Pemindahan ibu kota ini sungguh menarik. Dari pengalaman sejumlah negara, perpindahan itu sungguh merepotkan
Punya Ibu Kota Baru Karena Alasan Mistis

Pemindahan ibu kota ini sungguh menarik. Dari pengalaman sejumlah negara, perpindahan itu sungguh merepotkan

Arry Anggadha | Selasa, 27 Agustus 2019 - 15:50 WIB

Ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan. Dua kabupaten di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, nantinya akan memiliki status baru sebagai daerah khusus ibu kota alias DKI.

Pemindahan ibu kota ini sungguh menarik. Dari pengalaman sejumlah negara, perpindahan itu sungguh merepotkan. Bahkan alasan pemindahan itu pun tak masuk di akal. Ada unsur mistisnya.

Seperti yang terjadi saat Myanmar atau Burma memindahkan ibu kota dari Yangoon menuju Naypyidaw yang berada di Kota Pyinmana pada 2005. Pemindahan ini sangat tiba-tiba dilakukan rezim militer yang berkuasa.

Pagi itu, 11 November 2005, para serdadu bergemuruh menuju wilayah utara Burma. Saat itu, penguasa militer Burma dengan cepat memindahkan ibu kota negara itu yang berusia seabad dari Yangoon ke daerah Pyinmana yang terpencil.

Entah dapat wangsit dari langit mana, pemimpin junta militer Jenderal Than Shwe, tiba-tiba memindahkan ibukota negara Myanmar ke kota yang terletak di tengah hutan itu.

Banyak orang mengecam Than Shwe atas aksi nekatnya itu. Ada yang menyebut sang jenderal sudah gila. “Semua orang membenci perpindahan ini, tapi pemerintah sudah gila,” kata Soe, salah seorang anggota keluarga yang dipindahkan seperti ditulis Washington Post, 28 Desember 2005.

Pynmana bukanlah kota seperti yang dibayangkan. Kota itu cuma himpunan cagak beton, jalan tak beraspal yang menyemburkan debu tebal ke lubang hidung. Di kota itu, ribuan PNS dan tentara seperti tinggal di barak pengungsian. Tanpa air bersih dan listrik. Seperti yang mereka rasakan di Yangoon. Banyak yang menyerah, tapi tak bisa kabur dari kota itu.

Pemindahan ini pun terkesan senyap. Dunia bahkan baru tahu lima bulan kemudian, atau pada 26 Maret 2006. Nama ibu kota baru itu Naypyidaw yang artinya Kota Raja.

Menteri Penerangan, Kyaw Hsan berdalih bahwa ibu kota baru itu lebih strategis untuk pemerintahan. Yangoon juga dianggap sudah sumpek. Cuma tersisa sedikit tanah untuk membangun gedung-gedung pemerintah.

Walau diberi penjelasan seperti itu, kebanyakan orang Myanmar menilai perpindahan itu sungguh irasional. “Aku orang Myanmar, tapi seringkali aku tak bisa mengerti apa yang dipikirkan pemerintah,” kata Aung Zaw, editor Irrawaddy – media yang dioperasikan para jurnalis Myanmar di pengasingan.

Yang  paling riuh dibicarakan rakyat Myanmar adalah alasan mistis. Di khayalak ramai-- dari kota-kota hingga ke kampung-kampung--beredar cerita bahwa ramalam dari dunia mistik telah membuat bulu kuduk Jenderal Than Shwe meriang alang kepalang.

Kembali ke Indonesia, kenapa ibu kota harus pindah dari Jakarta ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur?

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jakarta saat ini menyangga beban yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Bahkan, sebagai lokasi bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

"Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara dan air kota ini harus segera kita tangani," ujarnya.

"Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta. Bukan," kata Presiden Jokowi.

"Ini karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf, menyebutkan dengan bertranformasinya Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis maka kota tersebut akan menjadi New York-nya Indonesia. Seperti diketahui, New York merupakan kota pusat ekonomi dan bisnis di Amerika Serikat (AS), sementara Ibu Kota yang merupakan pusat pemerintahan berada di Washington DC.

"Nanti Jakarta akan kehilangan beban, akan membuat kita semakin dinamis. Jakarta itu akan menjadi seperti New York, seperti Sydney," kata Triawan Munaf di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Oleh karena itu, dia menegaskan pemindahan Ibu Kota jangan dipandang negatif. Sebab, yang pindah hanya aktivitas pemerintahan saja. "Sebenarnya gini, kalau pusat pemerintahan tidak usah terlalu dipusingin lah. Pemerintahan pusat, kantor-kantor (yang pindah). Di Kaltim mah hanya kantor-kantor nanti," dia menambahkan.

Selain itu, dia mengingatkan bahwasanya proses pemindahan Ibu Kota tidak lah instan. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk betul-betul memindahkan seluruh aktivitas pemerintahan ke tempat baru.

