PDIP tentu saja sudah transparan vulgar untuk menyampaikan kepada publik, Pilpres 2024 dari PDIP ya Puan, sekaligus menggembok omongan publik tidak ada kaitannya dengan Ganjar di pilpres, kira-kira begitu
ia menyarankan kader PDIP agar biaya pemasangan baliho itu disumbangkan untuk warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman.
Alih-alih tak mau berkomentar banyak, Bambang Indro mengatakan, saat ini dirinya juga masih mengkroscek dan menunggu statemen resmi dari Polda Sumsel
Wamendes Budi Arie dilaporkan lantaran mengunggah sebuah meme yang dinilai menggambarkan Partai Demokrat sebagai dalang dari serangkaian unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa.
Gedung putih mengumumkan, Rashad Hussain adalah Muslim pertama yang dinominasikan untuk posisi kunci tersebut
sejumlah pengungkapan dugaan praktik mafia obat terus muncul di pemberitaan misalnya fakta harga obat terapi COVID-19 di Papua yang mencapai Rp25 juta.
pemerintah tidak mencari untuk di tengah kesulitan pandemi COVID-19.
Menurut Faldo Maldini, kedua faktor tersebut saling menguatkan bagi pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19
Raizal Ramli menjelaskan, seharusnya rezim pemerintah melakukan koreksi atas kebijakan yang dilakukan selama ini
Budi Arie dinilai menyebarkan kebohongan dan fitnah untuk menimbulkan kebencian kepada partainya dan mahasiswa, serta mencemarkan nama baik partai berlambang bintang mercy itu.
Peningkatan kematian yang cukup mencengangkan tersebut pun seakan membuat upaya pemerintah sia-sia mengentaskan rakyat dari bahaya COVID-19
SBY juga pernah memimpin negeri ini selama 2 periode, tentu SBY mengetahui bagaimana tingkat kesulitannya, khususnya di era pandemi Covid-19, di mana semua negara tidak bisa mengelak.
Luhut sempat meminta SBY duduk manis sembari mengingatkan bahwa presiden yang sudah selesai menjabat tak perlu merasa seolah berkuasa.
Panglima TNI harus loyal dan patuh pada Presiden karena Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.
Anggota DPR tidak dapat diistimewakan dengan pemberian fasilitas isoman hotel berbintang.
Haris Azhar mengungkap, banyak orang yang tak mau divaksin karena belum percaya vaksin dan menganggap pemerintah berbohong
Fitnah Demokrat untuk mengalihkan perhatian publik dari berita duka, dari kegagapan pemerintah menangani Pandemi Covid-19.
Lebih lanjut Sofyan mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan PP tersebut pastilah untuk kepentingan UI di masa depan dalam menjawab tantangan zaman
Mahfud MD sebaiknya membuka saja identitas tujuh orang yang disebutkan sebagai penyebar poster seruan aksi "Jokowi End Games".
Ngabalin menegaskan bahwa blusukan tersebut tak ada kaitannya dengan kepentingan politik Jokowi di masa yang akan datang.
Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Jokowi.
PDIP bisa melihat Golkar yang solid lebih dulu pada Airlangga Hartarto, baru kemudian ada instruksi publisitas, dan itu nasional, bukan inisiatif daerah
Mahfud MD meyakini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa dijatuhkan karena alasan COVID-19 dan tak ada pelanggaran hukum yang terjadi selama pemerintah berjalan.
Dijelaskannya penerbitan PP 75/2021 oleh Jokowi ini telah menyimpang dari prosedur dan tidak memenuhi asas keterbukaan dalam penyusunannya, sebagaimana diatur dalam UU/12/2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Baliho Puan yang dicoret-coret itu di antaranya mengampanyekan pemakaian masker, taat protokol kesehatan, kampanye vaksinasi dan menjaga imun tubuh.
Jejak digital dari netizen memperlihatkan isi tweet Annisa Pohan masih beredar di media sosial.
Budi Arie dalam akun Facebook pribadinya diketahui mengunggah karikatur yang dinilai hoaks dan fitnah terhadap Partai Demokrat dan mahasiswa.
Selain itu, katanya, kapabilitas, kapasitas, dan integritas Ahok sudah pernah diuji dan terbukti mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak mumpuni ketika mengemban amanah menjadi pejabat publik
Jokowi Mania khawatir dalang tersebut justru berasal dari orang-orang terdekat Presiden Jokowi.
Demokrat mempertanyakan kesungguhan Wamendes membantu Presiden Joko Widodo menangani pandemi Covid-19.
Untuk diketahui, open BO adalah istilah yang merujuk pada praktik prostitusi mencari pelanggan.
Tak lupa Febri Diansyah juga menjelaskan, tugas-tugas perizinan di Dewas sudah dibatalkan sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Kini, tugas tunggal Dewas hanya sebagai pengawas pimpinan dan para pegawai
Penyebab timbulnya isu itu menyeruak tidak terlepas dari faktor kinerja lingkaran Presiden Jokowi
