Kebangkrutan itu ditengarai karena perilaku koruptif para pengurusnya.

Pada era Presiden Soekarno, pemerintah berbenah. Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo melalui suratnya bernomor 728/M.K tanggal 8 Oktober 1955, meminta pemberantasan korupsi dilakukan dengan memperbaiki peraturan yang ada.

Baca Juga:  Ini Kekayaan Eks Pegiat Antikorupsi yang Bekerja di Istana, Johan Budi dan Teten Masduki

Pada masa orde lama ini, pemerintah telah membentuk dua badan pemberantasan korupsi. Pertama, Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran).

Presiden Soekarno menunjuk Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan AH Nasution dan Prof. M Yamin serta Roeslan Abdulgani untuk memimpin lembaga ini.

Paran bertugas mengumpulkan daftar kekayaan pejabat negara. Tugas ini tak gampang. Pejabat korup di masa itu ketar-ketir. Berbagai cara mereka gunakan untuk menentang sepak terjang tiga serangkai antikorupsi itu.

Salah satu kiat yang digunakan, para pejabat menolak menyerahkan daftar kekayaannya kepada ke Paran. Mereka meminta menyerahkannya langsung ke Presiden.

Belakangan, para pejabat itu menggunakan jurus pemungkasnya; sistem politik. Soekarno pun tak berdaya. Akhirnya, kandaslah upaya memerangi korupsi tiga serangkai itu.

Tugas Paran diserahkan kepada pemerintah berkuasa, yakni Kabinet Juanda.

Soekarno kembali mecanangkan gerakan antikorupsi pada 1963. Melalui Keputusan Presiden No 275 tahun 1963, Presiden Sukarno menghidupkan upaya pemberantasan korupsi.

Lagi-lagi, Soekarno menunjuk Nasution menjadi ketua dan dibantu Wiryono Prodjokusumo. Gerakan antikorupsi kali ini bersandi "Operasi Budhi". Tugasnya adalah meneruskan kasus korupsi hingga ke pengadilan.

Target lainnya adalah membongkar perusahaan negara yang bobrok. Ternyata ini menjadi masalah. Dirut Pertamina saat itu menolak diperiksa.

Si Dirut langsung melapor ke Soekarno dan minta ditugaskan ke luar negeri. Gawatnya Soekarno setuju. Tumpullah Operasi Budhi. Bahkan untuk menyentuh pegawai kelas dua yang korup pun mereka tak berdaya.

Kendati demikian, Operasi Budhi mencatat prestasi menyelamatkan uang negara Rp 11 miliar. Angka yang cukup besar di masa itu.

Belakangan justru Soekarno yang merasa terusik dengan Operasi Budhi. Masalahnya, Nasution mencium korupsi dalam pemerintahan Soekarno.

Itulah sebabnya Wakil Perdana Menteri Soebandrio mengumumkan pembubaran Paran dan menghentikan Operasi Budhi. Soekarno menyatakan memimpin sendiri pemberantasan korupsi.


Era orde baru
Pada era ini, Presiden Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena diangap sebagai sarang korupsi dan 'pat gulipat'.

Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa, akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof Johannes, IJ Kasimo, Mr Wilopo dan A Tjokroaminoto. Tugas mereka yang utama adalah membersihkan antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Namun komite ini hanya 'macan ompong' karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon pemerintah.
Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib dibentuklah Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat.

Tak lama setelah Opstib terbentuk, suatu ketika timbul perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Laksamana Sudomo dengan Nasution. Hal itu menyangkut pemilihan metode atau cara, di mana Nasution menganggap bahwa apabila ingin berhasil dalam memberantas korupsi, maka harus dimulai dari atas. Di samping itu, Nasution juga menyarankan kepada Laksamana Sudomo agar memulai dari dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opstib pun hilang ditiup angin tanpa menimbulkan bekas sama sekali.

Era reformasi
Presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Andojo. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Sejak itu, Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan KKN.

Di samping membubarkan TGPTPK, Gus Dur juga dianggap sebagian masyarakat tidak bisa menunjukkan kepemimpinan yang bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Setelah Gus Dur lengser dan digantikan Megawati Soekarnoputri, terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang itu melandasi lahirnya KPK pada 2003.

