Thomas yang juga mantan Menteri Perdagangan pun mengungkapkan curahan hatinya
Soal Investasi: Jokowi Sebut Bodoh, Tom Lembong Baper 

Thomas yang juga mantan Menteri Perdagangan pun mengungkapkan curahan hatinya

YUSWARDI A SUUD | Rabu, 13 Maret 2019 - 22:35 WIB

TAK biasanya Presiden Joko Widodo berbicara keras. Namun, itu muncul saat pria yang akrab disapa Jokowi itu membuka rapat koordinasi nasional investasi di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 12 Maret 2019. 

Jokowi tampak tak mampu menyembunyikan rasa kesal dan kecewa. Di hadapan para pejabat yang hadir, terlontarlah kata ‘bodoh’. 

Jokowi kecewa lantaran realisasi investasi anjlok. Akibatnya, neraca perdagangan defisit. Merah merona. 

"Tahu kesalahan kita, tahu kekurangan kita, rupiahnya berapa defisit kita tahu, kok enggak kita selesaikan? Bodoh banget kita kalau seperti itu," kata Jokowi. 

Menurut Jokowi, sebenarnya semua pihak sudah tahu cara menyelesaikan defisit neraca perdangan dan transaksi berjalan. Solusinya: meningkatkan investasi dan menggenjot ekspor. 

"Defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan membebani kita berpuluh-puluh tahun tapi tidak diselesaikan. Padahal kuncinya kita tahu investasi dan ekspor, kuncinya di situ,” kata Jokowi lagi. 

Jokowi lalu meminta pemerintah pusat dan daerah mempermudah perizinan. Sebab kalau tidak, bisa-bisa Indonesia kalah dari Kamboja dan Laos soal menarik investasi asing. Apalagi, Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara kecil semacam Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 

Jokowi pun sempat melontarkan wacana untuk membuka dua kementerian khusus untuk urusan investasi dan ekspor. 

"Apa perlu dalam situasi seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor?" ujarnya. 

Mari mengecek data. Sepanjang 2018, realiasi investasi yang masuk sebesar Rp 721,3 triliun. Itu hanya 94,3 persen dari target yang dipatok. 

"Investor datang berbondong-bondong tapi realisasi tak sampai 100%, ini ada apa. Harus berani mengkoreksi, mengevaluasi," katanya.

Dalam urusan ekspor, sepanjang 2012-2016 pertumbuhannya mencatatkan minus. Salah satu penyebabnya, yakni pengaruh perubahan harga komoditas dunia yang masih cukup besar terhadap nilai ekspor. Masalah diperparah lantaran sebagian besar ekspor berupa barang mentah atau setengah jadi. 

"Sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak berani masuk hilirisasi, industrialisasi. Karet, raw material, CPO kita kirim crude-nya, padahal turunannya banyak sekali," kata Jokowi

Jokowi juga mewanti-wanti agar pejabat terkait tidak memperumit perizinan. 

"Yang berkaitan dengan bahan-bahan mentah (raw material) yang ada di daerah itu, di provinsi itu segera beri izin, tutup mata saja sudah, tidak usah banyak bertele-tele," uajrnya. 

"Gubernur harus berani seperti itu, jangan mereka tunggu tunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu sudah enggak musim sekarang. Kalau izin itu jam, kalau IMB okelah, tapi izinnya diberi dulu, IMB nanti," tambah Jokowi lagi. 

Kegusaran Jokowi itu direspon oleh mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang kini menjadi lawan politik Jokowi. 

Dalam sebuah cuitan di Twitter, Rizal Ramli bilang,"pola pikir ribet  wong tinggal pecat Mendag yang raja impor. Itu aja ndak berani,, kok malah mau nambah keribetan baru, walah, piye toh." 

