Tumpang tindih klaim ini makin tajam dari hari ke hari. Bahkan pada 9 Februari, ketika sebuah kapal Yunani bertabrakan dengan kapal pemerintah Malaysia yang berlabuh di zona yang disengketakan.

SINGAPURA dan Malaysia, Kamis (14 Maret), sepakat menangguhkan klaim pelabuhan yang tumpang tindih di perairan Tuas. Sikap ini penting untuk mengakhiri pertikaian yang setidaknya telah menuai satu gesekan di perairan sejak perselisihan yang dimulai pada Desember tahun lalu.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan mitranya dari Malaysia Saifuddin Abdullah, dalam sebuah pernyataan bersama, menyatakan menerapkan penangguhan batas pelabuhan yang tumpang tindih dengan efek langsung.

Singapura dan Malaysia sebagai gantinya akan menerapkan batas pelabuhan mereka masing-masing sebelum 6 Desember dan 25 Oktober, membatalkan tumpang tindih, dan bekerja untuk memulai pembicaraan untuk membatasi batas maritim mereka di daerah tersebut.

Langkah-langkah tersebut, kata kedua menteri, "menunjukkan komitmen kedua negara untuk bekerja sama menjaga hubungan bilateral yang kuat dan positif atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, dan untuk menyelesaikan masalah bilateral secara damai sesuai dengan hukum internasional".

Malaysia pada 25 Oktober telah menetapkan perpanjangan ke batas pelabuhan Johor Baru di luar klaim teritorial yang dibuat dalam peta 1979-nya, dan berlabuh kapal pemerintah di daerah tersebut.

Singapura pada 6 Desember memperluas batas pelabuhannya sampai batas perairan teritorialnya sebagai tanggapan.

Tumpang tindih klaim ini makin tajam dari hari ke hari. Bahkan pada 9 Februari, ketika sebuah kapal Yunani bertabrakan dengan kapal pemerintah Malaysia yang berlabuh di zona yang disengketakan, yang diikuti oleh Kementerian Luar Negeri Singapura mengulangi seruannya untuk penarikan aset Malaysia dari perairan karena keberadaan mereka “menimbulkan ancaman terhadap keselamatan navigasi di daerah".

Langkah Damai Dua Negara

Pertemuan Kamis di Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya diikuti satu oleh para menteri di Singapura pada 8 Januari untuk mengurangi situasi dan mencari jalan ke depan untuk menyelesaikan masalah ini.

Penangguhan batas pelabuhan yang tumpang tindih adalah satu dari lima rekomendasi yang disetujui oleh kedua negara pada pertemuan Kamis.

Rekomendasi lainnya adalah:

  • Kedua belah pihak akan menangguhkan dan tidak mengesahkan aktivitas komersial apa pun di area tersebut.
  • Kedua belah pihak tidak akan melabuhkan kapal pemerintah di daerah tersebut.
  • Kapal Singapura dan Malaysia akan beroperasi di daerah "sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos)". "Badan-badan terkait di kedua sisi akan bekerja modalitas praktis untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan di daerah tersebut," kata pernyataan itu.
  • Komite bersama untuk membatasi batas-batas maritim akan dibentuk untuk memastikan langkah-langkah ini dilaksanakan dalam waktu satu bulan. Negosiasi batas baru untuk menyelesaikan klaim yang tumpang tindih akan dimulai dalam waktu sebulan setelah itu.

Panitia akan dipimpin oleh Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Singapura, Chee Wee Kiong, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Datuk Sri Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, keduanya juga memimpin kelompok kerja bilateral yang membuat rekomendasi ini.

"Kedua Menteri Luar Negeri sepakat bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk mengurangi situasi di lapangan, dan membuka jalan bagi penetapan batas laut di wilayah itu," kata pernyataan itu.

"Dalam hal komite tidak dapat mencapai solusi damai tentang penetapan batas, Malaysia dan Singapura dapat saling menyetujui untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa pihak ketiga internasional yang sesuai dengan ketentuan yang akan disepakati bersama oleh para pihak," tambahnya.

Kedua menteri juga menekankan bahwa "langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara tanpa mengurangi klaim batas maritim Malaysia dan Singapura masing-masing di daerah tersebut".

Kedua menteri juga membahas Perjanjian Air 1962 antara Singapura dan Malaysia.

Mereka mencatat bahwa kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda tentang hak untuk meninjau kembali perjanjian tersebut, dan bahwa jaksa agung mereka akan melanjutkan diskusi tentang masalah ini dengan tujuan untuk menemukan jalan damai di masa depan.