Baca Juga:  Revisi UU KPK Bisa Untungkan Mafia Tambang, Ini Faktanya

Selama KPK hadir, sudah berulang kali diserang melalui judicial review. Tujuannya melemahkan kewenangan yang dimiliki KPK. Pasal yang paling sering digugat di Mahkamah Konstitusi itu adalah kewenangan KPK soal penyadapan. Padahal, ini merupakan senjata KPK selama ini dalam menggelar operasi tangkap tangan (OTT).

Serangan tak hanya pelemahan melalui judicial review. Tapi juga menyerang para pimpinannya.


Dua Komisioner KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah sempat jadi tersangka

Pada kepemimpinan KPK jilid II, Kepala Bareskrim Polri Jenderal Susno Duadji menyerang KPK karena disadap. Pertarungan KPK dengan Polri ini kemudian dikenal sebagai "Cicak vs. Buaya".

Serangan pun makin bertubi-tubi. Di legislatif, Ketua DPR kala itu, Marzuki Alie, berkali-kali mengusulkan KPK dibubarkan dan merevisi UU KPK. Sementara di pihak eksekutif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mengingatkan KPK saat menyebutnya sebagai lembaga superbody yang berbahaya.

Menurut SBY, kekuasaan KPK terlalu besar tanpa kontrol memadai. Besan SBY, Aulia Pohan ditangkap di era yang sama.


Besan Presiden SBY, Aulia Pohan, dijerat dalam kasus BI

Kemudian di era Abraham Samad (2011-2015), KPK kembali mendapat serangan dari eksekutif dan legislatif. Muncul wacana revisi UU KPK dengan substansi menyunat kewenangan lembaga itu. Di DPR, Komisi Hukum menahan proyek gedung KPK. Padahal gedung yang mereka tempati sudah tak memadai lagi.

Dari Polri, penyidik senior KPK Novel Baswedan ditersangkakan oleh Polda Bengkulu. Di era yang sama, Mabes Polri menarik penyidiknya sehingga jumlah penyidik tinggal 62. Padahal, ada puluhan kasus yang sedang ditangani. Di antaranya rekening gendut perwira Polri, bailout Century, dan kasus STNK/plat nomor.

Di era Agus Raharjo yang dimulai sejak 2015, penyidik Novel Baswedan disiram air keras hingga membutakan sebelah matanya. Upaya mengebiri KPK juga tak kunjung padam kendati dukungan masyarakat untuk KPK mengalir deras.

Baca Juga:  Irjen Firli Jadi Ketua KPK, Komisioner dan Penasihat Langsung Mundur

Melihat sejarah pemberantasan korupsi yang panjang, lembaga antikorupsi tidak pernah berjalan dengan mulus.

Akankah KPK akan berjalan mulus di era kepemimpinan Irjen Firli Bahuri nanti? Kita tungu saja sepak terjang KPK dengan wajah baru ini.

KPK juga kini tidak bisa langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena masih harus menunggu terbentuknya dewan pengawas.
Wajah Baru KPK, Tanpa Kasus Korupsi Kakap dan Operasi Tangkap Tangan

KPK juga kini tidak bisa langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena masih harus menunggu terbentuknya dewan pengawas.

Triaji | Selasa, 17 September 2019 - 19:03 WIB

Penyidikan kasus-kasus korupsi besar yang ditangani oleh KPK berpotensi akan terhenti dengan disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang KPK menjadi undang-undang.

Hal tersebut lantaran adanya penambahan pasal 70C pada revisi UU tersebut yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

"Artinya jika revisi UU KPK disahkan, katakanlah misalnya hari ini atau besok, maka pada hari itu juga semua proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi di KPK hari ini akan berhenti," ujar Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril, Selasa (17/9).

Oce mengatakan, ketentuan pasal tersebut dapat menghentikan penyidikan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang tengah ditangani oleh KPK, lantaran lembaga anti rasuah itu harus tunduk pada undang-undang yang baru.

Dia mencontohkan tentang butir revisi mengenai sinergitas antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi. Adanya poin tersebut membuat ke depannya KPK tidak bisa serta merta langsung bertindak ketika menangani perkara korupsi.

