Apakah Amien Rais melempar ancaman itu (sekali lagi) karena lupa atau memang sengaja?

AMIEN Rais bersama massa FUI mendatangi Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Jumat, 1 Maret lalu. “Awal April tim (Koalisi) Adil Makmur akan datang full force IT-nya untuk audit IT KPU. Kalau KPU tidak mau berarti ada niat curang,” kata Amien Rais saat itu.

Permintaan Amien Rais melakukan audit sistem teknologi informasi (IT) yang digunakan KPU, sebenarnya seperti melempar bumerang. Sebab pentolan tim sukses pasangan calon presiden 02 ini juga melempar ancaman. Paslon 02 akan mundur jika tuntutannya diabaikan.

Tuntutan Paslon 02 mengaudit forensik sistem KPU ini bukan yang pertama kali mereka lontarkan. Tercatat triwulan akhir 2018, kubu Paslon 02 sudah menyampaikan tuntutan yang sama.

Tuntutan itu harus ditelaah dari dua hal.

Pertama, apakah Amien Rais dan FUI berhak mengaudit sistem IT KPU? Tentu tidak bisa sembarang orang melakukan audit terhadap lembaga negara. Ada mekanisme yang telah ditetapkan peraturan perundangan untuk melakuan audit. Baik itu audit IT maupun audit keuangan.

Jikalau Tim Paslon 02 diperbolehkan mengaudit IT KPU, tentu Tim dari Paslon 01 pun berhak melakukan hal yang sama. Lalu, bagaimana jika hasil auditnya berbeda? Untuk itu, audit apapun harus dilakukan oleh auditor yang tersertifikasi dan ditunjuk KPU. Bukan sembarang orang bisa melakukan audit, seenaknya.

Kedua, Amien Rais mengancam jika ada kecurangan, maka Paslon 02 akan mundur dari Pemilu. Ini yang disebut “melempar bumerang”

Entah lupa atau mengabaikan hukum, rupanya Amien Rais tidak memperdulikan keberadaan UU No.7/2017 tentang Pemilu. Dalam UU itu secara jelas mengatur aturan main  jika ada pasangan calon mengundurkan diri. Dan aturan ini tidak main-main. Pasal 552 ayat (1) jo. Pasal 236 ayat (2) UU Pemilu mengatakan bahwa :

Setiap capres dan cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta pilpres sampai dengan pemungutan suara putaran pertama akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 50 milyar.

Apakah Amien Rais luput mengingat ? Pada awal penetapan pasangan calon oleh KPU, setiap pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. Surat pernyataan ini yang mendasari mengapa pasangan calon bisa dipidana.

Wajar jika masyarakat mempertanyakan. Apakah Amien Rais melempar ancaman itu (sekali lagi) karena lupa atau memang sengaja? Dengan mengancam KPU Amien ternyata mengorbankan Prabowo dan Sandiaga Uno.

Apakah hanya demi audit KPU, maka Pasangan Calon Prabowo - Sandi harus masuk penjara dan bayar denda puluhan milyar?  Lalu dimana Amien Rais jika Paslon 02 masuk penjara? Mungkin beliau akan duduk di depan tv sambil berucap “Uups.”

Ratna Dasahasta, Tenaga Ahli Bidang Hukum Kedeputian V, Kantor Staf Presiden.