Di tengah kegusaran Jokowi itu, ada seorang lelaki yang baper. Terbawa perasaan. Ia adalah Thomas Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

"Entah, tapi saya lumayan kaget juga karena kemarin di acara Rakornas BKPM, [Presiden] dalam sambutannya mengeluhkan neraca dagang, kekalahan investasi, sampai keluar dari mulut beliau, kata bodoh," ~ Thomas Lembong

Thomas yang juga mantan Menteri Perdagangan mengungkapkan curahan hatinya saat menjadi pembicara dalam rapat hari kedua di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. 

"Mungkin beliau sudah tidak lagi menyalahkan ibu-bapak, tapi menyalahkan saya karena apa yang ibu-bapak terima sekarang itu mungkin beliau anggap hasil kerjaan saya tiga tahun yang lalu atau kegagalan saya tiga tahun yang lalu," kata  Tom seperti dilansir CNBC Indonesia

"Entah, tapi saya lumayan kaget juga karena kemarin di acara Rakornas BKPM, [Presiden] dalam sambutannya mengeluhkan neraca dagang, kekalahan investasi, sampai keluar dari mulut beliau, kata bodoh," lanjutnya. 

Tom mengakui Indonesia memang tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN (Malaysia, Thailand, dan Vietnam) khususnya dari segi investasi dan ekspor. Tom lantas mengatakan, "Akan saya pelajari, akan saya dalami, akan saya cari di mana kesalahannya, akan kita bereskan bersama."

"Untuk saya, salah satu kelemahan yang cukup fundamental adalah pola kerja kita di birokrasi, di pemerintahan. Pola kerja kita sebagai pejabat masih terjebak di pola-pola abad ke-20, didominasi rapat-rapat, meeting-meeting, lalu juga surat-menyurat. Ini terus terang sangat-sangat ketinggalan zaman," kata Tom.

Mantan menteri perdagangan itu lantas membandingkan dengan komunikasi milenial. Semua serba instan lantaran via WhatsApp, Instagram, hingga Facebook. 

"Saya sangat yakin kalau kita tidak memodernisasi cara kerja dan pola kerja kita untuk ikut era kerja yang serba instan, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara tetangga. Fasilitasi investasi dan ekspor, networking, lebih penting dari pada sekadar urusan-urusan administrasi," ujar Tom.

Sejatinya, yang harus diperbaiki tak hanya pola komunikasi. Tetapi mental para pejabat. Sudahlah, akui saja bahwa perizinan yang dihambat-hambat di daerah itu tak jauh-jauh dari mengharapkan uang setoran. Ada uang, izin keluar. Berani? []

Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos.
Presiden Teriak Permudah Investasi, Oknum Birokrat dan BUMN Menggebuk Investor

Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos.

NEMO IKRAM | Selasa, 12 Maret 2019 - 18:05 WIB

BERBICARA soal investasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo belum bisa berbangga. Bahkan ia sampai meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan kementerian-lembaga lainnya, termasuk pemerintah pusat dan daerah agar tidak mempersulit perizinan usaha. 

"Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12 Maret) 

Jika melihat angka penurunan investasi di Indonesia memang cukup wajar jika Jokowi risau. Berdasarkan data yang disodorkan Kepala BKPM Thomas Lembong, pada 2018 terjadi penurunan investasi sebesar 8,8%. Bahkan jika menggunakan formula FDI [Foreign Direct Investment] turunnya jauh lebih parah hingga 30%.

Di mana persoalannya? Menurut penelusuran bizlaw.id, sangat banyak persoalan yang menjadi sengkarut investasi ini. Bahkan faktor utamanya adalah berada di pemerintahan sendiri, yaitu nyangkut di tangan birokrasi termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan ada yang dihambat oleh gubernur di daerah.

Sebetulnya, untuk mempermulus investasi ini Presiden Jokowi juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasutian. Bahkan di Satgas ada yang namanya Kelompok Kerja (Pokja IV) yang menangani berbagai kasus investasi dan mencari solusinya. 

