Tak hanya melantik dirinya sendiri, dia juga mengangkat istrinya Rospita Napa Biringkanae sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata Tana Toraja.

Tindakan Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae rangkap jabatan mengangkat dirinya sebagai Plt kepala dinas kesehatan mengundang kontroversi. Tak hanya melantik dirinya sendiri, dia juga mengangkat istrinya Rospita Napa Biringkanae sebagai Plt Kepala Dinas Pariwisata Tana Toraja.

Kementerian Dalam Negeri pun langsung bertindak. Kementerian meminta Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati Nicodemus Biringkanae itu.

"Andai info yang beredar luas di masyarakat benar, maka kebijakan Bupati Tator tersebut diduga kuat bertentangan dengan kaidah tata kelola pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda dan Tata Kelola Jabatan Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam UU ASN," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar Baharuddin dalam siaran persnya.

Bahtiar menjelaskan, jabatan kepala dinas maupun pelaksana tugas atau pelaksana harian sebenarnya merupakan jabatan pimpinan tinggi madya setingkat eselon IIb. Jabatan itu pun hanya bisa diisi oleh PNS. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Di sisi lain, kepala daerah, kata Bahtiar, merupakan jabatan politik yang tidak dapat menduduki jabatan, baik sebagai pejabat sementara, Plt, maupun Plh pada jabatan ASN.

"Seyogianya Bupati Tana Toraja hati-hati membuat kebijakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai mal-administrasi," ungkap dia.

Ia menjelaskan tidak ada satu pun alasan dalam keadaan mendesak atau keadaan luar biasa yang memungkinkan Nicodemus melakukan diskresi di luar hukum. "Masih tersedia cukup banyak pejabat Pemda Kabupaten Tana Toraja yang dapat ditunjuk sebagai Plt atau Plh," kata dia.

Sebelumnya, Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan dirinya sendiri sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan. Surat dengan nomor 820-40/BKPSDM/III/2019 itu dikeluarkan pada 1 Maret yang juga menjadi masa berlaku bagi Nicodemus sebagai Plt Kepala Dinkes.

"Surat perintah ini berakhir dengan sendirinya  setelah ada pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja yang definitif," begitu isi poin ketiga surat yang ditanda tangani Nicodemus.