Dia mencontohkan beberapa negara yang juga melakukan pemindahan Ibu Kota. Sebut saja Malaysia yang memindahkan Ibu Kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Mindahin Ibu Kota (ke Kalimantan Timur) tuh tidak akan cepet. Paling cepat 3 sampai 5 tahun masih berkembang. Inget Putrajaya. Bahkan, kalau tidak salah Canberra itu 30 tahun pindah dari Sydney dan di Amerika tuh pindah terus setiap 2 tahun dulu di awal-awal tuh sebelum akhirnya dipindahin ke Washington DC," tutupnya.

Biaya Rp571 Triliun untuk Bangun Jakarta

Gubernur Anies Baswedan mengakui nantinya Jakarta akan terus menjadi kota perdagangan, kota perekonomian dan jangkauannya global. Karena itu, standar yang dimunculkan dalam ruang publik juga merupakan level global.

Anies mengaku telah melaporkan kebutuhan investasi percepatan pembangunan Jakarta sebesar Rp571 triliun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kebutuhan investasi itu, kata Anies dalam rangka membebaskan Jakarta dari segala bentuk beban, mulai dari kemacetan hingga krisis air bersih. "Jadi, sejak Februari lalu kami sudah membahas di level ratas bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan percepatan," kata Anies.

Ada sembilan proyek yang rencananya akan dibangun Gubernur Anies Baswedan. Sembilan proyek itu adalah:

1. Pengembangan jaringan rel MRT menjadi 223 km, senilai Rp 214 triliun
2. Pengembangan jaringan rel LRT menjadi 116 km, senilai Rp 60 triliun
3. Pengembangan panjang rute TransJakarta menjadi 2.149 km, senilai Rp 10 triliun
4. Pembangunan jaringan rel elevated loopline sepanjang 27 km, senilai Rp 27 triliun
5. Penyediaan pemukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) senilai Rp 90 triliun
6. Peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
7. Peningkatan cakupan air limbah hingga 81% penduduk DKI senilai Rp 69 triliun
8. Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit, senilai Rp 4 triliun
9. Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air, senilai Rp 70 triliun.

Anies bilang, kebutuhan investasi sebesar Rp 571 triliun itu akan ditanggung oleh APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi murni swasta atau BUMN.

Percepatan pembangunan dilakukan meskipun DKI Jakarta sudah lagi tidak mengemban sebagai ibu kota negara. Anies mengungkapkan, DKI Jakarta ke depannya akan tetap menjadi pusat bisnis, keuangan, perdagangan, hingga jasa.

"Jadi kita menargetkan sampai 2030. Dari mana pembiayaan itu ada yang dari swasta, APBD, APBN, ada yang kerja sama (KPBU). Itu sudah dibahas lalu sudah sampai level teknis, karena itu untuk Jakarta percepatan pembangunan tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta itu wacana tetap jalan terus," tegas Anies. 

Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan Indonesia
Ibu Kota Resmi Pindah ke Kaltim, Bagaimana Nasib Jakarta?

Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan Indonesia

Nikolaus Siswa | Senin, 26 Agustus 2019 - 14:14 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur. Nantinya, ibu kota baru itu berada di dua kabupaten yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, " kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Dalam menyampaikan lokasi ibu kota baru, Jokowi turut didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor

Jokowi menjelaskan, di wilayah itu telah tersedia lahan sekitar 180 ribu hektare. Pemindahan ibu kota ini juga akan diikuti oleh industrialisasi di daerah itu.

Jokowi beralasan, dua kabupaten itu dipilih karena memiliki risiko bencana yang paling kecil. "Baik bencana banjir, gempa bumi tsunami, kebakaran hutan, dan gunung berapi," ujar Jokowi.

Selain itu Kaltim dipilih karena lokasi geografinya berada di tengah kepulauan Indonesia. "Ketiga dekat wilayah kota yang berkembang, Balikpapan dan Samarinda," katanya.

Mengenai pendanaan, Jokowi menjelaskan, diperkirakan akan membutuhkan Rp466 triliun. Namun, semua dana itu tidak berasal dari APBN. "Hanya 19 persen dari APBN dan sisanya dari KPBU dan investasi swasta," ujarnya.

Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan.

Lalu setelah ibu kota pindah, bagaimana nasib Jakarta?

Jokowi menjelaskan, Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangungan. Nantinya, Jakarta akan dikembangkan sebagai kota bisnis dan keuangan berskala regional dan global.

"Rencana Pemprov DKI jakarta yang dianggarkan Rp571 triliun tetap dilanjutkan," ujarnya.

KPK: Izin Lahan di Kaltim Lebih Luas dari Daratan, Bagaimana Nasib Ibu Kota Baru

"Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur."

Triaji | Senin, 26 Agustus 2019 - 16:03 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan ibu kota Indonesia pindah ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Pemerintah sudah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan selama tiga tahun terakhir.

"Hasil kajian-kajian itu menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," ungkap Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara Jakarta, Senin, (26/8).

Jokowi menambahkan, lima alasan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. "Kenapa di Kaltim? satu risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor," katanya.