Ratusan Kasus Seribu Triliun

Nah, di Pokja IV yang dikomandoi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly inilah masuk ratusan kasus terhambatnya investasi. Menurut data, sejak dibentuk pada 28 Juni 2018, Pokja IV ini sudah menerima 300 kasus terhambatnya investasi yang terbagi dalam dua jenis persoalan, yaitu kasus yang uncountable investment dan countable investment. Dari ratusan kasus ini nilai investasinya mencapai lebih dari seribu triliun.

Sisa investasi yang masih terhambat itu saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya. “Saya sudah perintahkan sektretaris saya, Pak Carlo, untuk memanggil para pihak, cari jalan damai, cari solusi, kalau ada yang keras-keras dan menyangkut pidana, maka kejar pakai pidana. Ini kita lakukan terus,” kata Yasonna.

Carlo adalah Sekretaris Pokja IV yang bernama lengkap Inspektur Jenderal (Polisi) Carlo Brix Tewu. Ia perwira tinggi kepolisian yang berpengalaman di dunia reserse, bahkan juga lama ditugaskan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Ia juga pernah dipercaya menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat sejak 30 Desember 2016 hingga 12 Mei 2017. Saat ini Carlo menjabat sebagai Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam.

Memang Pokja IV berkembang dengan baik. Hingga akhir tahun lalu, tim ini sudah menyelamatkan senilai Rp659 triliun. Yasonna mengakui masih ada pihak yang bersengketa setelah diputuskan tetapi tidak menjalankan. “Bahkan dari instansi pemerintah," katanya. 

Selain itu, kata Yasonna, masih ada beberapa masalah yang sudah diputuskan oleh Pokja IV tetapi karena ada satu dan lain hal BUMN sendiri justru tidak mematuhi. “Ini nanti yang kita harapkan kalau tidak bisa juga maka saya laporkan ke Bapak Menko untuk diputuskan,” katanya.

Perilaku Birokrat dan Pejabat BUMN

Sebagai Sekretaris Pokja IV, Irjen Carlo hampir setiap hari menerima pengaduan para pengusaha dengan beragam keluhan. mulai dari perizinan dipersulit hingga investasi pengusaha yang terancam raib akibat perilaku aparat pemerintahan. Bahkan ada juga pengusaha yang mengeluh lantaran permainan aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga mafia peradilan.

Saya lihat permasalahan ini sudah sangat-sangat memalukan, bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah

Salah satu contoh masalah investasi terjadi di Pelabuhan Marunda. Di sini investor yang semula diundang oleh BUMN Kawasan Berikat Nusantara (KBN) untuk mengikuti lelang pengembangan pelabuhan dan sudah mengguyurkan investasi lebih dari Rp3 triliun malah kini dibikin sulit dan berbelit-belit.

Bahkan KBN memperumitnya dengan memperkarakan ke pengadilan pengembang pelabuhan, PT Karya Cipta Nusantara (KCN). Hingga kini pengusaha masih pontang-panting menyelamatkan investasinya. "Mengapa selalu diganggu dan dipersulit," kata Juniver Girsang, kuasa hukum KCN di Jakarta, Rabu (20 Februari).

"Saya lihat permasalahan ini sudah sangat-sangat memalukan, bisa mengakibatkan investor kabur dari Indonesia. Kita harus mengambil sikap dan menyampaikannya kepada pemerintah. Investor harus dilindungi, dan harus diberi kepastian hukum." Hingga saat ini investor terus mencari keadilan dalam perkara ini.

Baca: Kisruh Investasi Marunda: Memalukan!

Tak hanya BUMN, bahkan seorang gubernur pun ada yang terlibat dalam menghambat investasi. Itu terjadi di Kalimantan Tengah. Di sini malah sikap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat plin-plan dalam menyikapi masuknya investasi senilai Rp77 Triliun melalui pembangunan rel kereta api. 

Semula Pemprov Kalteng menginisiasi dan mengusulkan proyek itu, setelah pemerintah pusat mendukung sepenuhnya dan memasukkannya dalam proyek strategis nasional, eh malah pemerintah setempat jadi penghambat utama. Tentu investor bingung. Akibatnya, pemerintah terancam denda Rp2 Triliun.