"Artinya kalau pekan depan KPK mau menuntut sebuah perkara, maka KPK tidak bisa lakukan karena KPK harus menunggu koordinasi dengan Kejagung," kata dia.

Oce menambahkan, KPK juga kini tidak bisa langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena masih harus menunggu terbentuknya dewan pengawas.

"Maka OTT ini harus menunggu dewan pengawas terbentuk, sampai izinnya ada. Jadi ini akan vakum, jadi pemberantasan korupsi ke depan akan vakum dan kasus besar di KPK akan vakum, akan berhenti," kata dia.

Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I periode 2019-2020 menyetujui hasil revisi Undang-Undang tentang KPK untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah pembahasan tingkat dua pengambilan keputusan tentang Rancangan UU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (14/9)

Pertanyaan Fahri dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR yang hadir. Berdasarkan laporan Fahri Hamzah terdapat 289 anggota DPR RI yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota DPR.
 

Jokowi masih berkomitmen memberantas korupsi.
Moeldoko Minta Jangan Nyinyirin Jokowi Soal Komitmen Korupsi

Jokowi masih berkomitmen memberantas korupsi.

Triaji | Selasa, 17 September 2019 - 18:51 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak tak berpandangan 'nyinyir' kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena telah sepakat revisi UU KPK. Katanya, Jokowi masih berkomitmen memberantas korupsi.

"Jangan ada pandangan-pandangan yang 'nyinyir'. 'Pak Jokowi sekarang berubah, tidak komitmen (memberantas korupsi)', dan seterusnya, tidak," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9).

Masyarakat, katanya, harus memahami UU KPK yang sudah berusia 17 tahun ini dalam pelaksanaannya mendapatkan kritik dan berbagai masukan dari sejumlah pihak. Oleh karena itu, DPR menampung aspirasi itu untuk menginisiasi revisi UU KPK.

"Sebagai bentuk wujud akumulatif dari semua itu adalah proses politik berakhir dan inisiasi dilakukan di DPR untuk direvisi," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu mengklaim Jokowi masih memiliki komitmen untuk menguatkan KPK dan memberantas korupsi. Hal ini dapat dilihat dengan sejumlah perbaikan dan penguatan yang dilakukan Jokowi atas draf revisi UU KPK yang disusun oleh DPR itu.

"Kalau pemerintah tidak berkomitmen mungkin tidak banyak koreksi. Buktinya banyak koreksi pemerintah untuk memberikan masukan, revisi itu. Jadi ini sebuah bukti nyata dari situ, Pak Jokowi muncul, sikap komitmennya tidak berubah," tuturnya.

Lebih lanjut, Moeldoko seperti dikutip cnnindonesia.com menyatakan pemerintah bukan tak mengajak pimpinan KPK untuk berbicara mengenai revisi UU KPK. Menurut Moeldoko, seharusnya pimpinan KPK yang datang ke DPR ketika tahu para wakil rakyat itu mengambil inisiatif melakukan revisi UU KPK.

"Jadi sesungguhnya pada awal-awal itu ada inisiasi DPR untuk melakukan revisi KPK, di situ seharusnya seluruh jajaran KPK datang ke DPR. Sehingga proses awal itu berjalan," katanya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu mengatakan revisi UU KPK diselesaikan dengan cepat karena turut mempertimbangkan masa kerja DPR periode 2014-2019 yang akan berakhir dalam hitungan hari. Moeldoko menyebut proses revisi UU KPK hari ini pun sudah selesai setelah disahkan oleh DPR.

"Jadi ini juga berkaitan dengan masa kerja relatif DPR yang tinggal beberapa hari, maka ini juga menjadi perhitungan. Jadi sekali lagi, dari berbagai sisi menjadi pertimbangan oleh pemerintah," ujarnya.
 

Para aktivis yang dikritik antara lain mantan Koordinator ICW, Teten Masduki; dan mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo
Ini Kekayaan Eks Pegiat Antikorupsi yang Bekerja di Istana, Johan Budi dan Teten Masduki

Para aktivis yang dikritik antara lain mantan Koordinator ICW, Teten Masduki; dan mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo

Alexander Setiyadi | Selasa, 17 September 2019 - 16:37 WIB

Mantan pegiat antikorupsi yang bekerja di lingkungan Istana Negara mendapat sorotan. Hal ini terkait dengan langkah Presiden Joko Widodo yang menyetujui revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK.

