Koordinator aksi Syaefudin mengatakan Sattar telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan.  

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Muh Sattar Taba sebagai tersangka korupsi. Sattar diyakini telah melakukan korupsi uang perusahaan milik negara itu senilai Rp7,7 miliar. 

Desakan itu disampaikan oleh puluhan massa yang menamakan diri Front Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (F-MAKI). Mereka menyampaikan tuntutannya dengan menggelar aksi demontrasi di gedung KPK di bilangan Kuningan,  Jakarta Selatan pada Rabu, 13 Maret 2019. 

Koordinator aksi Syaefudin mengatakan Sattar telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan.  

“Dalam perkara ini kami jelaskan, PT Karya Cipta Nusantara (KCN) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kepelabuhanan pada lahan C-1 Kawasan Marunda dan merupakan anak perusahaan PT Kawasan Brikat Nusantara, kemudian pada tahun 2014-2016, muncul dugaan telah terjadi tindak pidana manipulasi dan korupsi penggunaan uang PT KCN sebesar Rp, 7,7 Miliar yang diduga dilakukan oleh para pejabat KCN dan PT KBN sebagai perusahaan induk,” kata Syaefuddin dalam pernyataannya. 

Menurutnya, dalam perkara tersebut telah terbukti adanya pengeluaran dana via cek PT KCN Bank Mandiri KCP Jakarta KBN Clincing-Jakarta Utara sebanyak 11 kali dengan jumlah total Rp 7,7 miliar yang tidak jelas maksud dan tujuannya. 

Diduga hasil pencairan atas cek dimaksud diserahkan dan  digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya Muh Sattar Saba. 

Sedangkan modus yang digunakan, kata Syaefuddin, Pengeluaran cek ditandatangani sepihak hanya oleh Direktur Keuangan PT KCN saja. Seharusnya, kata dia, pengeluaran cek ditandatangani oleh kedua belah pihak.

“Kami menganggap bahwa perkara ini adalah merupakan pintu masuk untuk membongkar perkara-perkara besar lainnya yang ada di tubuh PT KBN dan yang melibatkan Direktur Utama perusahaan plat merah tersebut,” kata Syaefuddin. 

Ia menambahkan, perkara besar dimaksud adalah diduga atas perintah Dirut KBN Lawyer (Biro Hukum) PT KBN melakukan manuver pengkodisian denga para hakim untuk mengatur putusan pengadilan perkara-perkara PT KBN, diantaranya adalah perkara sengketa kepemilikan saham pengelolaan PT KCN terkait dermaga Marunda antara PT KBN melawan PT KCN. 

“Karena itu, kami selaku Front Masyarakat Anti Korupsi mendukung dan mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas tindak pidana manipulasi dan korupsi penggunaan uang perusahaan sebesar Rp7,7miiar,  juga dengan segera dapat membongkar praktik-praktik kotor, mafia peradilan dan hukum, karena kami telah memberikan bukti-bukti yang cukup dan akurat ke Lembaga Anti Rasuah KPK,” kata Syaefuddin.[]

Baca juga:
HEADLINE: Kisruh Marunda: Memalukan!