Dimana nyangkutnya? Ya di tangan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran. Bahkan sang gubernur tak  pernah menghadiri rapat Pokja IV yang dipimpin Irjen Carlo Tewu yang bertujuan mencari solusi agar investasi bisa berjalan lancar. Menurut informasi yang diperoleh bizlaw.id, Sugianto melarang unsur Pemprov Kalteng untuk menghadiri undangan Pokja IV, termasuk melarang Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Fahrizal Fitri. Padahal Fahrizal adalah juga Ketua Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kalteng. 

Baca: Gubernur Kalteng Hambat Investasi Rp77 Triliun, Negara Terancam Ganti Rugi Rp2 Triliun

Itu baru dua kasus yang dibahas dalam tulisan ini, sebetulnya sangat banyak persoalan serupa yang terjadi hampir di eluruh Indonesia. Para birokrat dan pimpinan BUMN yang menghambat pembangunan ekonomi ini tak menghiraukan kebijakan presiden yang berupaya mensejahterakan rakyat.

Melihat kenyataan itu, maka tak heran jika invetasi di Indonesia menjadi jeblok. 

Menteri Investasi dan Ekspor

Apakah masalah yang terjadi di sekitarnya itu disadari atau tidak oleh Presiden Jokowi? Pastinya, efek dari jebloknya investasi itu mulai berdampak kepada negara ini. Bahkan karena itu pula presiden sampai ingin memiliki dua menteri yang khusus mengurusi mengurusi investasi dan ekspor.

"Saya sudah sampaikan, baru seminggu lalu dalam forum rapat kabinet; apakah perlu namanya menteri investasi dan menteri ekspor? Khusus sudah. Wong penyakit kita di situ. Di EU [Eropa] ada menteri khusus investasi, ada menteri ekspor, negara lain juga sama. Dari sisi kelembagaan kita perlu dua menteri itu,” ujarnya.

Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos

Kehadiran dua menteri baru itu tentu bernilai positif sebab bisa fokus pada tugas-tugasnya. Namun, mengatasi sengkarut investasi di Indonesia ini tak hanya soal menambah menteri, namun juga perlu ketegasan presiden dalam menyelesaikan persoalan yang justru dilakukan oleh aparaturnya.

Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang ekstra untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Contohnya, ketika seorang gubernur tak mau meneken selembar surat saja pun bisa menghambat investasi yang nilainya sampai Rp77 triliun, bahkan hanya dengan seorang diretur di BUMN bisa membuat investor tunggang langgang dan pusing tujuh keliling di Indonesia. Bagaimana menangani masalah yang seperti ini?

Maka wajarlah jika Indonesia kalah bersaing. "Kita kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos."[]

Baca: PT KAI Berdua Sikap pada Perusahan Berbeda

Indonesia terlalu lama menyukai ekspor material mentah dan tidak juga berani melakukan industrialisasi dan hilirisasi.
Presiden Jokowi Tidak Mau Investasi Indonesia Kalah dari Kamboja dan Laos

Indonesia terlalu lama menyukai ekspor material mentah dan tidak juga berani melakukan industrialisasi dan hilirisasi.

ARDI ALI | Selasa, 12 Maret 2019 - 16:15 WIB

Presiden Joko Widodo menegaskan,  tidak mau investasi dan ekspor Indonesia kalah dari Kamboja dan Laos karena negeri ini kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 12 Maret 2019, Presiden mengatakan bahwa investasi dan ekspor merupakan dua kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, Indonesia kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam terkait dua hal tersebut.

"Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja dan Laos. Enggak lah, kita punya kekuatan besar sumber daya alam dan sumber daya manusia," kata seperti dilansir Antara.

