Keputusan ini ternyata diambil setelah Faisal beberapa kali melontarkan kritik pedas kepada pemerintah

Ekonom Faisal Basri resmi menyatakan dukungannya untuk calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sikap itu disampaikan melalui akun Twitter-nya, Sabtu (13/4).

“Akal sehat dan kesadaran nurani yang akhirnya membimbing saya memilih Jokowi,” cuit Faisal.

Keputusan ini ternyata diambil setelah Faisal beberapa kali melontarkan kritik pedas kepada pemerintah. Terutama mengenai kebijakan ekonominya.

Berikut 4 kritikan Faisal Basri terhadap pemerintahan Jokowi:

1. Utang Pemerintah
Melalui laman pribadinya, faisalbasri.com, Faisal Basri dengan pedas menyoroti utang pemerintah. "Memang utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun," kata Faisal.

Faisal mencatat peningkatan utang itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Namun, apakah persoalan utang tersebut sudah sangat parah, Menurut Faisal, jumlah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun tersebut harus dilihat menyeluruh.

Salah satunya, jumlah utang harus dibandingkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat maka kemampuan pemerintah untuk menarik pajak juga meningkat, sehingga dapat digunakan membayar bunga dan cicilan utang.

Kendati demikian, Faisal mencatat nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. "Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB," kata Faisal.


2. Pengimpor Gula Terbesar
Faisal Basri juga pernah mengritik kebijakan pemerintah mengimpor gula. Kebijakan itu bahkan membuat Indonesia menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia. Padahal, selama ini Indonesia bertengger di posisi ke-3 atau ke-4.

Berdasarkan data statistik, Indonesia menjadi juara impor gula pada periode 2017-2018 dengan besar impor 4,45 juta metrik ton. Angka itu diikuti oleh Cina di posisi kedua dengan 4,2 juta metrik ton dan Amerika Serikat dengan 3,11 juta metrik ton.

"Itu meroket, kalau dilihat grafiknya, panjat tebing saja kalah," ujar Faisal Basri.

Yang membuat Faisal heran adalah adanya kenaikan impor yang signifikan pada periode tersebut. Padahal grafik konsumsi domestik tidak ada peningkatan secara tajam. "Naik, tapi tidak tajam," kata dia. Walau, di sisi lain ada penurunan produksi di dalam negeri.


3. Pembangunan Infrastruktur Ugal-ugalan
Faisal Basri menilai pembangunan infrastruktur saat ini masih terkesan ugal-ugalan dan kurang melalui perencanaan yang matang. Dia juga mengkritik pembangunan infrastruktur seperti jalan tol yang berbasis di daratan. Padahal, Indonesia merupakan negara maritim yang wilayahnya lebih banyak perairan.

"Jadi harusnya, infrastruktur laut-lah yang jadi backbone (tulang punggung), jadi kalau bangun infraatruktur itu jangan meniru China atau Malaysia (berbasis darat)," kata Faisal.

Walhasil, kata Faisal Basri, biaya logistik yang seharusnya turun jika ada infrastruktur laut, terpaksa bertahan di level yang cukup tinggi. Dari data yang dilansir Nikkei, Faisal menyebut biaya logistik Indonesia 25 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sementara Vietnam dan Thailand hanya 20 persen dan 15 persen.


4. Pertanian Turun, Industri Memble
Faisal Basri juga pernah menyoroti kebijakan revolusi industri 4.0 pemerintah. Menurutnya, Indonesia tidak pernah menjadi negara industri, melainkan langsung ke jasa.

"Ini masalahnya. Industrinya terus mengalami penurunan. Bahkan pernah sektor industri manufaktur di kuartal 3 sudah di bawah 20 persen," kata Faisal.

Sementara, kata Faisal sektor pertanian turunnya cepat, tapi pekerja di sektor pertanian tidak turun-turun secara signifikan. Bila dilihat dari komposisi tenaga kerja, sekitar 30 persen masih di pertanian, tapi di industri hanya 14,7 persen.

Menurut Faisal, saat ini seharusnya transformasi terjadi di sektor pertanian.

"Produktivitasnya naik, tidak butuh lahan lebih banyak, nilai tambah sektor pertaniannya turun," tuturnya. Tapi kenyataannya sekarang, pekerja di sektor pertaniannya pindah ke industri. "Tapi industrinya memble, sehingga mereka larinya ke sektor jasa, tapi bukan jasa modern," katanya.