Adalah Indonesia Corruption Watch atau ICW yang melontarkan kritik tajam kepada para aktivis itu. Kritikan diungkapkan melalui unggahan di akun Instagram mereka, @sahabaticw.

Para aktivis yang dikritik antara lain mantan Koordinator ICW, Teten Masduki; dan mantan Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo. Teten saat ini menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden. Sementara Johan Budi baru saja mengundurkan diri sebagai Juru Bicara Kepresidenan karena terpilih sebagai anggota DPR dari PDI Perjuangan.

Teten menolak berkomentar terkait kritikan dari bekas koleganya di ICW. "Enggak mau komentar lah. Wajar lah mereka marah," kata Teten, Jumat (13/9).

Sementara Johan Budi mengaku secara pribadi tidak setuju dengan revisi UU KPK. "Secara pribadi lho," kata Johan.

"Sebagian pasal dari draft revisi yang beredar itu sebagian memangkas kewenangan KPK dan tidak sesuai dengan tujuan KPK dibentuk," sambungnya.

Baca Juga:  Eks Aktivis Antikorupsi di Istana Dikritik: Teten Pasrah, Johan Budi Tak Setuju

Lalu, berapa kekayaan mereka selama bekerja di Istana?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang dilansir dari laman KPK, Johan Budi memiliki kekayaan sebesar Rp6.684.966.000. Jumlah kekayaan itu dilaporkan Johan saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada 8 Mei 2018.

Baca Juga:  Hilang Sejak Masuk ke Perut Banteng, Johan Budi Tinggalkan Istana Jokowi

Kekayaan itu terdiri dari harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp3.650.000.000. Tanah Johan tercatat tersebar di Tangerang selatan, Jombang, Malang, dan Kota Depok.

Selain itu Johan juga memiliki sejumlah kendaraan seperti Vespa, dua unit mobil Nissan X Trail, dan Toyota Kijang Innova. Total kekayaan berupa kendaraan ini sebesar Rp865 juta.

Johan juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp42,4 juta, dan kekayaan berupa kas sebesar Rp2.127.566.000.

Sedangkan Teten Masduki tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp4.040.877.620. Kekayaan ini tercatat di KPK pada 28 Maret 2018.  

Teten tercatat memiliki kekayaan berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Garut dan Bogor dengan nilai Rp1.302.435.000. Dia juga memiliki mobil Toyota Fortuner Jeep dan Daihatsu Xenia dengan nilai total Rp492.700.000.

Selain itu, Teten memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp218.290.600, kas dan setara kas senilai Rp1.863.352.020, dan harta lainnya sebesar Rp164.100.000. Sehingga total kekayaan Teten sebesar Rp4.040.877.620. 

Baca Juga:
Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan KPK
Membebek Jokowi Soal Revisi UU KPK, PSI Jadi Cibiran di Media Sosial
Irjen Firli Jadi Ketua KPK, Komisioner dan Penasihat Langsung Mundur

Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Fahri Hamzah: Presiden Jokowi Terganggu KPK, Mulai Budi Gunawan Hingga Firli Bahuri

Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Nikolaus Siswa | Rabu, 18 September 2019 - 08:57 WIB

Di tengah gelombang penolakan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya tetap disahkan. Pemerintah dan DPR sepakat merevisi undang-undang yang sudah berusia 17 tahun itu.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyatakan, tidak kaget dengan sikap Presien Joko Widodo yang setuju merevisi UU KPK. Menurutnya, sikap Jokowi ini adalah puncak kekesalannya atas gangguan yang selama ini diciptakan KPK.  

"Nah inilah yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan," kata Fahri lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9).  

Menurutnya, sikap Jokowi yang merasa diganggu KPK sudah teradi sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014.

Fahri menyebut, awalnya Jokowi menaruh kepercayaan pada KPK. Sampai-sampai KPK diberikan kewenangan untuk mengecek rekam jejak calon menteri, sesuatu yang tidak diatur dalam UU.