Menurut mantan Gubernur Jakarta itu, meski kaya akan sumber daya alam dan manusia, Indonesia terlalu lama menyukai ekspor material mentah dan tidak juga berani melakukan industrialisasi dan hilirisasi.

Ia mencontohkan Indonesia  mengekspor banyak komoditas seperti karet, minyak sawit mentah (CPO), kopra hingga batu bara dalam bentuk mentah. Padahal, nilai tambahnya bisa lebih besar jika diolah terlebih dulu.

"Waktu 'booming' komoditas harganya tinggi, semua senang, tapi lupa mendorong industrialisasi dan hilirisasi," imbuhnya.

Kepala Negara meminta kepala daerah tidak bertele-tele dalam memberikan izin usaha kepada investor yang ingin melakukan industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam Indonesia.

"Kalau ada investor mau membuat  hilirisasi, tutup mata saja, langsung beri izin. Tapi yang penting tidak hanya tutup mata saja tapi dikawal," pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan bahwa aspek pengawalan investasi merupakan hal yang tidak kalah penting dari integrasi perizinan berusaha.

"Seperti Pak Presiden sudah ingatkan berkali-kali, investasi harus dikawal dari ujung ke ujung, dan setiap langkah harus direspon dengan cepat dan tepat," katanya.[]

Selain memudahkan calon investor, RDTR juga akan menciptakan kepastian hukum.
Baru 50 dari 514 Kabupaten/Kota Punya RDTR, Menko Darmin: Menghambat Investasi!  

Selain memudahkan calon investor, RDTR juga akan menciptakan kepastian hukum.

ARDI ALI | Rabu, 13 Maret 2019 - 16:45 WIB

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta seluruh daerah di Indonesia membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab, tanpa itu, rencana investasi bisa terhambat. 

Sejauh ini, kata Darmin, baru baru 50 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki RDTR. Dari jumlah itu, hanya 10 persen di antaranya yang sudah terdigitalisasi atau masuk dalam sistem komputer terintegrasi di Online Single Submission (OSS). 

"Ini akan menghambat investasi," kata Darmin dalam pertemuan tentang investasi yang juga dihadiri kepala daerah di Tangerang Selatan, Selasa, 12 Maret 2019. 

Untuk diketahui, RDTR merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya.

Menurut Menko Darmin, kepemilikan RDTR daerah menjadi penting karena digunakan sebagai acuan identifikasi dan penataan ruang suatu wilayah. RDTR akan memudahkan dalam proses perizinan karena pemerintah daerah maupun pusat tidak perlu lagi mengecek kondisi lapangan secara langsung.

Apabila ada RDTR, terutama digital, pemerintah daerah tidak akan membutuhkan waktu lama dalam mengeluarkan sejumlah perizinan. Pengusaha pun cukup meninjau melalui RDTR yang sudah masuk dalam sistem, sehingga cenderung menghemat waktu.

"Investor cukup menunjuk satu titik, OSS akan memberi tahu apakah lokasi itu bisa untuk investasi atau tidak," kata Darmin.

Sedangkan kondisi saat ini, investor harus mendatangi lokasi yang ingin dijadikan sebagai tempat berinvestasi, lalu mengurus surat izin lokasi dan izin mendirikan bangunan secara offline yang banyak menghabiskan waktu. 

Selain itu, Darmin menambahkan, RDTR juga akan menciptakan kepastian hukum bagi calon investor. Sebab, mereka dipastikan tidak akan menempatkan daerah sengketa ataupun titik ilegal untuk menjalankan usaha.

Itu sebabnya, Darmin menilai, RDTR mutlak dibutuhkan untuk menarik investor. 

"Nanti saya akan bicarakan dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan) juga tentang RDTR ini," tuturnya.

