PT Migro menilai pencabutan izin operasi produksinnya tidak  sesuai prosedur dan terjadi kesalahan substansi

DI TENGAH kemarahan Presiden Jokowi lantaran realiasi investasi tak sesuai target, sebuah perusahaan pertambangan biji besi merasa investasi mereka terganjal oleh birokrasi. Perusahaan dengan katagori penanaman modal asing itu bernama PT Mikgro Metal Perdana. 

Migro Metal Perdana yang sebelumnya beroperasi di atas lahan seluas 2.000 hektare di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, kini berhenti operasi setelah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang diperoleh pada tahun 2014 dicabut oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral lewat Keputusan Menteri ESDM nomor 1361 K/30/MEM/2017 yang dikeluarkan pada 23 Maret 2017. 

Itu sebabnya, pada 12 Maret 2019, Direktur PT Mikgro Metal Perdana Yang Xiaokang menyurati Menteri ESDM meminta agar  izin operasi produksinya diterbitkan kembali. 

Selain itu, PT Mikgro juga meminta Menteri ESDM membatalkan Surat Dirjen Minerba nomor 1737/30/DJ/-2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal penundaan kegiatan pertambangan dan konstruksi PT Mikgro Metal Perdana. Apalagi, PT Migro telah mengucurkan investasi secara Rp1,4 triliun. 

Dilihat bizlaw.id pada 14 Maret 2019, dalam surat itu PT Migro menilai pencabutan izin operasi produksinnya tidak  sesuai prosedur dan terjadi kesalahan substansi. 

“Putusan PTUN Jakarta, Putusan PTTUN Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung telah dibatalkan oleh adanya Akta Perdamaian. Karena itu pencabutan izin IUP OP PT MMP terdapat kesalahan di substansi,” tulis Dirut PT Mikgro Yang Xiaokang dalam suratnya. 

Sebelum izin operasinya dicabut, PT Mikgro memang menghadapi tuntutan hukum di pengadilan sejak 2015. Namun, belakangan terjadi perdamaian antara pihak yang digugat dan yang menggugat. 

“ Akta Perdamaian membatalkan Putusan PTUN dan PTTUN Jakarta sehingga tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membatalkan atau mencabut IUP OP PTMMP,” tulis Yang. 

Menurut Yang, Mahkamah Agung juga tidak menguatkan putusan PTUN dan atau PTTUN Jakarta. Selain itu dalam Amar Putusan MA tidak mengadili membatalkan/mewajibkan mencabut IUP OP PTMMP. Apalagi PTUN Jakarta telah mencabut perkara berdasarkan Akta Perdamaian. 

Akta Perdamaian itu dibuat di Jakarta pada 15 Juni 2016 di hadapan Notaris Bonar Sihombing. 

Dalam salinan Akta Perdamaian yang diperoleh Bizlaw.id, disebutkan 4 kesepakatan:

- Penggugat  akan mencabut perkara agar tidak dilanjutkan kembali dan telah mengajukan surat pencabutan perkara kepada Mahkamah Agung

- Perwakilan ESDM sepakat mengesampingkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggl 14 Desember 2015 nomor 271/B/2015/PT.TUN.JKT.

- Para pihak sepakat tidak menuntut dilaksanakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Desember 2015

- Para pihak tidak melakukan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata dan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah akta ini ditandatangani.  

Baca: Inikah Akta Perdamaian Mikgro Metal dengan ESDM dan Penggugat yang Disembunyikan?

Disebutkan pula,  PT Mikgro Metal Perdana selama tujuh tahun bekerja telah merealisasikan investasi sebesar 105 juta USD. Investasi akan dilanjutkan dengan membangun smelter pemurnian besi dan baja. Diperkirakan, proyek itu berkontribusi membuka 700 lapangan pekerjaan, mendatangkan devisi negara sebesar 260 juta USD serta potensi pajak sebesar Rp300 miliar per tahun kepada negara. 

“Kami juga telah mendapat arahan dari Menko Luhut Binsar Panjaitan bahwa mengaktifkan kembali IUP OP adalah kewenangan Menteri ESDM dan Bapak Menko Luhut mendukung menteri ESDM untuk menyelesaikannya dengan baik,” kata Yang dalam suratnya. 

Sebelumnya, PT Mikgro telah menempuh jalan berliku untuk mendapatkan kembali izin operasi produksi. Tercatat, kasus ini telah dilaporkan ke Pokja IV Percepatan Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ombudsman RI, dan sejumlah kementerian. []

Baca juga: 

Cerita Investor 10 tahun Pontang Panting mengejar Izin di Pulau Bangka 

Akta Perdamaian Mikgro Metal dengan ESDM dan Penggugat

Merasa Izin Usaha Dijegal, Mikgro Surati BKPM dan Dua Menteri