"Kedua lokasi strategis berada di tengah-tengah Indonesia, ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda, keempat memiliki infrastruktur lumayan lengkap dan kelima tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare," tambah Jokowi.

Meski demikian, Kaltim masih menyisakan banyak masalah sebagai ibu kota. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif pernah mengaku ada permasalahan dalam pemberian izin lahan di Kaltim. Di sisi lain, Laode mengatakan, pengusaha juga tidak memiliki komitmen untuk tanggung jawab dalam pemanfaatan lahan. 

"Masak jumlah luas izin seluruh Kalimantan Timur melebihi luas daratannya. Negara apa ini?" kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019). 

Berdasarkan data dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), luas izin lahan di Kalimantan Timur mencapai 13,83 juta hektare. Padahal, luas daratan Kaltim hanya mencapai 12,7 juta hektare. 

Dengan rincian, lahan untuk pemanfaatan kehutanan mencapai 5,619 juta hektare. Di sektor pertambangan ada 5,137 juta hektare. Sedangkan izin perkebunan mencapai 4,255 juta. Masalah tersebut terjadi karena ada penumpukan izin, seperti satu daerah bisa punya dua izin lahan. 
 

Tahapan pertama pemindahan ibu kota itu sebenarnya sudah dimulai sejak 2017
Begini 5 Tahapan Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kutai Kertanegara dan Penajam di Kaltim

Tahapan pertama pemindahan ibu kota itu sebenarnya sudah dimulai sejak 2017

Alexander Setiyadi | Senin, 26 Agustus 2019 - 15:46 WIB

Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindahkan ke wilayah Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Ditargetkan, pada 2024 pemindahan ibu kota ini sudah bisa dimulai.

Dikutip dari Bahan Materi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, tahapan pertama pemindahan ibu kota itu sebenarnya sudah dimulai sejak 2017, yakni penyusunan dan penyelesaian kajian.

Tahapan kedua yakni pada 2020, pemerintah akan mulai melakukan penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan master plan kota, dan perencanaan teknis kawasan.

Pada 2021, tahapan pemindahan ibu kota akan dilanjutkan dengan penyediaan lahan, penyusunan DED Kawasan, dan ground breaking pembangunan ibu kota baru.

Tahapan selanjutnya, pada 2022-2024, pemerintah akan mulai melakukan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan IKN.

Dan pada 2024, diharapkan dapat memulai pemindahan ke ibu kota baru.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ibu kota baru itu akan menempati lahan seluas 180 ribu hektare. "Kawasan induk 40 ribu hektare," kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Bambang menjelaskan, setengah dari total luas ibu kota baru itu adalah ruang terbuka hijau. "Dari 180 ribu hektare itu separuhnya adalah ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung, tidak akan diganggu," tegasnya.

Dia menyebut, di wilayah Penajam Paser Utara ada Hutan Lindung sementara di Kutai Kartanegara terdapat hutan konservasi Bukit Soeharto. "Justru akan kita rehabilitasi, hutan lindung di Kalimantan Timur tidak akan diganggu," ujarnya.

Mengenai kepemilikan lahan untuk ibu kota baru, Bambang mengungkapkan, sebagian besar adalah milik pemerintah. "Bahwa ada pihak ketiga yang sedang mengerjakan sesuatu di lahan itu, kita bisa ambil sewaktu-waktu, dan kalau diperlukan ganti rugi lahan," ujarnya. 

Agung Podomoro menawarkan properti bertajuk Borneo Bay City di Kalimantan Timur
Tawarkan Properti di Dekat Ibu Kota Baru, Saham Agung Podomoro APLN Langsung Melambung

Agung Podomoro menawarkan properti bertajuk Borneo Bay City di Kalimantan Timur

Alexander Setiyadi | Selasa, 27 Agustus 2019 - 13:58 WIB

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) langsung gerak cepat menawarkan properti di wilayah dekat ibu kota baru, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Penawaran ini dilakukan satu hari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru akan berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur itu.

Dalam iklan yang dipasang di harian Kompas, Agung Podomoro menawarkan properti bertajuk Borneo Bay City di Kalimantan Timur. Properti ini ditawarkan dengan harga mulai Rp700 juta.

Baca Juga: Gercep, Agung Podomoro Langsung Jualan Properti Rp700 Juta di Dekat Ibu Kota Baru

Properti Borneo Bay City terletak di Jl Sudirman No. 1 Balikpapan. Lokasi ini dekat dengan pusat bisnis dan perkantoran swasta juga pemerintah. Lokasi ini hanya berjarak 9 kilometer atau 15 menit dari Sams Sepinggan International Airport. Yang tak kalah pentingnya adalah jarak properti ini ke ibu kota negara RI hanya 20 menit saja.

Iklan itu pun efektif membuat saham APLN melambung. Mengutip data Yahoo Finance, Selasa (27/8/2019) pukul 13.45 WIB, saham emiten properti ini melompat 9,39 persen dari level pembukaan di level Rp181 menjadi Rp198.

Bahkan saham APLN sempat menyentuh harga Rp202. Sedangkan harga terendah berada di level Rp184.