Darmin menambahkan, permasalahan lain yang juga dihadapi adalah kemudahan untuk izin lingkungan. Selama ini, masih dibutuhkan proses yang rumit untuk mendapatkannya, termasuk melalui dengar pendapat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sayangnya, Darmin mengatakan, kewajiban tersebut sudah dituangkan dalam undang-undang sehingga tidak bisa diubah dengan mudah dan waktu cepat. Tapi, ia menilai, pemerintah akan segera mempertimbangkan untuk mengubah ketentuan yang dinilai menghambat proses investasi itu.

Jika dibiarkan terus, Darmin cemas Indonesia akan semakin tertinggal dengan Vietnam yang semakin memudahkan proses perizinan kepada calon investor, seperti disebutkan oleh Presiden Jokowi. 

 "Mereka semakin cepat, semakin bagus," katanya.[]

Meski pun indikator ekonomi bagus, tapi dalam hal investasi, Indonesia selalu kalah saing dengan negara tetangga.
Perhatian! Presiden Geregetan, Bila Perlu Ingin Punya Dua Menteri Khusus Urus Investasi dan Ekspor

Meski pun indikator ekonomi bagus, tapi dalam hal investasi, Indonesia selalu kalah saing dengan negara tetangga.

ARDI ALI | Selasa, 12 Maret 2019 - 14:21 WIB

PRESIDEN Joko Widodo tampak geregetan lantaran persoalan investasi dan ekspor masih belum sesuai harapan. Jokowi pun sempat mengutarakan keinginan untuk punya dua menteri khusus untuk menangani persoalan itu.

Berbicara di Rakornas Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada Selasa, 12 Maret 2019, Presiden meminta agar BKPM, PTSP, dan kementerian-lembaga lainnya, termasuk pemerintah pusat dan daerah segera bertindak dan tidak mempersulit perizinan usaha.

"Kami minta yang namanya PTSP, bupati, walikota gubernur, kalau ada investor mau investasi dalam bidang apapun, segera beri izin, tutup mata, tidak perlu banyak bertele-tele! Tapi ya jangan tutup mata saja, kawal, tunjukkan kalau mau beli lahan, di sini ada, di sini ada," ujar Jokowi.

"Kalau ada yang mau mendirikan industri untuk ekspor, jangan lama-lama, sejam beri izin, biar dia tidak pergi. Jangan malah ditanya macam-macam, nanti dia balik badan, tidak jadi pergi ke kita, pergi ke Vietnam."

Bila perlu, Jokowi ingin ada dua menteri khusus untuk mengurusi investasi dan ekspor.

Yang mengherankan, kata Jokowi, indikator ekonomi Indonesia, seperti pertumbuhannya, inflasi, kestabilan nilai Rupiah, dan hampir semuanya, positif. Bahkan, dari hasil survey UNCTAD, Indonesia menduduki peringkat ke-4 negara paling menarik untuk investasi.

Tapi dalam hal investasi, Indonesia selalu kalah saing dengan negara tetangga.

"Kita kalah rebutan, kalah merebut investasi, kalah merebut pasar. Yang namanya investasi dan ekspor kita kalah dengan Singapura, dengan Malaysia? ya kalah, Thailand? ya kalah, Filipina? ya kalah, Vietnam? ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos."

"Saya sudah sampaikan, baru seminggu lalu dalam forum rapat kabinet; apakah perlu namanya menteri investasi dan menteri ekspor? Khusus sudah. Wong penyakit kita di situ. Di EU [Eropa] ada menteri khusus investasi, ada menteri ekspor, negara lain juga sama. Dari sisi kelembagaan kita perlu dua menteri itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan pada tahun 2018, terjadi penurunan investasi sebesar 8,8%. Bahkan jika menggunakan formula FDI [Foreign Direct Investment] turunnya jauh lebih parah hingga 30%.

Padahal investasi dan ekspor menjadi kunci pertumbuhan ekonomi, serta solusi untuk memperbaiki neraca berjalan, juga neraca perdagangan.[]

Baca juga:
Gubernur Kalteng Hambat Investasi Rp77 Triliun, Negara Terancam Ganti Rugi Rp2 Triliun?

Kisruh Marunda: Memalukan!