"Saya sudah kritik pada waktu itu ketika KPK sudah mencoret nama orang. Dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning. Dia bilang yang hijau boleh dilantik, kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian yang merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan. Luar biasa sehingga ada begitu banyak nama-nama dalam kabinet yang diajukan oleh Pak Jokowi dan paropol kandas di tangan KPK," kata dia.

Menurut Fahri, KPK waktu itu merasa bangga karena akhirnya dia diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden. Namun selanjutnya, Fahri menilai KPK justru semakin bertindak berlebihan.

Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih nama Budi Gunawan untuk dikirimkan ke DPR sebagai calon Kapolri. Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Tiba-tiba (Budi Gunawan) ditersangkakan tanpa pernah diperiksa oleh KPK," ujar Fahri.  

Budi yang tidak terima saat itu melawan KPK lewat praperadilan. Ia menang dan lepas dari status tersangka.

Tapi Fahri menilai KPK saat itu terus menggunakan masyarakat sipil, LSM termasuk juga media untuk menyerang sang calon tunggal Kapolri.

"Apa yang terjadi, Budi Gunawan terlempar, dia tidak jadi dilantik. Tetapi begitu Pak Jokowi mencalonkan Budi Gunawan kembali sebagai Kepala BIN, tidak ada yang protes, akhirnya diam-diam saja. Jadi KPK itu membunuh karier orang dengan seenaknya saja, tanpa argumen, dan itu mengganggu kerja pemerintah, termasuk mengganggu kerja Pak Jokowi," ucap Fahri.

Selain Budi Gunawan, Fahri menyebut ada banyak orang yang diganggu oleh KPK secara sepihak, tanpa koordinasi, dan itu menggangu jalannya kerja pemerintah.

Contoh terbaru adalah Kapolda Sumatera Selatan Firli Bahuri yang mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK 2019-2023. Sehari sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR, Firli disebut melanggar kode etik berat saat menjabat deputi penindakan KPK.

"Jadi Pak Jokowi tentu menurut saya merasa terganggu. Sekarang ya, bagaimana Pak Jokowi sebagai mantan pengusaha, orang yang mengerti bahwa dunia usaha itu perlu kepercayaan, dunia usaha itu perlu keamanan, perlu stabilitas. Orang mau invest, bawa duit perlu keamanan, perlu kenyamanan, perlu berita baik, bahwa sistem kita tidak korup, sistem kita ini amanah, sistem kita transparan dan bersih," ujar Fahri.

"Tapi itu terus menerus dilakukan oleh KPK. KPK terus menerus mengumumkan si ini tersangka, si ini tersangka, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MK, pernah dulu di KY, polisi ini, jaksa ini, gubernur ini, bupati itu, semuanya setiap hari diumumkan sebagai tersangka, OTT, ditangkap, dan seterusnya, tokoh-tokoh semua kena, pengusaha juga begitu. Bagaimana orang mau percaya pada sistem kayak begini?" sambungnya.

Fahri mengatakan, dalam rapat konsultasi dengan Presiden, pimpinan DPR sudah mengingatkan soal gangguan-gangguan yang dibuat oleh KPK ini. Menurut dia, keberadaan KPK tak sesuai dengan prinsip sistem presidensialisme yang diemban Indonesia.  

Sebab, dalam sistem presidensialisme, yang dipilih rakyat namanya Presiden. Tidak boleh ada lembaga lain yang lebih kuat, atau seolah-olah lebih kuat, berpretensi mengatur jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.

Sebab, kontrol harusnya ada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

"Nah menurut saya inilah yang menjadi latar mengapa muncul keberanian, dan Pak Jokowi melakukan tindakan itu. Tepat ketika dia berakhir 5 tahun dan akan memasuki 5 tahun berikutnya. Kalau dia tidak lakukan, dia akan mandek seperti yang terjadi dalam 5 tahun belakangan ini," ujar Fahri.  

DPR telah mengesahkan revisi UU KPK. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9).

Pengesahan Undang-Undang KPK ini merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perjalanan revisi ini berjalan sangat singkat.

Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019. Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan.